Berita yang langsir dari Room XXIV Palais des Nations,United Nations Headquarter in Geneva, Switzerland di Bulan Mei 2012, akan adakan Sidang Ke-19 Dewan HAM PBB Meninjau Situasi Hukum dan HAM Papua.
Even di bulan mei 2012, Universal Periodic Review (UPR) akan menilai situasi hak asasi manusia di Indonesia. Khususnya di papua dan papua barat.
Dalam Realese yang di publikasikan http://www.franciscansinternational.org/News. bahwa ada Empat Pembicara utama dalam sidang ini dengan satu moderator di sidang ke-19 Dewan HAM PBB.
Acara ini akan bekerja sama dengan beberapa LSM Internasional seperti Franciscans International (a voice at the United Nations), Tapol, Asia Human Rigths Comission (AHRC), OMCT dari tema undangan dengan Judul "Papua Land Of Peace"
Kami
mengundang para peserta Sidang ke-19 Dewan HAM PBB untuk mengambil
bagian dalam acara paralel kami yang bertujuan untuk secara kritis
meninjau status hukum di Indonesia mengingat rekomendasi UPR dibuat ke
Indonesia pada tahun 2008 dan sebelum kedua UPR Indonesia.
Delam even ini di bahas dengan agenda Pelaksanaan Rekomendasi UPR di Indonesia: Penegakan Hukum di Indonesia Situasi vis vis HAM di Papua.
Speakers
- Mr. Ferry Marisan: Director of Institute of Human Rights Studies and Advocacy Papua (ElsHAM Papua)
- Rev. Matheus Adadikam,: Secretary General of the Evangelical Christian Church in Papua (GKI-TP)
- Rev. Novel Matindas: West Papua Desk, the Communion of Churches in Indonesia (PGI)
- Mr. Norman Voss: Asian Legal Resource Center (ALRC)
Moderator
Dr. Theodore Rathgeber,
Expert, Forum Menschenrechte (FMR), Germany
Expert, Forum Menschenrechte (FMR), Germany
Download : Info Even File PDF
===============================================
Franciscans International (FI) bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi ketidakadilan hak asasi manusia yang berdampak pada masyarakat miskin dan paling rentan. FI adalah organisasi non-pemerintah dengan status konsultatif Umum PBB.
===============================================
Franciscans International (FI) bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi ketidakadilan hak asasi manusia yang berdampak pada masyarakat miskin dan paling rentan. FI adalah organisasi non-pemerintah dengan status konsultatif Umum PBB.
siap belum kalau Papua lepas merdeka???siap infrastruktur dan menjadi sebuah negara sendiri.Tidak gampang bung, jangan membuka borok dan aib bangsa sendiri di depan bangsa lain.Siap2 bangsa lain menginvansi dan mencaplok sumber daya alam. Yang dibenahi adalah komitmen pemerintah dalam menyejahterahkan papua, menggunakan pendekatan kesejateraan. Tagih terus janji dan komitmen pemerintah serta awasi terus dana yang mengalir ke kantong2 daerah.
ReplyDeleteJangan bicara infrastruktur di Papua bung.
ReplyDeleteKami yakin abang orang Jau....
Infrastruktur tidak menjawab permasalahan dasar orang Papua. K'napa orang Papua mau MERDEKA ? Jawabannya adalah Jati Diri dan Legalitas Tanah Air Mereka.
Masih tidak memahami persoalan Papua. Orang Papua bukan menuntut kesejahteraan namun demi harga diri sebagai sebuah bangsa yang dicaplok oleh bangsa biadap salah satunya adalah Indonesia. Yang berbicara tentang kesejahteraan itu harus sadar bahwa apakah anda bisa mengukur kesejahteraan secara ilmiah. Apa indikator yang anda gunakan. Apakah orang memiliki kekayaan itu seperti punya mobil dan pesawat sendiri itu cukup sejahtera?. Coba anda menjawab!. Anda orang Papua or orang luar Papua yang numpang negeri ini mustinya dan memahami definsisi Sejahtera. Aapakah orang Papua itu tidak sejahtera?. Ingat dugaan anda seperti pencaplokan kedua kali tidak mungkin terjadi diPapua, orang Papua tidak sepperti dulu lagi orang Indonesia membodohi dengan kelicikan Iblisnya. Misal diberikan senter, radio dan perempuan para Barbar Indonesia saat itu.
ReplyDeleteOrang tidak mungkin masuk dilubang yang sama. Lubang PEPERA yang dibuat oleh ketiga bangsa biadad, Belanda, INDONESIA(Iblis) dan Amerika melalui PBB.
Berhenti pusing urus kita. Kalian Indonesia bukan ANGEL HEAVEN but BLACK ANGEL or DEVIL from EVERNO.
Intinya bebas dulu nantinya kan mengarah ke "alah bisa karena biasa juga" Ujung2nya kita kan bisa mengatur. Mengapa ragu, mengapa takut...? Begitu pun negara2 di manapun, awalnya mereka tidak punya kesiapan yang serba matang juga. Itu pengalaman yang klasik dan bukan asing lagi dan tidak perlu ditutupi.
ReplyDeleteLogikanya jangan kita kaburkan yang masuk akal dan yang benar. Karena dari semua atau semula pastinya akan tumbuh dan berkembang atau bermula dari hak dasar, atau usia yang masih muda menuju pendewasaan, dst. Jadi, why not untuk kita Bebas, dan setelahnya kita kan bisa berdikari... .
Verry Agree with you. Salam juang bagi Papua maupun non Papua yang Brainnya Clean dan Clear seperti penjelasan diatas. Orang selalu takut dengan kesejahteraan itu adalah kaum opportunis Papindo yang duduk, diam atau bersikap apatis terhadap perkembangan eskalasi politik West Papua Freedom ditataran dunia yang terus menggema bagaikan gemuruh ombak dan badai. Para oportunis Papindo dan Indonesia tulen tak mempunyai fasilitas yang jitu untuk menadah, memblokade perkembangan politik tersebut, maka sadar or tidak, cepat atau lambat Indonesia berstatus sebagai bangsa penjajah akan dan PASTI go and go Saffer again in they's country. Mat BA PISA KAM OrANG INDO_IBLIS.
ReplyDelete