PBB Segera Fasilitasi Referendum di Papua

Konflik kekerasan di West Papua bukan hal baru. Setengah abad lebih, sejak Indonesia menguasai wilayah ini, West Papua telah menjadi ladang pembantaian dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Sudah waktunya, semua pihak, baik penguasa Indonesia, penguasa negara-negara di dunia maupun PBB menyadari akar permasalahan West Papua dan mendorong proses penyelesaian secara damai, demokratis dan final melalui referendum.

Dunia harus memahami akar persoalan di Papua yang menyebabkan krisis kemanusiaan dan eksploitasi besar-besaran, bahwa persoalan mendasar rakyat pribumi West Papua adalah keinginan untuk menentukan nasib sendiri, sedangkan Indonesia bekeinginan untuk menguasai wilayah ini, dan memusnahkan pemilik wilayah ini.

Dua keinginan itu tidak akan pernah disatukan bersama melalui proses pendekatan dalam kerangka negara Republik Indonesia. Bila itu dipaksakan, konflik kemanusiaan dan ekploitasi SDA akan terus berlangsung. Itu berarti negara Indonesia dan dunia sengaja membiarkan dan mendorong pemusnahan orang pribumi West Papua dengan tujuan menguasai wilayah ini.

Rakyat West Papua sudah memahami bahwa, sangat tidak mungkin konflik kekerasan dibawa penguasa yang menjajah diselesaikan melalui hukum penjajah. Bagaimana mungkin pelaku mengadili pelaku? Dan bagaimana mungkin penguasa mengakui dan menghentikan niatnya? Itu hal yang tidak mungkin, karena penguasa akan terus melakukan pembenaran dengan kekuatan media dan diplomasi negara, sehingga dunia tertipu dan saling menipu.

Bahwa sejak awal, sebelum Indonesia menguasai wilayah ini, orang pribumi West Papua telah berikrar untuk menentukan nasib mereka sendiri. Hak penentuan nasib sendiri itu telah dimanipulasi melalui pelaksanaan Pepera pada tahun 1969 yang keliru dan sangat menciderai hak-hak orang Papua, bahkan standar-standar dan prinsip-prisip hukum dan HAM PBB.

Hak penentuan nasib sendiri tidak terjadi, dan orang West Papua sejak saat itu berjuang agar hak itu dilakukan kembali. Sejak itu juga, ribuan orang telah menjadi korban militer Indonesia, ribuan telah mengungsi keluar dan masih tinggal di camp-camp pengungsi.

Sampai saat ini, di zaman yang terbuka, orang West Papua secara damai, terbuka dan bermartabat menuntut hak penentuan nasib sendiri melalui aksi-aksi damai, namun penguasa Indonesia dengan kekuatan militernya terus menangkap, mengejar dan membunuh rakyat dan pejuang-pejuang West Papua.

Saatnya dunia mendengar West Papua, melihat West Papua dan bicara untuk West Papua. Saatnya dunia mendesak PBB bertanggung jawab atas sengketa wilayah West Papua yang belum selesai dibawah hukum internasional. Saatnya PBB menggelar referendum yang damai, demokratis dan final demi keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia.Victor Yeimo (Jubir Internasional KNPB)

Source: http://knpbnews.com/