- Kunjungi kami di:
Selasa, 2 November 2010 | 9:12
Presiden SBY-SP/Ignatius Liliek [JAYAPUR] Masalah hak asasi manusia (HAM) tak bisa dibatasi ruang dan waktu. Siapa pun punya hak untuk berbicara dan menekan negara lain untuk menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk di Papua. Karena itu pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin patut disesalkan.
Demikian disampaikan salah satu pengarang buku IPWP Dan Peradilan Makar, Markus Martinus Ignasius Oserego Haluk kepada SP, Selasa (2/11) pagi terkait pernyataan dan tekanan Asia Human Rights Watch Asia agar Perdana Menteri Australia Julia Gillard menekan Indonesia agar melakukan investigasi atas kasus kekerasan aparat TNI terhadap dua pria Papua di Puncak Jaya.
Pernyataan itu juga untuk mengeritik pernyataan Presiden SBY pada Senin (1/11) kemarin yang menyebutkan bahwa investigasi terhadap kekerasan aparat TNI di Papua tidak perlu mengikuti tekanan asing.
"Bila SBY melarang tidak perlu ada penekanan dari negara mana pun, NGO mana pun, hendaknya SBY berkaca juga dan jangan menekan Israel dan Palestina. Pelanggaran HAM di Papua itu nyata dan tak bisa disembunyikan,” ujarnya.
Dalam bukunya yang ditulis bersama Sendius Wonda, SH,M.Si terungkap hasil kajian dan temuan aksi kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oknum-oknum TNI/Polri terhadap warga Papua.
Menurutnya, aksi kekerasan TNI terhadap dua pria Papua yang dituduh sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sempat beredar luas setelah berhasil masuk You Tube hanyalah sebagian kecil dari tumpukan kekerasan di wilayah itu yang tidak diketahui publik. "Jauh di pedalaman kampung-kampung terpencil masih banyak lagi aksi kekerasan TNI/Polri terhadap warga sipil yang tidak dapat terpantau dan ter-exspos secara baik dan benar,” ucapnya. [154
0 Komentar Anda:
Post a Comment
Your Comment Here