SUARA BAPTIS PAPUA

Dukung Aksi Perdamaian Atas Kekerasan di Papua Barat.
Jika Anda Peduli atas kemanusiaan Kaum tertindas di Papua barat Mohon Suport di sini:

Please donate to the Free West Papua Campaign U.K.
Kontribusi anda akan kami melihat ada perubahan terhadap cita-cita rakyat papua barat demi kebebasan dan kemerdekaannya.
Peace ( by Voice of Baptist Papua)

Apa Solusi Atas Konflik Papua?

Scoop Voice Baptist

About Me

My Photo
Papua, Papua barat/Indonesia, Indonesia
Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua tidak akan pernah memilih diam ketika umat ditintas dan akan terus bersuara sampai keadilan benar-benar terjadi di tanah papua

Voice of Baptist Papua

Asian Human Rights Commission

Welcome to Suara Baptis Papua Online

SB - PAPUA-News

© Copyright 2011 suara baptis papua. Powered by Blogger.

Latest Post

Showing posts with label Obama. Show all posts
Showing posts with label Obama. Show all posts

Anggota Congress US, Membuat Petisi langsung kepada Presiden Obama dan Hillary Clinton Untuk Kondisi HAM di Papua Barat

Written By Voice Of Baptist Papua on May 14, 2012 | 1:32 AM

Kongres Samoa Amerika itu, Faleomavaega Eni Hunkin, telah mengkonfirmasi kekhawatiran AS tentang tindakan aparat keamanan. Dia mengatakan sekelompok anggota kongres telah mengajukan petisi kepada Presiden dan Sekretaris Negara.

Faleomavaega Eni Hunkin dan Barac Obama
Wasingthon,- Seorang anggota Kongres Amerika Serikat mendesak Washington untuk mendorong Indonesia untuk melepaskan tahanan politik di Papua seperti yang disebut 'Lima Jayapura. yang di kutip RadioNewseland tadi siang. atau Orginal News Here

Lima orang Papua dipenjara selama tiga tahun atas tuduhan pengkhianatan setelah menyatakan sebuah negara merdeka di Kongres bulan Oktober yang lalu Rakyat Papua.

Ini pertemuan damai diserbu oleh pasukan keamanan Indonesia, yang mengakibatkan setidaknya tiga kematian.

Obama: Do the right thing for West Papua

Written By Voice Of Baptist Papua on March 15, 2012 | 11:23 PM

Eben Kirksey is a cultural anthropologist at the CUNY Graduate Center who studies the political dimensions of imagination as well as the interplay of natural and cultural history. His first book, Freedom in Entangled Worlds, is about an indigenous political movement in West Papua, the half of New Guinea under Indonesian control. As a guest co-editor of Cultural Anthropology Eben has assembled a collection of original research articles from the emerging field of multispecies ethnography
 
 
Obama: Do the right thing for West Papua 

Today five indigenous leaders in West Papua, the half of New Guinea under Indonesian rule, were charged with “treason.”  Hours ago they were each sentenced to three years in prison for peacefully protesting the government. 
 Published Blog: Eben Kirksey
Barack Obama raised the issue of human rights in West Papua last November when he met with President Yudhoyono of Indonesia.  It is time for the President to once again raise his voice to support human rights in this seemingly remote territory.    

Obama Didesak Soroti Aksi Kekerasan di Papua

Written By Voice Of Baptist Papua on January 17, 2012 | 8:14 AM

Preseden AS, B. OBAMA (foto APF)
Washington - Presiden Amerika Serikat Barack Obama didesak untuk menyoroti lemahnya akuntabilitas pasukan keamanan Indonesia di Papua. Lemahnya akuntabilitas selama ini mengakibatkan terus berlanjutnya tindak kekerasan dan pembunuhan di sana.

Desakan itu disampaikan oleh Human Rights Watch, lembaga penggiat hak asasi manusia yang bermarkas di Washington, Amerika Serikat, secara tertulis kepada Obama, Rabu 16 November 2011.

Obama akan berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi ke-19 ASEAN dan Konferensi Asia Timur di Nusa Dua, Bali, 17-19 November 2011.

PIDATO, Jane Prentice MP (Ryan) Ini adalah waktu nya untuk menempatkan bicara dalam tindakan

Written By Voice Of Baptist Papua on December 1, 2011 | 8:50 PM

Parlemen Australia
Pidato Gedung Parlemen Australia,  Perwakilan Rakya, 21 Oktober 2011
oleh : Jane Prentice MP (Ryan)
Partai Liberal Australia.

Nyonya Prentice (Ryan) (10:42): Seperti orang lain di ruangan ini saya salut sentimen dan tujuan yang diungkapkan oleh Presiden Obama dalam pidatonya di parlemen Australia minggu lalu. Kata-katanya lakukan dan meneliti berulang beruang, jadi saya mengutip:


"Obama, Sebagai dua mitra global, kita berdiri untuk keamanan dan martabat orang di seluruh dunia."


Presiden Obama mengatakan bahwa tujuan yang lebih besar dari kunjungannya ke wilayah ini adalah 'usaha kita untuk memajukan keamanan, kemakmuran dan martabat manusia di kawasan Asia-Pasifik' dan bahwa 'di Asia sebagian besar akan menentukan apakah abad ke depan akan ditandai oleh konflik atau kerja sama, perlu penderitaan atau kemajuan manusia '. Dia melanjutkan dengan mengatakan:



Kami berdiri untuk tatanan internasional di mana hak dan tanggung jawab semua bangsa dan orang ditegakkan. ...

Indonesian president defends military in Papua

Written By Voice Of Baptist Papua on November 20, 2011 | 6:05 AM


The U.S. President Barack Obama has discussed moves towards greater military cooperation with Indonesia during the ASEAN summit in Bali. Mr Obama is the first American president to attend and he has already had private discussions with the Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono. President Obama says they have agreed to put more than half a billion dollars towards increasing sustainable development, health care and other services in Indonesia. He says the U.S. will also provide more support and training for the Indonesian military. "It helps Indonesia play an active role in promoting security in the region," he said. It is a move that is likely to annoy China, which has been critical of plans to temporarily base 2500 U.S. troops in Australia over five years. [1] The plan has been criticised by China, and caused friction at a meeting of South-East Asian leaders in Bali. Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono said he had received assurances from both the U.S. and Australia that the move would not threaten his nation's integrity or sovereignty. "On the establishment of that military base, it's not expected to change anything. or disturb Australia's neighbours," he told reporters on Saturday evening. "He gave me his guarantee," Dr Yudhoyono said, in reference to talks he held with U.S. President Barack Obama on the sidelines of the ASEAN summit on Saturday. "So too did Julia Gillard," he said. [2]

Having missed out on the opportunity to

Obama in Indonesia: Will the President Speak Out on Human Rights?

Written By Voice Of Baptist Papua on November 17, 2011 | 10:32 PM

Indonesia's fledgling democracy is also being tested by events Papua. The western part of the island of New Guinea was once a Dutch colony, but has been Indonesian territory since a highly contested 1969 plebiscite known as the "Act of Free Choice." Large segments of the indigenous Melanesian population oppose Indonesian rule and many want greater autonomy, or even full independence for the region. Indonesia opposes the movement and has repeatedly used force to quell secessionist sentiment.
On Oct. 17, Indonesia police and military forces attacked a peaceful protest in the city of Jayapura, killing three, arresting about 300 and injuring at least 96. New York-based Human Rights Watch is calling for an independent investigation into the incident. “Papuans peacefully calling for independence does not justify a deadly crackdown,” said deputy Asia director Elaine Pearson in a statement. “President Yudhoyono has an opportunity to show Papuans that he's concerned about their rights

Indonesia: Langkahi dan mengakhiri pelanggaran sistematis di Papua Barat

Eni F.H. Faleomavaega
Donald M. Payne
Washington, DC, Menjelang kunjungannya ke Bali, anggota Kongres yang menyerukan kepada Presiden AS Barack Obama untuk membuat Papua Barat salah satu prioritas selama perundingan mendatang dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 19 Oktober 2011, pasukan keamanan Indonesia menembaki Papua Barat tak bersenjata yang berkumpul di Kongres Papua ketiga Rakyat secara damai udara aspirasi politik mereka. 
Setidaknya tiga orang asli Papua tewas, puluhan terluka, dan pistol banyak dicambuk dan dipukuli dengan tongkat rotan. Enam ditahan dan kini dalam tahanan, termasuk Forkorus Yaboisembut, presiden baru terpilih Republik Federal Negara Papua Barat. Dia bergabung Filep Karma, seorang Amnesty International tahanan hati nurani yang kini menjalani hukuman 15 tahun penjara karena mengibarkan bendera pada tahun 2004.

Papua krisis membayangi kunjungan Obama ke Indonesia

Evi Mariani, The Jakarta Post, Washington, DC
Presiden US Barack Obama
Presiden  US  Obama Barack Obama diperkirakan akan mengangkat masalah hak asasi manusia di Indonesia Papua selama kunjungan kedua ke Indonesia, pada even perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan sekutu kunci AS di wilayah Asia yang semakin strategis.

Anggota Kongres AS Eni Faleomavaega, anggota dari subkomite di Asia dan Pasifik di DPR AS, mengatakan kepada The Jakarta Post pada hari Kamis bahwa ia berharap Obama akan mengangkat isu Papua dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama kunjungannya ke Bali untuk KTT Asia Timur.
Faleomavaega mengangkat keprihatinan tentang penembakan fatal pada 19 Oktober di Jayapura selama Kongres Papua Rakyat ketiga, yang menarik kerumunan sekitar 5.000 orang Papua.
Polisi dan militer secara paksa membubarkan dan menangkap 300 orang.
Setidaknya tiga mayat ditemukan di dekat tempat tersebut, yang mengarah ke dugaan bahwa polisi telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia saat membubarkan kongres tersebut.

Indonesia: Obama Should Press Rights Concerns

Written By Voice Of Baptist Papua on November 15, 2011 | 5:30 PM

 Religious Intolerance, Abuses in Papua Should Top Agenda
 This Published www.hrw.org/news
(Washington, DC) – US President Barack Obama has an important and timely opportunity to raise human rights issues with the Indonesian government when meeting President Susilo Bambang Yudhoyono this week in Indonesia, Human Rights Watch said today in a letter to Obama. He will travel to Bali for the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit on November 19, 2011.
The Obama administration’s deepening relationship with Indonesia means being frank about Indonesia’s serious human rights challenges. Indonesian government indifference to mob violence against religious groups and brutality by soldiers against peaceful protesters are good places to start.Elaine Pearson, deputy Asia director at Human Rights Watch.

Obama should address key human rights challenges in Indonesia, including attacks on religious minorities, restrictions on freedom of expression, and the lack of accountability of Indonesian security forces for human rights abuses, especially in the easternmost province of Papua, Human Rights Watch said.

Obama harus singgung kasus papua

Written By Voice Of Baptist Papua on November 14, 2011 | 4:23 PM

Barack Obama/ AFP
Kondisi riil hak asasi manusia (HAM) di papua dan papua barat sangat memprihatinkan, pembantaian dan pengorbanan rakyat papua baik masyarakat asli papua, pendatang bahkan aparat TNI – polri tidak bisa di hitung banyaknya.
Pemerintah Indonesia mengambil alih papua sejak 1969 melalui penentuan pendapat rakyat (PEPERA), namun konflik papua di bawah pemerintah Indonesia tidak ada penyelesaian yang berarti justru meningkat hari – ke hari.
walaupun Indonesia sebagai Negara berdaulat namun Negara Indonesia juga terikat untuk mematuhi standar hak asasi manusia diatur oleh hukum internasional, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dimana Indonesia mengaksesi pada tanggal 23 Februari 2006. tentang kewajiban Indonesia di bawah Undang-Undang Hak Asasi Manusia Indonesia dan Hak Asasi Manusia secara universal.

Obama Kunjungi Bali pada November

Written By Voice Of Baptist Papua on September 14, 2011 | 4:52 AM

WASHINGTON, KOMPAS.com — Presiden AS Barack Obama akan mengunjungi Pulau Bali dan Australia pertengahan November mendatang, kata Gedung Putih, Senin (12/9/2011). Kunjungannya ke Bali itu akan menjadi kunjungan kedua ke Indonesia, tempat ia menghabiskan masa kecilnya. Kunjungan Obama sebelumnya ke Indonesia terjadi pada November tahun lalu dalam rangkaian lawatan ke Asia.
Sementara itu, kunjungan ke Australia akan menjadi yang pertama setelah dua kali dibatalkan tahun lalu karena masalah di dalam negeri AS.
Obama akan berada di Australia pada 16-17 November setelah menjadi tuan rumah bagi KTT tahunan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik di tempat kelahirnya, Hawaii, dan akan berkunjung ke Bali untuk mengikuti KTT Asia Timur, kata Gedung Putih.

Rights Concerns Shadow U.S. Alliance With Indonesia

Written By Voice Of Baptist Papua on August 30, 2011 | 11:16 AM

President Barack Obama has embraced Indonesia as a crucial U.S. ally in Southeast Asia, but rights groups and critics in Congress say the administration is too eager to trumpet Jakarta as a democratic success story.
Ahead of Obama's trip later this year to Indonesia, the second of his presidency, they want the U.S. to press Indonesia harder over its weak response to recent sectarian attacks by Islamic hard-liners and abuses by the military in remote West Papua.
 Those demands clash, however, with U.S. strategic interests in the moderate Muslim nation of 240 million people that has assumed growing importance for Washington as it deepens its engagement in the Asia-Pacific region. In November, Indonesia will host a summit of East Asian leaders, the first attended by a U.S. president.
More Reading Source:
FoxNews
"It seems now the administration's policy is to be nice to Indonesia for fear it would come under the umbrella of China. ... That's the sense of where we are headed," said Eni Faleomavaega, ranking Democrat on the House of Representatives Foreign Affairs Asia-Pacific subcommittee.

Obama Arrives in Jakarta 2-3 - Democracy NOW!

Written By Voice Of Baptist Papua on June 7, 2011 | 9:34 PM

Democracy NOW! - DN! - Only the headlines will be published on this channel very soon. You are invited to join us at http://www.facebook.com/democracynow to watch the broadcast and join in the many lively discussions. Unlike YouTube, Facebook sticks to it Terms of Service and does not bully or harass us. President Obama arrived in Indonesia today on the second stop of a ten-day trip to Asia. It's Obama's first state visit to Indonesia after having lived there for four years as a child. We go to Jakarta to speak with

Washington's affair with Jakarta gets serious

Written By Voice Of Baptist Papua on February 3, 2011 | 8:48 PM



The 10-month sentences handed down last week to three Indonesian soldiers accused of torturing two Papuan civilians raises fresh questions about the professionalism of Indonesia’s military. 

In the early 1990s, after Indonesian Special Forces were filmed murdering hundreds of East Timorese in a cemetery in the town of Santa Cruz, America dramatically cut military cooperation with Jakarta in protest.  Fast forward to 2011, and security ties between the United States and Indonesia are stronger than they have been in almost two decades.

Obama Serukan Penghormatan Kepada Martin Luther King Jr.

Written By Voice Of Baptist Papua on January 17, 2011 | 10:10 PM

Presiden Amerika Barack Obama menghadiri dan memberi penghormatan bagi Martin Luther King Jr. dalam hari libur nasi
detail_img
onal tahunan kemarin Senin (17/01/2011) di sebuah sekolah King Center Atlanta AS, untuk memperingati pemimpin hak sipil yang tewas dibunuh itu.

Obama yang datang bersama istrinya Michelle dan kedua anaknya ikut dalam proyek memberi warna pada sebuah gambar di tiang gedung. Tidak ketinggalan para anggota kabinet presiden menghadiri upacara peringatan dan ambil bagian dalam proyek layanan masyarakat di seluruh negara.

Jakarta di bawah tekanan untuk menuntut penyiksaan pasukan

Written By Voice Of Baptist Papua on December 3, 2010 | 6:34 AM

AUSTRALIA dan Amerika Serikat telah mendesak Indonesia untuk membawa kepada prajurit keadilan yang menyiksa dua orang Papua pada bulan Mei, menekan Indonesia untuk memenuhi komitmennya untuk mereformasi militernya. SUMBER

Duta besar dari kedua negara - yang memiliki hubungan keamanan yang dekat dengan Indonesia - telah mengangkat isu tersebut pada minggu terakhir ini sebagai respons terhadap penyelidikan jenaka ke dalam penyiksaan, yang ditangkap pada video dan diungkapkan oleh The Age.

Video menggambarkan tentara Indonesia berulang kali membakar alat kelamin pria Papua saat dia menangis kesakitan.

Setelah video muncul, sebelum kunjungan Perdana Menteri Australia Julia Gillard dan Presiden AS Barack Obama, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan bahwa pelaku akan menghadapi persidangan.

Empat prajurit segera martialled pengadilan dan dijatuhi hukuman antara lima dan tujuh bulan penjara. Tapi itu muncul bahwa pria diadili karena insiden sebelumnya dan jauh lebih serius di mana orang-orang Papua tidak bersenjata ditendang dan dipukul dengan helm.

Penyelidikan video sejak terhenti, dengan beberapa pejabat senior militer Indonesia melanjutkan untuk mengklaim bahwa mereka dipenjara terlibat dalam penyiksaan.

Kepala misi Australia di Jakarta meningkatkan kekhawatiran tentang kasus ini, khususnya memalukan memberikan jaminan Dr Yudhoyono untuk Ibu Gillard tentang tindakan cepat.

Ms Gillard kemarin dikonfirmasi pendekatan, menambahkan bahwa ia yakin Dr Yudhoyono''ingin melihat zalim''dibawa ke pengadilan.

Sebuah sumber diplomatik Amerika menegaskan bahwa duta besar AS di Jakarta, Scot Marciel, telah mengangkat masalah ini dengan Menteri Pertahanan Indonesia.

''Kami sangat tidak senang sama sekali dengan apa yang terjadi,''kata sumber itu. AS baru saja kembali pelatihan dengan unit pasukan terkenal khusus Indonesia, Kopassus, setelah larangan 12 tahun dikenakan atas pelanggaran hak asasi manusia.

Ditanya tentang status penyelidikan ke dalam penyiksaan, Letnan Kolonel Harry Priyatna, juru bicara komando militer Papua Barat, mengatakan''tidak ada memimpin dalam kasus ini, itu''sulit.

Namun, hak asasi manusia pendukung mengatakan ada banyak bukti untuk penyelidikan serius.

Tunaliwor Kiwo, orang yang alat kelaminnya dibakar, telah bersaksi tentang apa yang terjadi dalam sebuah video yang direkam oleh aktivis hak asasi manusia.

Dia telah mengidentifikasi pada saat terjadinya dan di mana ia diculik, sebuah pos militer di desa Yogorini Kampung, di wilayah bergolak Papua Barat Puncak Jaya.

Pesan Rakyat Papua untuk Obama: Tutup Freeport

Written By Voice Of Baptist Papua on November 10, 2010 | 6:51 AM


VHRmedia, Jakarta – Hari ini Presiden Amerika Serikat Barack Obama dijadwalkan tiba di Indonesia. Di balik kemeriahan penyambutan Obama, warga Papua punya cerita kelam untuk presiden kulit hitam pertama AS itu: PT Freeport Indonesia.

Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Papua Rinto Kogoya mengatakan, jika Istana Negara menyambut Presiden Obama dengan karpet merah, warga Papua menyambut Obama dengan darah. SUMBER
Sejak PT Freeport berdiri di Papua tahun 1969, jutaan rakyat Papua tewas akibat konflik dengan perusahaan penggali emas itu. "Sekurang-kurangnya 6.800.000 rakyat Papua meninggal karena konflik Freeport," kata Rinto Kogoya pada aksi menuntut penutupan PT Freeport di Jakarta, Selasa (9/11).

Warga Papua meminta Obama menutup PT Freeport di Papua. Mau tak mau Obama harus menyelami masa lalu hubungan AS dan Indonesia tentang kesepakatan Freeport. "Obama menutup Freeport? Jelas! Kalau dia menutup Freeport, dia akan mempelajari masa lalu," kata Rinto.

Menurut Rinto, kehadiran Freeport menyebabkan militer dan polisi datang di Papua. Kehadiran militer itu membuat Papua bak kuali panas dengan air yang tak henti mendidih. "Freeport menyebabkan pelanggaran HAM," katanya.

Rinto mengatakan, UU tentang penanaman modal asing yang pertama dibuat untuk memberikan izin PT Freeport mengeruk emas di Papua. Ironisnya, kesepakatan Indonesia - AS itu diteken pada 1967, sebelum Papua berintegrasi secara resmi dengan Indonesia pada 1969.

Menurut Rinto, karena perlawanan rakyat terhadap PT Freeport kian gencar, Presiden Soeharto melancarkan operasi militer di Papua pada 1977-1998. Hingga kini perlakuan buruk militer atas rakyat Papua belum juga berhenti.

"Dia (Obama) harus lihat persoalan di Papua. Di Papua masih banyak represi terhadap aktivis. Amerika harus bertanggung jawab, karena mereka terlibat dengan masa lalu Papua," kata Rinto Kogoya. (E4)

Barack Obama hails Indonesia as an example to the world: country profile

Barack Obama has hailed Indonesia as an example to the world of how developing countries can embrace democracy. We examine the democratic, social, religious and human rights credentials of the world's most populous Muslim

Barack Obama Asia trip: 'Progress being made to end mistrust with Muslims'
Barack Obama and his wife Michelle Obama (L) meet Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono and his wife Ani Yudhoyono (R) at the State Palace Complex Istana Merdeka in Jakarta Photo: AFP/GETTY IMAGES

President Obama praised Indonesia's diversity, democracy and tolerance. But the archipelago has long been blighted by sectarian violence and religious conflict. Human rights groups have accused the government and the military of human rights abuses including imprisoning non-violent protestors, oppressing free speech and crushing minority religious groups. And incidents of political bribery and corruption have undermined Indonesia's claims to transparent democracy. Here's how the country's credentials break down.

History and politics

After declaring independence from Denmark in 1945, the newly-electednationalist president Sukarno quickly shifted from democracy into authoritarianism and maintained his power base through the strong arm of the military.

An attempted communist coup in 1965 was countered by the army, who led a bloody purge in which between 500,000 and a million people were killed. The head of the military, General Suharto, siezed power from the politically-weakened Sukarno and became president in 1968.

Suharto's "New Order" administration was supported by the US government and encouraged foreign investment in Indonesia, which led to three decades of economic growth. But his administration was widely accused of corruption and politcal oppression which sparked a wave of popular protest in 1998 and ultimately led to his resignation.

Four amendments to the 1945 Constitution of Indonesia have sincerevamped the executive, judicial, and legislative branches. The president of Indonesia is the head of state, commander-in-chief of the Indonesian National Armed Forces and director of domestic governance, policy-making, and foreign affairs. He or she appoints a council of ministers, who are not required to be elected members of the legislature. The president may serve a maximum of two consecutive five-year terms.

The first fully-democratic presidential elections were held in 2004, whenSusilo Bambang Yudhoyono was elected. He is a broadly liberal president who has been credited with pacifying many of Indonesia's regions of sectarian unrest. Every general and presidential election since have been independently observed by the Carter Center, but the New York-based charity Human Rights Watch claims that bribery and corruption continue to undermine the democratic process.

Sectarianism and social unrest

Violent separatist movements have blighted Indonesia since it achieved Independence, and the government has faced a constant battle to keep its 13,000 islands together. The main areas of unrest are the Aceh andPapua provinces, where armed conflict has led to allegations of human rights abuse and brutality on all sides.

A thirty-year guerrilla war between the free Aceh Movement and the Indonesian military, which left 15,000 people, mainly civilians, dead, came to an uneasy conclusion in 2005, when a ceasefire was reached. There has been a reported decline in the level of violence and human rights abuse in Papua since president Susilo Bambang Yudhoyono began implementing regional autonomy laws in 2004, but outbreaks of ethnic, sectarian and separatist conflict continue to blight the region.

Foreign relations

Indonesia has been a member of the United Nations since 1950. President Sukarno's post-colonialist antipathy to Western powers had the effect of isolating the archipelago to an extent, but Indonesia's foreign relations since Suharto's "New Order" have been based on economic and political cooperation with the West.

Indonesia maintains close relationships with its Asian neighbors and is afounding member of ASEAN and the East Asia Summit. It restored relations with China in 1990 following a freeze put in place during the anti-communist purges of the Suharto era. Indonesia is signatory to the ASEAN Free Trade Area agreement, the Cairns Group, and the WTO, and has historically been a member of OPEC, although it withdrew in 2008 as it was no longer a net exporter of oil. The country has received aid from the US, Europe, Australia and Japan since 1966.

Terrorism

The Indonesian Government's efforts to hunt down and prosecute terrorists behind several major bombings linked to militant Islamism and Al-Qaeda has been recognised by the US Center for Defense Information. The deadliest attack killed 202 people, including 164 foreign tourists, in the Bali resort town of Kuta in 2002. The bombing, and subsequent travel warnings issued by other countries, badly damaged Indonesia's tourist industry and prospects of attracting overseas investment.

Religion

Religious freedom is stipulated in the Indonesian constitution, but only six religions are officially recognised by the government: Islam, Protestantism, Roman Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. Though it is not an Islamic state, Indonesia is the world's most populous Muslim-majority nation - with 86 per cent of Indonesians declared Muslim according to the 2000 census.

State laws that ban "blasphemy" have been criticised for hampering religious freedom and discriminating against non-Muslim groups. Ahmadiyah, a controversial Muslim minority, are banned from practising their brand of Islam.

Military

Indonesia's 300,000-member armed forces include an army, navy and air force. Years of underfunding by the government have meant that in recent years, up to 75 per cent of defence spending has been funded by profits from a raft of commercial military ventures. In 2007, the Indonesian military had 23 foundations and over 1,000 cooperatives, including ownership of 55 companies, as well as leases on thousands of government properties and buildings. Human rights groups claim these ventures are platforms for extortion, violence, property seizures and crimes against civilians.

President Susilo Bambang Yudhoyono decreed in 2004 that the government must assume control of all commercial ventures run by the military, but a report released in January by Human Rights Watch found that many of the businesses had not yet been dismantled. The president announced a 20 per cent increase in the defence budget last year in a bid to bring the armed forces under control.

The formal representation of the armed forces in parliament was ended following the resignation of president Suharto in 1998, but the military remains extensive political influence.

Human right abuse

Armed conflict in the Aceh and Papua provinces has led to allegations of human rights abuse and brutality on all sides - including on the part of the military. A video released on October showed Papuan detainees being tortured by two Indonesian soldiers, who now face prosecution. Journalists are banned from travelling to Papua.

Human Rights Watch called on President Obama to challenge the Indonesian government over a raft of alleged abuses. The New York-based pressure group claims dozens of political protestors have been unfairly imprisoned and draconian defamation laws are used to silence anti-corruption campaigners.

It claims that commercial ventures run by the armed forces are used to extort and tyrannise citizens and has called on the government to step up its efforts to shut them down.

The charity is also campaigning against dozens of laws which restrict the rights of women and non-Muslims.

Corruption

A culture of bribery and corruption remains an endemic problem in Indonesia, and threatens to undermine the democratic process,according to Human Rights Watch.

Five men suspected of corruption were elected as district heads or governors in regional elections in August, prompting calls by the pressure group Indonesia Corruption Watch for stricter laws disqualifying candidates suspected of foul play.

A report by the Java-based Center for International Forestry Research warned in January that billions of dollars of aid flooding into Indonesia under a UN-backed forestry scheme were at risk because of high levels of corruption and financial mismanagement.

Justice

Indonesia has a relatively sophisticated judicial system and its courts are generally more lenient than those of other Muslim countries. Murder, drug trafficking and terrorism are punishable by death and executions are carried out by firing squad.

Human Rights Watch is campaigning for the release of dozens of political prisoners, primarily from areas of unrest such as Papua, who were jailed for engaging in nonviolent demonstrations, raising flags, and displaying pro-independence symbols.

The New York-based human rights organisation also claims that laws that criminalise "insulting" public officials are used to silence anti-corruption activists, human rights defenders, and citizens who publicly air consumer complaints or allegations of misconduct.

Most civil disputes in Indonesia appear before a State Court, while appeals are heard before the High Court and the Supreme Court is the highest court in the land. There is also a Commercial Court, which handles bankruptcy and insolvency; a State Administrative Court to hear cases against the government; a Constitutional Court to hear disputes concerning general elections, political parties and state institutions; and a Religious Court.

Economy

The Japan Credit Rating Agency upgraded Indonesia's investment grade from BB+ to BBB (Investment Grade - proper to invest) in July. It is the largest economy in Southeast Asia and a member of the G20 major economies.

Media

Domestic journalism was closely controlled by the Ministry of Information and the foreign press were restricted under the rule of President Suharto, but media freedom has improved since his resignation in 1998. The commercial television market now includes ten national networks and multiple provincial networks that compete with the state-owned TVRI. Private radio stations carry their own news bulletins and foreign broadcasters are free to supply programs. But journalists are still banned from travelling to Papua, the remote separatist province where armed conflict between sectarian activists and the military has led to allegations of human rights abuse.

Internet access is unrestricted and the latest figures show that 30 million Indonesians are online, comprising 12.5 per cent of the population.

SUMBER DISINI

Twitt VBPapua

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. SBP-News @VBaptistPapua - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger