Sekretaris II Kedubes AS Bidang Politik Kunjugi Foker LSM Papua

Sekretaris II Bidang Politik Kedubes James P. Feldmayer

Jayapura VoiceBaptist,- Sekretaris II Bidang Politik dari Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) James P. Feldmayer mengatakan,  sekecil apapun keluhan dan Persoalan dari masyarakat Papua itu tetap akan disampaikan dan didengarkan.

Lanjutnya, kami  meminta kepada LSM - LSM lokal yang ada di Papua agar tidak berputus asa memberikan informasi yang sedang berkembang di Papua kepada pihak Kedubes AS.

Demikian kata Sekretaris II Bidang politik dari Kedubes AS James P. Feldmayer ketika usia melakukan pertemuan dengan para pengurus Foker LSM Papua, di Kantor Foker LSM Papua, di Jalan Kampung Yoka, Distrik Heram, senin siang Senin (29/7) sekira pukul 14.00 WIT.

Benny Wenda Tiba Di AS, Besok Ketemu Senator AS

     Benny Wenda

New York, KNPBnews – Pemimpin Papua Merdeka, yang juga sebagai Koordinator Diplomat Internasional, Benny Wenda saat ini berada di New York, Amerika Serikat dalam agenda perjalanan diplomasi “Freedom Tour”. Selama di AS, Benny Wenda akan bertemu dengan 6 anggota kongresman.

Benny Wenda, kepada Badan Pengurus Pusat KNPB siang ini (3/2) mengatakan bahwa dirinya saat ini bersama-sama dengan Oktovianus Mote, diplomat Papua Merdeka di Amerika Serikat dan telah menjadwalkan pertemuan dengan beberapa kongresman Amerika Serikat.
“Ini adalah perang diplomasih terbuka dengan Indonesia, oleh karena itu kami akan menggunakan cara-cara yang resmi dalam melakukan diplomasi internasional bagi kemerdekaan West Papua”, tutur Benny Wenda.

Semalam (1/2) waktu New York, Benny Wenda telah lakukan pertemuan dengan Bill Perkins. Selain itu, Benny Wenda juga telah bertemu dengan para pendukung Papua Merdeka dan aktivis lain seperti seperti Herman Wainggai untuk menyatukan isu dan agenda perjuangan West Papua.  Pada tanggal 6 Februari, Benny Wenda akan berbicara tentang situasi West Papua di New York, bersama-sama dengan politisi dan NGO internasional.

Perjalanan diplomasi ini akan berlanjut ke New Zealand, Australia, Vanuatu dan Port Moresby.

Pertemuan dengan Senator Bill Perkins (dok)

Benny Wenda bertemu dengan Herman Wainggai

AS Pertanyakan Mekanisme Peliputan Pers di Papua

Jayapura, Seruu.com/news - Atase pers dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, Troy E. Pederson, mempertanyakan sulitnya akses bagi wartawan internasional, termasuk dari Amerika, untuk meliput di wilayah Papua. Pertanyaan itu dilontarkan Troy dalam pertemuan dengan Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura, Selasa (06/11/2012).

"Dengan adanya pertemuan ini, kami dapat mengetahui sedikit kondisi dunia jurnalistik di Papua, sehingga ke depan jadi pembelajaran juga bagi kami," kata Troy di Dante Cafe, Kota Jayapura, Papua.

Selain itu, kata Troy, pihaknya juga tak memiliki banyak data mengenai kondisi jurnalis di Papua ataupun akses informasi yang bisa diperoleh para jurnalis yang meliput di Papua. "Apalagi informasi ini baru dilihat di Jayapura saja, belum daerah lain di Papua. Sehingga masih butuh banyak pengetahuan dan pemahaman," kata Troy yang saat itu didampingi Senior Information Specialist dari Kedubes Amerika Serikat, Indar Juniardi.

Menurut Troy, ada banyak hal yang menarik dari Papua, tapi belum banyak diketahui, seperti isu-isu lokal.
Troy juga mengakui masih ada kendala terkait dengan persoalan independensi dan skill jurnalis dalam melakukan peliputan investigasi di Papua, termasuk kendala pendanaan dalam peliputan mendalam di wilayah pedalaman Papua. "Tapi hal ini tidak hanya terjadi di Papua. Di Jakarta sempat kami temui ada hal seperti itu," katanya. [tmp]

Australia has a role to play in West Papua

Dr. Eben Kirksey

Jayapura Voice Baptist,-- One of the witnesses to the Biak massacre in West Papua believes the Australian government has a big role to play in the promotion and protection of human rights issues in the troubled Indonesian province.

Dr Eben Kirksey – who is speaking at a function hosted by Southern Cross University’s Research Centre for Tourism, Leisure and Work today (Thursday October 18) – holds high hopes West Papua could become an issue at next year’s federal election.

“Australia has a big role to play in the future of West Papua,” Dr Kirksey said.

“I have met with Jane Prentice, the federal MP for Ryan, who is also a member of the Parliamentarians for West Papua. There are 10 MPs who are members of this organisation in Australia and they are working on the issue of West Papua.

Pemerintah AS Dukung Dialog Damai di Papua

Menlu AS Hillary Clinton mengatakan pemerintah AS mengecam kekerasan di Papua dan berharap ada dialog damai untuk menyelesaikan konflik.

Photo Voa

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengatakan di Jakarta Senin (3/9) bahwa pemerintah Amerika Serikat mengecam kekerasan yang berlangsung di Papua dan berharap pemerintah Indonesia dapat mengedepankan proses dialog damai dalam penyelesaian konflik yang terjadi di sana.

Namun demikian, Amerika Serikat, menurut Clinton, sejauh ini mendukung upaya Indonesia tetap mempertahankan Papua berada dalam wilayah kesatuan republik Indonesia.

“Kami mendukung integritas wilayah Indonesia dan termasuk Papua dan provinsi Papua Barat. Kami sangat percaya dialog antara perwakilan tokoh di Papua dan pemerintah Indonesia dapat berlangsung. Sehingga ke depannya, dapat melakukan pembangunan demi kesejahteraan rakyat di Papua,” ujar Clinton dalam jumpa pers gabungan bersama Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kantor Kementrian Luar negeri.

Clinton juga menegaskan pentingnya penegakkan hukum dan pelaksanaan undang-undang otonomi khusus di Papua demi kesejahteraan rakyat Papua.

“Kami berpikir bahwa harus bersifat inklusif dengan masyarakat Papua dan pelaksanaan undang-undang otonomi khusus untuk Papua. Dan tentunya kami sangat mengecam serangkaian aksi kekerasan yang terjadi di Papua. Untuk itu kami mendukung penegakkan hukum di Papua, dan untuk ke depannya kami sangat berharap ada kedamaian di tanah Papua,” ujarnya.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pertahanan Bantarto Bandoro kepada VoA mengatakan, pernyataan Clinton soal Papua sebenarnya lebih pada kekhawatiran terjadinya kekerasan yang terus berlangsung di Papua, karena tentunya akan mengancam kepentingan bisnis Amerika di Papua.

“Clinton juga akan memberikan suatu dukungan kepada Indonesia dalam menjaga integritas politiknya dan tidak mungkn mentolerir kecenderungan-kecenderungan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan republik Indonesia. Jadi dukungan politik dari Amerika itu sudah menjadi garansi. Sepertinya Amerika Serikat akan mencoba meminta pemerintah menangani masalah-masalah keamanan di Papua, untuk melindungi bisnis-bisnis mereka di Papua terutama Freeport,” ujarnya.

Kepada media, Clinton juga  memperingatkan kepada Indonesia bahaya terorisme yang marak terjadi di berbagai belahan dunia. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia menjadi sasaran empuk penyerangan terorisme.

Ia memastikan bahwa kedua negara sepakat untuk mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia, tanpa diskriminasi pada kelompok-kelompok minoritas, agama, sekte dan etnis.

Dalam pertemuan itu, Clinton juga menyampaikan apresiasi pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia terkait inisiatif Indonesia dalam penyelesaian sengketa di kawasan Laut Cina Selatan.

Terkait komitmen untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, pemerintah Amerika Serikat menyumbangkan puluhan juta dollar amerika untuk pendidikan di Indonesia. Clinton mengatakan bahwa Amerika Serikat melalui lembaga bantuannya, USAID, akan menyumbangkan US$83 juta (Rp 791 miliar) untuk mendukung pendidikan di Indonesia dan $20 juta untuk pelatihan warga Indonesia di Amerika Serikat. 

 Sumber: http://www.voaindonesia.com/

US: Laporan Negara Praktek Hak Asasi Manusia Indonesia untuk 2011

"Kekerasan terjadi di provinsi Papua dan Papua Barat sepanjang tahun. Karena terpencilnya daerah tersebut sulit untuk mengkonfirmasi laporan dari desa-desa terbakar dan kematian sipil. Banyak dari kekerasan ini dihubungkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan operasi pasukan keamanan melawan OPM"

By, Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja AS

US

Pendahuluan Indonesia adalah negara demokrasi multipartai. Pada tahun 2009 Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali presiden pada pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemantau domestik dan internasional menilai pemilu 2009 legislatif yang bebas dan adil juga. Pasukan keamanan dilaporkan kepada otoritas sipil.
Mayor masalah HAM termasuk kasus pembunuhan sewenang-wenang dan tidak sah oleh pasukan keamanan dan lainnya di Papua dan Papua Barat, pelecehan sosial terhadap kelompok minoritas tertentu agama, dan Pembatasan hak-hak minoritas agama tertentu untuk secara bebas menjalankan agama mereka dengan pemerintah regional dan lokal . Korupsi pejabat, termasuk dalam peradilan, merupakan masalah utama, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengambil beberapa langkah konkret untuk mengatasi ini.
HAM lainnya termasuk masalah: kadang-kadang kondisi penjara yang keras; beberapa keterbatasan yang sempit dan spesifik tentang kebebasan berekspresi; perdagangan orang; pekerja anak, dan kegagalan untuk menerapkan standar perburuhan dan hak pekerja.
Pemerintah berusaha untuk menghukum pejabat yang melakukan pelanggaran, tapi hukuman peradilan sering tidak sepadan dengan beratnya pelanggaran, seperti yang benar dalam jenis kejahatan lainnya juga.
Gerilyawan separatis di Papua membunuh anggota pasukan keamanan dalam beberapa serangan dan lainnya terluka. Aktor nonpemerintah terlibat dalam kekerasan politik terkait, termasuk pembunuhan, di Provinsi Aceh.

Bagian 1. Menghormati atas Integritas Pribadi, Termasuk Kebebasan dari:

a. Sewenang-wenang atau Melanggar Hukum Perampasan Hidup
Pemerintah atau para aparatnya tidak melakukan pembunuhan politik, namun, keamanan personil kekuatan membunuh beberapa penjahat dan teroris yang diduga dalam perjalanan menangkap mereka. Selain itu, ada sejumlah laporan menuduh pasukan keamanan dari penggunaan kekuatan yang berlebihan menyebabkan kematian, terutama ketika menangani protes. Pada tanggal 19 Oktober, polisi dan unit militer tersebar peserta Rakyat Papua Ketiga, AOS Kongres di Jayapura, Papua. Nasional Indonesia Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bahwa Demananus Daniel, Yakobus Samsabara, dan Max Asa Yeuw, yang mati mayat ditemukan di dekat daerah Kongres, ditembak. Komnas HAM meminta penyelidikan (lihat bagian 2.b.). Dalam insiden lain, pada tanggal 24 Desember, polisi menembaki demonstran di Pulau Bima, Nusa Tenggara Barat, menewaskan dua dan melukai 14.
Pada tanggal 31 Maret, Sersan Sukirman dan First Inspektur Jefry Pantouw dari Biau Kepolisian Precinct dituduh penyalahgunaan sehubungan dengan kematian Agustus 2010 Kasmir Timumun dalam tahanan polisi di Buol, Sulawesi Tengah. Polisi awalnya melaporkan bahwa Timumun bunuh diri, tetapi organisasi non pemerintah yang kredibel (LSM) sumber melaporkan bahwa tubuhnya menanggung bukti penyalahgunaan. Pada tanggal 24 September, kedua petugas dihukum karena penyiksaan oleh Sulawesi Tengah Pengadilan dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Jaksa mengajukan banding, mencari kalimat yang lebih panjang. Jaksa juga mengajukan tuntutan terhadap petugas ketiga, Amirullah Haruna, karena diduga menembak Mangge Ikhsan selama kerusuhan protes yang diikuti Timumun, kematian AOS. Haruna dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan pada 27 Oktober.
Kekerasan terjadi di provinsi Papua dan Papua Barat sepanjang tahun. Karena terpencilnya daerah tersebut sulit untuk mengkonfirmasi laporan dari desa-desa terbakar dan kematian sipil. Banyak dari kekerasan ini dihubungkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan operasi pasukan keamanan melawan OPM. Misalnya, pasukan OPM melukai tiga tentara dalam pertukaran 5 Juli api. Dalam insiden lain pada tanggal 12 Juli penyerang, yang pemerintah diduga adalah OPM yang berafiliasi, melukai empat tentara dan dua warga sipil. Pada tanggal 24 Oktober diduga OPM yang berafiliasi penyerang menembak dan membunuh kepala kantor polisi Mulia.
Setelah penyelidikan militer, tiga tentara dari Batalyon Infanteri 753 menghadapi pengadilan militer atas pembunuhan 2010 Maret Pendeta Kinderman Gire di Puncak Jaya, Papua. Pada tanggal 11 Agustus, pengadilan menjatuhkan hukuman Swasta Herry Purwanto, Sersan Saut Sihombing, dan Hasirun Swasta sampai 15, tujuh, dan enam bulan penjara masing-masing untuk tidak mematuhi perintah yang sah. Para prajurit tidak dikenakan biaya dengan kejahatan yang lebih serius penyerangan atau pembunuhan. Penyelidikan militer dan pengadilan dilaporkan tidak memperhitungkan akun non militer kesaksian atau bukti.
Selain pembunuhan oleh pasukan keamanan dan OPM, ada sejumlah insiden kekerasan, termasuk beberapa pembunuhan oleh pihak tak dikenal di Papua dan Papua Barat. Penyerang tidak dikenal yang dilakukan sejumlah penembakan dan pembunuhan di sepanjang jalan dekat McMoRan Freeport, Aos (Freeport, AOS) Indonesia yang dioperasikan Grasberg emas dan tembaga di Timika, Papua, menewaskan pasukan keamanan, karyawan Freeport, dan warga sipil setempat. Misalnya, dalam serangan 7 April, para penyerang tak dikenal bersenjata membunuh dua petugas keamanan Freeport. Pada tanggal 14 Oktober penyerang tak dikenal menewaskan tiga pekerja Freeport dan membakar kendaraan mereka.
Pada bulan Juni Pollycarpus Budihari Priyanto, yang sebelumnya dihukum dalam keracunan 2004 dari aktivis HAM Munir Said Thalib, meminta keyakinannya dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengklaim bukti baru. Pada tahun 2008 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan jenderal purnawirawan Muchdi Purwoprandjono atas tuduhan berencana Munir, AOS pembunuhan. Pada tahun 2009 Mahkamah Agung menguatkan pembebasan dan dikirim kembali kasus tersebut ke pengadilan distrik. Pada bulan September Jaksa Agung, AOS Kantor (Kejagung) menyatakan tidak ada tindakan lebih lanjut dalam kasus terhadap Muchdi Purwopranjono itu dibenarkan, meskipun klaim dari organisasi masyarakat sipil bahwa bukti baru terhadap Muchdi layak review pembebasan nya

Selanjutnya...

 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/

Intervensi AS di UPR Bagi di Indonesia

Dewan HAM PBB Universal Periodic Review (UPR) 13 Grup Rapat Kerja
UPR Intervensi untuk Indonesia ( Published http://geneva.usmission.gov/)
Jenewa, 23 Mei 2012 (Seperti yang dirancang)
Amerika Serikat menyambut baik Menteri Marty Natalegawa dan delegasi Indonesia untuk Kelompok Kerja UPR.
Kami memuji Indonesia untuk transformasi yang luar biasa dari pemerintah otoriter menjadi demokrasi penuh.
Kami memuji kuat terus, pekerjaan independen dari bahasa Indonesia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang berfungsi sebagai model regional.
Dan, kami memuji Indonesia untuk mengejar pendekatan kesejahteraan di Papua, dan penciptaan Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat untuk membantu menerapkan pendekatan ini dan menangani akar keluhan Papua.
Kami khawatir, bagaimanapun, dengan kegagalan pemerintah untuk membuat, menerbitkan dan menegakkan kerangka kerja pemerintah macam pertanggungjawaban atas pelanggaran oleh militer dan polisi. Selain itu, personel militer bertanggung jawab atas pelanggaran terakhir di Papua dan Papua Barat dihukum karena kejahatan ringan tidak sepadan dengan pelanggaran serius yang mereka lakukan, hasil yang sering karena Indonesia tidak mengkriminalisasi penyiksaan.
Kami tetap khawatir tentang kegagalan pemerintah untuk melindungi minoritas agama tertentu, khususnya komunitas Ahmadiyah dan Kristen.
Kami tetap prihatin tentang tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat dan keterbatasan pemerintah pada akses ke daerah-daerah oleh para wartawan dan organisasi masyarakat sipil.
Mengingat masalah ini, Amerika Serikat membuat bahwa rekomendasi berikut:
Secara khusus mengkriminalisasi penyiksaan dalam KUHP Anda dan memastikan bahwa para pejabat keamanan harus bertanggung jawab atas penyiksaan dan pelanggaran HAM;      

Akhir penuntutan di bawah Pasal 106 dan 110 KUHP Anda untuk berolahraga secara internasional dilindungi hak kebebasan berekspresi, dan mengevaluasi kembali keyakinan dan kalimat individu dituntut karena tindakan tersebut, dan
 Lembaga pelatihan dan kampanye kesadaran bagi para pejabat provinsi dan kota di menghormati aturan hukum berkaitan dengan melindungi kebebasan beragama dan hak-hak lainnya dari anggota agama minoritas.

Anggota Congress US, Membuat Petisi langsung kepada Presiden Obama dan Hillary Clinton Untuk Kondisi HAM di Papua Barat

Kongres Samoa Amerika itu, Faleomavaega Eni Hunkin, telah mengkonfirmasi kekhawatiran AS tentang tindakan aparat keamanan. Dia mengatakan sekelompok anggota kongres telah mengajukan petisi kepada Presiden dan Sekretaris Negara.

Faleomavaega Eni Hunkin dan Barac Obama

Wasingthon,- Seorang anggota Kongres Amerika Serikat mendesak Washington untuk mendorong Indonesia untuk melepaskan tahanan politik di Papua seperti yang disebut 'Lima Jayapura. yang di kutip RadioNewseland tadi siang. atau Orginal News Here

Lima orang Papua dipenjara selama tiga tahun atas tuduhan pengkhianatan setelah menyatakan sebuah negara merdeka di Kongres bulan Oktober yang lalu Rakyat Papua.

Ini pertemuan damai diserbu oleh pasukan keamanan Indonesia, yang mengakibatkan setidaknya tiga kematian.

Marinir AS di Australia Ancam Kedaulatan NKRI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Direktur Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, menilai penempatan 2500 pasukan Marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia berpotensi mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan lepasnya Papua.

Foto Pasukan AS di Darwin Australia

"Bisa saja AS mendukung kemerdekaan Papua agar bisa mengontrol Freeport nya. Jadi kalau kita tidak cepat bergerak, maka 2500 pasukan tentara AS bisa mendukung Papua merdeka karena menurut informasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) didukung gereja-gereja di Amerika," kata Syahganda saat diskusi tentang "Pangkalan Marinir AS di Darwin, Ancaman Bagi Kedaulatan Indonesia''.

Untuk menjaga kepentingan Pemerintah Amerika Serikat, maka tentu saja AS akan meningkatkan kekuatan dan keamanannya di sekitar wilayah Indonesia, khususnya yang berbatasan dengan Papua.

NDONESIA / USA: Grup LSM mendesak AS untuk tidak menjual helikopter serang ke Indonesia

Foto Ilustrasi

Sebuah Siaran Pers dari Timor Timur dan Indonesia Action Network (ETAN) bersama-sama ditandatangani oleh 89 organisasi lain

Publikasi: http://www.humanrights.asia/news/press-releases/

Kontak: John M. Miller, +1-718-596-7668; mobile: +1-917-690-4391, john@etan.org
Ed McWilliams, +1-575-648-2078, edmcw@msn.com

(30 Maret 2012) - Sembilan puluh organisasi saat ini mendesak pemerintah AS dan Kongres untuk tidak memberikan helikopter serangan mematikan ke Indonesia. Indonesia telah mengumumkan bahwa mereka berencana untuk membeli delapan AH-64 Apache helikopter tempur dari Amerika Serikat.
Kelompok-kelompok memperingatkan bahwa helikopter akan meningkat konflik di Indonesia, khususnya di wilayah pemberontak Papua Barat: "Menyediakan ini helikopter akan menjadi ancaman langsung terhadap warga sipil Papua."
Militer Indonesia (TNI) secara teratur melakukan "operasi menyapu," yang melibatkan serangan terhadap desa-desa dimana desa yang tak berdosa dipaksa dari rumah mereka. Kelompok-kelompok menulis bahwa "warga sipil Papua baik melarikan diri dari serangan ke desa-desa tetangga atau ke hutan sekitarnya di mana banyak yang meninggal atau kelaparan wajah, terputus dari akses ke kebun mereka, tempat tinggal, dan perawatan medis." Operasi Sapu saat ini tengah dilakukan di wilayah Pegunungan Tengah Papua Barat.
Surat itu diselenggarakan oleh yang berbasis di Timor Timur dan IndonesiaAction Network (ETAN) dan Barat Papua Tim Advokasi dan ditandatangani oleh hak asasi manusia, agama, hak masyarakat adat, pelucutan senjata dan organisasi lainnya yang berbasis di 14 negara.
Penandatangan meliputi: berbasis agama Network di Papua Barat, Fellowship of Reconciliation, Aksi Damai, Pengacara Internasional untuk Papua Barat, Tanah Apakah Kehidupan, KontrS (Indonesia), dan Pax Christi Australia. Sebuah daftar lengkap penandatangan dapat ditemukan di sini: http://www.etan.org/news/2012/03helicop.htm
AH-64 dirancang untuk udara untuk serangan darat. Hal ini dapat beroperasi siang atau malam dan dipersenjatai dengan senjata rantai kaliber tinggi dan dilengkapi dengan rudal api.
ETAN dibentuk pada 1991. Ini merayakan ulang tahun ke-20 ini 10 Desember advokasi untuk hak-hak demokrasi, keadilan dan manusia untuk Timor-Leste dan Indonesia. Lihat situs web ETAN itu: http://www.etan.org
Teks Surat
Sebagai organisasi pemerhati hak asasi manusia di Indonesia dan Papua Barat, kita menulis untuk mendesak pemerintah AS dan Kongres untuk tidak mengizinkan penjualan AH-64 helikopter serang Apache untuk militer Indonesia (TNI). Menyediakan ini helikopter akan menjadi ancaman langsung terhadap warga sipil Papua, yang telah menjadi sasaran serangan mematikan TNI selama bertahun-tahun.
Penjualan sistem senjata untuk TNI - meskipun catatan panjang dari ketidakpedulian terhadap korban sipil, korupsi, pelanggaran HAM dan impunitas di Timor Timur, Aceh dan tempat lain - hanya akan meningkatkan penderitaan penduduk Papua.
Deputi Menteri Indonesia Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan kepada kantor berita Antara, bahwa Indonesia berniat untuk membeli delapan AH-64 Apache helikopter dari Amerika Serikat.
Para bersenjata berat AH-64 adalah senjata yang sangat mematikan yang dapat digunakan untuk meningkat konflik di Indonesia dan di Papua Barat. Pesawat ini secara substansial akan meningkatkan kapasitas TNI untuk mengadili "operasi sweeping" di Papua Barat dan dengan demikian, hampir pasti menyebabkan penderitaan meningkat di kalangan penduduk sipil yang panjang korban operasi tersebut.
"Operasi menyapu," TNI termasuk beberapa sekarang sedang berjalan di wilayah Pegunungan Tengah Papua Barat, melibatkan serangan terhadap desa-desa. Rumah yang hancur, bersama dengan gereja-gereja dan bangunan umum. Ini serangan, konon untuk menghilangkan resistensi Papua buruk bersenjata bersenjata, memaksa penduduk desa tak berdosa dari tanah mereka. Sipil Papua baik melarikan diri dari serangan ke desa-desa tetangga atau ke hutan sekitarnya di mana banyak yang meninggal atau kelaparan wajah, terputus dari akses ke kebun mereka, tempat tinggal, dan perawatan medis.
AH-64 dirancang untuk udara untuk serangan darat. Hal ini dapat beroperasi siang atau malam dan dipersenjatai dengan senjata rantai kaliber tinggi. Hal ini juga dilengkapi dengan rudal api.
Kongres harus diberitahu tentang penjualan senjata utama. Kami mendesak Kongres untuk menentang penjualan ini helikopter.
Ditandatangani,
Timor Timur dan Indonesia Action NetworkTim Advokasi Papua BaratAsia-Pasifik Solidaritas Koalisi (APSOC)Asian Human Rights CommissionAustralia Timor Timur Asosiasi Persahabatan of South Australia IncAustralia Asosiasi Papua Barat - MelbourneAustralia Barat Papua Association (Sydney)Australia untuk Timor Timur GratisGereja Baptis, Papua, IndonesiaKampanye untuk Perdamaian dan Demokrasi
Pusat Untuk Kegiatan Kreatif, PhiladelphiaColumbus Kampanye Pengendalian SenjataETAN-MadisonEast Timor Action Network / PortlandNasional Timor Timur Korban "74-99" AsosiasiTimor Timur Agama OutreachEpiskopal Perdamaian FellowshipBerbasis agama Network di Papua Barat (FBN)Fellowship dari RekonsiliasiKebijakan Luar Negeri In FocusYayasan Pro Papua, BelandaFransiskan InternasionalGenesee Lembah Warga untuk PerdamaianJaringan Global Melawan Senjata & Tenaga Nuklir di Luar AngkasaHijau DelawareHealth Alliance InternationalHunter Timor Timur Sisters, AustraliaIndonesia Komite HAM, Auckland Selandia BaruHunter Timor Timur Sisters, AustraliaDewan Antar Agama untuk Perdamaian dan Keadilan, Ann Arbor, MI
Federasi Internasional untuk Timor TimurInternational Labor Rights ForumPengacara Internasional untuk Papua BaratInternasional Platform Ahli Hukum untuk Timor Timur
Jepang Timor Timur KoalisiYahudi Melawan Genosida, Amerika SerikatKeadilan untuk Masalah Palestina, AustraliaKontrS, IndonesiaKoalisi Anti Utang, IndonesiaTanah Apakah HidupLa'o Hamutuk - Timor-Leste Institut Pemantau dan Analisis PembangunanLEPOCO Peace CenterMassachusetts Perdamaian ActiononMetta Pusat NonviolenceMisionaris Hati Kudus Keadilan dan Perdamaian Pusat, AustraliaMoana Nui Aksi AliansiMornington Cabang Victoria Hijau AustraliaTetangga untuk Perdamaian di ChicagoNikaragua Pusat Aksi MasyarakatNonviolence InternationalKantor AmerikaOhio Valley PERDAMAIANPace e Bene AustraliaPantau Foundation JakartaPartij voor de Liefde, BelandaPax Christi Aotearoa-Selandia BaruPax Christi AustraliaPax Christi Australia (NSW)Pax Christi Metro New YorkPax Christi New OrleansPax Christi Victoria (Kristen Internasional Gerakan Perdamaian)Aksi DamaiAksi Damai Washington StatePeace House, Ashland, ORPerdamaian Pulau Foundation, Boston, MAGerakan perdamaian AotearoaPekerja Filipina Dukungan KomiteShomer Shalom Jaringan Yahudi NonviolencePartai Sosialis dari BelandaSTG. Solidaritas Timor Lorosae (TLS), BelandaAkar Stichting, BelandaSwedia Timor Timur KomiteSwedia Gratis Papua AsosiasiTAPOLUrban Poor Consortium (UPC), IndonesiaVereniging Papuavrouwen di Nederland - BelandaVeteran untuk Perdamaian Bab NYC 34Suara untuk Nonviolence KreatifRelawan untuk Solidaritas InternasionalPerang resisters LigaPerang resisters Liga, Chicago BabPerang resisters Liga, PortlandWarIsACrime.orgWatch Indonesia, JermanWESPAC YayasanPapua Barat Action Network, Amerika Serikat
Papua Barat Netzwerk, JermanPapua Barat Solidaritas WellingtonBarat New York Peace CenterWheaton Franciscan SusterWisconsin Jaringan untuk Perdamaian dan Keadilan, Madison WI

Obama: Do the right thing for West Papua

Eben Kirksey is a cultural anthropologist at the CUNY Graduate Center who studies the political dimensions of imagination as well as the interplay of natural and cultural history. His first book, Freedom in Entangled Worlds, is about an indigenous political movement in West Papua, the half of New Guinea under Indonesian control. As a guest co-editor of Cultural Anthropology Eben has assembled a collection of original research articles from the emerging field of multispecies ethnography

 

 

Obama: Do the right thing for West Papua 

Today five indigenous leaders in West Papua, the half of New Guinea under Indonesian rule, were charged with “treason.”  Hours ago they were each sentenced to three years in prison for peacefully protesting the government. 

 Published Blog: Eben Kirksey

Barack Obama raised the issue of human rights in West Papua last November when he met with President Yudhoyono of Indonesia.  It is time for the President to once again raise his voice to support human rights in this seemingly remote territory.    

Africa: Statement on the Passing Away of U.S. Congressman Donald Payne

PRESS RELEASE

The Chairperson of the Commission of the African Union has learnt with shock and utter sadness, of the news of the passing away of Congressman Donald M. Payne.

The enviable achievements of Congressman Payne are numerous and commendable, being New Jersey’s first African American to be elected to the United States Congress in 1988. Until his death, he served as Chairman of the Congressional Black Caucus Foundation, whose overarching mission is to advance the global Black community. His role in promoting the cause of humanity in both the United States and the world at large has received encomiums, which the African Union is proud to be associated with.

10 Perempuan Dunia Terima Penghargaan

Foto AP

Ibu negara Michelle Obama dan Menlu AS Hillary Clinton bersama 10 penerima penghargaan 'International Women of Courage Awards 2012' di Washington (8/3). Sepuluh aktivis perempuan terkemuka di dunia mendapat penghormatan atas upaya mereka memperbaiki kehidupan perempuan meskipun mereka menghadapi berbagai kendala dan ancaman atas keselamatan mereka.Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Ibu Negara Michelle Obama menyerahkan penghargaan “International Women of Courage Awards 2012” – dalam upacara di Washington hari Kamis.

More,10 Perempuan Dunia Terima Penghargaan-VOA of Amerika

ETAN and WPAT on death of Rep. Donald Payne

[ETAN is deeply appreciative of Rep. Payne's efforts on behalf of East Timorese, West Papuan and Indonesian people during his service in Congress. We mourn his passing. In addition to his actions on behalf of West Papua, Rep. Payne was supportive of ETAN's efforts to support self-determination for the now independent Timor-Leste and to restrict U.S. security assistance to Indonesia in order to support human rights and justice. - John M. Miller, National Coordinator.]

West Papua Advocacy Team on Rep. Donald Payne 1934-2012

March 10, 2012 - The West Papua Advocacy Team deeply regrets the passing of Representative Donald Payne (D-NJ), one of the greatest champions of West Papuan human rights in the U.S. Congress. Working closely with Congressmember Eni Faleomavaega (D-AS), Representative Payne regularly appealed to the Indonesian Government to end repression in West Papua and urged the United States government to use its significant influence with the Indonesian government to encourage an end to the systematic human rights violations by the Indonesian security forces targeting West Papuans.

Representative Payne used his important role in the U.S. House of Representatives' international affairs committee and his leading role in the U.S. Congressional Black Caucus to advocate for Papuan rights. The following recalls only part of that impressive record of human rights advocacy:

In December 2005, as ranking member of the House International Relations Committee's Subcommittee on Africa, Global Human Rights & International Operations, Payne joined Congressmember Faleomavaega to call on African nations to request the United Nations to review the "Act of Free Choice," the widely discredited subterfuge through which the Indonesian government, then led by the dictator Suharto, forcibly annexed West Papua. The "Act" was "noted" by the United Nations in 1969. The call for African nations to initiate a review of the fraudulent "Act" was a follow up to a March 2005 Congressional petition organized by Reps. Faleomavaega and Payne and addressed to then UN Secretary General Kofi Annan. That petition called for a review of the "Act."

In March 2008, Faleomavaega and Payne called on the Indonesian government to end restrictions on access to West Papua by international observers. That message also noted the failure of the Indonesian Government's "Special Autonomy" policy, then five years old, to address the fundamental needs in West Papua.

In a November 18, 2011 appeal published in the Jakarta Post, Faleomavaega and Payne urged the Indonesian Government to end "systematic abuse in West Papua."

In a formal statement on the loss of his long time friend and ally Congressmember Faleomavaega said of Representative Payne: "He advocated for and on behalf of the people of West Papua and many other unrepresented peoples across the globe and throughout America. He will be greatly missed by all who knew him well."

WPAT joins in mourning the loss of this consistent friend of the Papuans and of all those suffering repression and denial of their democratic rights.

see also 

• The West Papua Report (monthly)
• Congressional Action and Statements

Additional links to Rep. Payne's work on West Papua, Indonesia and East Timor.

JULIAN ASSANGE'S HOMEGROWN HARDNOSED LAWYER JENNIFER ROBINSON

Legal adviser for WikiLeaks founder Julian Assange, Jennifer Robinson is back at Sydney University to lecture in public interest law for a few months. Picture: Renee Nowytarger 

AS we approached the group of Oxford graduates milling outside the ersatz grandeur of St Paul's college dining hall, the chatter subsided a little.

Published Here: http://jantervonen.com/julian/

All eyes were on my companion, Jennifer Robinson. She always had a habit of making an impact. But from our days at Balliol College I never expected her to attain international legal stardom, at least not so quickly.

Masalah Pilgub Papua Jadi Perhatian AS

Foto Ilutrasi (by,google)

JAYAPURA - Belum jelasnya pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Gubernur Papua menjadi perhatian dari dunia internasional. Ini terbukti setelah Sekretaris I Bidang Politik dari Kedutaan besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Melanie Higgins ditemani asisten politik, Pradita Anggira Prima, melakukan kunjungan ke KPU Papua.
 Pertemuan dengan Ketua KPU Papua Benny Sweny ini berlangsung di ruang kerja Ketua KPU Papua, Dok II Jayapura, Selasa (28/2), kemarin.

 Kunjungan ini dalam rangka mendengar langsung dari Ketua KPU Papua sebagai pelaksana pemilihan umum di Papua, tentang alasan yang menyebabkan hingga pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Selain itu dirinya ingin mendengar dan mengetahui langsung apa yang menyebabkan hingga pemilihan umum di sejumlah kabupaten di Papua, selalu berakhir dengan korban jiwa, bahkan korban jiwa sudah berjatuhan ketika tahapan pelaksanaan pemilukada di laksanakan, seperti yang terjadi di Kabupaten Puncak dan Tolikara.

Sejarah Akan Memerdekakan Rakyat Papua ( 95% orang Papua mau merdeka)

Socratez Sofyan Yoman (foto pgbp)

Duta Besar Pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia, pada bulan Juni 1969 kepada anggota Tim PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz, secara rahasia mengakui: “ 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.” (Sumber Dok: Jack W.Lydman’s Report, Juli 18, 1969, in AA). Sedangkan, Dr. Fernando Ortiz Sanz, perwakilan PBB untuk mengawasi pelaksanaan PEPERA 1969 melaporkan: “Penjelasan orang-orang Indonesia atas pemberontakan Rakyat Papua sangat tidak dipercaya. Sesuai dengan laporan resmi, alasan pokok pemberontakan rakyat Papua yang dilaporkan administrasi lokal sangat memalukan. Karena tanpa ragu-ragu, penduduk Irian Barat dengan pasti memegang teguh berkeinginan merdeka” (Laporan Resmi Hasil PEPERA 1969 Dalam Sidang Umum PBB, alinea 164, 260).  Lebih tegas, Fernando Ortiz Sanz, menyatakan: “Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran Negara Papua Merdeka.” ( Dokumen resmi PBB, Annex I, A/7723, alinea, 243, hal. 47).

AS Peringatkan Indonesia

[WASHINGTON] Amerika Serikat mendesak Indonesia dalam penanganan sejumlah kasus di Papua. Salah satu diantaranya yang disorot adalah kasus sidang pengadilan lima aktivis Papua yang mendeklarasikan kemerdekaan di wilayah NKRI ini.

Padahal Indonesia merupakan sekutu yang hangat dengan AS.

Namun pengadilan di Papua mendapat sorotan atas kasus pengibaran bendera Papua Merdeka dan pendeklarasian berdirinya negara Papua dalam sebuah acara.

AS Desak RI Perhatikan Aspirasi Warga Papua

Victoria Nuland

Washington.- Amerika Serikat mendesak Indonesia memperhatikan aspirasi warga Papua terkait proses hukum lima aktivis dengan tuduhan makar dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

"Kami meminta Pemerintah Indonesia untuk menjamin keamanan dan menjaga proses peradilan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku," jelas juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Victoria Nuland, Selasa (31/1).

Sumber; www.metrotvnews.com

 

AS mendesak Pemerintah Indonesia tetap menanggapi keluhan dari warga Papua dan menyelesaikan konflik yang terjadi dengan damai. "Tentunya kami juga ingin melihat perkembangan pesat terjadi di Provinsi Papua," jelasnya.

Obama Didesak Soroti Aksi Kekerasan di Papua

Preseden AS, B. OBAMA (foto APF)

Washington - Presiden Amerika Serikat Barack Obama didesak untuk menyoroti lemahnya akuntabilitas pasukan keamanan Indonesia di Papua. Lemahnya akuntabilitas selama ini mengakibatkan terus berlanjutnya tindak kekerasan dan pembunuhan di sana.

Desakan itu disampaikan oleh Human Rights Watch, lembaga penggiat hak asasi manusia yang bermarkas di Washington, Amerika Serikat, secara tertulis kepada Obama, Rabu 16 November 2011.

Obama akan berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi ke-19 ASEAN dan Konferensi Asia Timur di Nusa Dua, Bali, 17-19 November 2011.