JAYAPURA—Presiden Susilo Bambang Yudho yono (SBY) diminta untuk melakukan evaluasi khusus terhadap tuntutan referendum sebagaimana yang se ring disuarakan kelompok-kelompok tertentu. Apalagi, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengkaim dari 199 negara anggota PBB terdapat 101 diantaranya telah bersedia memberi duku ngan terhadap referendum di Papua. Selanjutnya nasib Papua akan devoting di PBB tahun 2011 mendatang.
Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai SIP menegaskan hal ini ketika dikonfirmasi Bintang Papua di ruang kerjanya semalam terkait permintaan referendum lewat aksi 1.300 massa yang memadati makam Ketua Dewan Presidium Papua Theys Eluay di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (23/9) lalu. SUMBER
Dikatakannya, wacana referendum merupakan informasi
internasional yang nantinya juga diturunkan kepada pihak Indonesia. “Sidang PBB akan breakdown di tingkat nasional apakah betul atau tidak klaim yang menyebutkan bahwa 101 negara telah menyatakan mendukung bangsa Papua Barat berpisah dari Indonesia. Apalagi dengan globalisasi informasi saat ini informasi dapat diakses siapapun,” tukasnya seraya menambahkan ia tak tahu persis agenda sidang PBB menyangkut pembahasan masalah Papua Barat.” Dikatakannya, wacana referendum merupakan informasi
Sementara itu Penanggung Jawab KNPB Bucthar Tabuni dalam pernyataan sikapnya yang diterima Redaksi Bintang Papua mengatakan, lika – liku kehidupan Bangsa Papua Barat di dalam bingkai NKRI merupakan sejarah yang penuh misteri. Bangsa dan tanah air Papua menjadi tumbal kepentingan Ekonomi, Politik dan Kekuasaan oleh Belanda, USA dan Indonesia melalui badan PBB. Sejarah panjang ini telah merubah pemahaman generasi mudah Papua masa kini untuk dapat menentukan masa depan bangsa Papua yang merdeka dan berdaulat diatas tanah sendiri (Bumi Cenderawasih).
Dengan demikian kami seluruh rakyat Bangsa Papua Barat melalui Media Nasional Dalam Negeri, KNPB (Komite Nasional Papua Barat) menyatakan sikap secara terbuka untuk di ketahui oleh seluruh Bangsa-Bangsa di muka bumi.sbb :
Pertama, Sesuai Isi Deklarasi Universal PBB tentang hak-hak asasi manusi pada 10 Desember 1948 dan Resolusi PBB No. 1541 Tahun 1960, Bangsa Papua Barat pernah menjadi suatu bangsa yang merdeka dan bedaulat serta dinyatakan sebagai sebuah Negara Merdeka pada 1 desember 1961.
Kedua, Kesepakatan New York Agreement 15 agustus 1962 dan perjanjian Roma Agreementdan perjanjian kontrak karya PT Freeport 1967 merupakan cacat hukum dan moral karena tidak melibatkan wakil-wakil rakyat bangsa Papua Barat sebagai pemilik dan pewaris negeri papua.
Ketiga, Pelaksanan PEPERA 1969 tidak dilaksanakan sesuai isi peraturan dan tata cara yang disepakati dalam Roma Agreement dan kami adalah suatu bangsa yang memiliki hak-hak dasar untuk berdiri dan berdaulat diatas tanah leluhur kami (Bumi Cenderawasih) yang sama dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi.
Maka Atas nama Alam Papua, Allah Bangsa Papua, Leluhur Papua, seluruh rakyat Bangsa Papua Barat serta Segala isi bumi Papua, dengan ini kami menyatakan sikap :
1. Menuntut kepada Amerika Serikat, Belanda, Indonesia dan PBB segera bertanggung jawab atas proses pemusnahan Ras (genosida) yang terjadi pada bangsa Papua Barat akibat dari inflasi militer Repubulic Indonesia (RI) pada tahun 1962,perjajian Roma Agreement,perjajian NEW YORK Agreement 1962 serta kontrak karya PT Freeport Indonesia pada tahun 1967 tanpa melibatkan orang asli papua sebagai pemilik dan pewaris negeri papua.
2. Mendukung sepenuhnya Internatinol Parlement for West Papua (IPWP) & International lowyer for West Papua (ILWP) untuk menggugat status PEPERA 1969 di Makama Internasional dengan bertujuan untuk REFERENDUM ulang bagi bangsa papua barat sebagai solusi penyelesaian masalah di papua.
3. Mendukung Deklarasi International Parlement for West Papua (IPWP) di gedung Parlement Skotlandia pada tgl 23 september waktu eropa.
4. Seluruh komponen rakyat bangsa papua barat,mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Uni Eropa ,Papua New Guinea, Vanuatu, Denmark,Jepang,Korea Selatan,Afrika Selatan Australia, Inggris Saudi Arabia dan khususnya pemerinta Skotlandia,yang memperjuangkan hak penentuan nasip sendiri (REFERENDUM) bagi bangsa papua barat.
5. Rakyat bangsa papua barat sangat membuhtukan dukungan masyarakat Internasional dalam perjuangan pembebasan Nasional menuju bangsa papua barat yang merdeka dan berdaulat.
6. Bangsa Papua Barat sangat mengharapkan dukungan suarah atau sikap negera – Negara yang berdaulat dalam Sidang Tahunan PBB di Jenewa Tanggal 24 September 2010.
7. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) memohon dukungan kepada seluruh rakyat bangsa papua barat dalam rangka mempersiapkan agenda REFERENDUM bagi bangsa papua barat dari sorong sampai merauke.
Demikian pernyataan sikap ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa bertanggung jawab. Demikian Buktar dalam releasenya yang diterima Bintang Papua. (mdc/don)
Pertama, Sesuai Isi Deklarasi Universal PBB tentang hak-hak asasi manusi pada 10 Desember 1948 dan Resolusi PBB No. 1541 Tahun 1960, Bangsa Papua Barat pernah menjadi suatu bangsa yang merdeka dan bedaulat serta dinyatakan sebagai sebuah Negara Merdeka pada 1 desember 1961.
Kedua, Kesepakatan New York Agreement 15 agustus 1962 dan perjanjian Roma Agreementdan perjanjian kontrak karya PT Freeport 1967 merupakan cacat hukum dan moral karena tidak melibatkan wakil-wakil rakyat bangsa Papua Barat sebagai pemilik dan pewaris negeri papua.
Ketiga, Pelaksanan PEPERA 1969 tidak dilaksanakan sesuai isi peraturan dan tata cara yang disepakati dalam Roma Agreement dan kami adalah suatu bangsa yang memiliki hak-hak dasar untuk berdiri dan berdaulat diatas tanah leluhur kami (Bumi Cenderawasih) yang sama dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi.
Maka Atas nama Alam Papua, Allah Bangsa Papua, Leluhur Papua, seluruh rakyat Bangsa Papua Barat serta Segala isi bumi Papua, dengan ini kami menyatakan sikap :
1. Menuntut kepada Amerika Serikat, Belanda, Indonesia dan PBB segera bertanggung jawab atas proses pemusnahan Ras (genosida) yang terjadi pada bangsa Papua Barat akibat dari inflasi militer Repubulic Indonesia (RI) pada tahun 1962,perjajian Roma Agreement,perjajian NEW YORK Agreement 1962 serta kontrak karya PT Freeport Indonesia pada tahun 1967 tanpa melibatkan orang asli papua sebagai pemilik dan pewaris negeri papua.
2. Mendukung sepenuhnya Internatinol Parlement for West Papua (IPWP) & International lowyer for West Papua (ILWP) untuk menggugat status PEPERA 1969 di Makama Internasional dengan bertujuan untuk REFERENDUM ulang bagi bangsa papua barat sebagai solusi penyelesaian masalah di papua.
3. Mendukung Deklarasi International Parlement for West Papua (IPWP) di gedung Parlement Skotlandia pada tgl 23 september waktu eropa.
4. Seluruh komponen rakyat bangsa papua barat,mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Uni Eropa ,Papua New Guinea, Vanuatu, Denmark,Jepang,Korea Selatan,Afrika Selatan Australia, Inggris Saudi Arabia dan khususnya pemerinta Skotlandia,yang memperjuangkan hak penentuan nasip sendiri (REFERENDUM) bagi bangsa papua barat.
5. Rakyat bangsa papua barat sangat membuhtukan dukungan masyarakat Internasional dalam perjuangan pembebasan Nasional menuju bangsa papua barat yang merdeka dan berdaulat.
6. Bangsa Papua Barat sangat mengharapkan dukungan suarah atau sikap negera – Negara yang berdaulat dalam Sidang Tahunan PBB di Jenewa Tanggal 24 September 2010.
7. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) memohon dukungan kepada seluruh rakyat bangsa papua barat dalam rangka mempersiapkan agenda REFERENDUM bagi bangsa papua barat dari sorong sampai merauke.
Demikian pernyataan sikap ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa bertanggung jawab. Demikian Buktar dalam releasenya yang diterima Bintang Papua. (mdc/don)
0 Komentar Anda:
Post a Comment
Your Comment Here