LSM Desak Kanselir Jerman Tinjau Ulang Penjualan Leopard

Tank Leopard

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mendesak Kanselir Jerman Angela Merkel meninjau ulang penjualan seratus unit tank Leopard ke Indonesia. Koalisi LSM tersebut menilai bahwa pembelian tank Leopard tersebut tidak tepat karena melanggar kebijakan postur pertahanan Republik Indonesia tahun 2007 yang berlaku hingga 2029.

"Kami (koalisi LSM) harap Pemerintah Jerman, yang diwakili Angela Merkel, meninjau ulang penjualan seratus Leopard ke Indonesia karena pembelian tank berat itu tidak termasuk dalam kebijakan pembangunan postur pertahanan yang berlaku hingga 2029," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti, Senin (9/7/2012) di Jakarta.

Koalisi yang terdiri dari Imparsial, Kontras, Elsam, LBH Jakarta, HRWG, IDSPS, Lespersi, dan Ridep Institute tersebut menilai bahwa pelanggaran itu merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah yang menunjukkan karut-marutnya pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di Indonesia. Koalisi tersebut menyatakan, kondisi kesejahteraan prajurit TNI yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan seharusnya menjadi pertimbangan serius dan hati-hati bagi pemerintah dalam memodernisasi pertahanan.

Koalisi LSM juga menyayangkan jika tank Leopard ditempatkan di daerah perbatasan. Persoalannya adalah infrastruktur di daerah itu selama ini tidak dibangun untuk menopang kekuatan pertahanan Indonesia. Lebih jauh, keinginan untuk menempatkan main battle tank (MBT) Leopard di wilayah perbatasan, salah satunya di Papua, dikhawatirkan akan menjadi alat untuk menekan rakyat Papua dengan cara-cara represif. Apalagi kondisi Papua saat ini sedang bergejolak sehingga bahaya sekali jika pembelian tank Leopad ini digunakan untuk menghadapi rakyat Papua. Hal itu dapat memicu pelanggaran HAM.

"Sangat mambahayakan sekali jika Leopard itu ditempatkan di Papua karena bisa mengakibatkan pelanggaran HAM dalam jumlah yang besar dan dapat memicu gejolak di Papua lebih meluas lagi. Angela Merkel seharusnya dapat berpikir ke arah sana dan mengkaji ulang pembelian Leopard itu," kata Koordinator Kontras Haris Azhar.

Haris menggarisbawahi bahwa kerja sama antara Jerman dan Indonesia dalam bidang pertahanan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan obyektif pertahanan Indonesia yang bergantung pada aspek maritim. Pertahanan Indonesia harusnya diperkuat pada lapisan angkatan laut dan udara.

Selain itu, perlu diperhatikan juga aspek penegakan HAM yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda positif, seperti belum tuntasnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di sejumlah wilayah di Indonesia, baik di masa lalu maupun masa kekinian.

Pernyataan sikap dari koalisi LSM tersebut didasari oleh kunjungan Kanselir Jerman Anggela Markel ke Indonesia pada 10-11 Juli 2012 dalam upaya membangun kerja sama antara Jerman dan Indonesia, termasuk di bidang pertahanan. Pemerintah Indonesia di waktu yang sama membeli seratus unit MBT Leopard dari Jerman. 

Editor :

Laksono Hari W

Germany's Merkel to make first official trip to Indonesia

German Chancellor Angela Merkel speaks

BERLIN: German Chancellor Angela Merkel will make her first official visit to Indonesia next week for talks with President Susilo Bambang Yudhoyono and business leaders, her spokesman said Friday.

Steffen Seibert told a regular briefing that the leader of Europe's top economy would embark on the brief trip Monday and return to Berlin Wednesday, as the eurozone debt crisis rumbles on.

"She will be welcomed to Indonesia, the most populous Muslim country in the world, on Tuesday by President Yudhoyono with military honours," he said.

"Afterwards, they will hold talks on bilateral, regional and global issues."

Merkel, who took office in 2005, will meet business leaders, reporters and rights activists, as well as the chief justice of the constitutional court.

She is also to visit the site of the country's tsunami early-warning system, which was built with German assistance, as well as a Protestant church and a mosque.

Government sources described Indonesia as a comparably stable developing country with robust prospects but expressed concerns about frequent human rights violations in the resources-rich province of West Papua.

Merkel aims to take up issues of regional security such as the fight against piracy in the Strait of Malacca linking the Indian Ocean with the Pacific, said the officials, who spoke on condition of anonymity.

However, "talks on arms deals are not on the agenda," a senior Merkel aide said, adding that no specific trade pacts or business contracts were expected to be signed either.

Seibert said that there were no plans for Merkel to hold talks with visiting International Monetary Fund chief Christine Lagarde, who will be in Jakarta on July 8-10.

Bilateral trade relations have developed briskly in recent years with Germany exporting 3.4 billion euros ($4.2 billion) in goods and services to Indonesia in 2011. Imports from the country were valued at 3.3 billion euros.
Source: http://www.channelnewsasia.com/
- AFP/fa

Indonesia decides to buy 100 Leopard Tanks from Germany

Leopard tanks procurement unrelated demands

INDONESIA has confirmed that it will buy 100 units of German-made Leopard tanks. It will do so because the Germans gave assurance that the production of the targeted volume and of the necessary military equipment will be met on time. The total budget of the purchase amounts to US$ 280 million.

Sjafrie denied, Leopard tanks procurement unrelated demands of West Papua. This is purely national defense interests of Indonesia

"The purchase of these tanks is part of a strategy of the Government for a five-years plan to modernize [Indonesia’s] military equipment, i.e., 2010-2014," said Deputy Minister of Defence, Sjafrie, here on Monday.

The option of buying Leopard tanks from the Netherlands is thus abandoned. The reason for that being that the Dutch could not provide certainty, nor for  time, nor for processes required. However, the Indonesian Government expresses appreciation to the Dutch Government.

The Leopard tanks purchase was allocated a budget of US$ 280 million. This budget falls outside of the allocation of foreign loans through the blue book and green book from Bappenas and the Ministry of Finance. In relation to the financing of the US$ 280 it is up to the Ministry of Finance to determine  which institution has the legal stability and the capacity to disburse the amount.

According to him, it could be carried out by a syndicate of banks in the country or the Ministry of Finance could formulate a financing scheme which it would also manage.

The funding would continue to be determined in a parallel process, as soon as certainty is gained on aspects of procurement and financing. The operation  will be supervised by a Team responsible for the prevention of irregularities on procured goods and services, involving the Internal Audit Institution (BPKP), Indonesia's National Procurement Agency (LKPP), and the Defense Ministry Inspectorate, as well as TNI Headquarters and the Army.

"From the 100 units, 15 units will have reached Indonesia by October 2012," he said. The targeted time for the total 100 tanks units to reach Indonesia is  the first half of 2014. "This also applies to all military equipment that we ordered, the target year being 2014," he said.

Sjafrie denied that the procurement of Leopard tanks was related to demands made by West Papuans. Previously, West Papuans had considered that such a purchase of tanks from the Netherlands would be a betrayal.

Sjafrie added that the framework would be implemented by a high level committee. Starting from October 2012, the inflowing shipment of tanks units will consecutively be accompanied by technology transfer by PT Pindad.

Source: http://www.jurnas.com/news/

 Translate by: Propapua

Penembak Dietmar Diduga Bukan Kelompok Bersenjata

Jakarta - Markas Besar Kepolisian yakin pelaku penembakan terhadap turis asal Jerman Dietmar Pietper di Pantai Base G, Papua, berbeda dengan kelompok sipil bersenjata yang kerap menyerang di wilayah itu. Alasannya, pelaku menggunakan senjata laras pendek.

"Kami yakin ini berbeda dengan kelompok-kelompok lain," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Markas Besar Kepolisian Komisaris Besar Boy Rafli di kantornya, Senin, 4 Juni 2012.

Dietmar Pieper, 55 tahun, ditembak saat berlibur di pantai Base G, Pondok Wisata Numb Bay, Jayapura, pada 29 Mei 2012 siang. Pelaku diduga mendatangi korban yang berada di pantai. Dietmar mengalami luka tembak di punggung, dada kiri, dan paha kiri. Para pelaku kabur dengan mobil Avanza.

Menurut Boy, polisi sudah mengetahui pelat nomor mobil yang digunakan pelaku. Tapi, masih belum diketahui identitas dan jumlah pelaku penembakan. Polisi masih menyelidiki kasus ini, termasuk latar belakang penyerangan. "Kami usahakan dalam waktu dekat bisa terungkap."

Polisi sudah memeriksa sejumlah barang bukti berupa proyektil peluru dan handuk penuh darah. Polisi juga memeriksa istri Dietmar, Eva Median, 55 tahun, warga negara Spanyol.

Dietmar sendiri, menurut Boy, sudah dirujuk ke rumah sakit di Singapura sejak dua hari lalu. Rujukan ini sesuai dengan fasilitas asuransi milik Dietmar. "Dia punya hak untuk mendapat fasilitas yang lebih baik," kata dia

Shooting of the German citizen, is accused in the trial Related Rebuke the UN Human Rights

Victor Yeimo ( Jubir Internasional KNPB)

Voice-Baptist,--The shooting of the Germans, Dietmar Pieper, on Tuesday (29/5) is a big conspiracy to eliminate Homeland international pressure on its involvement in human rights abuses in Papua. The shooting was apparently very closely related to the harsh rebuke to Indonesia by the UN human rights council at the hearing there.
Rebuke is related to the military / police force who is an actor and human rights violations in Papua. Moreover, Germany is the country who openly rebuked Indonesia in the trial.
Speaker of the West Papua National Committee (KNPB) Victor Yeimo, in Jayapura on Wednesday (30/5), said it was assessing carefully that the shooting was purely state conspiracy to mengambinghitamkan Papuans as the mastermind behind the violent conflict in Papua.
"We are grateful foreigners in Papua. Especially Germany, since Ottow and Geisler entered Papua hundreds of years ago as a propagator of religion, their enmity never Papua. Precisely the Indonesian government to ban foreign journalists into citizen and Papua, and even arrest and deportation," he said .
Victor Yeimo admitted his side was very disappointed because almost all the shooting in Papua was never revealed, and always say actors are characterized by the Papuans.
"This issue is not as easy as saying the perpetrator is a stranger as written various print and electronic media. Officials also told that the car was found but could never prove it," he said.
"Experience is the perpetrator was never revealed. Who is behind the shooting for this? This is proof of this conspiracy goes on. Do not look at his mask, why always the characteristics of curly, dreadlocks, black beard, always kambinghitamkan perpetrators are Papuans. Clearly human rights workers always be questioned (it) was never revealed. It could have been a conspiracy TNI / police ruin the name of the Papuan people, "said Yeimo again.
In response to the shooting of the German people, the KNPB urged the German government to immediately send an independent team to disclose it, and urged the severance of diplomatic relations with Indonesia. "It should not be left without a clear resolution," said Victor

source: media Indonesia