Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan bisa menyelesaikan masalah Papua sebelum 2014, kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai.

"Presiden telah menegaskan komitmen dan kebijakan dasar, yakni menjaga kedaulatan NKRI, menguatkan pelaksanaan Otonomi Khusus, mempercepat pembangunan daerah, dan menghormati keberagaman dan hak asasi manusia Papua," katanya dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut Velix, jika ingin mengetahui kebijakan Presiden Yudhoyono soal Papua bisa dibaca di buku yang ditulisnya berjudul "Pembangunan Untuk Semua" yang baru saja diluncurkan.

"Di buku itu ada bab tersendiri, yaitu Membangun Papua dengan Hati," katanya.

Melalui buku "Pembangunan Untuk Semua" yang tebalnya 428 halaman ini, Velix mengajak publik untuk melihat berbagai segi pengelolaan perubahan kebijakan pembangunan daerah pada era yang sedang berubah.

"Pembaca bisa mengetahui kebijakan Presiden SBY dalam mengurai persoalan mendasar dalam pembangunan daerah dan otonomi daerah. Harapannya, berbagai perubahan kebijakan yang ditempuh Presiden tidak hanya bermakna dari sisi prosedural, namun juga bermakna bagi kemaslahatan rakyat banyak," katanya.

Velix Wanggai, seorang putra Papua, yang diamanahkan sebagai salah satu Staf Khusus Presiden itu mencoba merekam jejak langkah yang diupayakan, direncanakan, dan dipikirkan oleh Presiden SBY. Hasil karyanya adalah terbitnya dua buku, yang berjudul "Pembangunan untuk Semua, Mengelola Pembangunan Regional Ala SBY", dan "Mengelola Sebuah Perubahan, Memahami Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Era SBY"(2009 - 2014), yang diterbitkan oleh Indomulti Media Communication Group, dan dicetak oleh PT. Gramedia.

Kedua buku karya Velix Wanggai diluncurkan di Jakarta, 19 Juli 2012 di Toko Buku Gramedia Matraman. Peluncuran buku ini diikuti oleh bedah buku yang menghadirkan empat pembahas yakni Dr. Jaleswari Pramodhawardhani (pengamat pertahanan LIPI), Arie Sujito (Pengamat Sosiologi Politik UGM), M. Alfan Alfian (Direktur Akbar Tanjung Institute), dan Dr Syaiful Ruray (Ketua DPRD Maluku Utara) yang membedah dalam konteks perspektif daerah.

(A017/N002)