Regenvanu joins International MPs to voice concern over West Papua

Caroline Lucas, MP for Brighton Pavilion House of Common-UK

Port Vila,-- Member of Parliament for Port Vila, Ralph Regenvanu, has joined 10 other international members of parliament from Australia, United Kingdom and New Zealand to voice their concerns over the recent escalating of violence in West Papua.

The international parliamentarians voiced their concerns through a statement to the President of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono about the violence in Wamena and Jayapura.

They stated: “We are saddened by the recent murder of West Papuan independence leader Mako
Tabuni and we express our sincerest condolences to his family and friends.

“We call on you to conduct a thorough investigation into Mako Tabuni’s death.
“We are also concerned by the recent re-imprisonment of Buchtar Tabuni and his colleagues, Jufri Wandikbo and Assa Alua, and the continued imprisonment of Filep Karma, an Amnesty International recognized prisoner of conscience, who was sentenced to 15 years in prison for raising the Morning Star flag at a peaceful protest.  

“We ask you to release and to drop all charges against these detainees and others who have been held for peacefully expressing views.

“We also request your help in assuring that Mr. Tabuni and his colleague be released immediately from custody, as we have further concerns that he may be at risk of torture and other ill-treatment.
“We call on you to allow foreign journalists and humanitarian organizations entry into West Papua in order to provide a comprehensive report of the human rights situation there. 

“As the International Parliamentarians for West Papua, we support the indigenous peoples of West Papua’s call to a genuine act of self-determination, a right which was not recognized in the 1969 Act of Free Choice. We are therefore deeply troubled by your government’s suppression of political activity in West Papua. 

“We urge you and your government to end the violence in West Papua,
by listening to West Papuans call to self-determination, rather than attempting
to silence them,” the 11 members of parliament stated.

The group of parliamentarians included; Andrew Smith, MP (United Kingdom); Caroline Lucas, MP for Brighton Pavilion House of Commons (United Kingdom); Lord Richard Harries (United Kingdom)
Dr. Russel Norman, MP (New Zealand); Jamie Hepburn, MSP (Cumbernauld and Kilsyth, Scotland)
Catherine Delahunty, MP (New Zealand); Bill Kidd, MSP (Glasgow Anniesland, Scotland); Hon. Ralph Regenvanu, MP (Port Vila, Vanuatu); Cllr Alex Sobe (Leeds City Council); Eugenie Sage, MP (Aotearoa); and Cate Faehrmann, MLC Green MP (Australia).

 Source: http://www.dailypost.vu/

Mahfudz Siddiq, "If Not Revealed, Police Involved Shootings Suspect in Papua"

Papuan

KOMPAS.com - Police urged to act decisively related to the shooting are rife in Papua lately with the perpetrators. If not, the security forces can be suspected as the perpetrators of the shooting so far.
"Doubt ranks of the police must end. Police have arrested actor violence. If not done immediately, the greater the suspicion. Suspicion they are made the apparatus. To avoid suspicion, the police inevitably must uncover the perpetrators," said Commission Chairman I Mahfudz Siddiq House of Representatives in Parliament House Complex Senayan, Jakarta, Monday (11/06/2012).
Last weekend, dozens of politicians Papua Commission I to collect materials related to warming of the situation in Papua. They met with community leaders, religious leaders, NGOs, intelligence officials, police, military, and others.
Mahfudz said the data received it, there are at least 22 shootings in the last two months. A total of 14 people from various backgrounds were killed. However, until now not known who the perpetrators of the shooting.
Based on the recognition of police officers in Papua, said Mahfouz, they hesitate to act because of fear of repression was accused of violating human rights. Moreover, he added, there is mistrust of the citizens of Papua on the government and security forces.
"People are very worried. Major streets deserted at night. If it is not revealed, the public is increasingly suspicious of officers was conducted. Police suspect was carried out civic groups in the mountains. (If arrested) there are fears of backlash because of solidarity," said MCC's politicians .
Defense Minister Purnomo Yusgiantoro said, intelligence officials in Papua are still investigating who auktor intellectualist of a series of shootings in Papua. The security forces, he said, as long as it should be cautious because of sensitivity the situation in Papua.
"The issue is being dealt with separatist local military command, our representative in Papua. We do not send down troops from outside. Forces from the outside only at the border," said Purnomo.

Jual Tank, Pengkhianatan terhadap Orang Papua

Published in Volkskrant ( Hakim bahabol fhoto Hakim)

Menurut Bahabol kendaraan tank itu nanti akan bisa digunakan untuk menghadapi apa yang oleh Jakarta dicap sebagai "separatis". "Jual Tank Kembali Mengkhianati Warga Papua," demikian koran de Volkskrant.

Bahabol adalah anggota parlemen Papua Barat yang dilarang di Indonesia. "Kami rapat secara rahasia, di gereja atau di hutan." Minggu lalu ia berkunjung ke Belanda bersama dua aktivis lain. Mereka bertemu dengan anggota parlemen dari partai kanan populis PVV, partai sosialis SP dan partai Kristen konservatif ChristenUnie.

Revolusi damai

Bahabol dan delegasinya mengimbau pemerintah Belanda agar mengkampanyekan referendum bagi kedaulatan propinsi Papua di bawah pengawasan dunia internasional. "Perjuangan kami tanpa kekerasan. Demonstrasi massal. Revolusi damai," kata Bahabol.

Bahabol membawa foto mengenai demonstran yang membawa spanduk dengan tulisan dalam bahasa Belanda di mana warga Papua menuntut tanggungjawab politik Belanda kepada warga Papua.

Di tahun 1961 warga Papua diberi bendera dan lagu kebangsaan sendiri oleh pemerintah Belanda. "Siapa yang mengibarkan bendera itu sekarang, diancam 15 tahun penjara," Bahabol mengingatkan.

Petisi

Berita tentang kekerasan di penjara-penjara di propinsi Papua sulit dilacak karena diplomat dan wartawan asing dilarang berkunjung ke propinsi tersebut. Warga Papua di Belanda mengimbau kabinet dan parlemen agar menyusun petisi sebagai "prakarsa warga sipil".

Petisi tersebut harus mengumpulkan 40.000 tanda tangan. Menurut pihak pemrakarsa lewat situs di internet westpapoea.petities.nl sudah terkumpul 5.000 tandatangan.

Jakarta menyebut gerakan kedaulatan Papua sebagai kelompok kecil. "Tetapi referendum akan membuktikan sebaliknya," tegas Bahabol sambil menambahkan bahwa pelaksanaan referendum harus menjamin kebebasan warga Papua menyatakan pendapat mereka dan kelompok transmigran di Papua tidak mengintimidasi warga Papua.

Separatis

Kabinet demisioner Belanda mau menjual tank Leopard yang tidak digunakan lagi. Ini juga berkaitan dengan penghematan di departemen pertahanan Belanda. Indonesia menyatakan berminat membeli tank yang total berharga 200 juta Euro.

Besar kemungkinan parlemen Belanda tidak menyetujui penjualan tank itu kepada Indonesia dengan pertimbangan kendaraan lapis baja itu bisa digunakan untuk mengadapi kelompok-kelompok yang oleh Jakarta dicap sebagai "separatis, teroris dan sebagainya". Demikian koran de Volkskrant.

Sumber: Radio Nenderland

KNPB UmumKan Hasil Peluncuran IPWP Region Australi – Pasifik di Cambera

Numbay SBP, Perjuangan bangsa papua untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa papua terus berjalan, hal ini dibuktikan dengan berbagai dukungan politik luar negeri yang begitu mengembar di berbagai daerah belahan dunia.
Pantauan SBP, Dalam aksi pangung terbuka ini di hadiri oleh belasan ribu rakya papua sebagai bukti dukungan atas hasil Peluncuran Parlemen (IPWP)  di cambera australia.
Aksi yang sama berlangsung di berbagai kabupaten laninnya, Dalam orasi politik sebagai penangunggung jawab dalam negeri Ketua  Komiten Nasional papua Barat (KNPB) oleh Bucthar J. Tabuni menyampaikan bahwa Perjuangan bangsa papua sudah memenuhi jalur legal internasioanla. IPWP sebagai lembaga politik legal sudah terbentuk di pelahan dunia.

Ganggu Papua, DPR Ancam Bentuk Kaukus Aborigin

PAPUAN AKTIVIS

JAKARTA – DPR terus bereaksi keras menyikapi manuver Anggota Parlemen Australia, Richard. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, jika manuver-manuver itu terus dijalankan dan pemerintah Australia pun membuka ruang, maka Komisi I tidak akan tinggal diam.

“Jadi, salah satu reaksi keras, ada beberapa temen di Komisi I mengatakan bahwa kalau manuver ini terus berjalan dan Pemerintah  Australia sepertinya membuka ruang, mereka punya ide akan membentuk Kaukus Aborigin,” kata Mahfudz kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3). “Ada ide seperti itu, tapi saya belum merespon,” lanjut Mahfudz.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin mengingatkan kepada pemerintah untuk mewaspadai rencana berkumpulnya beberapa aktivis dan sejumlah anggota parlemen Australia dan sekitar Pasifik (Papua Nugini, Selandia Baru, Vanuatu dan lainnya ) pada pekan depan di Australia. 

West Papua Committee to Stage Major Rally Tuesday

M

Group KNPB

SBP-JAYAPURA,  - The National Committee of West Papua (KNPB) plans to stage a big rally on Tuesday (Feb 28) related to the launch of the International Parliamentarians for West Papua (IPWP) for Pacific region in Australia’s Parliament House.

“Through this national rally we ask for support from international community. We also give support to the International Lawyers for West Papua (ILWP) and the International Parliamentarians for West Papua (IPWP), which always support West Papua,” Spokesperson of KNPB, Jeffry Tabuni, said as quoted by Bintang Papua.

Jeffry said that tomorrow KNPB will mobilize Papuan people in West Papua to join the national rally. The name ‘West Papua’ in KNPB’s term refers to the whole of the western half of New Guinea Island, which is now divided into two provinces (Papua province and West Papua province) by Indonesian Government.

Politisi Australia dan Pasifik Siapkan Gerakan Papua Merdeka

Bintang Kejora (sbr google)

Bergejolaknya 'bumi' Papua belakangan ini ternyata mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional. Bahkan, bagi beberapa negara yang memang kerap menyatakan dukungannya terhadap Papua agar memisahkan diri dari Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Australia.

Dan kini, informasi terbaru mengungkapkan bahwa sejumlah anggota Parlemen dari Australia dan sekitar Pasifik membuka sebuah babak baru, yakni semacam kelompok politisi internasional yang tujuannya cuma satu: mendukung Papua untuk Merdeka.

Wakil-wakil dari Vanuatu, Selandia Baru,

Sebuah petisi kepada Parlemen Belanda tentang Papua Barat

Gepost pintu: Pro Papua

Sebuah petisi kepada Parlemen Belanda untuk meluruskan sejarah Papua dan untuk mengatasi situasi di Papua Barat

Dengan Leonie Tanggahma

Published: http://papua.startpagina.nl/prikbord/

"Sebuah utang moral. Belanda memiliki utang moral terhadap rakyat Papua Barat untuk ketidakadilan yang telah dilakukan untuk mereka "Itulah bagaimana Mr Kortenoeven, seorang anggota parlemen Belanda, mengatakan, ketika sebuah petisi diserahkan ke Komite Permanen Luar Negeri. Belanda Dewan Perwakilan Rakyat (Commissie voor Vaste Buitenlandse Zaken), Selasa. Permohonan itu berjudul: "Permohonan penegakan peristiwa Trikora tanggal 19 Desember 1961, dan meminta Parlemen Belanda untuk menempatkan tekanan pada Pemerintah Indonesia untuk mengatasi situasi di Papua Barat secara adil dan manusiawi".

Pernyataan Dr Neles Tebay di Papua Barat ke Sub-komite Parlemen Eropa tentang Hak Asasi Manusia

Oleh Dr Neles Tebay

Pernyataan untuk Sub-komite Parlemen Eropa tentang Hak Asasi Manusia

Published Europarl.europa.eu/committees"Audiensi Publik mengenai situasi HAM di Asia Tenggara dengan fokus khusus pada Papua Barat 'Koordinator Jaringan Perdamaian Papua (JDP) dan Rektor Sekolah Katolik Fajar Timur 'Filsafat dan Teologi, Jayapura
Pertama-tama, saya ingin meminta maaf karena tidak bisa bersama Anda dan di antara kamu dalam pertemuan penting. Aku telah mengambil keputusan untuk tidak datang ke Brussels, karena ketegangan di Papua Barat sekarang sedang berjalan tinggi. Orang Papua sedang mempersiapkan diri untuk merayakan 1 Desember. Pasukan keamanan lebih Indonesia sedang dikerahkan di Papua Barat. Banyak orang di sini khawatir dan gelisah. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk tinggal di antara dan dengan Orang di sini di saat krisis.

Queensland Seruhkan untuk tindakan terhadap Papua

Queensland Government Sports Minister Judy Spence Brisbane. Photo: Tony Moore

Oleh: Sean Parnell
Dari: Australia

Source published: Theaustralian.com.au/news/
THE Parlemen Queensland telah meminta Indonesia untuk menyelidiki dan bertindak atas pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Buruh pensiun veteran dan Amnesty International advokat Judy Spence menggunakan dari Parlemen terakhir semalaman untuk memanggil Indonesia untuk bertindak atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Ketiga Rakyat Kongres pada bulan Oktober lalu.

Di tengah laporan tentang bentrokan lebih jauh antara polisi Indonesia dan aktivis kemerdekaan Papua Barat, Ms Spence mengatakan kepada parlemen ia putus asa bahwa hak asasi manusia yang terjadi di banyak negara di dunia saat ini".
"Saya tidak berpikir kami mencari perbaikan," kata Ms Spence.