Sekjen PBB Dituntut Bertanggung Jawab Atas Pernyataannya Soal Papua

Yulius  Miagoni,  SH

Binpa (Selasa, 17/04/2012 ) –   JAYAPURA, Sekjen PBB Bang Ki Moon saat  ini  dituntut  orang Papua  untuk  segera  mempertanggungjawabkan      pernyataannya  yang mengatakan agar  masalah Papua  dibawa untuk dibahas di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi Dekolonisasi Majelis Umum PBB. Kabarnya pernyataan  Ki Moon tersebut  disampaikan di hadapan publik di Auckland, New  Zealand, 7 September 2011 lalu.

Permintaan ini  disampaikan Sekretaris Komisi  A  DPR Papua  Yulius  Miagoni,  SH ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (17/4).  Menurut  pria berambut gimbal ini,  pernyataan Sekjen PBB Bang Ki Moon kini,  terus dikejar orang Papua karena  yang menyampaikan  persoalan  tersebut adalah  seseorang yang mempunyai  kewenangan besar  dalam menentukan  keabsahan sebuah negara.

Barak Sope Berjanji untuk Menjadi penyebab Masalah Papua Barat

Saya berterima kasih kepada mereka atas kepercayaan mereka telah memberikan saya dan berjanji bahwa saya tidak akan mengecewakan mereka. Mungkin dengan pengalaman saya sebelumnya dengan kasus New Hebrides, kasus Kanaky dan masalah Timor Timur kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mengatasi masalah Papua barat ("Barak Sope")

Barak Sope (foto ilutrs)

PORT VILA, Vanuatu (WPNCL) ----- Menjadi pembela kemerdekaan Vanuatu, Timor Leste, Kanaky, Papua Barat dan Tahiti itu menyakitkan hati nurani saya ketika saya telah belajar apa yang pemerintah lakukan saat ini dalam hubungannya dengan masalah Papua Barat.

Pertama itu memungkinkan pemerintah Indonesia untuk menjadi seorang pengamat dari MSG. Apakah kebijaksanaan yang memungkinkan pelaku terburuk dan pembunuh saudara sendiri dan saudari kita di Papua Barat untuk duduk bersama kami di MSG dan mengunci keluar korban, orang yang sangat Papua yang ingin kita lindungi. 

KNPB: Indonesia Must Open Space Referendum

Victor Yeimo, Jubir KNPB (Foto: Ist)

PAPUAN, Jayapura --- West Papua National Committee (KNPB) saw Tri People's Command (Trikora) December 19, 1961 with a very clear violation of the implementation of the UN Charter Article 73, which Indonesia as part of decolonization commission should respect the declaration of independence of West Papua December 1, 1961.
"KNPB demanding solidarity countries, including members of the UN Decolonization Committee in order to register the territory of West Papua into the UN decolonization list for West Papua is also a colony that has not its own sovereign."
This was conveyed by Victor Yeimo, KNPB International spokesman, when contacted Papua Voices, this afternoon, Monday (19/12) of Germany.
According Yeimo, Indonesia has been forced through Trikora and annexed the territory of West Papua into the Republic of Indonesia with a militaristic manner.

Komite Dekolonisasi Papua Barat didirikan oleh koalisi

Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan telah mengumumkan pembentukan Komite Dekolonisasi Papua Barat.

 Koalisi mengatakan Komite akan permohonan Komite Dekolonisasi PBB untuk kembali prasasti-Papua Barat dalam rangka agar bisa diberikan karena proses dekolonisasi.

Keanggotaan Komite akan terdiri dari para pemimpin koalisi dan pejabat Vanuatu termasuk mantan Presiden dan Perdana Menteri.