LSM Desak Kanselir Jerman Tinjau Ulang Penjualan Leopard

Tank Leopard

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mendesak Kanselir Jerman Angela Merkel meninjau ulang penjualan seratus unit tank Leopard ke Indonesia. Koalisi LSM tersebut menilai bahwa pembelian tank Leopard tersebut tidak tepat karena melanggar kebijakan postur pertahanan Republik Indonesia tahun 2007 yang berlaku hingga 2029.

"Kami (koalisi LSM) harap Pemerintah Jerman, yang diwakili Angela Merkel, meninjau ulang penjualan seratus Leopard ke Indonesia karena pembelian tank berat itu tidak termasuk dalam kebijakan pembangunan postur pertahanan yang berlaku hingga 2029," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti, Senin (9/7/2012) di Jakarta.

Koalisi yang terdiri dari Imparsial, Kontras, Elsam, LBH Jakarta, HRWG, IDSPS, Lespersi, dan Ridep Institute tersebut menilai bahwa pelanggaran itu merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah yang menunjukkan karut-marutnya pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di Indonesia. Koalisi tersebut menyatakan, kondisi kesejahteraan prajurit TNI yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan seharusnya menjadi pertimbangan serius dan hati-hati bagi pemerintah dalam memodernisasi pertahanan.

Koalisi LSM juga menyayangkan jika tank Leopard ditempatkan di daerah perbatasan. Persoalannya adalah infrastruktur di daerah itu selama ini tidak dibangun untuk menopang kekuatan pertahanan Indonesia. Lebih jauh, keinginan untuk menempatkan main battle tank (MBT) Leopard di wilayah perbatasan, salah satunya di Papua, dikhawatirkan akan menjadi alat untuk menekan rakyat Papua dengan cara-cara represif. Apalagi kondisi Papua saat ini sedang bergejolak sehingga bahaya sekali jika pembelian tank Leopad ini digunakan untuk menghadapi rakyat Papua. Hal itu dapat memicu pelanggaran HAM.

"Sangat mambahayakan sekali jika Leopard itu ditempatkan di Papua karena bisa mengakibatkan pelanggaran HAM dalam jumlah yang besar dan dapat memicu gejolak di Papua lebih meluas lagi. Angela Merkel seharusnya dapat berpikir ke arah sana dan mengkaji ulang pembelian Leopard itu," kata Koordinator Kontras Haris Azhar.

Haris menggarisbawahi bahwa kerja sama antara Jerman dan Indonesia dalam bidang pertahanan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan obyektif pertahanan Indonesia yang bergantung pada aspek maritim. Pertahanan Indonesia harusnya diperkuat pada lapisan angkatan laut dan udara.

Selain itu, perlu diperhatikan juga aspek penegakan HAM yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda positif, seperti belum tuntasnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di sejumlah wilayah di Indonesia, baik di masa lalu maupun masa kekinian.

Pernyataan sikap dari koalisi LSM tersebut didasari oleh kunjungan Kanselir Jerman Anggela Markel ke Indonesia pada 10-11 Juli 2012 dalam upaya membangun kerja sama antara Jerman dan Indonesia, termasuk di bidang pertahanan. Pemerintah Indonesia di waktu yang sama membeli seratus unit MBT Leopard dari Jerman. 

Editor :

Laksono Hari W

LSM Lokal Papua Bantah Menjadi Agen Asing

NGO ( photo ilustrasi)

Manokwari – Lembaga Swada Masyarakat (LSM) lokal Papua menolak kerastudingan yang dilontarkan seorang pejabat tinggi Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri) yang menyebut LSM lokal Papua telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok asing yang ingin memainkan kepentingannya di Indonesia, khususnya di Papua. Klaim bahwa sejumlah LSM Lokal Papua telah menjadi perpanjangan tangan pihak asing disampaikan oleh  kepala pusat penerangan Kementrian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek yang dilansir sejumlah media nasional edisi Senin 2 Juli 2012.

Dalam pernyataannya, Reydonnyzar menuding ada intervensi pihak asing yang  disusupkan lewat LSM lokal Papua. Tujuannya adalah agar  Papua menjadi isu internasional, sehingga terus menjadi perhatian dunia.

“ Saya menyatakan tudingan yang dilansir beberapa media itu tidak benar. Mestinya sebagai seorang aparatur Pemerintah yang profesional beliau memahami apa itu LSM, karena sebagai organisasi kami berjuang untuk mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang adil, sejahtera dan demokratis sesuai  Pancasila dan UU Dasar 1945, “ tulis direktur Perkumpulan Bin Madag Hom  Kabupaten Teluk Bintuni, Yohanes Akwan dalam rilis yang diterima koran ini, kemarin.

Tokoh Pemuda Bintuni yang juga seorang aktivis ini menyatakan Pemerintah Indonesia semestinya membuka diri dan mengevaluasi kebijakan terkait preseden buruk yang diberikan dunia internasional atas berbagai gejolak di Tanah Papua yang tak kunjung berakhir sampai sekarang.

Indonesia oleh PBB dan dunia internasional dinilai lamban dalam menangani permasalahan yang terjadi di Tanah Papua terutama terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM. Dalam konteks ini, menurut Akwan, LSM harus memainkan peranan untuk mendesak pemerintah membuka secara luas ruang demokrasi bagi orang Papua untuk meneriakkan apapun aspirasi terkait kondisi yang mereka alami. 

Dan gerakan ataupun kegiatan yang dilakukan LSM lokal Papua adalah murni untuk kepentingan rakyat dan bukan berkoalisi dengan asing untuk menentang pemerintah. “ Mestinya Pemerintah  melihat LSM sebagai bagian penting dalam mendorong dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan  menuding kami ini sebagai antek asing, ini kan  tidak benar, sebab akar persoalan Papua bukan terletak pada LSM melainkan terletak pada Pemerintahan yang korup dan kotor, “ tandas Anis, panggilan karibnya.

Lebih lanjut ditekankan, hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah merubah pola pendekatan terhadap Papua dari pendekatan politik berbasis militerisme menjadi pendekatan kesejahteraan.

“Ini yang mesti dipikirkan oleh Pemerintah Pusat terutama Kemdagri, bukan menuding sana-sini padahal tidak mampu menciptakan solusi untuk penyelesian masalah Papua, “ lanjut Anis. (Sera/don/l03)

 Sumber: Bintang Papua

Ombudsman Siap Bantu Selesaikan Masalah Papua

"Akan dilakukan pembahasan intensif antara Ombudsman dan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang fokus melakukan advokasi masalah Papua.'

 

Jakarta Voice-Baptist,--Gejolak yang terjadi di Papua mendapat perhatian serius dari banyak pihak, terutama sejumlah organisasi masyarakat sipil (LSM) yang selama ini melakukan advokasi terhadap masyarakat Papua. Sebagai salah satu upaya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua, sejumlah LSM mengadukan hal ini kepada Ombudsman Republik Indonesia.

Kadiv Advokasi Hukum dan HAM, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Sinung Karto, mengatakan sejak Januari–Juni 2012 tingkat kekerasan di Papua meningkat. Beberapa waktu lalu Komnas HAM juga melansir hal serupa. Dari puluhan kasus kekerasan yang terjadi di Papua menurut Sinung didominasi oleh penembakan misterius yang menewaskan banyak korban. Mulai dari masyarakat sipil, aparatur pemerintah dan warga negara asing.

Walau banyak terjadi penembakan misterius, menurut Sinung terdapat juga penembakan yang dilakukan aparat keamanan. Salah satu contohnya dialami oleh salah satu tokoh pemuda di Papua, Mako Tabuni. Berdasarkan pengakuan saksi kunci yang melihat persitiwa penembakan itu Sinung menyebut penembakan dilakukan oleh aparat kepolisian.

Walau belum mendengar pernyataan resmi dari pihak kepolisian atas penembakan itu, Sinung mendengar beberapa kali pejabat kepolisian menyebut penembakan terhadap Mako dilakukan secara disengaja. Sinung mengatakan bahwa KontraS telah melaporkan berbagai persitiwa kekerasan yang terjadi kepada sejumlah lembaga pemerintahan. Sayangnya, sampai saat ini belum ada yang serius menanggapi.

Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan di Papua, khususnya kepolisian, menurut Sinung terdapat maladministrasi. Sehingga permasalahan yang terjadi di Papua tidak pernah diusut secara tuntas, malah yang terjadi saat ini menurut Sinung sebaliknya. “Kami harap Ombudsman dapat mengusut dugaan maladministrasi yang dilakukan Polri di Papua,” kata Sinung kepada Wakil Ketua Ombudsman, Azlaini Agus di gedung Ombudsman, Jakarta, Selasa (26/6).

Pada kesempatan sama, Koordinator National Papuan Solidarity (NAPAS), Marthen Goo, menggambarkan bahwa masyarakat Papua saat ini berada dalam situasi mencekam. Pasalnya, aparat keamanan dapat sewaktu-waktu melakukan penangkapan atau bahkan menembak warga yang dituduh sebagai kelompok separatis. Marthen menyesalkan stigmatisasi itu terus disuarakan oleh pemerintah, terutama aparat keamanan.

Menurut Marthen, stigmatisasi sengaja dihembuskan agar tindak kekerasan yang dilakukan aparat terhadap warga asli Papua seolah dibenarkan. Akibatnya, masyarakat Papua merasa dalam kondisi tertekan. Sehingga masyarakat takut untuk keluar rumah melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan. Marthen selaku warga asli Papua mengaku merasakan ketakutan seperti yang dialami warga lainnya. “Kondisi di Papua sangat mencekam bagi masyarakat sipil,” ujarnya.

Kondisi itu semakin berlarut karena aparat kepolisian setempat tidak dapat mengungkap berbagai kasus penembakan misterius dan tindak pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Hal itu semakin memburuk ketika banyak aparat keamanan dari luar Papua ditempatkan di Papua.

Sementara Koordinator Koalisis Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK), Dorus Wakum, membenarkan apa yang telah dijelaskan Marthen. Sebagai warga asli Papua, Dorus juga merasakan kondisi Papua semakin mencekam. Dorus melihat masyarakat Papua sudah tidak merasakan kenyamanan untuk hidup di tanah kelahirannya sendiri. “Warga takut untuk pergi berkebun, mereka takut dituduh separatis kemudian dibunuh aparat,” kata Dorus.

Dorus menyebutkan masyarakat Papua mendambakan hidup yang aman dan nyaman. Pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua menurut Dorus tidak tepat. Hal itu diperparah dengan semakin banyaknya aparat Polri dan TNI yang ditempatkan di Papua. Dorus merasa pemerintah berlebihan dalam menempatkan aparat keamanan.

Kebijakan itu menurut Dorus membuat masyarakat Papua semakin benci terhadap pemerintah Indonesia. Bahkan Dorus berpendapat bahwa pemerintah hanya mengeruk kekayaan yang ada di tanah Papua namun tidak menghormati dan menghargai warga asli Papua. Bahkan, ketika terjadi konflik antara warga dan aparat keamanan, sejumlah warga dibunuh dan terdapat desa yang dibakar aparat.

Menanggapi pengaduan tersebut Wakil Ketua Ombudsman, Azlaini Agus, mengatakan Ombudsman punya kewenangan untuk memediasi masyarakat Papua dengan lembaga negara terkait. Namun Azlaini menekankan upaya itu akan ditempuh setelah Ombudsman menyelesaikan berbagai tahap yang harus dilalui. Salah satu tahapan itu menurut Azlaini melihat kesiapan masyarakat Papua sendiri untuk melakukan pengamanan di daerahnya.

Untuk mewujudkan hal itu Azlaini mengatakan Ombudsman sudah merencanakan untuk mendirikan perwakilan Ombudsman di Papua. Selain itu Ombudsman pusat juga akan melakukan pembahasan yang intensif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi terbaik bagi Papua, termasuk dengan para LSM.

Terkait indikasi maladministrasi yang dilakukan lembaga negara terkait dalam menangani masalah di Papua, Azlaini mengaku butuh pengkajian yang lebih dalam. Namun yang jelas menurutnya hal yang patut disorot adalah soal kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan oleh negara. Pasalnya, salah satu kewajiban negara adalah memberi perlindungan terhadap warganya. Ketika hal itu tidak dapat dilakukan maka dapat dikategorikan sebagai pengabaian kewajiban hukum.

Selain itu Azlaini mengingatkan beberapa hal yang harus ditelusuri terlebih dulu untuk mencari kejelasan. Di antaranya perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain. Ketiga hal itu menurut Azlaini harus dilakukan penelusuran lebih lanjut.

Dalam melakukan kerja-kerjanya untuk menindaklanjuti pengaduan atas masalah Papua tersebut, Azlaini menyebutkan akan fokus pada aspek-aspek maladministrasi yang dilakukan penyelenggara negara dan pemerintah. Lembaga yang bersangkutan menurut Azlaini akan diminta pertanggungjawabannya dalam melakukan penanganan terhadap persoalan di Papua.

Azlaini menjelaskan Ombudsman adalah lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik menurut Azlaini adalah pelayanan keamanan. Namun yang jelas hak masyarakat mendapat pelayanan publik bagi Azlaini adalah bagian dari hak asasi. “Kita mengambil langkah-langkah agar tanggung jawab negara terhadap masyarakat Papua dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan,” pungkasnya.

Sumber: http://www.hukumonline.com/

Impartial: President Responsible Protect People in Papua

JAYAPURA-action series of mysterious killings continue to occur in Papua, along with the casualties of innocent people also continue to fall. Impartial observer NGO Human Rights calling for the president is responsible for the safety of the people in Papua.

"The actions of a mysterious murder, which took the lives of innocent victims should be immediately discontinued. The President is responsible for the protection and safety of the lives of people in Papua, "said Executive Director Imparsial Poengki Indartis, via short message, Monday, June 11.

 According to him, the President should immediately intervene with memangggil security-related staff. "SBY should immediately call the Police, Armed Forces Commander, Ka-BIN and Minister of Home Affairs, along with officials from the Acting Governor of Papua, police chief and military commander. 

There is a definitive indication of the governor's absence makes oversight of uncontrolled movement of troops in Papua. Situations like this can not be tolerated, "he said. The President also had to prepare the Jakarta-Papua dialogue to find out the real issues and find solutions Papua.

"Impartial SBY urged to immediately prepare the Jakarta-Papua dialogue, in order to unravel the tangled threads of the problems in Papua," he said. Impartial suspect the situation in Papua lately there are also links to the Governor General Election process is ongoing. 

"We expect these actions were all pre-conditions before the election, considering similar action is also used to take place in Aceh ahead of the election. This old toy interest groups that exploit vulnerabilities in the Jakarta area for their greater interest in 2014, "he explained

Source: Bintang Papua

Bulan Mei 2012, Sidang Ke-19 Dewan HAM PBB Meninjau Situasi Hukum dan HAM Papua

Berita yang langsir dari  Room XXIV Palais des Nations,United Nations Headquarter in Geneva, Switzerland di Bulan Mei 2012, akan adakan Sidang Ke-19 Dewan HAM PBB Meninjau Situasi Hukum dan HAM Papua.

Even di bulan mei 2012, Universal Periodic Review (UPR) akan menilai situasi hak asasi manusia di Indonesia. Khususnya di papua dan papua barat.

Dalam Realese yang di publikasikan http://www.franciscansinternational.org/News. bahwa ada Empat Pembicara utama dalam sidang ini dengan satu moderator di sidang ke-19 Dewan HAM PBB.

Sebuah petisi kepada Parlemen Belanda tentang Papua Barat

Gepost pintu: Pro Papua

Sebuah petisi kepada Parlemen Belanda untuk meluruskan sejarah Papua dan untuk mengatasi situasi di Papua Barat

Dengan Leonie Tanggahma

Published: http://papua.startpagina.nl/prikbord/

"Sebuah utang moral. Belanda memiliki utang moral terhadap rakyat Papua Barat untuk ketidakadilan yang telah dilakukan untuk mereka "Itulah bagaimana Mr Kortenoeven, seorang anggota parlemen Belanda, mengatakan, ketika sebuah petisi diserahkan ke Komite Permanen Luar Negeri. Belanda Dewan Perwakilan Rakyat (Commissie voor Vaste Buitenlandse Zaken), Selasa. Permohonan itu berjudul: "Permohonan penegakan peristiwa Trikora tanggal 19 Desember 1961, dan meminta Parlemen Belanda untuk menempatkan tekanan pada Pemerintah Indonesia untuk mengatasi situasi di Papua Barat secara adil dan manusiawi".

Pemerhati HAM di seluruh dunia Meminta pembebasan Filep Karma

Update dan sumber publikasi:http://www.amnesty.org.au/news/

Orang-orang lebih dari 80 negara di setiap wilayah di dunia telah datang bersama-sama untuk menuntut pembebasan tahanan indonesian Filep Karma nurani, yang saat ini menjalani hukuman penjara 15 tahun untuk mengambil bagian dalam upacara damai di mana suatu bendera Papua daerah dibesarkan .

Filep Karma, 52, adalah salah satu dari individu pendukung Amnesty International di seluruh dunia telah dipilih untuk Menulis untuk kampanye Hak, salah satu kampanye terbesar menulis surat yang pernah dilakukan. Ratusan ribu orang telah menulis surat, penandatanganan petisi, mengirim pesan SMS dan mengambil tindakan secara online sejak 3 Desember untuk menuntut keadilan bagi Filep Karma dan 13 kasus lainnya dari berbagai negara termasuk Meksiko, Nigeria, Rusia, Sri Lanka, Turki, Amerika Serikat dan Zimbabwe.

Pemerintah Indonesia Larang Pengamat Internasional Masuk ke Papua

WAPRES RI

Pemerintah akan mempertimbangkan dijinkannya pengamat internasional masuk ke wilayah konflik Papua, untuk melihat program-program pembangunan yang membawa perdamaian.

Dalam forum Jakarta Foreign Correspondents Club, di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2011, Wakil Presiden, Boediono, mengatakan bahwa pemerintah dapat mengelola isu Papua dan sedang mengupayakan pendekatan baru dalam menyeleseikan masalah di Papua.

Menurut Wakil Presiden, pemerintah akan mempertimbangkan kemungkinan pengawasan independen untuk melihat kemajuan-kemajuan yang diharapkan dapat dibuat di Papua.

Gereja, aktivis desak SBY tangani serius Papua

Beberapa pastor Protestan yang terus menyuarakan perdamaian di Papua (Dok)

Komisi HAK KWI dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) bersama para aktivis HAM dari 35 LSM desak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menangani kekerasan di Papua.

“Kami, warga negara Republik Indonesia meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan persoalan di Papua dengan membangun dialog sejati yang damai yang menghormati martabat dan hak budaya rakyat Papua,” demikian pernyataan bersama mereka yang disampaikan dalam konferensi pers di kantor KontraS (25/10).

Mereka menyatakan amat mengkhawatirkan perkembangan situasi penegakan hak asasi manusia di Papua.

“Kami meminta presiden memerintahkan Panglima TNI segera menarik seluruh personel TNI non organic  dari Tanah Papua,” lanjut pernyataan itu.

Forum itu juga meminta presiden memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo agar segera melindungi dan menciptakan rasa aman di tengah rakyat Papua.

Suport dan dukungan LSM untuk hak asasi manusia dan pembela hak asasi manusia di Papua Barat

Organisasi yang berbasis di lebih dari selusin negara hari ini mengeluarkan pernyataan dukungan untuk organisasi Papua Barat menarik untuk keadilan dan hak asasi manusia.
Organisasi Papua telah "mengecam kegagalan pemerintah Indonesia untuk menjamin keadilan bagi atau melindungi orang Papua yang telah menjadi korban kebrutalan pasukan keamanan, termasuk pembunuhan ekstra-yudisial, penyiksaan, penculikan dan penjara," kata pernyataan itu. Organisasi internasional menyatakan "dukungan untuk banding berani" mereka dengan organisasi Papua dan berjanji "untuk menekan pemerintah pribadi kita dan organisasi internasional untuk menekan pemerintah Indonesia untuk bertindak secara positif dan langsung pada tuntutan untuk keadilan dan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia. "Mereka mengatakan bahwa" pelanggaran hak asasi manusia terus starkly menunjukkan batas-batas 'demokratisasi' di Indonesia. "