Kaukus Papua Minta Kontrak Karya Freeport Ditinjau

JAYAPURA—Keberadaan tambang raksasa PT Freeport Indonesia, terus diusik.

Kaukus Parlemen Papua (KPP) DPR-RI menegaskan perlu ada peninjauan kembali terhadap Kontrak Karya Perusahan Tambang (PT) Freeport Indonesia, yang sedang beroperasi di Timika, Papua.
Hal ini disampaikan menyusul dugaan dan antisipasi dari Kaukus Parlemen Papua, terhadap hal buruk yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari, kata Anggota Kaukus DPR RI, Agustina Basik Basik, kepada pers di Jaya pura, Senin. SUMBER
“Peninjauan kontrak karya perlu dilakukan sekurangnya dua tahun sekali agar bisa menjawab apa yang sebenarnya dilakukan perusahan tambang tembaga dan emas raksasa ini,” katanya sebagaimana dilansir Kantor Berita Antara.
“Jangan kemudian membuat masyarakat adat di Timika bertanya-tanya,” katanya.
KPP menilai, jika benar PT Freeport Indonesia telah mencemari lingku ngan dengan limbah tai ling, maka perusahaan itu harus bertanggungjawab.
Basik Basik mengatakan, peninjauan kembali Kontrak Karya II selain untuk menjawab kegundahan masyarakat, juga sebagai pendorong bagi PT Freeport Indonesia agar tidak melakukan penambangan diluar dari yang ditentukan.
“Mungkin juga agar bisa membuat Freeport lebih berhati-hati terhadap lingkungan sekitar, karena jika benar ada tailing yang terbuang ke hutan rakyat, tentu ini sangat berbahaya,” ujarnya.
Dia berpendapat, Kementrian Lingkungan Hidup dan DPR RI punya peran yang sangat besar untuk menjaga hutan di Timika agar tetap lestari tidak tercemar limbah.
“Kementrian juga harus terus memantau perusahaan itu agar mereka tidak keluar dari kesepakatan,” katanya.
Sebelumnya Kaukus Parlemen Papua di DPR-RI menggelar pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta di Kantor Kementerian LH, Jumat (24/9) membahas masalah lingkungan di Timika, Papua.

Salah satu agenda KPP adalah soal limbah tailling dan ancaman aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia terhadap masyarakat. KPP juga menyoal kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur, dan pembukaan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar. Kaukus Papua di Parlemen merupakan gabungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Propinsi Papua dan Papua Barat. (binpa)