KNPB Menolak, DPRP Mendukung

Soal Hasil Konferensi Perdamaian Tanah Papua

JAYAPURA-Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan menolak hasil Konferensi Perdamaian Tanah Papua yang digelar Jaringan Damai Papua di Auditorium Uncen 5-7 Juli 2011 lalu. Penolakan ini karena konferensi itu antara lain menghasilkan diplomat Organisasi Papua Merdeka (OPM) di luar negeri untuk menjadi juru runding.
 “Menetapkan diplomat OPM di luar negeri untuk menjadi juru runding adalah tidak berdasar dan menyalahi etika perjuangan, karena pelaksanaan konferensi itu tidak representatif,” kata Ketua KNPB Mako Tabuni saat jumpa pers di Prima Garden Abepura, Senin (11/7).
 Menurutnya, OPM-TPM  dan rakyat ekstrim yang berjuang damai, dialog atau kompromi bukan untuk menjawab aspirasi murni rakyat, melainkan menjawab dinamika kehidupan sosial budaya  masyarakat Indonesia dan investor asing di Papua, sehingga jika diplomat OPM yang menjadi juru runding adalah diplomat murahan dan tidak punya harga diri. Ia menegaskan, pada tahun 2000 lalu, mandat rakyat Papua Barat melalui Kongres Papua ke-2 adalah terbentuknya 2 lembaga kampanye untuk hak hukum dan hak politik bagi rakyat Papua  yaitu International Parliamentarians for West Papua (IPWP)  dan International Lawyers for West Papua (ILWP), yang mana pada 2 Agustus 2011 mendatang akan dilangsungkan Konferensi Tingkat Tinggi Internasional di London, Inggris yang dihadiri oleh 62 pengacara internasional dengan agenda deklarasi gugatan sejarah kelabu bangsa Papua dan hak penentuan nasib  sendiri sesuai mekanisme internasioanl atau referendum.
  Dikatakannya, berbagai konflik di Papua tidak akan diselesaikan melalui Jaringan Damai Papua (JDP) yang mengutus 5 juru runding untuk membuka dialog Jakarta-Papua, namun konflik yang terjadi hanya dapat diselesaikan dengan mekanisme internasional. “Dengan demikian kami menolak 5 juru runding itu. Hal ini dikarenakan dialog ini hanya untuk kepentingan pihak tertentu saja ,” tegasnya
 Lebih lanjut, kata Mako, solusi yang diinginkan oleh KNPB yakni referendum yang merupakan harga mati. “Satu-satunya yang diinginkan rakyat Papua hanya referendum, bukan dialog Jakarta-Papua yang penuh dengan berbagai unsur politik  yang hanya menimbulkan konflik Papua dan berbagai pelanggaran HAM yang tidak ada penyelesaiannya,” tandasnya.
 Sementara itu, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang juga ikut langsung dalam konferensi perdamaian tersebut menyatakan, pihaknya memberikan dukungan agar rencana dialog Papua-Jakarta itu bisa menghasilkan rekomendasi bagi Tanah Papua dan umumnya kepada seluruh rakyat Papua.
 “Papua ini kan sebenarnya bukan persoalan Indonesia saja tapi merupakan persoalan Internasional, dikarenakan kalau kita hanya melihat dari sudut pandang persoalan Indonesia ini akan menjadikan Papua tambah panjang persoalannya dan sangat salah kalau dilihat seperti itu,” katanya.
 Dikatakannya, kalau dilihat dari sejarah masa lalu, Papua bergabung ke Indonesia terdapat suatu permainan antara Indonesia dengan Amerika Serikat pada Tahun 1961-1967 itu yakni PT Freeport dan mengapa Papua ini belum melalui mekanisme Intenasional yang sah yakni Pepera dan mengapa penandatanganan PT Freeport ini hanya ditandatangani oleh Indonesia dengan Amerika Serikat saja? 
  “Ini merupakan persoalan yang harus dituntut dan duduk bersama kita bicarakan melalui hati yang bersih. Jadi jangan mengangkat Papua dalam konteks Indonesia saja tapi kita harus melihat dari sejarah bahwa orang Papua saja sudah go internasional dimana kalau kita mau ungkapkan bahwa Indonesia ini merebut sebuah negara, inilah pemahamannya,” katanya.
 Menurutnya, dalam penerjemahan pikiran membangun Papua, Pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua maupun setiap orang yang bertugas atau yang datang untuk membangun Papua harus menerjemahkan misi negara tersebut, yang menjadi penting dalam setiap melakukan kebijakan dan pendekatan terhadap rakyat Papua. “Mengapa ini harus dilakukan, dikarenakan masyarakat berpikir bahwa pada saat itu kami sudah merdeka tapi niat dari Indonesia dalam melakukan pendekatan tidak berpihak kepada orang Papua selama ini,” ujarnya.
 Pihaknya menegaskan, pendekatan yang harus dilakukan adalah dengan kasih dalam meningkatkan rasa nasionalisme. “Jangan lagi dengan cara-cara penindasan, perampasan dan kalau ada yang beranggapan bahwa orang Papua sampai saat ini masih bodoh, ini merupakan anggapan yang sangat salah dan keliru sekali. Siapa yang menganggap orang Papua ini bodoh kalau kita mau lihat dari sejarah dulu bahwa Papua ini sudah punya negara sendiri dan orang Papua ini sudah bisa dikatakan pintar,” katanya.
 “Pemerintah dan rakyat Papua harus duduk di suatu tempat secara bersama dengan hati yang bersih baru kita bicarakan tentang menuju Papua yang baru, di mana sejak bergabung dan kurang lebih selama 44 tahun rakyat Papua menganggap tidak sejahtera di dalam NKRI tapi dari sisi lain Pemerintah menganggap bahwa kami atau Papua ini berhasil dan yang saya lihat pada hari ini ialah yang berhasil cuma hanya teritorialnya saja. Sementara dalam hal membangun orang Papua, pemerintah telah gagal atau kata lainnya Otsus sudah gagal,” sambungnya.
 Pihaknya kembali menyatakan, masalah Papua ini bukan hanya saja masalah Indonesia tapi masalah internasional, dengan demikian persoalan seperti ini harus diselesaikan dengan menggunakan hati yang bersih dan hasil-hasil yang akan didorong dalam Dialog Papua-Jakarta dapat terwujud dengan hati yang bersih juga. “Jangan ada kepentingan di sini atau ada rasa kebencian. Ini  yang tidak boleh dilakukan,” katanya.
 Ruben Magay mengajak untuk menciptakan sebuah forum dialog yang aman dan damai. “Walaupun ada isu mau merdeka atau tetap NKRI itu ditinggalkan dulu. Semua kepentingan yang kami lakukan pada saat ini harus betul-betul berpihak kepada rakyat Papua seutuhnya,” tegasnya.
 “Kalau kita mau lihat Indonesia menggunakan kekayaan yang ada di Papua dengan baik, sudah dari dulu Indonesia bisa menguasai dunia, di mana dalam perusahaan itu yang kasih makan atau investasi PTFI ada 24 negara yang mempunyai saham. Kelemahan kita ini ada di mana? Harapan saya agar terwujud suatu grand design atau gambaran yang baru untuk kita atau rakyat Papua di era Otsus ini dalam mengambil kebijakan yang baru,” pungkasnya. (ado/fan/fud).