KNPB Nyatakan Dukung Sokrates

SEMENTARA ITU Pemanggilan Pdt. Socratez S Yoman oleh Polda Pa pua yang bertujuan untuk mengklarifikasi komentarnya di media massa tentang peristiwa di Puncak Jaya yang memojokkan TNI/Polri, juga menarik perhatian semua pihak.
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) misalnya, saat jumpa Press menyatakan bahwa pemanggilan Socratez S Yoman adalah sikap otoriter dan sangat militeristik. ‘’Sikap Polda dan pernyataan Pangdam bertentangan dengan aturan hukum, HAM dan demokrasi universal,’’ ungkap Macho Tabuni saat jumpa Pers di Abepura Kamis (12/8) kemarin.
Menurutnya, di negara demokrasi dan era reformasi seperti saat ini, tidak perlu mencari pembenaran. ‘’Tapi saat ini yang lebih diutamakan adalah kebenaran untuk mencari solusi terbaik demi menegakkan hukum HAM dan demokrasi di Tanah Pa pua,’’ jelasnya.
Dalam kesempatan jumpa pers tersebut, Macho Tabuni juga mengungkapkan apa yang terjadi di Papua beberapa bulan terakhir adalah tidak ubahnya dengan Daerah Operasi Militer (DOM).
‘’KNPB menyatakan sikap seperti ini bukan tanpa dasar, tapi berdasarkan bukti-bukti di lapangan, khususnya yang terjadi di seluruh wilayah Papua,’’ ungkapnya.

Ada 10 peristiwa yang diungkapkan sebagai bukti pernyataannya, yaitu :
1) penculikan dan pembunuhan terhadap Ketua PDP Theys H Eluai.
2) pembunuhan terhadap Opinus Tabuni yang dalam peluru di laboratorium (uji balistik) me ngatakan bahwa pemilik peluru adalah militer (TNI). Tetapi Polisi tidak pernah menindaklanjuti persoalan tersebut secara hukum.
3) pembunuhan terhadap tuan Jen. Kelly Umame Kwalik oleh tim gabungan keolisian dengan Densus 88. Dituduh sebagai otak teroris, tetapi dasar/fakta hukumnya sampai sekarang tidak pernah ada dari penegak hukum bahwa beliau adalah teroris.
4) Pemukulan terhadap Ketua Umum KNPB Buchtar Tabuni di Lapas Abepura. Insiden itu dilakukan oleh tahanan anggota TNI/Polri.
5) Penembakan terhadap saudara Terianus Hesegem di Taman Budaya Expo Waena.
6) Penembakan di Wagete (Paniai) terhadap anak SMP, dll.
7) Kasus penembakan sekaligus pembakaran rumah warga oleh aparat TNI dan Polri di Matembu Kabupaten Yapen Waropen.
8) Dalam Turkam Gubernur Papua Barnabas Suebu,SH di Kabupaten Keerom menurunkan dana sebesar Rp. 2 M untuk keamanan.
9) Aktifis HAM dan Demokrasi Rakyat Papua dituduh makar dan sparatis oleh pihak Polda Papua.
10) pihak TNI/Polri tidak mengijinkan wartawan masuk di wilayah Puncak Jaya daerah Tingginambut.
Fakta-fakta tersebut, menurut Macho Tabuni menunjukkan wajah sebenarnya Bangsa Indonesia (TNI/Polri) terhadap Bangsa Papua. (aj)