Anggota DPR: Sambut Obama dengan Sikap Berdaulat

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI bidang luar negeri dari Fraksi Partai Demokrat, Paula Sinjal, menegaskan bahwa sebagai sesama negara besar, Indonesia harus menunjukkan sikap berdaulat saat menerima Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

"Tengok saja sikap publik atas kedatangan orang nomor satu negeri adidaya itu ke Indonesia saat ini yang terkesan ditanggapi dengan biasa saja. Jadi, tak perlu reaksi berlebihan," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut dia, sikap biasa-biasa saja dari warga masyarakat itu, karena pengaruh banyak faktor.

"Memang karena tak perlu sesuatu respons yang luar biasa, juga bisa saja karena kondisi masyarakat Indonesia yang masih berkabung dengan munculnya serentetan bencana alam yang melanda negeri ini," ujar Anggota Komis Hubungan Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Infokom dan BIN tersebut.

Kendati begitu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara ini juga berharap, agar kunjungan Barack Obama harus memiliki implikasi positif bagi kepentingan sangat strategis kita.

"Khususnya kepentingan nasional baik di bidang ekonomi, politik, maupun pertahanan keamanan, juga kepentingan regional Asia Tenggara pada umumnya, karena Indonesia kini mendapat giliran Ketua ASEAN" tegasnya.

Satu hal yang patut terus ditegakkan oleh para diplomat kita, menurutnya, agar kedatangan Presiden Negara Adidaya ini bukan merupakan upaya untuk melanggengkan dominasi dan hegemoninya terhadap Indonesia.

"Baik secara politik maupun ekonomi," tegasnya.

Isu Papua

Paula Sinjal juga mengkritisi isu penyelesaian persoalan aktual yang terjadi di Tanah Papua (video berisi gambar-gambar penyiksaan pasukan TNI atas warga sipil) serta masalah HAM lainnya.

Sebab, menurutnya, agaknya ini menjadi isu penting yang akan dibahas atau diajukan oleh Presiden Barack Obama.

"Sesungguhnya, masalah tersebut adalah persoalan yang masih bisa diselesaikan oleh negeri ini dan pertanyaannya kenapa Presiden Obama sangat tertarik untuk membicarakan isu Papua," tanyanya.

Bahkan, demikian Paula Sinjal, tidak hanya kali ini saja Amerika berkeinginan untuk ikut campur dalam menangani persoalan Papua.

"Sebelumnya Kongres Amerika pernah melontarkan kritikan yang sangat pedas terhadap penanganan Papua. Padahal wilayah itu sejak tahu 1963 adalah sah masuk dalam wilayah NKRI, sehingga untuk segala persoalan yang muncul di sana adalah kewenangan Indonesia untuk mengatur dan mengelolahnya," katanya.

Artinya, demikian Paula Sinjal, kita harus semakin tegas meniadakan intervensi asing terhadap segala urusan rumah tangga Indonesia.