Papua Barat Bentuk Majelis Rakyat Papua

Sebanyak 33 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) asal Papua Barat memutuskan berpisah dan membentuk MRP sendiri.
Hal tersebut dilakukan setelah MRP di Jayapura menolak menyetujui pembentukan MRP di Manokwari, Papua Barat. Sebagai tindak lanjutnya, Jumat (3/6), sebanyak 27 anggota yang telah kembali dari Jayapura ke Manokwari langsung menggelar rapat untuk memilih unsur pimpinan.
Keinginan membentuk MRP sendiri, terpisah dengan MRP di Jayapura, dibenarkan Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi.
Menurut Atururi, tidak ada maksud politik dengan pembentukan MRP Papua Barat ini. Atururi mengatakan, ditolaknya usulan membentuk MRP sendiri itulah yang memicu pemisahan diri lembaga tersebut.
Atururi mengatakan, pembentukan majelis ini sama sekali tidak melanggar aturan. Bahkan menurutnya, hal itu adalah implementasi Undang-Undang Nomor 21/ 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua.
"Kan MRP harus dibentuk di semua provinsi yang ada di tanah Papua. Itu aturan yang mengharuskan, jadi bukan keinginan kita. Kita punya masalah adat yang banyak. Jadi mudah-mudahan hadirnya MRP akan membantu kerja pemerintah," ujar Atururi, Jumat (3/6).
Pemerintah daerah, menurut Atururi, telah memfasilitasi pembentukan majelis yang mewakili tiga unsur, yakni adat, agama, dan perempuan tersebut. Salah satunya adalah dengan menyiapkan sejumlah sarana penunjang. "Dana, kita kan bisa ambil dari APBD. Itu sudah kita pikirkan," tutur Atururi.
Sementara itu, Sekretaris Penghubung MRP Papua Barat, Dorteus Sawaki, mengatakan dari 33 anggota MRP asal Papua Barat, sebanyak 27 sudah kembali ke Manokwari. Sementara enam lainnya belum bergabung dan masih berada di Jayapura. Namun menurut Sawaki, keenam anggota tersebut tetap akan bergabung.
Terkait pemilihan unsur pimpinan, Sawaki mengatakan akan dilakukan jika seluruh anggota sudah hadir. "Hari ini kita mulai membicarakan sejumlah hal. Salah satunya adalah membicarakan mekanisme pemilihan ketua. Mudah-mudahan hari ini atau besok sudah bisa selesai," ujar Sawaki.
Agenda lain yang akan dibahas antara lain tata tertib serta sejumlah rekomendasi terkait pelaksanaan pemilihan gubenur dan wakil gubernur Papua Barat. (OL-3)