SUARA BAPTIS PAPUA

Dukung Aksi Perdamaian Atas Kekerasan di Papua Barat.
Jika Anda Peduli atas kemanusiaan Kaum tertindas di Papua barat Mohon Suport di sini:

Please donate to the Free West Papua Campaign U.K.
Kontribusi anda akan kami melihat ada perubahan terhadap cita-cita rakyat papua barat demi kebebasan dan kemerdekaannya.
Peace ( by Voice of Baptist Papua)

Home » , , » Papua Barat Tim Advokasi: Surat Terbuka untuk Obama Presiden tentang Hawa Kunjungan-Nya ke Indonesia

Papua Barat Tim Advokasi: Surat Terbuka untuk Obama Presiden tentang Hawa Kunjungan-Nya ke Indonesia

Written By Voice Of Baptist Papua on November 4, 2010 | 9:18 PM

November 4, 2010
Dear Presiden Obama,
The Papua Barat Tim Advokasi menyambut kunjungan Anda ke Indonesia mendatang sebagai kesempatan untuk memperdalam hubungan AS-Indonesia dan untuk mendorong lebih lanjut perkembangan demokrasi di Indonesia. Kemajuan ini telah mengesankan dalam dekade sejak penggulingan kediktatoran Suharto dan telah memfasilitasi perluasan kerjasama AS dengan bangsa ini penting.

Penting untuk demokratisasi Indonesia adalah perluasan menghormati hak asasi manusia.Namun, menghormati hak asasi manusia - dan kemajuan demokrasi lebih umum - terus menghadapi ancaman dari aparat keamanan yang terus menghindari kontrol sipil sepenuhnya dan sebagian besar tetap tidak akuntabel sebelum sistem cacat peradilan Indonesia.


Namun, menghormati hak asasi manusia - dan kemajuan demokrasi lebih umum - terus menghadapi ancaman dari aparat keamanan yang terus menghindari kontrol sipil sepenuhnya dan sebagian besar tetap tidak akuntabel sebelum sistem cacat peradilan Indonesia.


Amerika Serikat mempertahankan pengaruh yang signifikan dengan militer Indonesia, karena dalam ukuran besar untuk Indonesia militer lama keinginan untuk pelatihan AS dan peralatan. Ini penting bahwa pemberian Anda menggunakan pengaruh ini sebagai leverage untuk mempromosikan subordinasi penuh dari militer Indonesia untuk sipil kontrol dan akuntabilitas di hadapan hukum. Keputusan terakhir untuk memperbarui kontak dengan bahasa Indonesia yang terkenal Pasukan Khusus (Kopassus) dan dilanjutkan dukungan AS untuk Detasemen 88 mengabaikan laporan yang dapat dipercaya berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan tidak adanya pertanggunjawaban sebelum hukum oleh kedua organisasi.
Kebijakan ini dukungan untuk pasukan Indonesia bertindak kriminal dan dengan impunitas menyabot upaya berani oleh LSM Indonesia dan warga negara, yang sering menghadapi intimidasi saat mereka bekerja untuk mengamankan reformasi fundamental dari semua pasukan keamanan Indonesia.

Tidak ada tempat di kepulauan Indonesia adalah pembangkangan militer, korupsi, perilaku kasar dan tidak adanya pertanggunjawaban lebih pada layar daripada di Papua Barat, di mana militer terus beroperasi dengan cara yang mencerminkan aturan-aturan dan praktek dipupuk di bawah kediktatoran Suharto. Papua aktivis hak asasi manusia menghadapi intimidasi, penangkapan, penyiksaan dan eksekusi ekstra-yudisial.

video bukti baru-baru ini pasukan keamanan kerja Indonesia yang ditargetkan penyiksaan terhadap warga sipil Papua, keamanan keterlibatan kekuatan lanjutan dalam kegiatan ilegal termasuk prostitusi tanpa izin penebangan, dan pemerasan, mengungkapkan pasukan negara nakal membungkuk pada penindasan dan perampasan sumber daya Papua.

Baru-baru ini, masyarakat internasional telah terkejut dengan grafis rekaman video dari personel keamanan Indonesia menyiksa warga sipil Papua. Kurang dari sepuluh hari sebelum jadwal kedatangan Anda di Jakarta serangan cyber diluncurkan terhadap situs web internasional yang membawa video. Sumber daya diperlukan untuk seperti serangan menunjukkan bahwa unsur-unsur di dalam pemerintah Indonesia berada di balik itu. Hal ini sejalan dengan upaya sungguh pemerintah Indonesia untuk mencegah masyarakat internasional dari memantau perkembangan di Papua Barat.

Juga dalam beberapa minggu terakhir, pasukan keamanan Indonesia menghancurkan desa Papua Bigiragi. Selama beberapa dekade, terutama di wilayah Puncak Jaya, pasukan keamanan "operasi sweeping" telah mendorong penduduk desa ke pegunungan sekitarnya dan hutan di mana ratusan telah meninggal karena kurangnya akses ke makanan, perawatan medis dan tempat tinggal yang memadai. penolakan pasukan keamanan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi warga sipil ini telah memperparah penderitaan mereka.

Amerika Serikat memainkan peran sentral dalam proses demokratis di mana Indonesia menganeksasi Papua Barat pada tahun 1960. Sejak itu, orang-orang Papua telah menderita puluhan tahun marginalisasi karena dalam ukuran besar untuk migrasi pemerintah yang terorganisir non-Papua menjadi Papua Barat dan kegagalan sistematis pemerintah untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang minim, pendidikan, atau kesempatan kerja bagi orang Papua. Sebaliknya, pemerintah telah berkolusi dengan perusahaan Indonesia dan internasional untuk secara efektif membersihkan Papua dari tanah tradisional mereka dengan minimal atau tidak ada kompensasi.


Namun, menghormati hak asasi manusia - dan kemajuan demokrasi lebih umum - terus menghadapi ancaman dari aparat keamanan yang terus menghindari kontrol sipil sepenuhnya dan sebagian besar tetap tidak akuntabel sebelum sistem cacat peradilan Indonesia.


Kunjungan Anda affords kesempatan untuk menekan reformasi asli dan demokratisasi lebih lanjut di Indonesia dan khususnya di Papua Barat. Kami mendorong Anda untuk mendiskusikan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia kegagalan kebijakan mereka di Papua Barat, terutama pemerintah Indonesia dalam resor untuk sebuah "pendekatan keamanan" yang telah dituntut harga tragis di Papua biasa.Teman-dekade tua The indonesian pemerintah "Otonomi Khusus"kebijakan telah nyata gagal untuk meningkatkan standar hidup dan telah sangat ditolak oleh organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah Papua dan oleh warga negara menunjukkan damai dalam ribuan.

Dalam pertemuan Anda dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kami mendorong Anda untuk mengejar reformasi nyata yang mencerminkan agenda isu-isu yang diperjuangkan oleh para pendukung hak asasi manusia di Papua Barat. Ini termasuk:
mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia, termasuk mengakhiri militer "operasi sweeping" oleh Pasukan Khusus Indonesia (Kopassus) dan lain-lain yang secara teratur memindahkan ribuan orang Papua;
  • menggantikan budaya impunitas dengan akuntabilitas asli personil militer dan polisi sebelum pengadilan untuk masa lalu dan berkelanjutan kejahatan hak asasi manusia dan korupsi;
  • penyelidikan transparan penyiksaan terhadap dua orang Papua yang terungkap dalam rekaman video baru-baru ini dan penuntutan dan hukuman sepadan dengan kejahatan mereka yang bertanggung jawab;
  • mengakhiri penggunaan kekuatan oleh militer dan polisi terhadap protes damai oleh rakyat Papua, apapun bendera dan spanduk dapat digunakan;
  • pembebasan tahanan politik Papua dan tahanan hati nurani, termasuk semua orang yang telah ditahan untuk protes damai;
  • penghentian praktek conflating protes politik dengan aktivitas "separatis" dan mengakhiri conflating protes damai seperti dengan kegiatan "teroris" di bawah definisi fungsional pemerintah Indonesia terorisme;
  • demiliterisasi Papua Barat dan mengakhiri perlindungan militer dan operasi operasi bisnis, banyak yang memiliki dampak yang sangat buruk pada sumber daya alam Papua;
  • mengakhiri pembatasan akses dan perjalanan dalam Papua Barat sekarang dikenakan terhadap jurnalis internasional, peneliti, pekerja kemanusiaan dan diplomat dan mengizinkan kembalinya Komite Internasional Palang Merah (ICRC) untuk kantor di Papua Barat.
  • bertentangan dengan kerja serangan cyber menargetkan situs menyebarkan hak asasi manusia dan informasi lain tentang Papua Barat;
  • dan menangani masalah Papua gigih termasuk kebijakan seperti "transmigrasi" dan "otonomi khusus" yang meminggirkan orang Papua di tanahnya sendiri.
Kami juga mendorong Anda untuk mendorong Indonesia menanggapi positif panggilan lama oleh masyarakat sipil Papua dan pejabat Papua untuk tingkat senior, dialog internasional dimediasi antara pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil Papua, membangun keberhasilan dialog sebelumnya dalam Aceh.

Akhirnya, kami mendorong Anda untuk publik mengakui kenyataan historis bahwa rakyat Papua belum diberikan hak penentuan nasib sendiri karena yang 1969 "Pepera" adalah latihan palsu dilakukan di bawah paksaan terang-terangan.

Kunjungan Anda ke negara itu, memberikan kesempatan bagi keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung upaya masyarakat sipil untuk mengakhiri pelanggaran sistematis yang diderita oleh Papua selama hampir lima dekade terakhir.

Hormat kami,
Ed McWilliams, Papua Barat Tim Advokasi


lihat juga
Share this article :

0 Komentar Anda:

Post a Comment

Your Comment Here

Recent Posts

Twitt VBPapua

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. SBP-News @VBaptistPapua - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger