LSM Desak Kanselir Jerman Tinjau Ulang Penjualan Leopard

Tank Leopard

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mendesak Kanselir Jerman Angela Merkel meninjau ulang penjualan seratus unit tank Leopard ke Indonesia. Koalisi LSM tersebut menilai bahwa pembelian tank Leopard tersebut tidak tepat karena melanggar kebijakan postur pertahanan Republik Indonesia tahun 2007 yang berlaku hingga 2029.

"Kami (koalisi LSM) harap Pemerintah Jerman, yang diwakili Angela Merkel, meninjau ulang penjualan seratus Leopard ke Indonesia karena pembelian tank berat itu tidak termasuk dalam kebijakan pembangunan postur pertahanan yang berlaku hingga 2029," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti, Senin (9/7/2012) di Jakarta.

Koalisi yang terdiri dari Imparsial, Kontras, Elsam, LBH Jakarta, HRWG, IDSPS, Lespersi, dan Ridep Institute tersebut menilai bahwa pelanggaran itu merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah yang menunjukkan karut-marutnya pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di Indonesia. Koalisi tersebut menyatakan, kondisi kesejahteraan prajurit TNI yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan seharusnya menjadi pertimbangan serius dan hati-hati bagi pemerintah dalam memodernisasi pertahanan.

Koalisi LSM juga menyayangkan jika tank Leopard ditempatkan di daerah perbatasan. Persoalannya adalah infrastruktur di daerah itu selama ini tidak dibangun untuk menopang kekuatan pertahanan Indonesia. Lebih jauh, keinginan untuk menempatkan main battle tank (MBT) Leopard di wilayah perbatasan, salah satunya di Papua, dikhawatirkan akan menjadi alat untuk menekan rakyat Papua dengan cara-cara represif. Apalagi kondisi Papua saat ini sedang bergejolak sehingga bahaya sekali jika pembelian tank Leopad ini digunakan untuk menghadapi rakyat Papua. Hal itu dapat memicu pelanggaran HAM.

"Sangat mambahayakan sekali jika Leopard itu ditempatkan di Papua karena bisa mengakibatkan pelanggaran HAM dalam jumlah yang besar dan dapat memicu gejolak di Papua lebih meluas lagi. Angela Merkel seharusnya dapat berpikir ke arah sana dan mengkaji ulang pembelian Leopard itu," kata Koordinator Kontras Haris Azhar.

Haris menggarisbawahi bahwa kerja sama antara Jerman dan Indonesia dalam bidang pertahanan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan obyektif pertahanan Indonesia yang bergantung pada aspek maritim. Pertahanan Indonesia harusnya diperkuat pada lapisan angkatan laut dan udara.

Selain itu, perlu diperhatikan juga aspek penegakan HAM yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda positif, seperti belum tuntasnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di sejumlah wilayah di Indonesia, baik di masa lalu maupun masa kekinian.

Pernyataan sikap dari koalisi LSM tersebut didasari oleh kunjungan Kanselir Jerman Anggela Markel ke Indonesia pada 10-11 Juli 2012 dalam upaya membangun kerja sama antara Jerman dan Indonesia, termasuk di bidang pertahanan. Pemerintah Indonesia di waktu yang sama membeli seratus unit MBT Leopard dari Jerman. 

Editor :

Laksono Hari W