RI panggang atas Catatan hak Asasi Manusia Pada Sesi HAM PBB

Laporan Yohanna Ririhena, The Jakarta Post - Jenewa

Jenewa,-- Anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB mempertanyakan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan pelanggaran HAM, melindungi agama minoritas dan penggunaan kekuatan yang berlebihan di kalangan aparat negara, pada sesi review PBB pada Rabu.

Panitia, yang terdiri dari 18 ahli hak asasi manusia dari seluruh dunia, menyoroti bahwa kegagalan untuk menegakkan hukum dan ketertiban mengakibatkan pelanggaran hak asasi, selama penilaian pertama pelaksanaan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Pertanyaan rinci dan tajam menyentuh berbagai kasus termasuk pembunuhan aktivis hak asasi Munir pada tahun 2004; pembunuhan ekstra yudisial di Papua, UU 2008 tentang pornografi yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan dan masyarakat LBGTIQ, penerapan hukum Syariah di Aceh, dan serangan terhadap pengikut Syiah di Madura, Jawa Timur, pada Ahmadiyah di Cikeusik, Jawa Barat, di gereja maupun di festival film gay.

Komite wakil ketua Yadh Ben Achour mencatat budaya endemik impunitas meski negara meratifikasi ICCPR. Ia mempertanyakan mengapa Kejaksaan Agung (Kejagung) telah gagal untuk melanjutkan dengan rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Ada ketegangan dan rekomendasi tidak selalu diterima dengan baik. Ada tuduhan bahwa pemerintah diminta untuk mengabaikan rekomendasi Komnas HAM. "

Achour juga meneliti tentang kesesuaian peraturan daerah (perda) dan hukum nasional dan norma-norma internasional.

"Ada kontradiksi antara otonomi dan pemerintah," tegasnya.

Ia meminta penjelasan mengenai penerapan hukum Syariah di Aceh, khususnya mengenai hukuman fisik. "Apakah itu sesuai dengan ICCPR, terutama pada penggunaan kekuatan yang berlebihan?"

Delegasi Indonesia yang terdiri 22 pejabat pemerintah, polisi dan militer yang dipimpin oleh Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Departemen umum HAM Harkristuti Harkrisnowo, disajikan sebuah laporan awal tentang keadaan hak-hak sipil dan politik di markas PBB di Jenewa pada hari Rabu dan Kamis.

Menanggapi pertanyaan anggota komite ', Harkristuti menekankan bahwa konstitusi tidak mengatakan apa-apa tentang konvensi internasional. "Status instrumen internasional adalah sama dengan undang-undang nasional, tidak di atas. Dalam kasus konflik, maka akan dibawa ke Mahkamah Agung. "

Pada isu kebijakan dan program untuk pelaksanaan ICCPR, katanya, itu telah tercermin dalam rencana aksi HAM nasional dan melalui berbagai peraturan nasional dan regional.

Perwakilan LSM Indonesia mengkritik pemerintah tentang penjelasan yang kredibel.

Poengky Indarti dari Imparsial berpendapat bahwa pemerintah belum menyentuh pada fakta-fakta yang nyata. "Dengan [besar] delegasi, pemerintah seharusnya sudah menyiapkan data yang lebih mandiri, dan tidak hanya sikap membela."

Choirul Anam dari Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia menyesalkan penjelasan pemerintah, mengatakan ada kurangnya data konkret dan rinci.

Pimpinan Gereja Papua Minta Pemantau Khusus PBB Diizinkan ke Papua

Usulan 2 Tokoh Gereja kepada Kedubes Belanda 

Tokoh Gereja. Socratez S. Yoman

JAYAPURA— Dua  Tokoh Gereja vokal di Papua masing-masing,  Pdt. Socratez Sofyan Yoman dan Pdt. Dr. Beny Giay,  bertemu Dubes Belanda Tjeerd de Zwaan  didampingi Wakil Kepala  Divisi  Politik Kedubes  Belanda, Maarten Van Den Bosch. 

Pertemuan itu   berlangsung selama dua jam mulai  pukul 18.00 WIT hingga 20.00 WIT di Swissbelt Hotel, Jayapura, Selasa (2/7) malam. 

Dalam pertemuan itu, pihak  Dubes Belanda menanyakan  soal  implementasi Otsus dan adanya Otsus Plus  bagi  rakyat Papua,    namun menurut  Socratez Sofyan Yoman,  pihaknya menyampaikan  Otsus  telah gagal.  

“UU Otsus  bagus.  Kalau kita lihat   dari UU pasal  demi pasal atau  item demi item  itu bagus.  Tapi    telah gagal dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.  Karena itu kan bergaining  politic  antara pemerintah Indonesia dan  rakyat Papua,” tukas dia.

Kemudian masalah yang lain,  lanjut Socratez,  adalah Otsus  Plus. Otsus  Plus  bukan solusi, tapi sekedar mengubah nama, namun substansinya tak ada penyelesaian. 

 

Karena  itu, bebernya,  pihakmya mengusulkan beberapa  hal kepada Dubes Belanda, agar   pemerintah Indonesia   perlu melakukan  beberapa  langkah. Pertama, bebaskan semua   Tapol/Napol di Tanah Papua tanpa  syarat.  

Kedua, wartawan asing izinkan masuk Papua  untuk  melihat pembangunan   di Papua. Ketiga,  ada pemantau khusus  PBB diizinkan masuk ke  Tanah Papua. Keempat, ada dialog  untuk  penyelesaian masalah Papua secara  komprehensif dan  bermartabat  melalui  dialog   damai  yang jujur antara pemerintah Indonesia  dan rakyat Papua tanpa syarat  dan dimediasi  pihak ketiga yang netral. 

Senada dengan  itu, Beny Giay menuturkan, pihak  Dubes Belanda  ingin mengetahui  tentang   Otsus  itu apakah dalam  Otsus  itu ada  hal-hal yang bisa diangkat dan bisa diimplementasikan untuk kepentingan  rakyat  Papua. 

Dikatakan Doktor  Antropologi  ini,   Dubes Belanda  juga bertanya soal  Otsus Plus, tapi pihaknya menyampaikan Otsus  ini sudah dinilai  gagal baik oleh masyarakat Papua  maupun Indonesia, karena   15  Agustus  2005  itu  Otsus telah dikembalikan ke pemerintah Indonesia. 

“Jadi kita  anggap Otsus  itu sudah ‘almarhum’. Sekarang persoalannya pemerintah Indonesia mengeluarkan dua kebijakan masing-masing  UP4B  dan Otsus Plus. Yang terakhir  ini belum diketahui kegunaannya karena belum  didiskusikan di publik,” jelasnya. 

Karenanya, kata  dia,  Dubes Belanda  juga   berpikir bagaimana Otsus Plus  bisa disikapi  oleh  orang Papua  untuk  bisa memperoleh manfaat dari  itu. 

Sumber: Bintang Papua 

Why is West Papua closed to foreign journalists?

 Opinion By. Socratez Sofyan Yoman - In TAPOL.ORG

Socratez Sofyan Yoman

Earlier this year I had a meeting with a friend who is a foreign journalist in Jakarta. During our conversation which lasted almost an hour, I asked him. ‘When are you planning to visit Papua to get information directly from there?’ My friend said: ‘We are not permitted by the Indonesian government to visit Papua. I have made several requests to visit Papua but the government has turned down all my requests.’ So I asked him: ‘Why are they not allowing you to visit Papua’ to which he replied: ‘The Indonesian government always says that it is not possible to guarantee the safety of foreign journalists in Papua. The OPM could kidnap or kill them.’

On hearing this, I burst out laughing which surprised my friend who asked me why I was laughing. I said because what government says is very strange; there is no justification for them to say such a thing.

This was not the first time I had heard this from journalists. Every foreign journalist has told me the same thing. My response has always been: ‘Isn’t it because they have something to hide. What is the Indonesian government doing to the Papuan people?’

If foreign journalists are not allowed to visit Papua, it must surely mean that the government has something to hide. If the Indonesian government has been helping the Papuan people to make progress in the past fifty years, then surely foreign journalists would be allowed to go there so as to be able to report on progress there with regard to education, health, the economy, culture and all aspects of life and make this information available to the international community.

One thing is certain. Papuans are not kidnappers, they are not murderers. Papuans want peace and have always respected other human beings throughout the ages. Long before the Indonesian government occupied and colonised Papua as a result of the New York Agreement on 15 August 1962, when administration of the territory was handed over by the United Nations to Indonesia on 1 May 1963 and the fraudulent Act of Free Choice took place in 1969. Ever since 5 February 1855, foreigners, white people from Europe have been coming to Papua as missionaries or evangelists. I would also mention Gotlob Geisler and Carl William Ottow and other foreigners who have visited Papua since 1855, that is to say 107 years before the Indonesian government annexed Papua in 1962. These foreigners stayed there with the indigenous Papuan people.

Johann Gotlob and Carl William Ottow arrived in Papua on Sunday, 5 February 1855. They landed in the Gulf of Doreh Mansiman, Manokwari. The moment they set foot here, they declared: ‘In the name of our lord, Jesus Christ, we set foot in this land!’ These two men brought us the Bible of Jesus Christ.

5 February 1855 is an historic day, a day full of holiness, bringing good news. It was the Bible, the holy word, which freed people from their sins and freed them from oppression and colonialism. The Bible respects the basic rights of mankind, recognises the dignity of the person. No more crying, no more bloodshed, an end to discrimination and exploitation of ordinary men and women because they have been freed from repression. The Bible of Jesus Christ is the holy book which belongs to all humanity, to the people of all ethnicities, to all nations.

When the two German missionaries arrived in the Land of Papua, they met the people, befriended them, stayed there, respected the people and recognised their right to life, their dignity and treated the people of Papua as equals. They never did anything to harm the Papuan people, either physically or mentally. Gotlob and Geissler were true, loyal friends of the Papuan people, in good times and bad times. There were no differences, no barriers. They brought love, justice and equality which flowed from the Cross which they brought.

The Indonesian government’s decision to refuse to allow foreign journalists to visit Papua is in sharp contrast with the mission of the Church and the heartfelt beliefs of the Papuan people. This refusal is an integral part of the government’s policy. It is a reflection of ‘Generative Politics’ about which Mr Nugroho wrote in The Jakarta Post on 10 June 2012. According to Mr Nugroho, Generative Politics is a political stance which has paralyzed, damaged and made the conditions of the Papuan people much worse. This has been the political approach of the Indonesian government for the last fifty years. The Indonesian government has refused to allow foreign journalists to visit Papua because they have to hide these ghastly facts, the widespread poverty in Papua and the many years of brutality to which the Papuan people have been subjected.

A lengthy struggle will be needed to change government policy which has been implemented for the last five decades. Almost 330 years ago, in 1780, William Wilberforce, a member of the English parliament, waged a 20-year struggle to end slavery. As an old man, he said: ‘I realise that changing public opinion is not as easy as clapping your hands; it takes decades to achieve things. You also need patience and total commitment to achieve lasting justice, reform and final victory.

In his struggle for justice, Wilberforce also expressed the following beautiful ideas: (1) Christianity is the key to justice and well-being for a people. (2) The only people who can be trusted to struggle for peace and the nation’s well-being are those who have expressed remorse for their sins. (3) The only hope for a nation is its Christianity. I will accept no ideology that conflicts with the teachings of Christ. (4) If a nation only thinks about physical and cerebral things, they will lose their spirituality. (5) Every tyrannical action that is perpetrated in order to reinforce stability can only lead to the perpetuation of repression. (6) The commandments I have received from God have convinced me that the search for justice must be based on fear of the Almighty which does lead to anarchy and that history has shown that He is right. (7) I should at all times remember that it is my responsibility until my dying day not just to meditate but also to act. (8) The thing that has inspired me is an understanding of the existence of humanity. This is based on the opening words in the Book of Genesis which states that mankind was created in the image of the Almighty [Genesis 1:26-28].

It may very well be that the government’s decision to refuse to allow foreign journalists to visit Papua is because of recent incidents such as the hostage-taking incident in Mapenduma in 1996, the taking of a Belgian as a hostage in June 2001 and his release in August of that year, or the occasion when shots were fired at a German, Pieper Dietmar Helmut at Base G Coast on 29 May 2012 which was alleged to have been committed by an ‘an unidentified person’ (OTK). And there are a number of questions that need to be asked about the acts of violence and crimes against humanity which have occurred during the 50 years of Indonesia’s occupation of Papua.  (1) Were these actions perpetrated by a Papuan? (2) And if so, who masterminded these incidents? And who benefitted from these acts of violence?

During a conversation I had in August 2013 with General Maruf, Deputy Head of BIN, the State Intelligence Agency, I said: ‘Mr Maruf, there are many groups in Papua which have been organised by the OPM. Does anyone believe that there are sewing-machines in Papua to make Morning Star Flags? Is there a shop in the forest where it is possible to buy cloth to make Morning Star Flags? How is it possible for the OPM to get hold of so many weapons and so much ammunition? Every airport and entry point into Papua, by land, air or sea, is tightly guarded and every single thing that enters Papua is carefully examined by Indonesian security officials.’ In response, Mr Maruf said: ‘Only now do I realise there are groups in Papua which have been organised by the OPM.’

It should now be crystal clear to the reader that the kidnappings and shootings that have occurred in Papua were not committed by the genuine OPM but by a specially controlled OPM. Some readers may have read my book: Annihilation of Ethic Melanesians: Breaking the Silence about the History of Violence in West Papua (Permusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat) 2007, which has been banned by the Indonesian government, by virtue of a decision of the Attorney-General. On pages 225-256, I wrote briefly about the genuine OPM and an OPM which was created by the Indonesia military and police. The violence and crimes against humanity have been used to stigmatise Papuans as separatists and are alleged to be acts of treason perpetrated by the OPM in order to create a myth portraying Papua as a region of conflict and is inaccessible to foreigners. Papua is being used as a training ground for the armed forces to get promoted, to make lots of money, a place where more and more troops are sent to combat separatism. Ottow and Geissler never did anything to stigmatise Papuans as separatists, treacherous rebels, as OPM, primitive, ignorant, backward people, cannibals, stupid and under-developed.

An intelligence expert, AC Manulang, former Director of BAKIN. Badan Inteligen Negara Indonesia, the Indonesian State Intelligence Agency, recently acknowledged ‘It is not unlikely and may often have happened that disruptive activities in various places have been masterminded from Jakarta. It is highly likely that these disturbances have been designed in Jakarta for a number of reasons. It is not logical to believe that local police chiefs would not seek the help of influential local leaders to prevent local communities from becoming uncontrollable. Action has been taken to deal with SARA [an Indonesian acronym for Social, Religious and Ethnic Disputes], in places like Maluku or other regions in eastern Indonesia. There have also been disturbances in western parts of the country. According to information I have received, there have been disturbances in Ambon, Lampung, Poso as well as in Papua. These disturbances should be regarded as serving the interest of the elite in Jakarta.’ [Indopos, Sunday 4 November 2012.]

There are other questions that need to be raised: (1) Why is it that the OPM has never kidnapped foreign missionaries who have been living for years in the interior of Papua, in places that are remote from the cities? (2) Why has the OPM never kidnapped any of the many foreign tourists who visit Papua on their own or in groups? (3) Why is it that the OPM has never kidnapped transmigrants who now live in places close to the forests and far from  the  cities, in places like Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke or Keerom-Arso?

It is deeply distressing that State violence continues to occur in our sacred Motherland. This means that the Indonesian government and the security forces have failed to turn the indigenous Papuan people into Indonesians. Papuans have already expressed their dismay about all this on a number of occasions: (a) the Eleven Recommendations of the Papuan People’s Assembly on 9-10 June 2010. (b) The Joint Statement of Church Leaders issued on 10 January 2011. (c) The Theological Declaration of Church Leaders on 26 January 2011. (d) The Prophetic Message of Papuan Church Leaders to the President of the Republic of Indonesia adopted in Cikeas, Jakarta on 16 December 2011.

The same concerns were acknowledged by a number of member states of the United Nations: The USA, United Kingdom, Switzerland, Canada, Norway, South Korea, Japan, France, Germany, Mexico, New Zealand, Australia, Spain and Italy at a session of the UN Human Rights Council (UPR) on 23 May 2012 in Geneva, Switzerland.

Bearing these facts in mind, it is the now widely believed that the Indonesian government and the Indonesian security forces are themselves part of all this violence and that this situation has been created and kept alive so as to legitimise continued acts of violence in the Land of Papua and to utilise these conditions as an excuse to reinforce the security forces. The reason why foreign journalists are refused access to Papua is clear for all to see. It means that they can know nothing about and cannot expose the terrible truth regarding the State violence being committed against humanity, the impoverishment and annihilation of the Papuan people that has been going on for the last fifty years.


------------------------
The writer of this comment is the General Chairman of the Alliance of Baptist Churches. He is also the author of the following books:
Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Kekerasan di Tanah Papua Barat. (See above)
 Suara Bagi Kaum Tak Bersuara. A Voice for the Voiceless.
 Integrasi Belum Selesai. Integration is Not Yet Complete.
West Papua, Persoalan Internasional. West Papua is an International Problem
Otonomi  Khusus Papua Telah Gagal. Special Autonomy for Papua Has Failed
Saya Bukan Bangsa Budak, I Am Not from a Nation of Slaves
Apakah Indonesia Menduduki dan Menjajah Bangsa Papua? Does Indonesia Occupy and Colonise the Papua People?

INDONESIA: Ongoing violence in Papua and the need for dialogue

date: March 12, 2013
document id: ALRC-COS-22-13-2013
HRC section: Item 4, General Debate
Speaker: Mr. Budi Tjahjono

A Joint Oral Statement to the 22st Session of the UN Human Rights Council fromthe Asian Human Rights Commission (AHRC), the Commission of the Churches on International Affairs / World Council of Churches ( CCIA/WCC), Dominicans for Justice and Peace (Order of Preachers), Franciscans International (FI), the International Coalition for Papua (ICP), Survival International (SI), United Evangelical Mission (UEM), Vivat International (VI), and the West Papua Netzwerk (WPN).


INDONESIA: Ongoing violence in Papua and the need for dialogue

This is a joint statement by the Asian Human Rights Commission (AHRC), the Commission of the Churches on International Affairs / World Council of Churches (CCIA/WCC), Dominicans for Justice and Peace (Order of Preachers), Franciscans International (FI), the International Coalition for Papua (ICP), Survival International (SI), United Evangelical Mission (UEM), Vivat International (VI), and the West Papua Netzwerk (WPN).


A wave of persecution against political activists under the cover of anti-terrorism measures since summer last year has resulted in arbitrary arrests and fabrication of charges with the aim to silence political activists and human rights defenders in the Papuan provinces of Indonesia.


On January 21st, 20 inmates of the notorious Abepura prison, in which many of Papuan currently 33 political prisoners are located, were tortured and ill-treated. The prisoners were beaten with electro wires. We welcome the removal of the prison head following interventions from rights groups. However, to end the ongoing climate of impunity in Papua, criminal proceedings need to be started against these and all other perpetrators of torture, ill-treatment, intimidation and other human rights violations.


In another case on February 15th, 7 Papuans were stopped and arrested in Depapre, Papua and later brought to the Jayapura Police station. The victims were tortured while being interrogated about contacts to political and human rights activists who already had to go into hiding for several months. While 5 of the victims were released on the following day, Daniel Gobay and Matan Klembiab were falsely charged with illegal possession of sharp weapons under the emergency regulation 12/1951 as reported by the Asian Human Rights Commission

Source Published: http://www.alrc.net/doc/mainfile.php/hrc22/749

Warga Papua desak selesaikan kasus HAM, Komisi HAM PBB diminta turuntangan

Manokwari-Sindonews.com, - Ratusan warga Manokwari, Papua Barat, kembali berunjuk berunjuk rasa menuntut penyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Mereka juga mendesak Komisi HAM PBB untuk turun tangan menyelesaikan berbagai persoalan di bumi cendrawasih tersebut.

Ratusan bendera bintang kejora berbagai ukuran, dibawa massa yang tergabung dalam West Papua National Authority. Mereka melakukan aksi longmarch sepanjang jalan utama di Kota Manokwari, menuju Gereja Elim, Kwawi.

Dalam aksinya, massa menuntut penuntasan berbagai persoalan yang selama ini terjadi di Papua, terutama kasus pelanggaran HAM berat.

Selain membawa bendera, warga lainnya juga memperlihatkan tarian adat dan grup suling tambur.

Massa juga mendesak dibebaskannya Presiden dan Perdana Menteri Negara Federasi Republik Papua Barat yang saat ini masih ditahan di Jayapura, Papua.

Massa juga mendesak dewan HAM PBB untuk melakukan investigasi seadil-adilnya guna menyelesaikan masalah Papua.

Aksi ini dikawal ketat ratusan personel Polres Manokwari, dibantu Brimob Polda Papua meski awalnya sempat dilarang turun ke jalan.

Meski berjalan aman dan lancar, demo damai ini sempat memacetkan arus kendaraan di beberapa jalan protokol. Polisi terpaksa mengalihkan arus lalu lintas ke jalan alternatif.

Sementara, sejumlah toko dan kios ditutup pemiliknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

(ysw)

Concerned WPAT, RI Limiting UN Special Rapporteur Visit Papua and Ambon Prisoner

TAPOL PAPUA (MSelankang)

West Papua Advocacy Team
c/o PO Box 21873
Brooklyn, NY 11202-1873
wpat@igc.org
+1- 575-648-2078

 

The Honorable Hillary Rodham Clinton
Department of State
Washington, DC 20520
via fax

Dear Secretary Clinton:

The West Papua Advocacy Team respectfully requests that you raise the following concerns in your upcoming meetings with Indonesian officials during your visit to Jakarta:

The Killing of Mako Tabuni
On June 14 in West Papua, Government of Indonesia security elements shot and killed Mako Tabuni, a prominent Papuan human rights advocate. According to eyewitnesses, Mr. Tabuni was shot by plainclothes officers after he eluded their attempts to force him into an unmarked vehicle. Although he was badly wounded, the plainclothes officers failed to take him to a nearby hospital and instead brought him to a distant police facility where he died. The appearance and modus operandi of the security officials strongly suggest that they were members of the U.S.-funded "Detachment 88." This unit has been accused of human rights violations in West Papua and elsewhere by reputable human rights organizations.

The issue of impunity continues to prevail in Indonesia and Timor-Leste because the authorities of the two governments only want to improve diplomatic relationships and have neglected the human rights violations that occurred during the Indonesian occupation.

We strongly urge you to insist that the Government of Indonesia conduct a thorough and transparent investigation of the killing of Mako Tabuni.

Military Operations Impacting Civilians
For decades the Government of Indonesia has conducted military operations in remote areas of West Papua purportedly aimed at countering the activity of the small, lightly-armed Papua Freedom Movement (OPM). These operations have severely affected local civilians resulting in the destruction of homes, places of worship and public buildings, and causing the flight of civilians to nearby forests where they face life threatening conditions. Invariably, security forces impede efforts by humanitarian relief organizations to assist these displaced civilians. Many civilians have died as a result of these military operations. Currently such an operation is underway in the Paniai region.

We strongly urge you to call on the Government of Indonesia to cease resort to armed measures to address largely peaceful Papuan protests and to permit humanitarian relief organizations to respond to the urgent human need generated by these military operations.

Provision of Vital Human Services to Papuans
Since assuming control of West Papua through the widely discredited "Act of Free Choice" over 40 decades ago, the Government of Indonesia has consistently failed to provide minimally adequate health, education and other vital services to the Papuan people. That failure has resulted in health and education indices for the Papuan population that are consistently among the lowest in Indonesia and the region and have prompted charges that Jakarta's malign neglect of the Papuan people's basic human needs amounts to genocide.

We strongly urge that you press the Government of Indonesia to address the dearth of human services in West Papua and that the U.S. Government increase its own assistance, particularly in the areas of health, education and creation of employment opportunities for the systematically-marginalized Papuans.

Papuan Political Prisoners
Human rights organizations such as Amnesty International and Human Rights Watch have repeatedly accused the Government of Indonesia of incarcerating Papuans for peaceful activities protected under international covenants assuring the right to peaceful political activity and the right to assembly. Moreover, these organizations and a 2007 report by a UN Special Rapporteur determined that conditions of incarceration for these (and other) prisoners and detainees do not meet minimal international standards. Recently, Papuan political prisoner (and Amnesty International Prisoner of Conscience) Filep Karma has suffered delays in the provision of crucial medical services guaranteed him under international covenants to which Indonesia is a signatory party.

We strongly urge you to raise with Indonesian officials concern over the continued persecution of peaceful dissent by Papuans and their mistreatment when in custody, including the Indonesian government's failure to provide minimally adequate medical care as required under international law.

U.S. Sale of Attack Helicopters to Indonesia
In March of this year, 90 international NGO's urged the U.S. not to sell AH-64 Apache attack helicopters to Indonesia. These organizations argued that provision of these helicopters would pose a direct threat to Papuan civilians, who have suffered deadly TNI (Indonesian military) assaults for many years. Specifically, the NGO's noted that the heavily-armed AH-64 was a highly lethal weapon which could be used to escalate conflict within Indonesia and in West Papua as these aircraft would substantially augment the TNI's capacity to prosecute its "sweep operations" in West Papua. The consequence of this augmentation of the TNI arsenal would lead to increased suffering among the civilian populations long victimized by such operations.

We again urge that the U.S. government not approve the sale of this weapon system to the Indonesian military and that you use the occasion of your visit to inform the Indonesians that the sale will not go forward.

Calls for Government of Indonesia-Papuan Dialogue
Respected Papuan leaders have long called on the Government of Indonesia to engage in an internationally mediated dialogue with the Papuan people regarding the future of West Papua. At the July 2011 "Papua Peace Conference" which convened in Jayapura with more than 1,000 in attendance, Papuan representatives were selected for such a dialogue. The Indonesian Government observed this conference at the ministerial level.

Welcoming past U.S. Government support for a dialogue, we urge you to reiterate U.S. Government encouragement for such a dialogue.

Thank you for your consideration of our concerns.

Respectfully,


  The West Papua Advocacy Team

The West Papua Advocacy Team is a U.S.-based NGO composed of academics, human rights defenders and a retired U.S. diplomat.

Aksi KRPKN: PEPERA Catat, Segera Gelar Referendum

Nabire Voice-Baptist,-- Rakyat Papua di Kabupaten Nabire dan sekitarnya yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua Kabupaten Nabire (KRPKN) menggelar aksi demontrasi menolak hasil PEPERA 19 Juli 1969 yang digelar di Nabire dan meminta segera dilakukan referendum untuk Papua, Kamis, (19/7).

 

Seperti diberitakan media ini pada edisi, Selasa (17/7),  pihak kepolisian tidak menerbitkan Surat Tanda Terimah Pemberitahuan (STTP) tetapi KRPKN tetap menggelar aksi di tempat pelaksanaan PEPERA di wilayah Paniai pada 19 Juli 1969 silam, di sekitar halaman kantor Bupati Nabire yang terletak di Jalan Merdek.Dari pantauan media ini, masa aksi berkumpul di Taman Bunga Bangsa Oyehe dan di pasar Karang Tumaritis. 

Kelompok yang berkumpul di Taman Bunga Bangsa Oyehe menjemput kelompok yang berkumpul di pasar Karang Tumaritis  dengan long march melalui jalan Merdeka. Setelah menjemput, masa aksi long march menuju ke titik aksi melewati jalan Jendral Sudirman, Bukit Meriam  menuju ke Air Port dan masuk ke titik aksi (di halaman Kator Bupati) melalui jalan Pepera.

Dalam orasinya di kantor Bupati, koordinator aksi Zeth Giay mengatakan, PEPERA yang dilaksanakan di Papua pada tahun 1969 adalah cacat moral dan tidak sesuai dengan mekanisme internasional. Maka, kata dia, KRPKN turun jalan untuk  menyampaikan kepada dunia, terutama PBB untuk segera menggelar referendum untuk Papua.

Hal senada dengan Zeth juga disampaikan, aktivis Papua, Gunawan Inggeruhi. “Pepera tahun 1969 telah gagal. Kami minta dilakukan referendum ulang bagi Papua untuk menguji kembali. Kami juga minta kepada PBB untuk segera mendaftarkan masalah Politik Rakyat Papua Barat di Komisi Dekolonisasi PBB,” kata koordinator aksi itu.

Aksi diikuti ratusan itu, menghadirkan beberapa pelaku PEPERA antara lain ibu Marsia Giay. KRPKN memberikan kesempatan kepada Ibu Marsia untuk menyampaikan apa yang dialaminya ketika PEPERA di gelar. Kepada masa aksi Marsia menyampaikan kronologi pelaksanaan PEPERA sekitar 30 menit.

Masa aksi membawa beberapa bendera dan spanduk. Terlihat bendera SOS  yang dibagian bawahnya bertuliskan “West Papua Emergency, Help Us” dan bendera putih bertuliskan “Save Our Papua”. Ada dua spanduk bertuliskan masing-masing bertuliskan “Sekjen PBB Segera Mendaftarkan Masalah Politik Rakyat Papua Barat di Komisi Dekolonisasi PBB” dan “Kami Rakyat Papua Barat dengan Tegas Menolak PEPERA 1969 dan Menuntut Referendum Ulang”. (Hery Tebai/DE/MS)

 Sumber: Majalahselangkah

PBB peringatkan tentang kejahatan terorganisir

UNODC, badan PBB untuk norkoba dan kejahatan, telah melucurkan sebuah kampanye kesadaran media baru untuk menyoroti ancaman kelompok-kelompok kejahatan terorganisir di seluruh dunia. disini sumber

Badan narkoba dan kejahatan PBB meluncurkan kampanye membangkitkan kesadaran tentang ancaman kejahatan terorganisir. (Credit: Reuters) Jaringan kejahatan internasional meraup pendapatan tahunan sekitar 870 milyar dolar Amerika, menurut statement yang dikeluarkan UNODC pada hari Senin.

Laporan itu juga mengatakan, jumlah tersebut sama dengan 1,5 persen GDP global atau enam kali jumlah bantuan pembangunan resmi di seluruh dunia.

"Kejahatan terorganisir lintas-negara merambah ke setiap daerah dan negara di seluruh dunia," kata Yury Fedotov, direktur eksekutif UNODC. Salah-satu tantangan global terbesar dari komunitas internasional adalah mencegah ancaman lintas negara ini."

Kampanye multimedia UNODC akan menggaris-bawahi jumlah uang yang sangat besar dalam kejahatan internasional, yang mencakup berbagai bidang dari narkoba dan perdagangan senjata sampai kejahatan dunia maya dan penyelundupan imigran.

"Kelompok-kelompok kejahatan dapat menggoyahkan negara dan seluruh kawasan, merugikan bantuan pembangunan dan meningkatkan korupsi di dalam negeri, pemerasan dan kekerasan," kata statement UNODC.

UNODC mengidentifikasi perdagangan narkoba sebagai perdagangan yang paling menguntungkan bagi para penjahat, diperkirakan bernilai 320 milyar dolar Amerika per tahun.

Perdagangan barang-barang palsu, dikatakan, mendatangkan keuntungan 250 milyar dolar per tahun.

Perdagangan manusia dan penyelundupan imigran seluruhnya diperkirakan 39 milyar dolar setahun, sedangkan perdagangan gading dan bagian-bagian tubuh binatang menghasilkan 3,5 milyar dollar.

Kampanye itu akan dilancarkan melalui Twitter, Facebook dan jejaring sosial Google+ serta di situs www.unodc.org/toc

The UN’s Chequered Record in West Papua

by Jennifer Robinson – Al Jazeera

In the 1960s, West Papuans were sacrificed in the name of Cold War politics – and the UN did nothing about it.

Jennifer Robinson (fhoto Anu)

Thousands have taken part in rallies across West Papua and in Australia to mark the UN Secretary-General’s (UNSG) visit to Indonesia, calling on Ban Ki-moon to revisit UN mistakes that lead to the denial of West Papuans’ right to self-determination and to assist in resolving ongoing human rights abuses in Papua.

UN peacekeeping was at the top of the agenda of the UNSG’s visit to Indonesia on Tuesday. West Papua was not, but many argue that it should be. After all, West Papuans are asking that the UN revisit its first - and flawed – administration of a post-conflict society. Observers hailed the success of the UN administration of East Timor and its successful transition to independence.

But few are aware of the UN’s failure in its first attempt at administration in West Papua more than 40 years earlier. East Timor got a democratic vote. West Papua got a sham vote. East Timor got independence. West Papua became part of Indonesia – against its will and in breach of its right to self-determination under the UN Charter.

Had the UN properly discharged its mandate back then, West Papuans would have celebrated more than 40 years of independence instead of having endured nearly 50 years of oppression. In that time, it is estimated that as many as 500,000 Papuans have been killed at the hands of Indonesian security forces. Yale and Sydney Universities report that the situation is approaching genocide. Papuan activists campaigning for self-determination are routinely arrested and jailed for peacefully expressing their political opinions.

The recent conviction of the Jayapura Five – including Forkorus Yaboisembut, a Papuan tribal leader – drew international condemnation from lawyers and human rights groups. Speaking from prison, Yaboisembut – a recognised political prisoner – called upon Ban Ki-moon to organise peace talks with Indonesia and to use his visit to Jakarta’s new Peacekeeping Centre to negotiate the release of all political prisoners in Indonesia.

The UNSG made no public supportive comments about West Papua during his visit.

But he may have been dissuaded from doing so given the controversy caused by his comments at the Pacific Islands Forum last September.

Controversy over West Papua

At the Forum, Ban was pressed to support peaceful dialogue between West Papua and Indonesia, to put an end to human rights violations, and “to find a strategy to get Indonesia out of a land that isn’t theirs”. In response to media questions, Ban said that West Papua should be discussed at the Decolonisation Committee of the UN General Assembly. He emphasised that the UN would “do all to ensure” that human rights will be respected in West Papua and that “whether you are an independent state or a non-self-governing territory or whatever, the human right is inalienable and a fundamental principle of the United Nations”.

Ban’s comments implicitly recognise that there is a legitimate case for review of West Papua’s legal status, as well as an acknowledgment that there is basis for concern regarding the human rights situation. West Papuans welcomed Ban’s comments in the belief that, after a long history of UN betrayal, the UN may finally act in their interests and protect their rights under the UN Charter.

The UN act in accordance with the UN Charter? Seems a pretty reasonable expectation. But, sadly, Ban’s comments were highly controversial – representing “a remarkable shift” by the UN chief on West Papua since Ban was “the first head of the UN to come out and say that”. Fifteen human rights and social justice movements immediately called on Ban to appoint a special UN representative to investigate alleged human rights violations in West Papua and its political status.

But the shift in position was apparently too radical to countenance. Days later, and no doubt in response to Indonesian complaints, an unnamed “Official Spokesperson for the Secretary-General” announced in New York that his “off-the-cuff response may have led to the misunderstanding that he was suggesting the matter of Papua should be placed on the agenda of the Decolonisation Committee. The Secretary-General wishes to clarify that this was not his intention.” While the correction let stand the UNSG’s apparent endorsement of the need for the UN to “do all to ensure” human rights are protected in West Papua, no action has yet been taken.

It appears the UN has let West Papua down – and this is not the first time.

The UN’s history in West Papua

West Papua is the western half of the island of New Guinea, just 300 km north of Australia. The other, better-known half of the island is the independent state of Papua New Guinea (PNG). The Melanesian peoples of West Papua and PNG share similar ethnicities, cultures and religions. It is merely their different colonial past that sets them apart.

West Papua (then West New Guinea) was colonised by the Dutch, but for convenience’s sake was loosely administered as part of the Dutch East Indies – modern-day Indonesia. When Indonesia obtained independence after World War II, West New Guinea remained under Dutch control and was prepared for independence, as was PNG by Australia. West Papua was a Dutch colony and Non-Self Governing Territory on the path to independence. More than 50 years ago, on December 1, 1961, West Papuans raised their flag and sang their national anthem as they formally announced their independence from the Dutch.

Soon after, Indonesia invaded with political support and arms from the USSR. The US – concerned about losing Indonesia to the Russians and keen to secure lucrative mining contracts – intervened. Under US pressure, the Dutch agreed to a UN- and US-brokered settlement, the New York Agreement of 1962, providing for a UN-supervised Indonesian administration and vote for self-determination by which Papuans could choose independence or integration with Indonesia.

West Papuans were not consulted.

Under the terms of the agreement, West Papua was transferred by the Netherlands to a United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Between 1962 and 1963, UNTEA had full authority to administer the territory, to maintain law and order, and to protect the rights of the West Papuans. The territory was then transferred to Indonesian administration in 1963, but on condition that it remained under UN supervision until the vote for self-determination in 1969.

Media reports from around the world at that time highlighted the need for UN vigilance in ensuring a free and fair vote. In 1962, one editorial emphasised, “there is no doubt at all about the United Nations’ responsibility under the agreement – quite apart from its moral responsibility – to ensure the Papuans are allowed to exercise a free choice” and that responsibility “should need no stressing”.

But the UN turned a blind eye – both to human rights abuse and the fact the voting practices did not meet international standards. The 1969 “Act of ‘Free’ Choice” is popularly known as the “Act of ‘NO’ Choice”. A handpicked group of 1,022 West Papuans were coerced, under threat of violence, into voting unanimously for integration with Indonesia.

During the period of UN supervision and in the lead-up to the vote, the Indonesian military is estimated to have been responsible for the deaths of 30,000 West Papuans. Frank Galbraith, US Ambassador to Indonesia at the time, warned that Indonesian military operations “had stimulated fears… of intended genocide”. Australian journalist and eye-witness Hugh Lunn reported that Papuans carrying signs saying “one man, one vote” in protest against the voting procedures were arrested and jailed. Others were killed.

The UN was aware of the repression – but did nothing about it. And, worse, it collaborated with Indonesia to prevent international criticism.

Meantime, the US and Indonesia were busy carving up West Papua’s rich natural resources. Having signed concession agreements with US mining company Freeport in 1967, two years before the scheduled vote, Indonesia had no intention of allowing West Papuan independence (Freeport is a major contributor to Indonesia’s GDP, and Kissinger was later rewarded with a place on Freeport’s board).

The US agreed, but diplomatic cables reveal that it was worried that UN members might “hold out for free and direct elections” (as required by international law), frustrating Indonesia’s intentions. The US discussed the need to meet with the UN Representative, Ortiz Sanz, to “make him aware of political realities” but later reported, with relief, that Ortiz conceded “that it would be inconceivable from the point of view of the interest of the UN, as well as the [Indonesian government], that a result other than the continuance of West Irian within [Indonesia]“. In July 1969, a US diplomatic cable reported that the “Act of Free Choice… is unfolding like a Greek tragedy, the conclusion preordained”.

West Papuans were sacrificed in the name of Cold War politics and natural resources.

UN officials admitted in private that 95 per cent of Papuans supported independence. But as UN Representative Ortiz Sanz told Australian journalist Hugh Lunn, “West [Papua] is like a cancerous growth on the side of the UN and my job is to surgically remove it”. And remove it he did. In 1969, Sanz reported the vote’s outcome to the UN General Assembly, noting only that “Indonesian” and not “international” voting practice was adopted. West Papua formally became a province of Indonesia.

Former UN Under-Secretary General Narasimhan has since admitted the process was a “whitewash”. British diplomatic correspondence admitted “the process of consultation did not allow a genuinely free choice to be made”. Distinguished international jurists dismiss the 1969 vote as a “spurious exercise”, amounting to a substantive betrayal of the principle of self-determination.

Yet no action has been taken by the UN – or the international community – to redress this injustice. A growing number of international parliamentarians are calling upon their governments, through the UN, to give effect to West Papua’s right to self-determination. As Archbishop Desmond Tutu, a supporter of West Papua’s campaign to have the UNSG instigate a review, has asserted, “[a] strong United Nations will be capable of, among other things, acknowledging and correcting its mistakes”.

Rights groups have urged the UNSG to appoint a Special Representative to investigate the situation in West Papua, including the outcome of the 1969 “Act of Free Choice” and the contemporary situation, and ask that he use his good offices to negotiate the release of political prisoners and persuade the Indonesian government to lift the ban on access to West Papua for international organisations and journalists.

But will Ban Ki-moon act?

No UN action forthcoming – yet

Since his comments last September, the UNSG has remained silent on West Papua. At his talk in Indonesia on March 20, Ban recalled his own experience as a young boy in South Korea – where he said that UN peacekeepers had been “the beacon of hope” for his people.

Like Ban, the people of West Papua once saw UN peacekeepers as their hope. But as Dr John Saltford, author of The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969: The Anatomy of Betrayal, has said: “The Papuans had a great deal of trust in the UN, and the UN betrayed them and continues to betray them because, so far, it has refused to review its position on the issue.”

As the Human Rights Council is preparing for Indonesia’s Universal Periodic Review, submissions have poured in with evidence of widespread human rights abuse in West Papua – evidence that many hope will spur the UN into action. But given its history on West Papua, should Papuans place further hope in the UN?

The UNSG’s remarks in Indonesia this week also urged hope in the UN, drawing on his own experience in South Korea: “Please have a bigger sense of hope, don’t despair! It may be very difficult for you. But look at me. As a young boy, I was very poor. [South Korea was] almost on the verge of collapse… But because there was the United Nations, because there is still the United Nations, you can have hope… This is my message to you.”

Let’s hope he is not encouraging more false hope from West Papuans in the UN. Let’s hope the UN will act – because if it does not, then it is simply not the organisation that its leader believes in.

______________________

Jennifer Robinson is a London-based human rights lawyer.

Go to Original – aljazeera.com or transcend.org

Click here to download this article as a PDF file

PBB Segera Fasilitasi Referendum di Papua

Konflik kekerasan di West Papua bukan hal baru. Setengah abad lebih, sejak Indonesia menguasai wilayah ini, West Papua telah menjadi ladang pembantaian dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Sudah waktunya, semua pihak, baik penguasa Indonesia, penguasa negara-negara di dunia maupun PBB menyadari akar permasalahan West Papua dan mendorong proses penyelesaian secara damai, demokratis dan final melalui referendum.

Dunia harus memahami akar persoalan di Papua yang menyebabkan krisis kemanusiaan dan eksploitasi besar-besaran, bahwa persoalan mendasar rakyat pribumi West Papua adalah keinginan untuk menentukan nasib sendiri, sedangkan Indonesia bekeinginan untuk menguasai wilayah ini, dan memusnahkan pemilik wilayah ini.

Dua keinginan itu tidak akan pernah disatukan bersama melalui proses pendekatan dalam kerangka negara Republik Indonesia. Bila itu dipaksakan, konflik kemanusiaan dan ekploitasi SDA akan terus berlangsung. Itu berarti negara Indonesia dan dunia sengaja membiarkan dan mendorong pemusnahan orang pribumi West Papua dengan tujuan menguasai wilayah ini.

Rakyat West Papua sudah memahami bahwa, sangat tidak mungkin konflik kekerasan dibawa penguasa yang menjajah diselesaikan melalui hukum penjajah. Bagaimana mungkin pelaku mengadili pelaku? Dan bagaimana mungkin penguasa mengakui dan menghentikan niatnya? Itu hal yang tidak mungkin, karena penguasa akan terus melakukan pembenaran dengan kekuatan media dan diplomasi negara, sehingga dunia tertipu dan saling menipu.

Bahwa sejak awal, sebelum Indonesia menguasai wilayah ini, orang pribumi West Papua telah berikrar untuk menentukan nasib mereka sendiri. Hak penentuan nasib sendiri itu telah dimanipulasi melalui pelaksanaan Pepera pada tahun 1969 yang keliru dan sangat menciderai hak-hak orang Papua, bahkan standar-standar dan prinsip-prisip hukum dan HAM PBB.

Hak penentuan nasib sendiri tidak terjadi, dan orang West Papua sejak saat itu berjuang agar hak itu dilakukan kembali. Sejak itu juga, ribuan orang telah menjadi korban militer Indonesia, ribuan telah mengungsi keluar dan masih tinggal di camp-camp pengungsi.

Sampai saat ini, di zaman yang terbuka, orang West Papua secara damai, terbuka dan bermartabat menuntut hak penentuan nasib sendiri melalui aksi-aksi damai, namun penguasa Indonesia dengan kekuatan militernya terus menangkap, mengejar dan membunuh rakyat dan pejuang-pejuang West Papua.

Saatnya dunia mendengar West Papua, melihat West Papua dan bicara untuk West Papua. Saatnya dunia mendesak PBB bertanggung jawab atas sengketa wilayah West Papua yang belum selesai dibawah hukum internasional. Saatnya PBB menggelar referendum yang damai, demokratis dan final demi keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia.Victor Yeimo (Jubir Internasional KNPB)

Source: http://knpbnews.com/

Ideologi Papua merdeka tidak bakal mati

Rev. Socratez Sofyan Yoman

"Pemerintah Amerika juga sudah menyerukan agar Jakarta segera menggelar dialog menyeluruh dengan tokoh-tokoh Papua.. Ia menyayangkan pemerintah pusat selama ini hanya mengedepankan pembangunan dan sisi ekonomi, namun tidak memperhatikan martabat rakyat Papua. "Bagaimana mau dialog kalau semua harus dalam kerangka NKRI (Negara kesatuan Republik Indonesia). Hanya orang bodoh saja mau percaya itu, Socratez Sofyan Yoman"

Jayapura Voice Baptist,--Satu hari pada Oktober 2011. Penasihat khusus Sekretearis Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Pencegahan Pemusnahan Etnis mengajak Pendeta Socrates Sofyan Yoman, tokoh agama di Papua, berbicara di ruang tertutup. Ia ingin tahu situasi terakhir di Bumi Cenderawasih itu.

"Saya ditanya bagaimana kalau referndum digelar di Papua, bagaimana dengan pendatang?" kata Socrates saat dihubungi merdeka.com melalui telepon selulernya, Senin lalu. Dengan yakin, ia menjawab sudah pasti Papua merdeka. Ia menyatakan hanya orang asli Papua berhak menentukan nasib mereka bukan kaum dari daerah lain.

Sayangnya, Socrates lupa nama pejabat PBB itu. Ia cuma menegaskan dilarang berbicara soal isi pertemuan karena sangat rahasia.

Persoalan Papua mulai kembali mendapat sorotan internasional setelah Mei lalu sidang Dewan Hak Asasi PBB di Jenewa, Swiss, menilai ada pelanggaran hak asasi di sana. Saat itu, ada 14 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Jepang, dan Meksiko, menyuarakan soal itu.

Menurut Socrates, pemerintah Amerika juga sudah menyerukan agar Jakarta segera menggelar dialog menyeluruh dengan tokoh-tokoh Papua.. Ia menyayangkan pemerintah pusat selama ini hanya mengedepankan pembangunan dan sisi ekonomi, namun tidak memperhatikan martabat rakyat Papua. "Bagaimana mau dialog kalau semua harus dalam kerangka NKRI (Negara kesatuan Republik Indonesia). Hanya orang bodoh saja mau percaya itu," ia menegaskan.

Sebab itu, ia meminta Jakarta membahas seluruh agenda terkait Papua karena krisis di sana sangat rumit. Ia juga mensyaratkan Amerika bersama Belanda, dan PBB juga harus hadir. "Papua dari awal merupakan konspirasi internasional antara Amerika, belanda, dan PBB."

Dihubungi secara terpisah kemarin, utusan khusus Presiden buat Papua, Farid Hussein, mengakui butuh waktu lama untuk menyelesaikan konflik Papua. "Di Aceh saja saya butuh dua tahun," ujarnya. Untuk itu, ia menegaskan tidak boleh ada pihak asing terlibat dalam penyelesaian masalah Papua.

Sejauh ini, Farid dan Socrates membantah ada keterlibatan negara lain dalam konflik Papua. "Tidak ada LSM asing. Nggak mungkin berani, bisa habis mereka," Farid menegaskan.

Kalau memang penyelesaian itu terjadi, Socrates mengisyaratkan rakyat Papua tetap ingin melepaskan diri dari Indonesia. "Ideologi itu sudah lama dan tidak bisa dihapus," katanya. Namun ia menolak menyatakan dirinya menganut ideologi Papua merdeka. "Saya hanya penyambung lidah umat."

Boleh jadi, pernyataan Socrates itu benar. Seorang sumber merdeka.com paham situasi di Papua menegaskan, "Kalau referendum digelar sekarang, 99 persen Papua merdeka."

Dialog Damai Jakarta-Papua: “Tanpa Syarat dan Melibatkan Pihak Ketiga Yang Netral

Opini Oleh Socratez Sofyan Yoman

Anggota Parlemant Inggris dan Socratez S. Yoman di London (Fhoto Dok)

Jayapura Voice Baptist,-- (3/7)---Sebagian besar rakyat Indonesia, rakyat Papua dan tentu saja komunitas masyarakat Internasional  memuji Presiden Republik Indonesia yang ke-5, H.Dr. Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai sebagai presiden demokratis, cerdas dan elegan selama ini. Dalam pencitraannya, SBY dengan sikap ketenangan yang dimilikinya dapat mengungkapkan kata-kata dan kalimat-kalimat yang terukur dan jelas. Tentu saja para pendengar yang tidak mempunyai kepekaan dan kemampuan kritis dapat terperangkap, terlena dan terpukau dan dapat dikatakan tunduk. Tetapi, bagi mereka yang kritis, tidak menerima begitu saja, bahkan berani berbeda pandangan dengan SBY dalam semangat dinamika demokrasi dan terutama, dari lawan-lawan (rival) poitiknya. SBY yang dinilai demokratis ini menyampaikan pernyataan dalam menyikapi kompleksitas persoalan Papua sebagai berikut.

“ Kita serius. Kita sungguh ingin memajukan saudara kita di Papua, kesejahteraan dan keadilan. Kita bisa berdialog untuk kemajuan, pembangunan, kesejahteraan, dan keadilan. Saya siap dan terus berdialog dengan tokoh Papua. Tetapi tidak ada diskusi, tidak ada dialog menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayah (Indonesia). Kalau ada gerakandi Papua untuk memisahkan diri atau separatisme, itu bukan kebebasan berpendapat.  

Itu bertentangan dengan semangat menjaga kedaulatan Negara. PEPERA 1969 yang dilakukan oleh PBB, hasilnya sudah sah dan final bagian dari NKRI, juga Negara-negara sahabat dalam kemitraan secara eksplisit dengan tertulis mendukung Papua bagian dari NKRI. Oleh karena itu, sah juga jika TNI/POLRI menegakkan hukum, melindungi rakyat dan keamanan wilayah Papua. (Sumber: Kompas, Sabtu, 30 Juni 2012, hal. 1 dan hal.15). 

Pernyataan tegas dari SBY ini dari sisi sebagai seorang presiden dapat dimengerti karena SBY diberikan mandat oleh rakyat Indonesia sebagai Presiden untuk menjaga kedaulatan Negara Indonesia dengan memegang dan melaksanakan konstitusi Negara.

Sebaliknya,pernyataan SBY ini tercermin kontra-produktif dengan Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono, pada 16 Agustus 2008, “Kebijakan pemerintah yang bersifat persuasif, proaktif, dan berimbang, ternyata mampu meyakinkan berbagai pihak, bahwa kekerasan, bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah”. Pidato kenegaraan SBY, 16 Agustus 2010, “Pemerintah dengan seksama terus mempelajari dinamika yang ada di Papua, dan akan terus menjalin komunikasi yang konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih baik”. Pidato SBY pada 16 Agustus 2011, SBY, “ Menata Papua dengan hati, adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua”.

Pernyataan SBY tadi, bertolak belakang dengan pidato-pidato resmi Kenegaraan SBY yang menjanjikan dan berprospek damai dan manusiawi. Pernyataan yang tidak konsisten seperti ini tidak saja membingungkan Penduduk Asli Papua tapi juga sangat berbahaya bagi kedamaian dan ketenangan Orang Asli Papua karena aparat keamanan dari pihak TNI/POLRI akan menterjemahkan dengan paradigma keamanan. Oleh karena itu, pertanyaanya ialah apakah pernyataan ini dapat diterima oleh rakyat Papua yang selama ini diperlakukan tidak adil, kejam,brutal dan tidak manusiawi oleh Pemerintah dan aparat keamanan dari TNI/POLRI atas nama kedaulatan Negara?

Pernyataan ini memang tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, bahkan sangat kontras dengan apa yang dikampanyekan selama ini oleh Indonesia kepada masyarakat Internasional. Kita sebagai manusia yang berdaulat dan merdeka sejak lahir, tidak bisa hanya menerima begitu saja setiap pernyataan penguasa yang menjastifikasi kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang sudah melembaga dan selalu merabik-rabik, merendahkan kedaulatan dan kehormatan manusia sebagai gambar dan rupa Allah yang berada, hidup di atas Tanah leluhur mereka sendiri di Papua.

Pernyataan seorang presiden seperti ini mempunyai implikasi yang luas. Aparat keamanan akan menterjemahkannya dengan operasi militer di Tanah Papua. Semua orang Papua selama ini yang dicurigai dan berbeda pandangan dianggap musuh Negara dan harus dihadapi dengan kekuatan senjata. Walaupun pengalaman dan kenyatakan selama hampir 51 tahun cukup memberikan pelajaran yang berharga bahwa pendekatan keamanan di Tanah Papua telah menyebabkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang benar-benar brutal.

Dalam menghadapi kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti ini, saya sebagai salah satu gembala umat dan pemimpin Gereja yang selalu hidup bersama dan menggembalakan umat Allah di Tanah Papua, sayasependapat dengan pernyataan dari Uskup Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, mantan Uskup Timor Timur (sekarang: Timor Leste). “ …dalam realita, kalau sudah menyangkut pribadi manusia, walaupun dengan alasan keamanan nasional, Gereja akan memihak pada person karena kadang-kadang pribadi manusia harganya lebih tinggi daripada keamanan Negara atau kepentingan nasional” ( Frans Sihol Siagian dan Peter Tukan: Voice of Voiceless,1997:hal. 129). 

Senada juga, Uskup Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM Uskup Jayapura, pernah berkata: “Rakyat Papua sudah bertekad berjuang tanpa kekerasan tetapi melalui perundingan dan diplomasi, dengan cara damai dan demokratis. Sikap yang amat simpatik itu harap tidak dijawab pemerintah dengan bedil, bom, dan penjara. Tanggapan untuk suatu dialog yang demokratis,adil, jujur, pasti, sekaligus juga meredam usaha-usaha para provokator yang tidak henti-hentinya memancing kekerasan entah dari pihak pemerintah/militer atau pihak-pihak rakyat Papua.” (Neles Tebay, 2009: hal. 16).  Kalau masalah Papua sudah final dan Papua bagian sah dari Indonesia, mengapa rakyat Papua selama ini melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia di Tanah Papua hampir lima dekade walaupun nyawa mereka menjadi taruhan di tangan aparat keamanan Indonesia? Apakah benar Papua sudah final dalam Indonesia? Apakah anggota PBB semuasetuju Papua dalam Indonesia pada saat PEPERA 1969? Apakah pendekatan keamanan di Papua selama ini telah menyelesaikan masalah Papua?

Pada bulan Juni 1969, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengakui kepada anggota Tim PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz, secara tertutup (rahasia): “Bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.” (Summarey of Jack W. Lydman’s Report, July 18, 1969, in NAA, Extracts Given to Author by Anthony Bamain). Tidak dapat diragukan dan juga tidak dapat dibantah bahwa kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia.” (UNGA Official Records MM, Ex 1, Paragraph 126).
Ortiz menyatakan, “Penjelasan orang-orang Indonesia atas pemberontakan Rakyat Papua sangat tidak dipercayai. Sesuai dengan penjelasan resmi, alasan pokok pemberontakan Rakyat Papua yang dilaporkan administrasi lokal sangat memalukan. Karena, tanpa ragu-ragu penduduk Irian barat dengan pasti memegang teguh berkeinginan merdeka” ( S umber: Laporan Resmi Hasil PEPERA 1969 Dalam Sidang Umum PBB, Paragraf 164, 260). Dr. Fernando Ortiz Sanz dalam laporan resminya dalam Sidang Umum PBB tahun 1969 menyatakan: “ Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka” (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723,paragraph, 243, p.47).

Keinginan politik Orang Asli Papua dikorbankan dan bahkan dikhianati karena dalam proses dimasukkannya Papua ke dalam wilayah Indonesia, militer Indonesia memainkan peran sangat besar dalam proses pelaksanaan dan sesudah PEPERA 1969. 

Terlihat dalam dokumen militer: “Surat Telegram Resmi Kol. Inf. Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No.: TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: menghadapi referendum di IRBA tahun 1969: “Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun yang B/P-kan baik dari Angkatan darat maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di IRBA tahun 1969 harus dimenangkan, harus dimenangkan. Bahan-bahan strategis vital yang ada harus diamankan. Memperkecil kekalahan pasukan kita dengan mengurangi pos-pos yang statis.Surat ini sebagai perintah OPS untuk dilaksanakan. Masing-masing koordinasi sebaik-baiknya. Pangdam 17/PANG OPSADAR”. “Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 anggota dewan musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir…” (Sumber: Laporan resmi PBB: Annex 1, paragraph 189-200).

Duta Besar pemerintah Ghana, Mr. Akwei, memprotes dalam Sidang Umum PBB, dengan mengutip laporan Dr. Fernando Ortiz Sanz tentang sikap Menteri Dalam Negeri Indonesia yang tidak terpuji yang ditunjukkan kepada peserta PEPERA di Papua Barat. “ yang dilaporkan oleh perwakilan Sekretaris Umum bahwa bukti-bukti peristiwa keputusan pelaksanaan pemilihan bebas adalah fenomena asing dimana Menteri Dalam Negeri naik di mimbar dan benar-benar kampanye. Dia, Menteri Dalam Negeri Indonesia meminta anggota-anggota dewan musyawarah untuk menentukan masa depan mereka dengan mengajak bahwa mereka satu ideology, Pancasila, satu bendera, satu pemerintah, satu Negara dari sabang sampai Merauke…”.[1] Sedangkan Duta Besar pemerintah Gabon, Mr. Davin, mengkritik sebagai berikut: “ Setelah kami mempelajari laporan ini, utusan pemerintah Gabon menemukan kebingungan yang luar biasa, itu sangat sulit bagi kami menyatakan pendapat tentang metode dan prosedur yang dipakai untuk musyawarah rakyat Irian Barat. Kami dibinggungkan luar biasa dengan keberatan-keberatan yang dirumuskan oleh Mr. Ortiz Sanz dalam kata-kata terakhir pada penutupan laporannya. Berkenaan dengan metode-metode dan prosedur-prosedur ini, jika utusan saya berpikir perlunya untuk menyampaikan pertanyaan mendasar, itu dengan pasti menarik perhatian peserta sidang untuk memastikan aspek-aspek yang ada, untuk menyatakan setidak-tidaknya luarbiasa. Kami harus menanyakan kekejutan kami dan permintaan penjelasan tentang sejumlah bukti-bukti yang disampaikan dalam laporan perwakilan Sekreratis Jenderal. 

Contoh: kami dapat bertanya: (1)Mengapa sangat banyak jumlah mayoritas wakil-wakil diangkat oleh pemerintah dan tidak dipilih oleh rakyat? (2) Mengapa pengamat PBB dapat hadir dalam pemilihan hanya 20 persen wakil, beberapa dari mereka hanya sebentar saja? (3) Mengapa pertemuan konsultasi dikepalai oleh Gubernur; dengan kata lain, oleh perwakilan pemerintah? (4) Mengapa hanya organisasi pemerintah dan bukan gerakan oposisi dapat hadir sebagai calon? (5) Mengapa prinsip “one man, one vote” yang direkomendasikan oleh perwakilan Sekretaris Jenderal tidak dilaksanakan? (6) Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer? (7) Mengapa para menteri dengan sengaja hadir dan mempengaruhi wakil-wakil di depan umumdengan menyampaikan mereka bahwa, “hanya hak menjawab atas pertanyaan untuk mengumumkan bahwa mereka berkeinginan tinggal dengan Indonesia? (8) Mengapa hak-hak pengakuan dalam Pasal XXII (22) Perjanjian New York, yang berhubungan dengankebebasan menyatakan pendapat; berserikat dan berkupul tidak dinikmati oleh seluruh penduduk asli Papua?[2]

Selama ini Pemerintah Indonesia keliru dan menggunakan pendekatan keamanan ini amat fatal. Selayaknya yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia adalah menegakkan kedaulatan manusia Indonesia dan mempertahankan kehormatan, hak asasi manusia, dan kesamaan derajat seluruh segenap rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua. Karena Negara Indonesia ada atas dasar kepercayaan, kesepakatan dan mandat rakyat. Negara Indonesia akan kuat dan kokoh kalau kedaulatan manusia ditegakkan. 

Negara Indonesia akan kuat dan kokoh kalau integritas manusia mendapat kehormatan. Negara Indonesia akan kuat dan kokoh kalau kesamaan derajat dijunjung tinggi. Negara Indonesia kuat dan kokoh kalau perbedaan agama, bahasa, budaya, ras, etnis, pandangan politik benar-benar mendapat perlindungan dan tempat yang setara di dalam rumah yang namanya INDONESIA.
 

Pemerintah Indonesia memang gagal memenangkan hati Penduduk Asli Papua (PAP) untuk merasa memiliki dan menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia gagal men-Indonesia-kan Penduduk Asli Papua. “Pemerintah hanya berhasil mengintegrasikan potensi ekonomi Papua dengan kekuatan politik dan militer namun gagal membangun orang Papua” (Yoman: Kompas, Kamis, Jumat, 29 Juni 2012, hal.5). Ia (Indonesia) juga gagal membangun kepercayaan Penduduk Asli Papua kepada Indonesia. Pendekatan keamanan selama ini dengan stigma separatis,makar dan OPM yang dialamatkan kepada penduduk Asli Papua, dan mereka dikejar, ditangkap, diculik,dibunuh dan dipenjarakan selama ini benar-benar merendahkan martabat Penduduk Asli Papua. Manusia Penduduk Asli Papua benar-benar diperlakukan seperti hewan buruan atas nama integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia. Karena itu, Penduduk Asli Papua telah kehilangan kepercayaan kepada otoritas Pemerintah Indonesia di Papua. Angger Jati Wijaya, Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menyatakan: “

Penghormatan hak asasi manusia (HAM) harus ditegakkan semaksimal mungkin, karena selama ini kasus-kasus yang terjadi seperti diredam, degan mudah misalnya member stigma OPM, stigma separatis,member stigma gangguan sipil bersenjata. Idiom-idiom seperti ini harus mulai disingkirkan dari pendekatan penyelesaian konflik Papua. Selama idiom ituterus dipakai dalam pendekatan penyelesaian konflik di Papua, saya kira konflik baru selalu muncul” ( Prioritas: Nasip Papua di NKRI, Edisi 24-Tahun I, 25 Juni-1 Juli 2012, hal. 8).

Sedangkan Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi I DPR RI mengungkapkan: “ Masalah Papua sudahmultimensi. Politik, ekonomi dan budaya yang sudah mengkristal menjadi ketidakpercayaan masyarakat Asli Papua terhadap pemerintah daerah dan pusat. Gerakan protes dan pembangkangan berwujud dalam gerakan gerakan politik dan gerakan senjata. Pemerintahharus mencari solusi yang komprehensif untuk menyelesaikan kasus Papua. Penyelesaian dari aspek keamanan hanya akan memperkuat gerakan politik dan bersenjata” 

( Prioritas: Nasip Papua di NKRI, Edisi 24-Tahun I, 25 Juni-1 Juli 2012, hal. 8). Sementara Tubagus Hasanudin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, “melihat akar persoalan Papua perbedaan persepsi soal Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969, marjinalisasi masyarakat Papua, trauma operasi militer dan gagalnya Otonomi Khusus” (Kompas, Jumat, 29 Juni 2012, hal. 5). 

Sedangkan SekretarisJenderal Dewan Ketahanan Nasional Letnan Jenderal (TNI) Junianto Haroen mengatakan: “persoalan Papua harus diselesaikan dengan cara-cara tanpa kekerasan” (Kompas, Jumat, 29 Juni 2012, hal. 5). Asvi Warman Adam, Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan tepat mengatakan: “pemerintah perlu memperhatikan belum sepenuhnya warga Asli Papua yang menerima Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. Sebagain warga Papua, menilai PEPERA tidak adil karena penentuan hanya diwakili oleh suku” (Kompas, Jumat, 15 Juni2012).

Negara demokratis seperti Indonesia harus berani dengan bebas mengungkapkan apa sajayang dirasa tidak pantas dan tidak menghargai keamanan menjadi pendekatan kemanusiaan. Dengan melihat akar persoalan Papua cukup jelas yang disuarakan terus-menerus oleh Penduduk Asli Papua selama ini, seperti: (1) Status politik atau sejarah 1 Desember1961; Perjanjian New York 15 Agustus 1962;  rekayasa PEPERA 1969; (2) Pelanggaran HAM berat yang memperlihatkan watak dan wajah Indonesia yang kejam dan brutal; (3) Kegagalan pembagunan; (4) Marjinalisasi Penduduk Asli Papua; dan (5) Kegagalan pelaksanaan Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001.

Pemerintah Indonesia harus melihat masalah Papua secara utuh dan sekaligus membuka diri. Pemerintah jangan dihakimi, dipersalahkan dan dipojokkan terus-menerus oleh masyarakat Internasional tentang masalah Papua. Persoalan Papua adalah bukan urusan antara Indonesia dan Papua, melainkan ada konspirasi dan keterlibatan langsung Pemerintah Amerika Serikat, dan Belanda demi kepentingan ekonomi di Papua sejak tahun 1960-an. 

Satu-satunya provinsi di Indonesia yang melibatkan masyarakat Internasional secara langsung adalah Papua. Yang jelas dan pasti: Masalah Papua adalah persoalan yang berdimensi internasional dan bukan masalah internal Indonesia. Oleh karena itu, secara moral dan juga politis dalam penyelesaian masalah Papua, Amerika Serikat, Belanda dan PBB tidak boleh berada diluar konstruksi dialog damai. Lebih adil dan jujur, Pemerintah Amerika, Pemerintah Belanda, Pemerintah Indonesia, dan penduduk Asli Papua sudah saatnya duduk bersama-sama untuk berdialog, bernegosiasi, berunding kembali dari hati ke hati yang dimediasi PBB dalam semangat kesetaraan dan persaudaraan untuk mencari solusi menang-menang (win-win solution). 

Dalam dialog jujur dan setara antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga yang netral ini, kita tidak persoalan hasil akhir siapa menang atau kalah.Tetapi, martabat dan kedaulatan manusia menjadi tujuan dan misi utama kita semua.  

Slogan “NKRI” harga mati kita jauhkan karena dalam konstitusi Negara Indonesia tidak ada “NKRI”, tapi yang resmi dan sah adalah Pemerintah/Negara Republik Indonesia (RI). Demikian juga, Penduduk Asli Papua menjauhkan pikiran “Papua Merdeka” harga mati.Karena dalam proses sejarah suatu bangsa tidak ada yang statis namun selalu dinamis.

Penulis: Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua. 

Opini ini diterbitkan : Tabloid Jubi

[1]. United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN General Asembly, agenda item 98, 19 November 1969,
paragraph 28, p.42.
[2]. United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN General Asembly, agenda item 108, 20 November 1969,
paragrap 11, p.2.