KNPB Minta Negara Bertanggunjawab Atas Pembunuhan Panglima OPM Kelly Kwalik

KNPB Minta Negara Bertanggunjawab
Atas Pembunuhan Panglima OPM Kelly Kwalik
(Juga Tolak Dialog Papua-Jakarta)

JAYAPURA-Bertepatan dengan komprensi pers yang digelar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Jayapura 1 Maret, yang antara lain mempertanyakan pertanggungjawaban pemerintah Indonesia atas terbunuhnya Panglima TPN/OPM Kelly Kwalik, ternyata aksi serupa juga dilakukan KNPB Wilayah Mimika.
Ya, sekitar 1000 massa rakyat bangsa Papua Barat di bumi Mimika, turun jalan dalam Aksi Damai yang dipimpin oleh Komite Nasional Papua Barat Wilayah Mimika, dengan tujuan mempertanyakan sudah sampai dimana pertanggungjawaban Pemerintah Republik Indonesia, dengan statemen Dewan Adat Papua (DAP) yang telah disampaikan pada tanggal 23 Desember 2009 atas penembakkan Tuan Jenderal KELLY KWALIK pada tanggal 16 Desember 2010 di sebuah rumah yang sederhana di gorong-gorong kabupaten Mimika Papua oleh Densus 88 Anti terror.
Massa berkumpul di halaman Gereja Bahtera Kwamki Baru dan menuju ke halaman DPRD Kabupaten Mimika untuk menyampaikan aspirasi rakyat bangsa Papua Barat. Dalam perjalanan para massa rakyat bangsa Papua Barat yang tergabung dalam panitia aksi Nasional dibunuhnya tuan jenderal KELLY KWALIK dapat berjalan dalam komando yang terpimpin. Dalam perjalanan mereka meneriakkan yel-yel dan orasi-orasi.
Sementara itu dalam pernyataan sikapknya yang dibacakan Ketua Umum
KNPB Wilayah Mimika Romario Yatipai sebagaimana releasenya yang dikirim ke Bintang Papua menyampaikan sejumlah poin tuntutan. Antatara lain, minta agar PT Freepot Indonesia ditutup, menolak dialog Papua-Jakarta serta minta negara Republik Indonesia bertanggungjawab atas pembunuhan Kelly Kwalik
Menurutr Romario Yatipo, sejak wilayah Papua Barat di integrasikan ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1969 secara sepihak melalui rekayasa (PEPERA 1969), wilayah Papua Barat telah didominasi oleh militer, kondisi ini menyebabkan status wilayah Papua Barat tetap dalam suhu politik yang rawan, proses kejahatan dan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) di Papua Barat berjalan secara sistematis, kapasitas militer sebagai agen tameng bagi kepentingan kaum pemodal (kapitalis) tidak segan-segan melakukan praktek-praktek pembiaraan bagi kekerasan dan konflik.
Kondisi ini semakin diperkuat dengan adanya sinyalemen yang mengindikatorkan keefektifan aparat dalam kolektifitas keseharian rakyat Papua Barat, terbukti dengan pembunuhan Tuan Jenderal Kelly Kwalik pada tanggal 16 Desember 2009 disebuah rumah gorong-gorong oleh Densus 88 Anti terror dan pembungkaman terhadap saluran demokrasi dengan tindakan langsung terhadap penangkapan dan pemenjarahaan aktifis kebenaran serta pemenjarahan Mahasiswa, penembakan warga sipil, pembentukan milisi-milisi merah-putih merupakan bukan solusi bagi penyelesaian persoalan dasar rakyat Papua Barat, malah semakin mensolidkan garis kekerasan dan pertumpahan darah di Tanah Papua.
Keterlibatan dan kemunafikan media turut berperan aktif membangun opini publik dalam bentuk propaganda yang mengarah pada konflik vertikal dan horizontal baik di kalangan sipil bangsa Papua Barat dan militer . Terkait dengan rentetan peristiwa akhir-akhir ini di wilayah Papua Barat, terutama di areal PT.Freeport yang sampai sekarang belum terungkap dan dimana-mana saja yang terjadi, semakin membuka peluang bagi Pemerintah Indonesia rezim SBY-BOEDIONO dalam menggerakan kekuatan militer, menambah Kodam (Non-Organik) guna mengepung wilayah-wilayah basis rakyat sipil Papua Barat yang disinyalir sebagai sentral basis Organisasi Papua Merdeka (OPM), tindakan ini jelas akan membahayakan warga sipil yang tak berdosa.
Ditegaskan, perlu untuk dapat dipahami, bentuk perlawanan yang didasari atas latar belakang sejarah politik, sosial, dan budaya yang berbeda merupakan kebutuhan dasar dari akar persoalan rakyat Papua Barat yang harus dijawab penguasa Jakarta tanpa harus keras kepala mempertahankan ideologi semua dengan terus-menerus melakukan praktek-praktek kekerasaan, kolaborasi dominasi kaum imigran yang cukup signifikan dalam memegang kendali ekonomi di Tanah Air Papua Barat, turut mencerminkan peradaban kehancuran bagi penciptaan tatanan kehidupan kemasyarakatan yang adil, dan sejahtera, kondisi ini diperparah lagi dengan adanya pemekaran-pemekaran wilayah provinsi, kabupaten dan distrik-distrik adalah ketidak beresan pemerintah dalam memajukan pembangunan di Papua Barat, konflik Papua Barat yang kini semakin berkepanjangan dan terus menerus tanpa ada solusi yang tepat merupakan bukti kegagalan pemerintah Indonesia rezim SBY-BOEDJONO dalam mentutaskan persoalan rakyat Papua Barat secara konsisten, menyeluruh dan bermartabat.
Dengan demikian kami rakyat bangsa Papua Barat menyatakan sikap :
1. GELAR Referendum Sebagai Solusi Penyelesaian Akar Persoalan Rakyat Papua Barat secara komprehensif dan bermartabat.
2. Negara Republik Indonesia bertanggungjawab atas pembunuhan almarhum Jenderal KELLY KWALIK dengan kilat dan terencana serta pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Papua Barat.
3. Kami rakyat bangsa Papua Barat menolak dengan tegas Dialog Papua-Jakarta.
4. Rakyat Bangsa Papua meminta agar Segera tutup PT.Freeport Indonesia
5. Tarik Pasukan Militer organik dan Non-Organik serta Densus 88 Anti terror dari Papua Barat Secara Menyeluruh.
6. Apa bila Nagara Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas pembunuhan tuan Jenderal Kelly Kwalik maka kami rakyat bangsa Papua Barat menyerahkan pertanggungjawaban kepada Alam, tulang belulang, arwah nenek moyang, dan tanah Papua Barat.(don)