SUARA BAPTIS PAPUA

Dukung Aksi Perdamaian Atas Kekerasan di Papua Barat.
Jika Anda Peduli atas kemanusiaan Kaum tertindas di Papua barat Mohon Suport di sini:

Please donate to the Free West Papua Campaign U.K.
Kontribusi anda akan kami melihat ada perubahan terhadap cita-cita rakyat papua barat demi kebebasan dan kemerdekaannya.
Peace ( by Voice of Baptist Papua)

Home » , , , » TNI Berupaya Perbaiki Citra di Papua

TNI Berupaya Perbaiki Citra di Papua

Written By Voice Of Baptist Papua on March 19, 2011 | 11:03 AM

JAYAPURA, KOMPAS.com - Di sela-sela rapat pimpinan jajaran Kodam XVII Cendrawasih, Jumat (18/3/2011), Panglima Kodam XVII Cendrawasih Mayjen Erfi Triasunu mengungkapkan rencana gelar bakti TNI pada Mei mendatang. Gelar bakti TNI itu akan dipusatkan di Puncak Jaya, Papua selama enam bulan.
Dengan terbuka, Erfi mengatakan, dalam kegiatan kali ini, jajarannya tidak lagi menggunakan kata operasi, tetapi gelar bakti. Hal itu menurutnya merupakan bagian dari upaya untuk membangun komunikasi yang lebih positif dengan masyarakat.
Dalam jumpa pers yang di markas Kodam XVII Cendrawasih itu, Erfi mengatakan, fokus dari gelar bakti itu adalah membangun infrastruktur fisik seperti jalan serta pelayanan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.

Upaya itu tuturnya sengaja dilakukan untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat dan membangun kembali rasa kepercayaan serta memperbaiki citra TNI.
Sebagaimana diberitakan, di kawasan itu kerap terjadi konflik dan kekerasan yang melibatkan anggota TNI. Terakhir adalah kasus penyiksaan oleh sejumlah oknum TNI terhadap warga yang kemudian tersiar melalui dunia maya serta penembakan terhadap Pendeta Kideman Gire pada April tahun lalu. Saat ini kasus itu telah dilimpahkan ke Oditur Militer.
Mayjen Erfi Triasunu berharap dengan langkah-langkah itu, selain menjaga dan meningkatkan kemampuan dasar prajurit, upaya tersebut diarahkan untuk menekan pelanggaran dan arogansi prajurit. "Supaya tidak ada lagi kekerasan oleh aparat militer, tidak ada arogansi prajurit, dan mengedepankan kasih dan damai, serta bersama-sama masyarakat Papua membangun suasana aman," kata Erfi Triasunu.
Ia sendiri tidak ingin lagi menggunakan ungkapan separatis, tetapi mereka yang berbeda pendapat. Untuk itu tuturnya, perlu dilakukan terobosan-terobosan yang lebih komunikatif. "Membuat langkah-langkah yang memanusiakan. Karena mereka, intinya adalah menuntut keadilan dan kesejahteraan," tuturnya.
Dalam upaya itu, tentu saja TNI akan melibatkan banyak pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dan kalangan swasta. Ia mengakui usaha memperbaiki citra itu tidak mudah dan memerlukan waktu. "Dalam gelar bakti itu, TNI akan menurunkan sekitar 200 personel. Diantara mereka ada sejumlah anggota TNI yang dilatih untuk menjadi guru. Ada 20 orang yang sedang ditatar untuk itu," kata Erfi Triasunu.
Dihubungi terpisah, Direktur Imparsial Poengky Indarti menyambut baik upaya itu. Apa yang tengah dipersiapkan oleh jajaran Kodam XVII Cendrawasih menurutnya merupakan bagian dari operasi militer selain perang. "Itu langkah baik, bahwa TNI sudah melakukan evaluasi atas tindakan mereka selama ini, khususnya kasus penyiksaan yang dilakukan di Puncak Jaya," kata Poengky Indarti.
Namun, menurutnya, pilihan kegiatan untuk menciptakan citra baik bagi TNI berupa gelar bhakti selama enam bulan di Puncak Jaya adalah pilihan yang keliru.
"Mengapa kami menyebut hal ini adalah pilihan yang keliru? Alasannya adalah, tindakan perbaikan citra seharusnya dilakukan dengan melihat konteks permasalahan dan situasi di Papua. Masyarakat Papua, apalagi masyarakat yang mendiami wilayah Puncak Jaya, sudah sangat benci dan tidak percaya dengan aparat TNI," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Poengky, sebaiknya harus ada perubahan sikap dan perilaku semua aparat TNI yang bertugas di Papua, tidak hanya yang bertugas di Puncak Jaya, melainkan di seluruh Papua.
"Perubahan sikap dan perilaku itu dengan cara tidak mempersepsikan atau menstigma orang-orang Papua sebagai kelompok separatis, bersikap rendah hati dan menghilangkan arogansi sebagai militer yang selama ini kerap dilakukan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum, misalnya tidak melakukan kekerasan dan tidak membekingi bisnis," papar Poengky.
Selain itu, untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang harus ada kebijakan dan keputusan politik negara yang mendasarinya. Artinya, tutur Poengky, harus ada Keputusan Presiden sebagai otoritas sipil tertinggi dan harus disetujui oleh DPR RI. Hal ini sebagai bentuk kontrol sipil atas militer dan untuk pertanggungjawaban sekaligus monitoring pelaksanaan operasi. Jika operasi dijalankan tanpa adanya perintah dari otoritas politik tertinggi maka bisa dikatakan bahwa operasi tersebut adalah ilegal.
Menurutnya, masyarakat akan lebih menyambut baik kalau dokter yang didatangkan adalah dokter sipil yang ditugaskan oleh Kementrian Kesehatan, ketimbang oleh TNI. Demikian pula dengan guru yang didatangkan, akan sangat baik kalau Pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pendidikan Nasional yang mengirimkan tenaga guru, bukan anggota TNI yang akan merangkap profesi sebagai guru. Menurut Poengky, selain dianggap tidak profesional, juga rentan untuk dituding sebagai "Indonesianisasi Papua".
"Usulan saya untuk TNI yang bertugas di Papua adalah sebaiknya memperbaikki citra dengan melakukan penghormatan dan penegakan hukum, termasuk segera menghukum anak buahnya jika melakukan kriminal, mempelajari budaya setempat, serta memperbanyak kesempatan kepada orang-orang asli Papua untuk dapat bergabung menjadi prajurit TNI," tambah Poengky.
Share this article :

0 Komentar Anda:

Post a Comment

Your Comment Here

Recent Posts

Twitt VBPapua

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. SBP-News @VBaptistPapua - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger