Aktivis gereja kutuk aksi pembunuhan di Papua

DONI HAGABAL Korban Area Freeport

Timika SBP,--  Gereja Katolik Keuskupan Timika, Papua, mengecam aksi kekerasan dan pembunuhan yang terus terjadi di wilayah itu akhir-akhir ini.

Dikutip dari Antara, Pastor Paroki Katedral Tiga Raja Timika Amandus Rahadat Pr di Timika mengatakan, kekerasan berupa pembantaian dua warga di Sempan, Timika yang bertepatan dengan perayaan Jumat Agung (29/3) lalu memalukan.

Apalagi dua kelompok yang bertikai saat itu sesama warga Suku Kei yang dulu merintis agama Katolik masuk ke wilayah Mimika dan Papua.

"Kelakuan orang Kei di Sempan sangat memalukan," kata Pastor Amandus.

Amandus merasa prihatin dengan semakin brutalnya orang Kei di Timika. Sejumlah warga Kei sempat terlibat dalam beberapa kasus penyerangan warga Suku Kamoro di Nawaripi. Pemicu bentrok antar kelompok sepele, balas dendam bentrok sebelumnya sesama pendulang di Kali Kabur (Sungai Aijkwa) yang menewaskan enam warga dan.

"Saya sangat prihatin. Orang-orang tua Kei di kubur pasti menangis. Dulu orang Kei bawa Injil, kedamaian dan kehidupan di tanah ini. Sekarang orang Kei bawa perang, bentrok dan kematian ke tanah ini," ujar Pastor Amandus.

Dia mengatakan seharusnya orang Kei di Mimika merasa malu dengan berbagai kelakuan mereka selama ini yang sering meresahkan masyarakat.

Kecaman serupa disampaikan Pastor Dekan Mimika-Agimuga yang juga merupakan Pastor Paroki Santo Stefanus Sempan, Pastor Willem Warat Bungan OFM.

Menurut Pastor Willem, umat Katolik di Timika masih banyak yang hidup dalam alam kegelapan. Terbukti dengan masih terus terjadinya aksi kekerasan dan pembunuhan.

"Kita umat di Sempan menciptakan Golgota baru. Oknum-oknum suku Kei telah mencoreng muka, nama baik dan jasa-jasa para perintis yang membuka daerah Mimika-Agimuga," kecam Pastor Willem.

Tokoh umat Katolik Sempan John Rettob menjelaskan, rangkaian perayaan Paskah 2013 di Sempan dan Timika umumnya telah dirusak oleh sekelompok orang Kei melalui aksi kekerasan pembantaian, pembunuhan dan pembakaran rumah warga.

Lebih ironis lagi, kata John Rettob, kejadian itu hanya beberapa meter di luar gedung Gereja Katolik Santo Stefanus Sempan.

"Ini perbuatan sangat memalukan. Katanya mereka orang Katolik, tetapi perbuatan mereka biadab. Kita sendiri yang menodai perayaan Paskah," kecam John Rettob.

Sebagai orang Kei kelahiran Kamoro, John Rettob mengaku sangat malu karena para orang tua yang dulunya datang dari Kei ke Mimika untuk membawa Injil tetapi saat ini generasi muda Kei datang membawa malapetaka, bencana dan kekacauan di Timika.

John sepakat dengan Ketua Ikatan Keluarga Kei di Mimika Piet Rafra agar melakukan pendataan kembali warga Kei yang tidak memiliki pekerjaan tetap agar segera dipulangkan ke kampung asal mereka di Maluku Tenggara.

Meski kondisi keamanan di Timika sudah membaik namun sejumlah aparat kepolisian dari Brimob Detasemen B Polda Papua masih terus disiagakan di kawasan Jalan Busiri Sempan dengan senjata lengkap untuk mengantisipasi terulangnya kembali bentrok sesama warga suku Kei.

This Source: http://www.merdeka.com/

Indonesia's Grasp on Papua Questioned Amid Unrest

Update-news

A spate of shootings in Papua over the past month is fueling charges that trigger-happy Indonesian soldiers are only exacerbating unrest and pro-independence sentiment in the resource-rich region.

Indonesia has maintained a strong military presence since it annexed the former Dutch colony in 1969, despite granting it more autonomy in 2001. Some estimates suggest that more than 14,000 troops patrol the restive province.

“Special autonomy isn’t working because Jakarta has failed to win the hearts of Papuans,” said Socratez Sofyan Yoman, a Baptist minister and pro-independence activist.

“Their military and police treat us like animals. So we’re seeking better dialogue and an end to the intimidation,” he said.

Part of the movement to escape Indonesia’s grasp is to claim more benefits from a wealth of natural resources in Papua, which has attracted foreign giants such as BP and US miner Freeport McMoRan.

Violence occurs regularly at Freeport’s massive gold and copper mine, a symbol of the Papuan struggle, with many claiming a spiritual attachment to nature and resenting outsiders who they say strip the land bare of resources.

Since a German tourist was shot and wounded on a Papuan beach on May 29 by suspected separatists, seven civilians and a soldier have died in shootings and other violence, according to the human rights group Kontras.

Police have tended to blame the pro-independence Free Papua Movement (OPM), which celebrated its 47th anniversary on Sunday. It urged Papuans to raise its banned Morning Star flag for the occasion.

But police now suspect that the National Committee for West Papua (KNPB), a separatist youth group, is behind some of the violence.

KNPB representatives, however, say the group is unarmed and accuse police of trying to orchestrate violence to blacken the independence movement and of covering up investigations into fatal shootings committed by its officers.

They point to the shooting and killing of KNPB vice chairman Mako Tabuni last month, an incident that led infuriated pro-independence activists to demand a full explanation from the national parliament.

“We came to Jakarta to ask the president for a new approach,” Septer Manufandu of the Papuan NGOs Cooperation Forum said.

“They say they want dialogue with us, but they continue their intimidation through their soldiers and police,” he said.

Police claimed Tabuni was armed and resisted arrest before they shot him, but activist groups quoted witnesses as saying he was shot by men in plainclothes from a passing car.

Activists also claimed that soldiers acted with impunity on June 6 when they opened fire on the town of Wamena, shooting 17 people, killing one and torching 87 homes in response to the murder of a soldier by someone in the community.

Police said the soldier had been stabbed after he knocked down a child while riding a motorcycle. But information is hard to verify because foreign journalists are de facto barred from the region.

The Reverend Benny Giay, a prominent activist, said Jakarta needed to ask why there was such strong pro-independence sentiment in Papua, Indonesia’s easternmost province, which occupies half of the island of New Guinea.

“It’s because we are treated like animals, like nothing, on our own land. Our sentiments didn’t just fall from the sky,” he said.

However, Jakarta refuses to revisit the 1969 UN-backed “Act of Free Choice” referendum that validated its claim to Papua. The referendum was widely seen a sham, with Jakarta hand-picking 1,026 people to vote on behalf of all Papuans.

President Susilo Bambang Yudhoyono said on Friday that there would be “no discussion or dialogue about the separation of Papua” and that Indonesia’s sovereignty over Papua was “legal and final.”

The government has tried to engage local leaders in dialogue to implement policies that suit both sides, but Papuans are growing weary of the process, analyst Muridan Widjojo from the Indonesian Institute of Sciences told AFP.

“It’s a little contradictory — Jakarta wants to take a dialogue approach at the same time it takes a militaristic approach, so it has lost the trust of the people,” he said.

Agence France-Presse/JG

Paradoks Separatisme dan Realitas Kemiskinan Struktural dan Permanen Penduduk Asli Papua

 Opini: Oleh Dumma Socratez Sofyan Yoman

Rev. Socratez Sofyan Yoman (Photo Dok)

“Adalah logis Indonesia menjadi Negara gagal karena sejak penyerahan kedaulatan nasional dari Belanda ke Indonesia tidak pernah ada usaha kolektif berupa pembangunan nasional yang sistematik, koheren, konsisten, terarah, dan kontinu. Yang selama ini dilakukan oleh penguasa Negara silih berganti adalah pembangunan bidang ekonomi berdasarkan resep penalaran ekonomika, Bank Dunia, IFM, dan lembaga finansial internasional lainnya. Kedua usaha ini memang saling terkait, tetapi jelas berbeda secara fundamental dalam tujuan dan ukuran suksesnya”.  (Daoed Joeseof, Alumnus Universite Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne, Opini  Kompas, Kamis, 12 Juli 2012, hal.6).

Wajah dan representasi  Kegagalan Negara Indonesia dapat diukur salah satunya dari realitas kehidupan Penduduk Asli  Papua.  Kemiskinan penduduk Asli Papua sangat nyata dan telanjang di depan mata kita. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Tanah Papua sangat melimpah. Emas, perak, ikan, hutan,rotan, minyak ada di Tanah Papua. Papua memberikan sumbangan terbesar kepada Indonesia setiap tahun. Contoh: PT Freeport  perusahaan milik Amerika ini memberikan sumbangan pajak  kepada Indonesia (Jakarta) Rp 18 Triliun setiap tahun.  Ini belum termasuk, sumbangan pajak dari  British Petrolium (BP) milik Inggris di Bintuni, Manokwari dan  pajak minyak yang diproduksi di Sorong.    Sementara rakyat Papua pemilik dan ahli waris Tanah yang kaya raya ini dibantai seperti hewan dengan diberikan stigma separatis, makar dan anggota OPM. Dan juga dibuat tak berdaya dan dimiskinkan permanen secara struktural,  sistematis  oleh penguasa Pemerintah Indonesia.

Misi utama Indonesia menganeksasi, menduduki dan menjajah Papua ialah kepentingan ekonomi dan politik. Untuk mempertahankan dan mengkekalkan  kepentingan ekonomi dan politik itu, pemerintah Indonesia selalu menggunakan semua instrumen hukum, Undang-Undang,  kekuatan politik dan keamanan untuk menangkap, mengejar, menembak mati, membunuh, menculik, menyiksa dan memenjarakan Penduduk Asli Papua dengan  label separatisme. Memang, ironis, nasib dan masa depan Penduduk Asli Papua dalam Indonesia. Pemerintah Indonesia dengan tangan besi, kejam dan brutal yang benar-benar menghancurkan harkat, martabat, hak-hak dasar dan masa depan Penduduk Asli Papua di atas Tanah leluhur mereka. 

Barometer Indonesia Negara gagal juga dilihat dari beberapa indikator  pada skala Nasional. Pertama, Pilar Negara seperti nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi Negara dan bangsa dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusi Negara RI tidak diterapkan dengan baik dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, bahkan sama sekali tidak berfungsi atau bisa dikatakan lumpuh. Kedua, kekerasan dan kejahatan Negara  terhadap  warga Negara   meningkat tajam. Rakyat sipil diperhadapkan dengan kekuatan Negara.  Ketiga, korupsi merajalela di birokrasi Pemerintah, aparat penegak hukum dan munculnya pahlawan-pahlawan koruptor yang benar-benar merusak dan meruntuhkan sendi-sendi Negara RI. Keempat, kekerasan dan kejahatan atas nama agama dan arogansi mayoritas terhadap penduduk minoritas dan pelakunya tidak pernah ditangkap dan diproses hukum. Hukum diskriminatif bertumbuh subur di Indonesia. Kelima, lemahnya penegakkan hukum di Indonesia. Hukum berpihak kepada penguasa dan orang-orang yang memiliki kedudukan dan yang banyak uang. Keenam, meningkatnya secara tajam kemiskinan dan jurang besar antara kaya dan miskin yang terlihat di depan mata kita di mana-mana di seluruh Indonesia. Ketujuh, banyak Partai Politik dan kepentingannya yang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, Negara dan bangsa tapi lebih mementingkan dan mengutamakan kepentingan dan kemajuan partai politik. Banyak partai politik menciptakan jurang besar disintegrasi sosial  dan disharmoni kebangsaan yang benar-benar melumpuhkan solidaritas sebagai warga Negara. Ingat! Separatisme sesungguhnya sudah subur di Jawa dekat ibu kota Negara RI bukan di Tanah Papua. Contoh: Negara Islam Indonesia (NII), pelarangan dan penutupan Gereja-gereja di Jawa dan pelarangan Gereja GKI Yasmin  Bogor oleh seorang Walikota Bogor. Apakah ini bukan gerakan separatis?  Semboyan Bhineka Tunggal Ika tercabik-cabik di depan  mata penguasa yang sedang menindas Penduduk Asli Papua.

Kembali pada paradox Separatisme, Realitas kemiskinan struktural dan permanen di Papua. Kesan saya, ada konspirasi ekonomi dan politik antara dua Negara dan bangsa.  Pemerintah Amerika Serikat,  menempatkan Pemerintah Indonesia di Tanah Papua sebagai “satpam” penjaga  “kebunnya” Amerika Serikat,   PT Freeport,  yang sedang merampok, melakukan pencurian, dan penjarahan besar-besaran hak milik Penduduk Asli Papua. Pemerintah Indonesia sebagai “satpam” penjaga ini juga mendapat beberapa keuntungan: Dia (Indonesia) mendapat royalti 18 Triliyuan setiap tahun. Sementara menjadi penjaga, dia membantai dan memusnahkan Penduduk Asli pemilik Tanah.  Indonesia juga mendatangkan penduduk Indonesia dipindahkan ke Papua yang dikemas dengan Program Transmigrasi dan di tempatkan di lembah-lembah subur di seluruh Tanah Papua. Perampokan Tanah milik Penduduk Asli Papua  dan menyingkirkan (memarjinalkan) mereka bahkan penduduknya dibunuh secara kejam atas nama pembangunan nasional.  Pemerintah Amerika Serikat mempunyai kepentingan ekonomi di Indonesia dan Papua, sedangkan Pemerintah Indonesia sebagai “satpam” penjaga mempunyai kepentingan ekonomi dan politik untuk menguasasi Tanah Papua dengan memusnahkan (genocide)  Penduduk Asli Papua dengan stigma Separatisme, OPM dan berbagai bentuk pendekatan. 

Sudah waktunya Pemerintah Indonesia menjadi malu dan harus berterima kasih banyak kepada Penduduk Asli Papua yang menyumbangkan Rp 18 Triliyun dari hasil tambang emas Papua kepada Indonesia setiap tahun. Sebaliknya, apa yang didapat oleh Penduduk Asli Papua dari Negara Indonesia? Tapi, sayang, Presiden SBY tanpa rasa malu dan dengan gemilang  mengkampanyekan bahwa Separatisme harus dihentikan. Tujuan Presiden RI, SBY,  mengkampanyekan  isu separatisme di Papua adalah: Pertama,  untuk menyembunyikan  kejahatan dan kekerasan terhadap kemanusiaan, kejahatan ekonomi,  kegagalan melindungi dan membangun penduduk Asli Papua. Kedua, untuk menyembunyikan kemiskinan Penduduk Asli Papua yang menyedihkan di atas kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Ketiga, untuk membelokkan akar masalah Papua yang dipersoalkan Penduduk Asli Papua tentang status politik, sejarah diintegrasikannya Papua ke dalam wilayah Indonesia melalui PEPERA 1969 yang cacat hukum, dan pelanggaran HAM yang kejam. Seperti disampaikan Paskalis Kossay: “sumber permasalahan dari konflik di Papua bukan hanya sekedar masalah ketidaksejahteraan masyarakat ataupun kegagalan pembagunan. Kenyataan yang ada di Papua sebenarnya persoalan sejarah politik yang berkelanjutan. Orang Papua merasa proses integrasi Papua ke NKRI itu tidak adil dan tidak demokratis” (Papua Pos, Sabtu, 14 Juli 2012).   Keempat, membelokkan atau mengalihkan perhatian dari  rakyat Indonesia dan komunitas Internasional tentang kegagalan  Otonomi Khusus.  Kelima, pemerintah Indonesia berusaha membelokkan dukungan kuat untuk dialog damai antar rakyat Papua dan  Pemerintah Indonesia ke isu separatisme.  Keenam, persoalan pelik dan kompleks yang berdimensi vertikal antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua yang sudah berlangsung empat dekake sejak 1Mei 1963- sekarang ini mau dialihkan atau direduksi ke masalah orizontal dengan mengkriminalisasi gerakan dan perlawanan moral seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB).   

Freddy Numbery, dalam opini Kompas, Jumat, 6 Juli 2012, hal. 6 dengan topik: “Satu Dasawarsa Otsus Papua” menyatakan: “ Sumber-sumber agraria milik masyarakat adat dieksploitasi dalam skala besar tanpa menyejahterakan pemiliknya. Sebaliknya marjinalisasi berlangsung di mana-mana. Pelurusan sejarah yang juga diamanatkan Undang-Undang Otsus tidak pernah disentuh. Persoalan kekerasan oleh Negara tidak diselesaikan, malah bereskalasi. Penambahan pasukan dari luar terus berlangsung tanpa pengawasan. Kebijakan demi kebijakan untuk Papua sudah diterapkan Jakarta, tetapi tak bertaji menyelesaikan masalah”. 

Sementara Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar pada Kompas, Jumat, 8 Juni 2012,  menyatakan: “Polisi dan pemerintah tidak hanya gagal menjamin rasa aman masyarakat, tetapi juga tidak pernah memberikan kepastian hukum, seperti menangkap pelaku penembakan gelap dalam tiga tahun terakhir. Khawatir terjadi pengambinghitaman kelompok seperatis melalui tuduhan-tuduhan semata dan diikuti dengan penangkapan semparangan. Pertanyaan mendasar adalah siapa yang mampu melakukan kekerasan, teror, dan pembunuhan misterius secara konstan? Peristiwa demi peristiwa ini merendahkan kehadiran aparat keamanan di Papua”.  

Sedangkan Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti pada Suara Pembaruan, Jumat, 8 Juni 2012, hal. 14,  mengatakan: “Para pelaku penembakan misterius adalah orang atau kelompok terlatih. Motif politik semakin kuat, mengingat stigma yang selalu dilabelkan pada Papua adalah daerah separatis. Akan tetapi mengingat kelompok-kelompok tersebut berada di tengah hutan, tidak terkonsolidasi, adalah sangat janggal jika kelompok tersebut yang selalu dituding Pemerintah sebagai pelaku penembakan misterius yang terkjadi di Papua selama ini”.  Cornelis Lay, dosen Ilmu Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menilai, ada inkonsistensi pemerintah dalam mendekati persoalan di Papua. Pemerintah mengaku melakukan pendedekatan kesejahteraan untuk meredam bara konflik. Namun, misalnya, saat terjadi persoalan di Papua, yang datang adalah Menko Polhukam bersama Panglima TNI dan Kepala Polri. Ini kan wajah pendekatan keamanan, bukan kesejahteraan”. (Kompas,  Rabu, 4 Juli 2012, hal. 15).

Pemerintah Indonesia dengan sukses mengkekalkan, mengabadikan, melembagakan dan melegalkan secara permanen stigma separatis, makar dan anggota OPM terhadap Penduduk Asli Papua. Semua stigma itu menjadi instrumen permanen dan surat ijin untuk menjastifikasi tindakan-tindakan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan terhadap Penduduk Asli Papua.  Ruang ketakutan diciptakan sengaja, dipelihara  oleh aparat keamanan dengan stigma Separatis dan OPM  supaya: (a)  Penduduk Asli Papua dibungkam dan  tidak berani melakukan perlawanan untuk mempertahankan martabat (dignity),  demi masa depan yang penuh harapan, lebih baik,  damai  di atas  Tanah  leluhurnya; (b) Aparat keamanan mendapat dana pengamanan.

Kemiskinan Penduduk Asli Papua bukan merupakan warisan nenek moyang dan leluhur rakyat dan bangsa Papua. Karena sejarah membuktikan bahwa sebelum Indonesia datang menduduki dan menjajah Penduduk Asli Papua, Orang Asli Papua   adalah orang-orang kaya, tidak bergantung pada orang lain, mempunyai sejarah sendiri, hidup dengan tertip dengan tatanan budaya yang teratur, tidak pernah diperintah oleh orang lain. Penduduk Asli Papua adalah orang-orang yang merdeka dan berdaulat atas hidup, dan hak kepemilikan tanah dan hutan yang jelas secara turun-temurun. Orang Asli Papua sudah ada di Tanah ini (Papua) sebelum namanya Indonesia lahir.  Kemiskinan Penduduk Asli Papua adalah merupakan hasil (produk)  dari  sistem pemerintahan dan penjajahan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dengan sengaja, sistematis dan jangka panjang atas nama  pembagunan nasional yang semu.

Solusi dan keputusan politik yang legal Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus  yang disahkan melalui lembaga resmi DPR RI dan didukung komunitas Internasional dan juga diterima sebagian rakyat Papua dan sebagian besar dipaksa menerima Otsus. Sayang,  Otonomi Khusus itu dinyatakan oleh banyak pihak, termasuk Negara Asing Pemberi donor dana bahwa  telah gagal . Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang lebih rendah dari UU No. 21 Tahun 2001.  UP4B adalah instrumen Pemerintahan SBY untuk memperpanjang dan meng-kekal-kan pendudukan, penjajahan, kejahatan,  kekerasan Negara, penderitaan, kemiskinan, ketidakadilan dan marjinalisasi Penduduk Asli Papua.   

Jadi, kesimpulannya, yang jelas dan pasti tanpa ragu-ragu:  Pemerintah Indonesia berusaha dan bekerja keras untuk mencuci tangan, melempar tanggungjawab dan menyembunyikan diri atas kegagalan,  kejahatan terhadap  penduduk Asli Papua (pelanggaran HAM) yang kejam dan brutal, mengalihkan kemiskinan struktural dan permanen yang diciptakan Negara terhadap Penduduk Asli Papua selama ini  dengan mengkampanyekan Separatisme harus dihentikan.  Kampanye ini untuk  memperlihatkan kepada rakyat Indonesia dan komunitas internasional bahwa   kekerasan di Papua dilakukan oleh Penduduk Asli Papua dengan membunuh Mako Musa Tabuni pada siang bolong dengan cara kriminal, kejam dan watak premanisme. Pemerintah Indonesia berlindung dibalik stigma separatisme.  Indonesia telah gagal menjaga martabat manusia Papua, sebaliknya Pemerintah  selalu merendahkan martabat rakyat Papua dengan stigma Separatis dan OPM. Pemerintah Indonesia sudah lama memperlihatkan wajah kekerasan dan anti kedamaian.  Pemerintah gagal mengintegrasikan rakyat Papua ke dalam Indonesia tapi hanya berhasil mengintegrasikan Papua secara politis dan ekonomi. Penduduk Asli Papua berada diluar dari integrasi ideologi dan nasionalisme Indonesia.  Walaupun pendidikan dan kurikulum yang diterapkan  di Papua dari tingkat Taman Kanak-Kanak-Perguruan Tinggi  adalah sistem pendidikan Nasional Indonesia. 

Kompas, pada Rabu, 20 Juni 2012 melaporkan: “Posisi Indonesia Memburuk. Urutan 63 Indeks Negara Gagal. Dalam Indeks Negara Gagal (Failed States Index/FSI) 2012 yang dipubikasikan di Washington  DC, Amerika Serikat, Senin (18/6), Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 178 Negara. Dalam posisi tersebut, Indonesia masuk kategori Negara-negara yang dalam bahaya (in danger) menuju Negara gagal”.  Berkaitan dengan laporan dari lembaga riset nirlaba The Fund for Peace (FFP) yang bekerja sama dengan Foreign Policy (Kebijakan Luar Negeri) yang menyatakan Indonesia menuju Negara gagal atau masuk dalam kategori Negara gagal, saya sudah berkali-kali menyampaikan kegagalan Negara  dalam opini saya sebelum laporan resmi ini diumumkan.     Seperti telah dimuat dalam Tabloit Jubi dan Bintang Papua, Kamis, 06 Oktober 2011: “TNI Gagal Melindungi dan Menjaga Integritas Manusia di Tanah Papua” dan pada  Pasific Post, Selasa, 20 Maret 2012 dan Bintang Papua, Kamis, 22 Maret 2012” Pemerintah Indonesia Gagal Membangun dan Melindungi Penduduk Asli Papua”.

 "Tinggal soal waktu saja kita senang atau tidak, mau atau tidak akan kehilangan Papua karena kita gagal merebut hati orang Papua dan itu kesalahan bangsa sendiri dari awal". (Dr.Adnan Buyung Nasution, S.H. :  sumber: Detiknews, Rabu, 16 Desember 2011).      “Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat (termasuk:  Otonomi Khusus dan UP4B),  tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri”. ( Wasior, Manokwari, 25 Oktober 1925, Pdt. I.S. Kijne).  Shalom. 

Artikel ini Sudah di terbitkan: suara papua

Penulis: Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua.

Hasilkan 40,8 Ton Emas, Tambang Freeport di Papua Masih Terbesar di Dunia

Operasi Freeport (foto detiknews)

Jakarta - Kompleks tambang emas Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua masih jadi yang terbesar di dunia sampai saat ini. Selain emas, tambang tersebut juga penghasil tembaga dan perak.

Corporate Communications PT Freeport Indonesia Daisy K. Primayanti menyatakan, tahun lalu tambang tersebut memproduksi 1,44 juta ounces emas atau mencapai sekitar 40,8 ton (1 ounce = 28,35 gram). Jika harga emas saat ini katakanlah Rp 500 ribu, maka dari emas saja bisa menghasilkan sekitar Rp 20 triliun.

"Kapasitas produksi PTFI di 2011, termasuk dengan rekan joint venture kami (Rio Tinto) adalah sebesar 882 juta lbs tembaga, dan 1,44 juta ounces emas," kata Daisy kepada detikFinance, Sabtu (14/7/2012).

Menurut Daisy, kapasitas produksi di tambang tersebut berfluktuasi saat ini, tergantung beberapa faktor yaitu kadar mineral yang mengikuti mine sequencing dan situasi kondusif dan keamanan di sekitar lingkungan kerja.

Tahun lalu, Freeport berhasil menjual 846 juta pound tembaga dan 1,3 juta ounces emas dari tambangnya di Papua tersebut. Produksi puncak emas dan tembaga Freeport terjadi pada 2001 dan 2009 lalu.

"Tingkat produksi di tahun 2001 dan 2009 berada pada kisaran 238.000 ribu ton bijih (yang diolah) per hari," ujarnya.

Selama ini, ujar Daisy, Freeport memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia setelah memenuhi kebutuhan domestik melalui PT Smelting Gresik sesuai ketentuan Kontrak Karya.

Sumber: http://finance.detik.com/read/

PANSER TNI Terbalik di Timika, Satu Tewas

Fhoto Ilustrasi

JAYAPURA-Panser milik kaveleri Detasemen III Timika, Selasa (10/7/2012) siang, terbalik saat melintasi ruas jalan Timika-Tembagapura yakni di sekitar mil 43, mengakibatkan seorang anggota TNI tewas.

Informasi yang dihimpun ANTARA Selasa, panser milik kaveleri itu mengalami insiden saat melintasi ruas jalan di areal operasional PT Freeport membawa enam orang anggota.

Insiden yang terjadi sekitar pukul 09.30 WIT itu menyebabkan Praka Taufik meninggal di lokasi kejadian.

Kasdam XVII Cenderawasih Brigjen TNI Daniel Ambat ketika dihubungi ANTARA, mengakui, adanya insiden tersebut, namun hingga kini belum ada laporan secara rinci tentang insiden tersebut.

“Kami masih menunggu laporan tersebut dari Timika,” kata Brigjen TNI Daniel Ambat.

Sumber: http://www.solopos.com/

Freeport Corporate Responsibility Report

Connecting the Future

2011 Working Toward Sustainable Development Report

Submitted by: Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

Categories: Corporate Social Responsibility , Research, Reports & Publications

Posted:Jun 25, 2012  12:00 AM EST
 
Connecting the Future

PHOENIX, Jun. 25 /CSRwire/ - Worldwide attention has been drawn to continuous advances in renewable energy technologies, electric vehicles, stronger and lighter alloys, and high-tech devices that capture the imagination. Essential to these applications are copper, molybdenum and cobalt, and Freeport-McMoRan is a global leader in bringing these metals to market.

The Freeport-McMoRan 2011 Working Toward Sustainable Development report provides stakeholders with summary information on the company’s sustainability programs, including policies, systems and performance data. The report and additional information, including specific topical reports, performance data, fact sheets and case summaries can be accessed atwww .fcx.com.

Freeport-McMoRan is reporting in accordance with the Global Reporting Initiative (GRI) G3 reporting guidelines for the fourth consecutive year and in accordance with version 3.0 of the Mining and Metals Sector Supplement for the second time. External assurance of the companys 2011 sustainability reporting was conducted in accordance with the International Council on Mining & Metals Sustainable Development Framework.  Readers are encouraged to contact our Sustainable Development department at sustainability @fmi.com with inquiries about the report.

Freeport-McMoRan is a leading international mining company with headquarters in Phoenix, Arizona. We operate large, long-lived, geographically diverse assets with significant proven and probable reserves of copper, gold and molybdenum. The Company has a dynamic portfolio of operating, expansion and growth projects in the copper industry and is the worlds largest producer of molybdenum.

Freeport-McMoRans portfolio of assets includes the Grasberg minerals district in Indonesia, the worlds largest copper and gold mine in terms of recoverable reserves; significant mining operations in the Americas, including the large-scale Morenci minerals district in North America and the Cerro Verde and El Abra operations in South America; and the Tenke Fungurume minerals district in the Democratic Republic of Congo.

For more information, please contact:
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

For more from this organization:
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.


http://www.csrwire.com/press_releases/34284-Connecting-the-Future

etanetanetanetanetanetanetanetanetanetanetanetan

Congratulations to Timor on 10 years of independence.

Read about ETAN's 20 years of work for for human rights, justice and democracy: http://etan.org/etan/20anniv/default.htm  ETAN needs you support in 2012.

John M. Miller, National Coordinator
East Timor & Indonesia Action Network (ETAN)
Phone: +1-718-596-7668   Mobile phone: +1-917-690-4391 
Email: etan@igc.org Skype: john.m.miller

------

Website: http://www.etan.org
Blog: http://etanaction.blogspot.com/
Facebook: http://apps.facebook.com/causes/134122?recruiter_id=10193810
Twitter: @etan009

Send a blank e-mail message to info@etan.org to find out how to learn more about East Timor and Indonesia on the Internet

etanetanetanetanetanetanetanetanetanetanetanetan

• [wp] Freeport Corporate Responsibility Report, John M Miller, 06/25/2012

Benny Wenda : Semua Dapat Orang Keuntungan Dari Papua Barat Kecuali Bagi Papua

BennyWenda (West Papua's independence leader, living in exile in the UK)

Sebagai anak tumbuh di dataran tinggi terpencil di Papua Barat, kita sering mendengar cerita dari para sesepuh tentang bagaimana roh nenek moyang kita hidup di pegunungan dan hutan. Bagaimana mereka akan menangis jika mereka melihat apa yang terjadi hari ini. Penebangan liar marak, dan emas terbesar di dunia dan tambang tembaga, Freeport, telah menyebabkan kerusakan lingkungan permanen pada tanah suci kami yang terlihat dari ruang angkasa.

Freeport Donasikan Advokasi Pelanggaran HAM di Papua

Salju Abadi Pengunungan Papua (area Freeport Indonesia/foto dok)

JAYAPURA, selaluonline.com- PT Freeport Indonesia mendonasikan dana senilai Rp5,8 miliar lebih guna mendukung operasional Yayasan Hak Asasi Manusia dan Antikekerasan (Yahamak), dalam mengadvokasi pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya Papua.

Bantuan dana sebanyak itu, tercantum dalam penandatanganan Nota Kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Freeport Indonesia yang diwakili vice president pada Departement Community Relations Demianus Dimara dengan Yahamak yang diwakili langsung direktrisnya, Yosepha Alomang, di Jayapura, Jumat (2/3/2012).

Negeri Mutiara Hitam Itu Terus Membara

Ilustrasi

JAKARTA - Papua yang berada di wilayah Timur Indonesia menjelang tutup tahun terus membara. Aksi penembakan dan kekerasan yang terjadi di Negeri Mutiara hitam itu seakan tidak pernah habis meski pemerintah telah mengerahkan ribuan pasukan.

Di sepanjang 2011, tercatat belasan orang meregang nyawa di Papua. Sebagian besar kasus, korban tewas akibat tembakan oleh orang tidak dikenal. Berikut data yang berhasil diperoleh okezone:

Pada 13 April 2011, terjadi penembakan 5 orang warga sipil di Dogiyai Papua.

Shootings probe as Australian miner stops work in Indonesia

BY TOM ALLARD IN JAKARTA

 

Witnesses say Indonesian police shot dead two protesters at point blank range as they fled a fusillade of bullets as authorities broke up a blockade against gold exploration activities undertaken by an Australian-owned mining company.

 This source:http://www.canberratimes.com.au/news/

Sydney-based Arc Exploration announced yesterday it had stopped its exploration work at the concession on the Indonesian island of Sumbawa amid an investigation by the country's human rights watchdog to ascertain, among other things, whether the company had paid the police.

A spokesman for the company said no payments or other benefits had been given to police ''to my knowledge'' and that Arc Exploration held all the permits necessary for its work.

Indonesia fails to end strike at Papua mine

Workers in troubled province demand higher pay from US owners of gold and copper mining complex

 Bruno Philip
 

Striking Freeport workers manning a roadblock where the company pipeline used for gold concentrates was cut. Photograph: AFP this publihed:  Theguardia.co.uk
For weeks a strike has paralysed work at a giant mining complex at the foot of Mount Puncak Jaya in the central highlands of Papua, Indonesia, where the majority of the population are indigenous Papuans. The strike, by a third of the 23,000-strong workforce,

Kesejahteraan Bukan Akar Masalah Papua

Socratez Sofyan Yoman/dok/pgbp

Rakyat Papua  memang manusia  yang terlupakan atau terabaikan dalam segala aspek.  Karena wilayah Papua dicaplok, diduduki dan diintegrasikan ke dalam wilayah Indonesia dengan tujuan kepentingan ekonomi, politik, keamanan dan pemusnahan etnis Melanesia dan digantikan dengan etnis Melayu dengan Program Transmigrasi yang massif.      Wilayah Papua dikelola dengan pendekatan keamanan, ketidakadilan, kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang tidak pernah menghormati martabat dan kehormatan manusia Papua. Stigma separatis, makar dan OPM adalah alat pembenaran pemerintah dan aparat keamanan Indonesia untuk menindas penduduk asli Papua. Papua menjadi daerah tertutup bagi media asing dan juga diplomat asing.

Wilayah ini menjadi perhatian oleh semua orang dan semua media dari dalam dan luar negeri apabila terjadi kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat keamanan atas nama integritas NKRI maupun perlawanan karyawan PT Freeport Indonesia yang menuntut untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Bahkan menjadi perhatian juga ketika rakyat dan bangsa Papua mempertanyakan status politik mereka dan melakukan perlawanan terhadap pendudukan dan penjajahan Indonesia di atas Tanah Papua. Dalam bagian ketiga ini, rakyat Papua memandang Indonesia sebagai kolonial baru di Papua.

A struggle for justice in Papua

West Papua's Freeport mine

Setyo Budi

First published in New Matilda

It was 10 o’clock in the evening on 11 September. Sudiro, the chief negotiator in West Papua’s Freeport strikes, was sitting alone on the veranda of his house. He had spent all day with Freeport Indonesia management, bargaining for a wage rise for the members of his union – the All Indonesia Workers Union (SPSI) Freeport division.

Suddenly, a bowl that was sitting on a table close to him was hit with a bullet and shattered. Sudiro, who is the head of the Chemical, Energy, and Mine Workers branch of the SPSI, received a clear warning: if he continues to fight for wage parityfor the workers at Freeport’s Grasberg mine he will be killed.

“I was surprised when I got home that night and told that our leader was shot [at],” Albar Sabang from the SPSI said in a phone interview. “We don’t know who shot him. The gunman used a silencer.”

The shooting took place on the same day that the union received a letter from Freeport management requesting the union and its members “to not propagate a strike action and recruit workers to join the strike”

Police say officer shot dead in Indonesian Papua

TIMIKA, Indonesia — An Indonesian police officer was shot dead Monday in the latest deadly attack in eastern Indonesia's restive Papua province, police said.

Mulia city police chief Dominggus Awes was at the local airport, southwest of the provincial capital Jayapura, when two men began beating him, grabbed his gun and shot him with it, Papua police spokesman Wachyono told AFP.

"They punched him, took his pistol and shot him in the neck and face, hitting his nose. He was taken to a hospital and later died from his injuries," he said.

West Papua: A history of exploitation -Opinion – Al Jazeera English

West Papua was taken over by Indonesia in 1969, and a legacy of oppression and environmental devastation has followed.

The Grasberg mine has damaged surrounding river systems, such as the Ajikwa river above [West Papua Media]

Investing in conflict-affected and high-risk areas is a growing concern for responsible businesses and investors. Companies based in developed countries often operate in lesser-developed foreign markets, where governance standards are lax, corruption is high and business practices are poor.

These pieces focus on one specific Anglo-Australian company and their American partner that jointly operate a mine in West Papua, one of the poorest provinces of Indonesia. The risks for the company include the potential to contribute to environmental and social damage in a foreign market. The risks for investors include financing a company that does not get its risk management right.

This is the second chapter of a four-part essay that examines how the Norwegian Pension Fund came to blacklist the mining giant Rio Tinto. The first part can be found here.

Pagi Ini Ribuan Pekerja PTFI Aksi Mogok

Jubi- Memastikan komitmennya untuk siap menerima apapun resiko dari perusahaan, Senin (4/7) pagi ribuan karyawan PT Freeport Indonesia siap melakukan aksi mogok kerja. Demikian kepastian yang secara resmi disampaikan kepala bidang organisasi pengurus unit kerja serikat pekerja kimia, energy dan pertambangan serikat pekerja seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia (PUK SP KEP SPSI PTFI), Virgo Solossa.

“Berdasarkan komitmen seluruh karyawan yang kemarin juga sudah disampaikan dan didengar wartawan, maka besok pagi semua pekerjaan di lingkungan PT Freeport Indonesia akan dihentikan.

Fitch Affirms Freeport-McMoRan Copper & Gold's IDR at 'BBB'; Outlook Stable

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Fitch Ratings has affirmed the Issuer Default Rating (IDR) of Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (NYSE: FCX) at 'BBB', along with the outstanding debt of FCX and its subsidiary Freeport-McMoRan Corporation (FMC) formerly known as Phelps Dodge Corporation (see the full list of rating actions below).

Tuntut Ganti Rugi, Jalan ke Freeport Diblokade

Liputan6.com, Timika: Puluhan warga Suku Moni memblokade jalan masuk Kantor Administrasi Kuala Kencana, Timika, Papua, Senin (28/2) pagi. Selain menutup akses masuk, pengunjuk rasa membakar kayu dan sejumlah ban bekas. Akibat aksi ini, aktivitas kendaraan Freeport Indonesia yang hendak keluar dan masuk areal kantor terhenti.
Mereka menuntut PT Freeport Indonesia membayar tanah ulayat yang dipakai untuk membangun Kota Kuala Kencana. Menurut warga, hingga kini belum ada pembayaran adat dan kesepakatan yang jelas oleh pemilik hak ulayat. Oleh karena itu, mereka menuntut pengembalian tanah tersebut.

638 Aparat Giliran Jaga Areal Freeport

TIMIKA, KOMPAS.com — Sebanyak 635 personel Polri dan TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Amole Timika terlibat kegiatan pengamanan areal PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua.

Upacara serah terima pasukan Satuan Tugas Amole Timika (Satgas Amole Timika) berlangsung pada Senin (28/2/2011) di areal PT Freeport Indonesia, dipimpin Wakil Kepala Polda Papua Brigadir Jenderal (Pol) Unggung Cahyono.

PT Freeport Harus Terbuka Angka 1 Persen

ReutersPara pekerja di dalam tambang Grassberg, Papua, milik Freeport-McMoran.

TERKAIT:

• Freeport Bangun Lanud untuk Warga Mimika
• Freeport Kurangi Penjualan Emas
• Bus Karyawan Freeport Kecelakaan
• PT Freeport Bayar Pajak Rp 11,8 Triliun
• PT Freeport Sehari Kantongi 102 Kg Emas

TIMIKA, KOMPAS.com — Tokoh masyarakat suku Amungme, Andreas Anggaibak, meminta PT Freeport Indonesia bersikap terbuka dan menjelaskan berapa sesungguhnya besaran dana 1 persen.
Besaran dana 1 persen (dana kemitraan) disisihkan dari pendapatan kotor perusahaan itu untuk pengembangan masyarakat lokal tujuh suku di Kabupaten Mimika, Papua.
Anggaibak mengatakan, selama ini masyarakat Amungme dan Kamoro selaku pemilik ulayat atas tambang emas, tembaga, dan perak yang dikelola Freeport merasa buta soal berapa besar dana 1 persen itu.