LSM Lokal Papua Bantah Menjadi Agen Asing

NGO ( photo ilustrasi)

Manokwari – Lembaga Swada Masyarakat (LSM) lokal Papua menolak kerastudingan yang dilontarkan seorang pejabat tinggi Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri) yang menyebut LSM lokal Papua telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok asing yang ingin memainkan kepentingannya di Indonesia, khususnya di Papua. Klaim bahwa sejumlah LSM Lokal Papua telah menjadi perpanjangan tangan pihak asing disampaikan oleh  kepala pusat penerangan Kementrian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek yang dilansir sejumlah media nasional edisi Senin 2 Juli 2012.

Dalam pernyataannya, Reydonnyzar menuding ada intervensi pihak asing yang  disusupkan lewat LSM lokal Papua. Tujuannya adalah agar  Papua menjadi isu internasional, sehingga terus menjadi perhatian dunia.

“ Saya menyatakan tudingan yang dilansir beberapa media itu tidak benar. Mestinya sebagai seorang aparatur Pemerintah yang profesional beliau memahami apa itu LSM, karena sebagai organisasi kami berjuang untuk mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang adil, sejahtera dan demokratis sesuai  Pancasila dan UU Dasar 1945, “ tulis direktur Perkumpulan Bin Madag Hom  Kabupaten Teluk Bintuni, Yohanes Akwan dalam rilis yang diterima koran ini, kemarin.

Tokoh Pemuda Bintuni yang juga seorang aktivis ini menyatakan Pemerintah Indonesia semestinya membuka diri dan mengevaluasi kebijakan terkait preseden buruk yang diberikan dunia internasional atas berbagai gejolak di Tanah Papua yang tak kunjung berakhir sampai sekarang.

Indonesia oleh PBB dan dunia internasional dinilai lamban dalam menangani permasalahan yang terjadi di Tanah Papua terutama terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM. Dalam konteks ini, menurut Akwan, LSM harus memainkan peranan untuk mendesak pemerintah membuka secara luas ruang demokrasi bagi orang Papua untuk meneriakkan apapun aspirasi terkait kondisi yang mereka alami. 

Dan gerakan ataupun kegiatan yang dilakukan LSM lokal Papua adalah murni untuk kepentingan rakyat dan bukan berkoalisi dengan asing untuk menentang pemerintah. “ Mestinya Pemerintah  melihat LSM sebagai bagian penting dalam mendorong dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan  menuding kami ini sebagai antek asing, ini kan  tidak benar, sebab akar persoalan Papua bukan terletak pada LSM melainkan terletak pada Pemerintahan yang korup dan kotor, “ tandas Anis, panggilan karibnya.

Lebih lanjut ditekankan, hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah merubah pola pendekatan terhadap Papua dari pendekatan politik berbasis militerisme menjadi pendekatan kesejahteraan.

“Ini yang mesti dipikirkan oleh Pemerintah Pusat terutama Kemdagri, bukan menuding sana-sini padahal tidak mampu menciptakan solusi untuk penyelesian masalah Papua, “ lanjut Anis. (Sera/don/l03)

 Sumber: Bintang Papua

DAP Kecam Larangan Jurnalis Asing

Photo Ilustrasi

Nabire Voice-Baptist,--Dewan Adat Papua Wilaya Meepago, R.B. Pinibo melalui telepon selulernya kepada media ini, Jumat (22/6) mengecam larangan yang dikeluarkan oleh Indonesia atas wartawan asing untuk Papua.

 “Banyak wartawan asing yang ingin meliput aktvitas budaya orang Papua. Tetapi, negara batasi. 

Kami mengecam tindakan negara. Buktinya, sepanjang 2012 ini yang tercatat hingga hanya satu izin liputan ke Papua bagi jurnalis asing,” kata Pinibo. 

Ia mengatakan, budaya orang dan alam Papua itu unik. Karena itu banyak jurnalis tertarik untuk datang ke Papua. Kata dia, tidak hanya itu, kondisi kami saat ini di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan juga buruk. Maka, wartawan datang untuk meliput dan publikasikan supaya ada dukungan.

“Jangan lihat Papua dari kaca mata politik. Sejak dulu lihat kami dari kaca mata politik, makanya kami tidak maju-maju. Padahal kami juga ingin maju. Budaya kami maju. Pendidikan kami maju. Ekonomi kami maju. Semua bidang kami ingin maju. Saya bicara dri sisi adat,” katanya. 

Ia mengatakan, banyak orang salah kaprah lihat Papua. Masalah pendidikan, ekonomi, kesehatan itu beda dengan politik. “Secara politik orang Papua ingin merdeka. Itu bukan karena kami tidak sejahtera. Soal politik adalah masalah sejarah. Soal politik adalah soal harga diri bangsa. Itu ada yang urus katanya. Jadi, saya hanya bilang, Indonesia tolong kasih kesempatan wartawan asing untuk liput di Papua,”katanya. *

Source: Here

Pemerintah Indonesia Larang Pengamat Internasional Masuk ke Papua

WAPRES RI

Pemerintah akan mempertimbangkan dijinkannya pengamat internasional masuk ke wilayah konflik Papua, untuk melihat program-program pembangunan yang membawa perdamaian.

Dalam forum Jakarta Foreign Correspondents Club, di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2011, Wakil Presiden, Boediono, mengatakan bahwa pemerintah dapat mengelola isu Papua dan sedang mengupayakan pendekatan baru dalam menyeleseikan masalah di Papua.

Menurut Wakil Presiden, pemerintah akan mempertimbangkan kemungkinan pengawasan independen untuk melihat kemajuan-kemajuan yang diharapkan dapat dibuat di Papua.