Data KontraS Penembakan di Papua Didominasi oleh Polisi

Photo Ilustrasi

Jakarta,-- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebutkan ada 361 kasus penembakkan terjadi di Papua selama kurun waktu 2011-2013.

KontraS Telah Mencacat 279 kasus Penembakan Oleh Polisi, 20 Kasus Penembakan oleh TNI dan 63 Kasus Penembakan oleh OTK (Orang Tidak Kenal), "Haris Azhar (Koordinator KontraS)."

Menurut Haris, ada dua motif utama dalam kasus penembakkan yang dilakukan oknum polisi, yaitu upaya penangkapan pelaku tindak kriminal dan upaya penanganan demonstrasi yang berujung bentrok, maupun bentrokan akibat sengketa lahan maupun konflik komunal.

"Motif lainnya yang tidak begitu banyak dijumpai ialah dendam pribadi atau akibat kelalaian yang dilakukan oleh anggota kepolisian," tegasnya.

Haris juga mengatakanan, penembakan yang dilakukan oleh oknum TNI, umumnya disebabkan oleh permasalahan pribadi dan upaya penanganan gangguan separatisme di Papua.

"Motif penembakan oleh OTK (orang tak dikenal) umumnya merupakan bentuk dari gangguan keamanan dalam hal ini yang menurut beberapa kalangan disebut dengan separatisme," lanjutnya.

Sementara itu, diakui Haris, jenis senjata yang digunakan pelaku penembakkan berbeda-beda. Untuk kasus penembakkan yang dilakukan oknum polisi dan TNI, pada umumnya menggunakan senjata jenis pistol FN dan senjata laras panjang jenis AK 45.

"Sedangkan, peristiwa penembakkan oleh OTK umumnya menggunakan senjata jenis laras panjang atau senjata rakitan," tuntasnya

Sumber: http://news.okezone.com/

GRAPHIC IMAGES: West Papuans Shot Dead By Indonesian Police

Press Release – International Forum For West Papua

We would like to write again about the current extra judicial murder of native Papuan and the 4 activists of KNPB were arrested and beaten by Indonesian force currently. Chronologically two incidents were occurred separately; On 9 May at 10 pm. local …International Forum for West Papua (INFO_WP)

14 May 2013

The Hon Julia Gillard MP

Prime Minister

Parliament House

CANBERRA

ACT 2600

Dear Prime Minister,

We would like to write again about the current extra judicial murder of native Papuan and the 4 activists of KNPB were arrested and beaten by Indonesian force currently. Chronologically two incidents were occurred separately; On 9 May at 10 pm. local time a civilian of Arton Kogoya, 28 years old was shoot death by members of TNI (Wim Anessili A 756 unit) at Wamena District in Central Highlands; Severe activists were Victor Yeimo (Chairman of KNPB), Yong Ulimpa (23), Ely Kobak (17) and Marthen Manggaprow were arrested by Indonesia Police during peaceful demonstration on 13 May.

This peaceful protest was just aimed to ask the current incident on 30 and 1 may in where severe activists were died and over 20 were arrested, and express their aspiration for foreign journalists and international human rights activists freely access in the country. We indicated that Indonesia government did not implement the Universal Periodic Review of 180 points especially freedom of expression and excessive force, from the 1 May 1963 found that those violence definitely crimes against humanity, genocide and war crime despite your government encourages Indonesia to maintain Roman Status of International Criminal Court.

We do not believe with whatever Indonesian rule and policy to uphold international human rights law to the Melanesian people of West Papua, a strong indication is the all development plans have been politicizing by the Central Government of Jakarta due to political sentiment interest then our critical argumentation that the foreign aid including your military aid creates big impact upon this potential violence.

Therefore, we are very deeply demands your Government to:

1. Ask Indonesian government to release the KNPB leader of Victor Yeimo, 3 other friend and all the political prisoners,

2. Ask Indonesian government to take responsibility on the murder of Arton Kogoya,

And The Info_WP asks to Australia government

1. Play mediator role in solving the long-term political conflict,

2. Use your non-permanent seat at the Security Council for peacekeeping force in maintains international pacific settlement dispute provision in the armed conflict territory of West Papua.

3. Stop your aid programs such as military training, funding the 88 detachment, funding million dollars for economic, social and education development budget.

We will be happy to hear your prompt response

Yours Faithfully,

President of INFO_WP

Amatus Douw

GRAPHIC PICTURES of the murder of Arton Kogoya by TNI and Police

Click for big version.

Click for big version.

On Saturday 9/05/2013 at 10 pm West Papua time a civilian name Arton Kogoya, 28 years old was shoot death at Yosudarso Street section Uweme Wamena river Wamena District Central Highlands of West Papua by members of TNI from Wim Anessili A 756 units.

Presiden Harus Evaluasi Pejabat Keamanan Papua

JAKARTA -- Gugurnya delapan anggota TNI di Papua akibat penembakan oleh kelompok bersenjata pada Kamis (21/2) menyisakan kecemasan. Menurut Indonesian Police Watch (IPW), gugurnya prajurit TNI akan membuat masyarakat Papua ketakutan. Pasalnya, peristiwa ini akan meninggalkan sugesti kepada warga setempat.

“Pasukan bersenjata dapat dengan mudah dilumpuhkan apalagi masyarakat. Warga Papua tentu was-was akan hal ini,” kata Presdir IPW  Neta S Pane melalui pesan singkatnya kepada ROL, Ahad (24/2).

Neta pun menyarankan agar permasalahan di Papua tidak semakin larut, Presiden wajib melakukan antisipasi nyata. Menurutnya, dengan mengedepankan pimpinan aparat yang memiliki kapabilitas tinggi maka, bara Papua berangsur bisa dinetralkan.

“Saat ini pemimpin yang mampu memaksimalkan profesionalitas melindungi masyarakat dibutuhkan di Papua. Presiden harus segera lakukan evaluasi di jajaran aparat keamanan di sana,” ucapnya.

Dua peristiwa penembakan terjadi di Papua di hari yang sama dengan jam dan lokasi yang berbeda pada Kamis (21/2) kemarin. Sedikitinya delapan anggota TNI dan empat warga setempat tewas dalam penembakan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal di Papua.

Penembakan pertama terjadi pada pukul 09.30 WIT di distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya tak jauh dari pos TNI, satu anggota militer gugur di sini. Kedua, terjadi pukul 10.30 WIT di ruas jalan Sinak menuju Nabire saat sepuluh anggot TNI menuju Nabire. Dari kesepuluh prajurit itu, tujuh diantaranya gugur.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul mengatakan, pasca kejadian, dua tempat itu kita sudah dalam kondisi kondusif. “Suasana di sekitar lokasi sudah stabil. Kini pasukan gabungan TNI-Polri sedang bersama-sama mengejar  para pelaku penembakan ini,” kata Iskandar kepada ROL, Ahad (24/2).

Sumber: http://www.republika.co.id 

Penembakan di Papua: Ini Pengakuan Staf Khusus Goliat

TNI Lakukan Pengejaran, Warga Sipil Mengungsi 

 

Jayapura Voice Baptist  -- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) mengatakan telah melakukan  penembakan, Kamis, (21/2) lalu. 

Dalam aksi penembakan terbesar dalam sejarah TPN-OPM di Papua  itu menewaskan  8 anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan empat warga sipil yang berprofesi sebagai tukang bangunan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. 

Delapan anggota TNI yang ditembak adalah Sertu Ramadhan (Gugur), Pratu Edi (Gugur), Praka Jojo Wiharja (Gugur), Pratu Mustofa (Gugur), Praka Wempi (Gugur), Sertu Udin (Gugur), Sertu Frans (Gugur), Pratu Wahyu Prabowo (Gugur),  dan Lettu Inf Reza (Luka Tembak). 

Sementara warga sipil atas nama Di Yohanis, Uli, Markus, dan satu lagi belum diketahui identitasnya. Sementara, warga sipil yang terluka yakni Joni, Ronda, Rangka dan Santin.

Staf Khusus Panglima Tinggi TPN-OPM Gen.Goliath Tabuni di Puncak Jaya mengatakan, penembakan 8 anggota TNI adalah sikap TPN-OPM. Ia menolak namanya disebutkan. 

Ya, penembakan itu sikap TPN-OPM. TPN-OPM bertanggung jawab. Kami tembak untuk mengusir mereka dari wilayah kami. Kami merdeka, kau apa, kata NE  emosional. 

Ia menjelaskan, Tingginambut dan Papua Barat adalah tanah kami. Siapa bilang datang ganggu kami. Ini wilayah kami. Kami sudah mengirimkan surat resmi  kepada TNI. Dalam surat, kami bilang  jangan bangun pos di wilayah kami. Mereka tidak dengar, katanya. 

Tetapi, kata dia, penembakan itu bukan sekedar alasan bangun pos. Kami Semua tau to. Goliat telah dilantik menjadi Panglima Tinggi TPN-OPM pada 11 Desember 2012 di Tingginambut. Pelantikan telah sesuai dengan Konferensi Tingkat Tinggi TPN-OPM di Biak pada 1-5 Mei 2012. Goliat melawan untuk memperoleh hak politik. Kami menolak tawaran apa pun, kecuali Papua Merdeka, kata NE. 

Sumber majalahselangkah.com yang tiba dari Puncak Jaya di Nabire, Jumat, (22/2) memberikan keterangan agak berbeda. 

Ia menjelaskan, untuk kasus yang di Sinak, para tukang itu sempat dihadang oleh anggota TPN-OPM di jalan. Lalu, TPN-OPM meminta barang yang mereka bawa. Tetapi, dikatakan, barang itu tidak diberi. 

Akhirnya, TPN-OPM menembak mati 4 orang itu. Lalu, TNI yang berjaga segera datang ke tempat kejadian. Saat anggota TNI itu tiba di tempat, TPN-OPM telah bersembunyi di tempat kejadian. 

Ketika beberapa anggota TNI tiba di tempat dengan senjata lengkap, TPN-OPM yang telah bersembunyi itu menembak dan mengakibatkan beberapa anggota tewas. 

Kata sumber itu, saling kejar terjadi tetapi TPN-OPM lari ke hutan. Ia menjelaskan, penembakan-penembakan masih terjadi karena TNI terus kejar dan warga semua mengungsi. 

SBY Rapat Mendadak, OPM Dikejar 

Terkait penembakan itu, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatalkan kunjungannya ke Desa Dawuhan, Karawang, Jumat pagi. Ia menggelar rapat kabinet terbatas membahas penembakan di Papua. 

Dikabarkan, hasil pertemuan itu adalah presiden sebagai Panglima Tertinggi memerintahkan mengejar para pelaku. Menindaklanjuti perintah presiden, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto memerintahkan aparat TNI dan Polri untuk mengejar pelaku.

Seperti dilangsir, Vivanews, Kamis (21/2), dalam Konferensi Pers yang digelar di kantornya,  Djoko mengatakan ia telah perintahkan  mengejar pelaku.  Saya telah perintahkan Pangdam dan Kapolda untuk segera koordinasi, sinergikan untuk kejar dan proses hukum bagi siapa pun yang terlibat, kata dia. 

Ia juga mengatakan, Kepolisian dan TNI akan melakukan evaluasi mendalam SOP (standard operating procedure). Kata dia, evaluasi akan dilakukan pada prosedur kegiatan anggota TNI/Polri di luar pos serta jumlah persediaan peralatan dan pasukan yang memadai sesuai dengan tingkat kerawanan wilayah.

Soal kemungkinan Operasi Militer, Kamis (21/2) malam di MetroTv,  Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, operasi militer tergantung keputusan panglima tertinggi yaitu presiden.

Ia juga mengatakan, belum ada penambahan kekuatan dari Mabes TNI ke Papua. Namun, ia membenarkan adanya penambahan kekuatan dari Kodam Cendrawasih ke Puncak Jaya.

Belum dipastikan, apakah TNI akan mengoperasikan  Helikopter Cangih yang dibeli di Amerika  Serikat seharga $ 1,5 Billions di waktu lalu atau bukan dalam pengejaran TPN-OPM. 

Seperti dilangsir wpnla.net,  TPN-OPM mengatakan kesiapannya jika TNI dan Polri mengejar mereka. 

Komandan Murib bilang kalau anggota TNI dan BRIMOB berusaha kejar kami, berarti kami siap tembak dan pasukan TPN-OPM tidak akan mundur, TPN akan bertahan terus dan lawan TNI/POLRI, pungkasnya.

Warga Mengunsi ke Gereja 

Warga Puncak Jaya, Simon mengatakan, saat ini warga mengunsi ke gereja. Kata dia, lain lagi telah lari bersembunyi ke hutan. Kami ada di Gereja. Banyak yang lari ke hutan,kata Simon. 

Ae, di sini banyak tentara. Mereka datang terus. Kami ketakutan. Kami takut anak-anak kecil di sini sudah mulai kelaparan, kata Simon siang ini. 

Pendeta Dorman Wandikbo juga mengatakan,  jemaat dari Gereja Gidi di Tingginambut, Puncak Jaya mencari tempat aman. Ini karena upaya penyisiran terhadap pelaku penembakan segera dilakukan pada malam menjelang subuh di kampung-kampung masyarakat. 

Kata Dorman Wandikbo penyisiran ini mencemaskan.  Penyisiran yang dilakukan pihak TNI akan membabi buta dan menjatuhkan korban dari sisi sipilnya tanpa ada yang mengendalikan. 

Kata Simon, kalau warga sipil yang mati pun penyisiran dilakukan dengan penangkapan dan penyiksaan. Inikan TNI yang ditembak. Dalam peristiwa ini, korban yang jatuh dari pihak TNI. Kami sangat bahaya,kata Simon. 

Sementara itu, Forum Komunikasi Mahasiswa Papua Semarang (FORKOMPAS), Jumat,  (21/2)  meminta  SBY untuk  melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam tangani konflik di Papua. 

Aktivis FORKOMPAS Bernardo Boma kepada majalahselangkah.com mengatakan, jumlah korban banyak dan pertama kali terjadi tetapi ini bukan masalah baru di Papua. Korban banyak untuk yang kali ini tetapi masalah Papua itu bukan masalah baru, katanya.

Maka, ia harapkan SBY bijaksana dalam selesaikan masalah. Pendekatan militer tidak akan selesai. Kami yakin ini akan terjadi operasi besar-besaran di Puncak Jaya. Kami tidak tahu berapa banyak warga sipil yang akan ditahan, disiksa dan akan bubuh di hutan dan kota, katanya. 

Ada Ketidakpuasan Status Politik Papua 

Sekretaris Pokja Adat, Majelis Rakyat Papua (MRP), Yakobus Dumupa mengatakan, penembakan ini  harus dipahami sebagai wujud dari adanya persoalan status politik Papua dalam NKRI yang belum pernah diselesaikan dengan baik. 

Bahkan, kata dia, oleh kebanyakan orang Papua dinilai banyak kejanggalan dan manipulasi dalam pelaksanan PEPERA tahun 1969. 

Penyerangan di Tingginambut ini dan penyerangan-penyerangan sebelumnya yang dilakukan oleh pihak TPN-OPM sesungguhnya merupakan wujud dari ketidakpuasaan terhadap status politik wilayah Papua di dalam NKRI,kata dia. 

Ia meminta, semua pihak tidak menyederhanakan dan menyempitkan masalah tersebut menjadi semata-mata masalah separatisme bersenjata, karena sikap yang seperti ini justru akan semakin menyuburkan gerakan perlawanan rakyat Papua terhadap Pemerintah Indonesia.

Untuk itu, Yakobus menyarankan  alangkah baiknnya kedua belah pihak duduk bersama dan saling membuka diri membicarakan status politik Papua dalam NKRI secara jujur dan bermartabat. 

Jangan sekali-kali menyembunyikan segala fakta sejarah dan fakta hukum berkaitan dengan proses integrasi Papua ke dalam NKRI. Karena sesungguhnya kejujuran seperti itulah yang justru akan menyelesaikan masalah secara mendasar dan segala bentuk kekerasan dapat dihentikan, kata dia.

Kata dia, kalau tidak duduk dan bicara sama-sama, maka kekerasan bersenjata di Papua, baik yang dilakukan oleh pihak TPN/OPM maupun pihak TNI dan POLRI tidak akan pernah berhenti. 

Dari waktu ke waktu nyawa akan terus melayang di kedua belah pihak. Dan jika itu yang terjadi, maka sesungguhnya kita semua gagal menghormati nilai kemanusiaan dan menghormati Allah yang menciptakan manusia, maka sudah tentu kita tidak punya peluang untuk hidup di surga kelak, kata dia. 

Berhenti Perang Kedepankan Kemanusiaan 

Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie, meminta pemerintah tidak menjadikan Papua sebagai tempat bertempur.

"Tolong jangan jadikan Papua tempat bertempur, tapi berikan kami kedamaian," kata Jimmy di Ruang Pimpinan DPD, Jakarta, seperti dilangsir, tribunnews.com, Jumat (22/2) .

Jimmy menuturkan, rakyat Papua belum pernah merasakan kemerdekaan Indonesia. Yang ada, papar Jimmy, nyawa warga Papua terus melayang.

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Yones Douw  mengatakan, Tingginambut  adalah wilayah  perang maka mestinya militer di sana harus siaga.

 Di atas (Tingginambut:red), adalah wilayah perang. Aparat tidak siaga, katanya. 

Kami sebagai pekerja HAM meminta kepada aparat untuk kedepankan kemanusiaan dan nilai-nilai HAM dalam pengejaran  pelaku. Kami  sangat khawatir dengan masyarakat sipil, kata dia. 

Kata dia, berdasarkan pengalaman di masa lalu, aksi pembalasan seringkali terjadi pembakaran, penangkapan dan penganiayaan warga sipil.

 Saya harap OPM dan Tentara silakan baku cari tetapi jangan  masyarakat yang  jadi korban, kata dia. 

Sementara, tokoh gereja Papua, Benny Giay menilai opsi pemberlakuan operasi militer dan penambahan anggota TNI untuk mengatasi kekerasan di Papua hanya menambah panjang daftar korban dan merugikan masyarakat sipil.

Kata dia, pemerintah Pusat (Jakarta:red) seharusnya membuka diri untuk melakukan penyelesaian akar masalah di Papua secara bermartabat, bukan menambah anggota militer.

Keluarga Korban dan Danyon 753 ke Jayapura

Sore ini, Sabtu, (23/1)  ketika majalahselangkah.com  mendatangi Batalyon 753 Nabire untuk meminta keterangan mendalam  tetapi tidak  mendapatkan informasinya Karena, kata beberapa Provos Danyon tidak memberikan izin untuk memberikan keterangan kepada siapapun, termasuk ke Pers soal  korban dari Batalyon 753. 

Mereka mengatakan,  Danyon telah berangkat ke Jayapura kemarin, (Jumat, 22/2)  dengan membawa serta  kekluarga korban. Mas, kami tidak bisa  berikan keterangan apa pun. Tunggu saja nanti saat jenazah dibawa ke Nabire dari Jayapura, kartanya. 

Dikabarkan, beberapa keluarga korban  menghendaki keluarga mereka yang tertembak dibawa ke Nabire. (GE/MS)

Sumber:   Majalah Selangkah

 

Penembakan di Papua Kategori Armed Conflict

Jayapura Voice Baptist,-- Konsultan Indonesia untuk Human Rights Watch (HRW), Andreas Haresono ketika dikonfirmasi majalahselangkah.com, Sabtu, (23/1) mengatakan, kasus penembakan di Puncak Jaya, Kamis, (21/2) lalu yang menewakan 8 anggota TNI itu masuk kategori armed conflict.

 

"Bila TNI baku tembak dengan OPM, ia tak masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia, tapi masuk dalam kategori armed conflict. Mereka masing-masing adalah combatant. Mereka mengikuti hukum perang alias Geneva Convention," kata dia. 

Ia menjelaskan, pelanggaran hak asasi manusia adalah kriminalitas yang dilakukan oleh aktor-aktor negara. Kalau tentara pukul warga sipil, ia tentu pelanggaran. Juga, kalau ada gerilyawan OPM pukul warga sipil, entah asli atau pendatang, maka ia disebut pelanggaran hak asasi manusia. Kita bisa minta pemimpin OPM bertanggungjawab, sama dengan kita bisa minta panglima TNI bertanggung jawab.

Peneliti Hak Asasi Manusia dan Hak-hak  kaum minoritas ini mengatakan,  OPM bukan aktor negara namun ia bisa dikategorikan sebagai quasi state actor alias aktor negara semu. Karena OPM memang ingin Papua berdiri sebagai negara tapi masih belum berhasil. Ia disebut sebagai negara semu,"terangnya.

Hukum ini mengatakan combatant, baik OPM maupun TNI, tak boleh menyerang sipil, tak boleh menyerang combatant yang sedang tidak bertugas.

Diketahui, dalam aksi penembakan itu TPN-OPM menewaskan  8 anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Delapan anggota TNI yang ditembak adalah Sertu Ramadhan (Gugur), Pratu Edi (Gugur), Praka Jojo Wiharja (Gugur), Pratu Mustofa (Gugur), Praka Wempi (Gugur), Sertu Udin (Gugur), Sertu Frans (Gugur), Pratu Wahyu Prabowo (Gugur),  dan Lettu Inf Reza (Luka Tembak). 

Sementara warga sipil yang tertembak atas nama Di Yohanis, Uli, Markus, dan satu lagi belum diketahui identitasnya. Sementara, warga sipil yang terluka yakni Joni, Ronda, Rangka dan Santin.(MS)

Sumber:   Majalah Selangkah

Sadis, Seorang Pendeta Wanita di Papua Ditembak Aparat TNI

Photo ilustrasi

Sadis Seorang pendeta wanita, Predika Metal Meki (38) meregang nyawa di dekat sungai Mak  Ia ditemukan dalam keadaan tewas tadi pagi, di Jalan Trans Asiki, Merauke. distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digole, Papua. Wanita ini tewas dengan dua luka tembak di pelipis kanan dan di bahu kanan hingga tembus ke belakang.

 

Menurut keterangan dari pihak keluarga, terdapat dua luka tembak di tubuh korban yakni pada bagian kepala dan bahu. Selain itu juga terdapat beberapa luka memar akibat pukulan dan sabetan benda tajam.

Korban, Frederika Metalmeti atau pendeta Rika, diduga ditembak oleh teman dekatnya yang merupakan seorang anggota TNI. Kemungkinan terlibatnya anggota TNI dalam kasus itu, juga dibenarkan oleh Komandan Korem 174, Animti Waninggap, Merauke, Brigjen Edy Rahmadi. Hal itu diperkuat dengan penemuan sejumlah alat bukti di TKP.

Kesedihan pun menyelimuti keluarga yang tengah menunggu kedatangan jenazah Pendeta Frederika Metalmeti, yang sudah bertugas di Gereja Betlehem Pantekosta, Boven Digul, sejak sepuluh tahun lalu. Saat ini jenazah korban sudah diberangkatkan menuju Merauke, dengan menempuh perjalanan darat sejauh lebih dari 400 kilometer.(TNT)

Press Release, “Aparat Keamanan Indonesia Harus STOP Melakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Tanah Papua”

Press Release: 

Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis sangat prihatin perilaku aparat keamanan Indonesia terhadap umat Tuhan di Tanah Papua.  Karena setelah Jenderal Kelly Kwalik dibunuh di Timika pada 16 Desember 2009 oleh TIM Gabungan TNI, POLRI, BRIMOB dan DENSUS 88 dan  Musa Mako Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB)  dibunuh oleh Densus 88 pada 14 Juni 2012 di Waena, Jayapura, penduduk asli  Papua diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak beradab dan aneh-aneh  seperti  penemuan-penemuan bom, peledakan bom, dan penangkapan warga sipil Papua dengan tuduhan memiliki amunisi hampir merata di seluruh Tanah Papua. 

 

Seperti contoh: Pemboman gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya pada 1 September 2012  jam 02.15 WIT yang dilakukan OTK,  pelemparan bom di pos polisi lalulintas Kabupaten Jayawijaya pada 18 September 2012 jam 20.55 WIT,  penemuan bom di Timika, Jumat, 19 Oktober 2012,  penemuan 3 buah bom di Manokwari pada 9 Oktober 2012. Peledakan tiga bom rakitan di Sorong pada Minggu 28 Oktober 2012 malam pukul 22.00.  Pada 30 Oktober 2012 ada  penemuan amunisi kaliber 762 sebanyak 9 butir, peluru tajam 5 TJ 5,6 sebanyak 121 butir, peluru hamba 5,6 sebanyak 20 butir dan penangkapan empat pemuda  berinsial DIH (26) warga Organda, YP (28) warga Sampan Timika, AK(24) seorang wanita, warga Organda, YJW (27) warga Karubaga. (berita cepos, Rabu, 31 Oktober 2012).   Pada Rabu, 31 Oktober 2012 Polda Papua dan Polresta menangkap seorang warga sipil berinisial OG (27) di PTC Jayapura yang diduga pemilik amunisi.

Dari seluruh rangkaian “skenario”  dan  rekayasa  yang menonjolkan penduduk asli Papua sebagai pemilik amunisi dan pelaku bom seperti ini dapat memberikan gambaran   yang  SANGAT jelas bahwa  merupakan STRATEGI SISTEMATIS  yang diterapkan Pemerintah Republik Indonesia melalui  kekuatan aparat keamanan dengan beberapa tujuan, agenda dan target, yaitu:

• Upaya  sistematis untuk menggagalkan tuntutan rakyat Papua untuk dialog damai yang diperjuangkan selama ini;
• Upaya secara sistematis untuk menghancurkan  dan mengkriminalisasi perjuangan  damai hak penentuan nasib sendiri ( the right to self determination) rakyat Papua;
• Upaya  sistematis  untuk  menjadikan perjuangan damai rakyat Papua untuk merdeka ke arah “teroris”,  supaya dunia Internasional tidak mendukung perjuangan rakyat Papua  dan sebaliknya aparat keamanan RI  mendapat dukungan dengan bantuan dana dari Pemerintah Amerika dan Australia, yang selama ini  berperan melatih dan mensponsori Densus 88 untuk  memerangi “teoris” di Indonesia.
• Semua amunisi dan bom yang ditemukan dan diledakkan bukan milikdan dilakukan oleh penduduk asli Papua, tetapi ada aktor pemilik, penyuplai dan penggalangan beberapa pemuda asli Papua untuk membenarkan “menjustifikasi”  perjuangan politik rakyat Papua adalah perjuangan kriminal dan “teroris”. 

Rekomendasi:

1. Seluruh rakyat Papua yang pendatang maupun penduduk asli Papua jangan terlalu cepat percaya bahwa bom-bom yang diledakan,  dan ditemukan serta amunisi yang ditemukan dari tangan penduduk asli Papua adalah bukan murni. Karena perjuangan mencari rasa keadilan dan hak politik penduduk Asli Papua adalah perjuangan damai yang sudah terbukti dan bukan dengan perjuangan kekerasan yang direkayasa belakangan ini.
2. Aparat keamanan Republik Indonesia harus berhenti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan bentuk rekayasa bom dan penemuan amunisi dari rumah-rumah orang asli Papua.  
3. Pemerintah Republik Indonesia segera membuka ruang dialog damai tanpa syarat antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral karena Otonomi Khusus  sebagai solusi politik telah GAGAL menjawab kompleksitas persoalan Papua.  Dialog damai dengan syarat-syarat: (a)  Segera membebaskan semua tahanan politik seperti: Filep Karma, Forkorus Yaboisembut dan kawan-kawan tanpa syarat. (b) Menarik semua pasukan non-organik yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk asli Papua.
4. Pemerintah Republik Indonesia segera membuka akses wartawan asing dan pekerjaan kemanusiaan untuk mengunjungi Papua.
5. Pemerintah Republik Indonesia segera mengundang dan mengijinkan Pelapor Khusus PBB mengunjungi Papua.

 

Ketua Umum

Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua,

 

Socratez Sofyan Yoman

===============================

Alamat Kantor: Jalan Jeruk Nipis Kotaraja, Jayapura/Numbay, Papua

HP: 08124888458

KONTRAS: Papua akan jadi wilayah operasi Densus 88

An Australian funded Detachment 88 unit in 2010.

JAKARTA: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan  (Kontras) menilai Papua akan dijadikan wilayah operasi Detasemen  Khusus (Densus) 88 sehingga kekerasan di provinsi tersebut akan terus  berlangsung. Kalangan masyarakat sipil mendesak untuk dilakukannya  penarikan TNI dan Polri. 

Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan pihaknya menyesalkan hak  atas kemerdekaan, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di Papua tidak  sepenuhnya dijamin oleh negara. Organisasi tersebut mencatat sejak  Januari hingga Oktober 2012 terdapat  81 tindakan kekerasan,  setidaknya 31 meninggal dan 107 orang mengalami luka-luka di Papua.

"Demokrasi di tanah Papua telah dipancung dan menjadi tantangan berat  bagi warga sipil untuk menkritisi kebijakan Negara yakni TNI dan Polri  yang berlangsung hingga saat ini," ujar Haris dalam pernyataan bersama dengan National Papua Solidarity, Bersatu untuk Kebenaran dan Yapham,  yang dikutip pada Jumat (26/10/2012).

Dia mengatakan salah satu sebab mengapa terjadinya kekerasan di  provinsi tersebut adalah ingin dijadikannya Papua Barat sebagai  operasi Densus 88. Sedangkan sebab lainnya, kata Kontras, adalah  adanya pelabelan separatis pada sejumlah warga di Papua serta isu  keamanan di Asia Pasifik, khususnya Papua Barat telah menjadi alasan Indonesia memperkuat kerja sama keamanan bersama negara-negara imperialis.

Haris mengungkapkan kondisi tersebut telah menjadikan Papua sebagai  lahan subur bagi konflik, demi kepentingan negara, ekonomi dan  kekuasaan. Kontras menilai tidak heran kenyataan itu mendorong rakyat  pribumi di Papua bangkit memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang  tak kunjung tiba.

"Kami mendesak kepada Presiden untuk segera membuka ruang gerak demokrasi di Papua dan merealisasikan dialog damai antara rakyat Papua dan pemerintah Indonesia tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga," demikian Haris. (Bsi)

 Sumber: http://www.bisnis.com

KontraS : Sepanjang Oktober Sebanyak 31 Orang Tewas di Papua

Para demonstrasi masih diberikan stigma separatis.

Korban Kekerasan di Papua (photo KNPB)

JAKARTA, Jaringnews.com - Tindak kekerasan (kasus penembakan hingga teror) masih terus berlangsung di tanah Papua. Dari catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sejak Januari hingga Oktober 2012 terhitung 81 tindakan kekerasan yang mengakibatkan setidaknya 31 orang meninggal dan 107 orang mengalami luka-luka. Terakhir, tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan saat pembubaran demonstrasi tanggal 23 Oktober 2012 di Monokoari, dengan penembakan kepada empat orang peserta massa aksi.

KontraS bersama beberapa Lembaga Element masyarakat dari Papua diantaranya NAPAS, BUK, YAPHAM dalam sebuah Forum Untuk Papua menilai kondisi ini adalah sebuah tindakan pembungkaman demokrasi di tanah papua dengan memberikan stigmatisasi sparatis yang selanjutnya menjadi pintu masuk penangkapan, penyiksaan dan penembakan kepada warga sipil di Papua.

Menurut mereka ancaman tersebut tampak dengan pengawalan aparat TNI dan Polri terhadap seluruh aktivitas warga sipil dengan jumlah yang tidak rasional yang ditempatkan ditanah Papua. Dengan jumlah penduduk papua yang hanya sekitar 2 juta orang harus dikawal oleh ribuan personil organik dan non organik yang di mobilisasi ke tanah papua, yang jumlahnya tidak terdeteksi.

"Tidak ada kebebasan aktivitas apapun yang dialami warga papua, banyaknya pos-pos dan jumlah aparat TNI, Densus 88 dan Polri yang saat ini dengan jumlah tidak tertentu membuat hilangnya demokrasi di Papua,"ujar Alves Fonataba, Juru Bicara National for Papua Solidarity (NAPAS) dalam konpresnsi pers terkait Respon Tindak Kekerasan yang terjadi di Papua yang digelar di Kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (24/10).

Menurutnya, dari catatan kami pasukan organik keamanan saat ini ada sekitar  14.000 personil. Namun jumlah itu lebih banyak lagi ditambah dengan pasukan non organik dan pasukan lainnya yang di konsentrasikan di Papua dengan.

"Jumlah personil yang ditempatkan di Papua tidak rasional, bahkan DPR RI sebagai mitra pemerintah dalam pengawasan keamanan dan pertahanan sendiri tidak mengetahui berapa Jumlah personil yang terdapat di papua,"ujarnya.

Koordinator KontraS dalam kesempatan yang sama saat ditemui Jaringnews mengatakan bahwa rasionalisasi jumlah pengerahan personil merupakan hambatan dalam pengupayaan perdamaian lewat dialog seperti yang diharapkan warga papua.

"perwujutan perdamaian dipapua harusnya dilajukan dengan forum dialog bukan dengan pengerahan TNI di kota-kota dan desa-desa di papua,"ujarnya.

AWPA, Statements Indonesian House of Representatives should be of great concern to the Australian Government and the international community

Australia West Papua Association (Sydney) 

Media release

Statements coming out of the Indonesian  House of Representatives  should be of great concern to the Australian Government and the international community .

Joe Collins of AWPA said that statements reported in an article in the Jakarta Globe "House bangs drum of war in Papua" ,  must create fear in the West Papuan people who have already suffered so much from Indonesian military operations.

Statements from the deputy chairman of Commission 1, Tubagus Hasanuddin such as 

“To keep Papua integrated with the country we must encourage the TNI to do what they have to do in Papua"

And

" that the House was yet to give political support for any TNI offensive against the separatist movement in Papua, but it would not hesitate to back it if the occasion demanded".

Joe Collins of AWPA  said that "these statements indicate a new crackdown is likely to occur against so called separatists in West Papua and as usual the Indonesian authorities are trying to blame the problems in West Papua on overseas groups".

“Certain pro-independence figures, who are living overseas, use this opportunity to nurture opposition against the government. The people have obviously welcomed [the idea of independence]. Therefore, we must seriously do something about it,” Tubagus said.

AWPA is calling on the Australian Government to raise concerns about these statements and 

follow the lead of PNGs  Prime Minister Peter O'Neill who said he will raise concerns over human rights abuses committed by the Indonesian Military in West  Papua  with the government of  Indonesia .
The ABC 7.30 program reported last night that Detachment 88 had launched a fresh crackdown in West Papua detaining eight men who they accuse of bomb making. However the KNPB said the explosives were planted and they are been framed to justify the squad' activities.

Detachment 88 is trained and funded by Australia

Joe Collins 

Mob 04077 857 97

Indonesian lawmakers assert legal grounds for TNI offensive in Papua

"The Jakarta Post reports that the House Commission overseeing defence has also pushed the government and President Susilo Bambang Yudhoyono to endorse any efforts by the Indonesian Military, or TNI, to deal with Papuan separatists."

("The Jakarta Post reports Committe Pertahanan juga telah mendorong pemerintah dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendukung setiap upaya oleh Tentara Nasional Indonesia, atau TNI, untuk Membasmi separatis Papua)"

Indonesia’s House of Representatives has urged the government to take concrete actions to stem the burgeoning support for the separatist movement in Papua.

The Jakarta Post reports that the House Commission overseeing defence has also pushed the government and President Susilo Bambang Yudhoyono to endorse any efforts by the Indonesian Military, or TNI, to deal with Papuan separatists.

The deputy chairman of the first Commission says the TNI has a legal mandate to conduct military operations against separatists.

Tubagus Hasanuddin says the House wouldn’t hesitate to give support for any TNI offensive against the separatist movement in Papua in order to keep the region integrated with Indonesia.

Meanwhile, the government denies that tension is escalating in Papua.

The Home Minister Gamawan Fauzi claims the government can maintain peace in Papua while conducting a constructive dialogue with the Papuan community.

News Content © Radio New Zealand International