SUARA BAPTIS PAPUA

Dukung Aksi Perdamaian Atas Kekerasan di Papua Barat.
Jika Anda Peduli atas kemanusiaan Kaum tertindas di Papua barat Mohon Suport di sini:

Please donate to the Free West Papua Campaign U.K.
Kontribusi anda akan kami melihat ada perubahan terhadap cita-cita rakyat papua barat demi kebebasan dan kemerdekaannya.
Peace ( by Voice of Baptist Papua)

Apa Solusi Atas Konflik Papua?

Scoop Voice Baptist

About Me

My Photo
Papua, Papua barat/Indonesia, Indonesia
Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua tidak akan pernah memilih diam ketika umat ditintas dan akan terus bersuara sampai keadilan benar-benar terjadi di tanah papua

Voice of Baptist Papua

Asian Human Rights Commission

Welcome to Suara Baptis Papua Online

SB - PAPUA-News

© Copyright 2011 suara baptis papua. Powered by Blogger.

Latest Post

Showing posts with label Victor Yeimo. Show all posts
Showing posts with label Victor Yeimo. Show all posts

Victor Yeimo: Polri Jadi Pengacau Di Papua

Written By Voice Of Baptist Papua on December 3, 2012 | 4:17 AM

Victor Yeimo dan Buctar Tabuni
Kata AKP Kiki Kurnia: "Kami Siap Untuk Bentrok".

"Victor, kami sudah siap lakukan chaos dan bentrok dengan anda semua", itulah kata-kata yang dilontarkan oleh seorang AKP Kiki Kurnia yang memimpin ratusan polisi dengan senjata lengkap kemarin (1/12) saat menghentikan long mars mahasiswa dan rakyat. Saya sangat sedih mendengar kata-kata yang tidak sepantasnya dikeluarkan oleh Polisi yang selama ini menunjukan dirinya sebagai pihak keamanan. Apakah polisi ingin aman atau mau bikin tidak aman?

Saat saya pimpin aksi long march menuju ke Expo Waena untuk selanjutnya mengikuti ibadah perayaan 1 Desember di Sentani, Polisi yang dibeck up TNI sudah menutup akses rakyat Papua Barat yang akan melakukan ibadah. Sejak hore hari (30/11), lapangan Theys H. Eluay yang merupakan lapangan milik perjuangan bangsa Papua Barat telah dikuasai TNI.Polri, padahal seluruh organisasi masyarakat sipil, jauh-jauh sebelumnya telah menyampaikan bahwa mereka akan melakukan Ibadah perayaan di tempat ini.

Polisi pada 19 November lalu masuk kedalam ruang ibadah di Aula STAKIN Sentani dan berusaha menghentikan saya yang sedang memberikan sambutan setelah ibadah, dan kini 1 Desember 2012 kemarin rakyat mau ibadah di makan Theys H. Eluay tapi dilarang, diblokade, dan ditangkap dengan kekuatan militernya. Pertanyaannya, mengapa TNI Polri sengaja kuasai lapangan itu dan tanpa malu membuat acara bakar batu dengan segelintir warga yang digiuri dengan rupiah.

Bila Polisi bertugas untuk keamanan, kenapa justru pihak keamanan memberikan rasa tidak aman terhadap warga yang melakukan aktivitas ibadah secara damai? Apakah lapangan Theys H Eluay yang merupakan milik rakyat pribumi Papua Barat itu hanya diperbolehkan pemakaiannya untuk TNI dan Polri? Bila hukum itu adil, mengapa komandan Polisi AKP Kiki Kurnia tidak dikenakan pasal penghasutan kekerasan? Padahal dirinya jelas-jelas menghasut aksi masa yang saya pimpin untuk lakukan kekerasan di depan ruas jalan RS Dian Harapan kemarin.

Jika polisi melarang Mahasiswa untuk mengkampanyekan stop AIDS pada peringatan hari kemerdekaan Papua Barat, kenapa harus dilarang? apakah polisi tidak ingin kompanye penyadaran HIV AIDS dilakukan? Bukankah ini bukti bahwa polisi melindungi dan menyukseskan pemusnahan etnis di Papua Barat? Kenapa polisi larang rakyat beribadah untuk memaknai hari kemerdekaan bangsa Papua Barat? Kenapa polisi lebih melihat motivasi politik ekonominya dari pada memahami niat baik rakyat yang ingin memaknai 1 Desember 2012 sebagai hari AIDS sedunia, pembukaan natal dan peringatan hari kemerdekaan bangsa Papua Barat?

Saya memimpin massa rakyat saya dengan aman dan terkendali. Saya sudah berikan jaminan diri saya untuk ditangkap atau ditembak bila ada perbuatan pidana yang dilakukan massa, tetapi kenapa dalam long march yang aman kami dibubarkan paksa dan ditangkap seperti binatang? Sebenarnya, siapa yang membuat pidana? apakah rakyat atau polisi?

Polisi bukan saja menghasut kekerasan terjadi, tetapi kemarain (1/12) polisi melalui Kapolresta Alfred Papare membuat pembohongan publik. Saya dan massa rakyat tidak melempar batu ke Polisi, namun dalam pernyataan sesuai yang diliput beberapa media bahwa Kapolresta mengatakan kami melempar. Di era yang terbuka begini, kenapa harus saling tipu disaat semua orang melihat bahwa polisi kemarin tanpa alasan langsung memblokade, menangkap dan menyerang massa dengan gas air mata. Setelah saya "melepaskan diri" dari Polsek Abepura, saya tidak pernah ditelepon Kapolresta Jayapura, Alfred Papare seperti yang dinyatakan Wakapolda Papua, Paulus Waterpau kepada media Tabloid Jubi.

Lebih Baik Kapolda Jadi Kadinsos

Ide Kapolda Papua, Tito Karnavian untuk bagi-bagi sembako, bagi-bagi bantuan kepada basis rakyat gunung orang Papua di Jayapura dan Kabupate Jayapura membuat saya sedikit bertanya. Apakah Kapolda sudah beralih fungi dari Kepala kepolisian yang harus menjaga keamanan dan menjadi Kepala Dinas sosial yang harus memberikan bantuan sosial kepada rakyat. Apakah negara ini sudah tidak waras? Uang untuk bantuan ke rakyat dikucurkan ke Kapolda dan Kapolda mengambil alih fungsi Departemen sosial.

Bagi saya, upaya Kapolda untuk meredam dan menghancurkan basis perjuangan Papua Merdeka terlihat spekulatif, juga sangat tidak tepat. Silahkan saja bila Kapolda dan Republik Indonesia menganggap bahwa Ideologi dapat dibeli dengan rupiah. Puluhan juta hingga ratusan dikucurkan ke Asrama Rusnawa Uncen yang selama ini menjadi basis perjuangan, dan Polisi sangat berharap mahasiswa memandang mereka sebagai orang-orang benar, orang-orang baik hati. Wah, lagi-lagi, lebih baik Institusi Polisi di Jayapura diganti sebagai Dinas Sosial atau Dinas pendidikan agar hal-hal menyangkut perbaikan Asrama Uncen dan Kesejahteraan mahasiswa sekalian diambil alih oleh Polisi saja.

Apakah Indonesia berpikir, uang dapat meredam ideologi orang Papua Barat untuk Merdeka? Saya yakin orang-orang Papua yang diberikan uang dan bantuan materi dari Polisi hanya sekedar memanfaatkannya, karena dalam diri orang Papua Barat keinginan untuk Papua Merdeka susah sangat mendarah daging. Jadi silahkan saja, polisi setengah mati dan buang-buang uang kepada orang Papua. Silahkan saja dulang simpati dan bermimpin medapat dukungan rakyat yang sudah membenci NKRI sejak awal pendudukan diatas tanah ini. Hampir setengah abad penerapan kebijakan NKRI di Papua Barat, uang dan segala model pembangunan sudah tidak mampu menjadikan orang Papua Barat menjadi manusia Indonesia. Papua akan bangkit dan bangun dirinya sendiri.

Ide Separatis dan Teroris Jadi Proyek TNI Polri


Tidak ada separatis dan teroris di Papua Barat, yang ada hanyalah rakyat yang tuntu hak penentuan nasib sendiri yang secara legal dilindungi oleh hukum internasional. Ide separatis dan teroris diciptakan oleh negara untuk memojokan perjuangan legal orang Papua Barat, juga diciptakan oleh TNI Polri yang memiliki nafsu perluasan teritori TNI.Polri dan uang. Demi uang saja, negara tipu aparat negara dan aparat negara tipu negara alias "baku tipu rame".

Organisasi saya, KNPB berjuang secara damai dan tidak ingin melakukan aksi-aksi kekacauan yang justru akan mempertebal kantong TNI.Polri untuk uang. Makanya, Polri tidak suka aksi damai, karena dalam situasi yang aman dan damai TNI.Polri akan dirudung miskin. Banyak institusi keamanan di Republik Indonesia dengan ratusan pasukannya yang harus dibiayai negara. Apalagi di Papua, saat ini banyak milisi sipil dibentuk NKRI, disana ribuan warga sipil direkrut dan mereka harus dibiayai. Semua dibuat untuk tujuan "baku rampas" alokasi keamanan dari Pemerintah Indonesia di Papua Barat yang dikucurkan atas nama "berantas separatis dan teroris".

Maaf, saya dan kelompok saya tidak akan kasih makan TNI Polri jadi tidak perlu kriminalisasi atau sengaja taru bom-bom itu di tempat KNPB berada untuk tujuan stigmanisasi agar proyek uang dapat terus dijaga. Ini cara-cara yang lasim dan kami bosan dengan cara-cara itu. Rakyat pintar, dan semakin pintar. Mereka sudah diajari oleh tipu muslihat penjajah. Cara-cara seperti itu pada akhirnya akan memudarkan citra NKRI di Papua Barat. Jadi lebih baik tidak usah susah paya mencari citra. Oh ya, kemarin di Guyana salah satu Anggota Parlemen sempat mengatakan kepada Benny Wenda "Penindasan itu sendiri akan membakar semangat perjuangan rakyat untuk berjuang memerdekakan diri".

Kenapa tidak bunuh saya atau kurung saya. Kenapa saya dilepaskan? Oh, bukankah itu kecolongan. Sampai ketemu di baku dapat. Disana, dijalan-jalan aksi demo. Sedang ku tanam benih perlawanan disini, dan engkau penjajah ikut menyuburkannya dengan kelakukanmu. Terima kasih penjajah yang terus mengajar kami menjadi manusia pemberontak sejati.
 By. Ketua Umum Komitte Nasional Papua Barat (KNPB
Victor Yeimo ( Akun Facebook: Polisi Jadi Pengacau di Papua)

Bubarkan massa demo 1 Desember, Polisi tangkap 3 aktivis KNPB

Written By Voice Of Baptist Papua on December 1, 2012 | 9:31 PM

Jayapura, (1/1)—Tiga orang ditangkap saat demo memperingati 1 Desember berlangsung. Salah satunya, Victor Yeimo, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Polisi terpaksa membubarkan aksi demo sekitar puluhan massa KNPB yang hendak menuju lokasi Ekspo Waena untuk melanjutkan perjalanan mereka ke makam Theys Eluay di Sentani. Selain pembubaran, polisi juga menangkap tiga orang pemimpin massa, yakni Victor Yeimo, Alius Asso dan Usman Yogobi.

Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Alfred kepada tabloidjubi.com (1/1) mengatakan pihak kepolisian tidak mengijinkan kegiatan tersebut. Karena massa memaksakan diri untuk tetap berjalan menuju Waena, maka pihaknya terpaksa memblokir perjalanan massa di sekitar PLTD Waena, karena negosiasi antara massa dan pihaknya gagal. Polisi juga menembakkan gas air mata untuk menghentikan massa yang memaksa terus melanjutkan perjalanan mereka.

Alfred membenarkan adanya tiga orang yang ditahan dalam aksi demo tersebut, namun tak merinci siapa saja yang ditangkap oleh Polisi. Informasi yang dikumpulkan tabloidjubi.com, ketiga aktivis KNPB yang ditangkap itu adalah Victor Yeimo, Ketua Komite Nasional Papua Barat, Usman Yogobi dan Alius Asso. Victor Yeimo ditangkap di sekitar PLTD Waena, sedangkan Alius Asso dan Usman Yogobi ditangkap di sekitar Lingkaran Abepura, saat memimpin massa lainnya yang hendak menuju Ekspo. Selain ketiganya, dikabarkan dua orang lagi, yakni Humum Kiman (20) dan Ebel Sala (19), keduanya mahasiswa  Sekolah Tinggi Ilmu Hukim Umel Mandiri, juga ikut ditangkap.

Wim R. Medlama, jubir KNPB mengatakan, unjuk rasa tersebut yang mereka lakukan sebenarnya dalam rangka Hari AIDS sedunia, peringatan jelang Natal bagi umat Kristen, dan perayaan 1 Desember sebagai hari pembebasan dan kemerdekaan bangsa Papua. Namun polisi malah membubarkan massa dan menangkap tiga rekan mereka. Ia menolak jika aksi demo mereka itu dikatakan sebagai aksi anarkis.

Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya juga membenarkan penangkapan aktivis KNPB tersebut. Namun menurut I Gede, polisi cuma memangmankan, bukan menangkap.
“Kita melihat bahwa ada gerakan massa yang membuat masyarakat resah. Itulah mengapa kita amankan, bukan kita tangkap, kita hanya amankan,” kata I Gede.

Pantauan tabloidjubi.com di makam Theys Eluay, yang selama ini menjadi lokasi peringatan 1 Desember, tampak aparat kepolisian telah siaga sejak pukul 06.00 WP. Sekitar 100 aparat kepolisian tampak melakukan apel siaga dilapangan tersebut pukul 07.00 WP. Dilapangan tersebut juga tampak satu tenda didirikan dan sebuah spanduk bertulisakan “Acara bakar batu”.

1 Desember, diperingati oleh masyarakat Papua sebagai hari kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Namun ada juga yang memperingati kemerdekaan Bangsa Papua Barat pada tanggal 1 Juli. Selain di Jayapura, aksi 1 Desember ini juga diperingati di Manokwari, Sorong, Nabire, Fak Fak,Wamena, Timika, Serui hingga Australia dan Selandia Baru. (Jubi/Benny Mawel)

Papuan separatist leader reportedly killed

Written By Voice Of Baptist Papua on November 6, 2012 | 4:47 PM


The Papuan separatist group, the West Papua National Committee (KNPB), says its leader Paul Horis has been killed.

The chairman of the KNPB, Victor Yeimo, said MR Horis was killed by Indonesian special forces at the weekend.

Another KNPB member was seriously wounded in the attack.
Mr Yeimo also alleged that a regional member of parliament, Peter Katem, was beaten and tortured by the Indonesian military in the eastern town of Merauke.

Dr Camellia Webb-Gannon, co-ordinator of the West Papua Project at the University of Sydney, told Radio Australia that the reported incidents suggest the Indonesian military is taking "an increasingly hardline and violent approach to the conflict in West Papua".

"This is despite contradictory statements from top political leadership in Indonesia that a development or dialogue approach will be taken," she said.

Several members of the KNPB were arrested recently for making or storing bombs.
However, the KNPB insists it is committed to a peaceful campaign for self-determination

Source: http://www.abc.net.au/news/

Detachment 88 implicated in new activist crackdown

Written By Voice Of Baptist Papua on October 5, 2012 | 9:47 PM

An Australian-funded police unit in West Papua has again been implicated in recent crackdowns on the region's independence movement.

Chaiman KNPB Victor Yeimo (Photo ABC)
The region has been the scene of violence and tension in 2012, with independence leaders arrested, beaten and killed, and police confronted by unruly and angry demonstrations.

In June, Indonesian soldiers went on a rampage in the highland's town of Wamena, a stronghold of the West Papua National Committee, which is known as KNPB.

Last weekend police were again targeting the area, raiding the homes and offices of KNPB members.
Eight people were arrested and witnesses, including KNPB leader Victor Yeimo, say once again the Australian-trained and funded police unit Detachment 88 was involved.

"When they arrest the KNPB brothers in Wamena, we saw Detachment 88 with one car, and another car with police, joined in by TNI (the Indonesian military)," Mr Yeimo said.

Indonesian police accuse those arrested of making bombs and claim to have found explosives during the raid.
This Video Report ABC--News,

 West Papua arrests highlight Australian Detachment 88 links 
Mr Yeimo rejects that and says his group is being framed as terrorists to justify Detachment 88's presence.
In West Papua, the Institute for Human Rights Advocacy, known as ELSHAM, has studied the arrests and suspects the explosives recovered by police were planted.

It is a view that is supported in Australia by advocates of the West Papuan cause.
"They don't have the capacity to gain the materials, so ELSHAM has actually said that the material was probably planted in the KNPB member houses where they found the explosives, and that's not an unusual thing for security forces to do," says Cammi Webb-Gannon, from the University of Sydney's West Papua project.

"I don't think KNPB has any reason to be making bombs because they believe in a peaceful approach to pursuing independence, they want a referendum on independence in West Papua."

Deadly crackdowns

Detachment 88, which is trained by Australia as part of counter-terrorism operations, has also been linked to a string of incidents in which Papuan independence leaders have been arrested and killed.

When 7.30 travelled to the province in August, the crackdown on the independence movement was already severe and had resulted in several deaths, including the killing of former KNPB leader Mako Tabuni.
Witnesses say he was shot in a street by Detachment 88.

Victor Yeimo succeeded Mr Tabuni as leader of the KNPB and since then, he says the crackdown has worsened as he takes the campaign public.

"We are the non-violent activists in West Papua," he says in a video sent to 7.30.
"We will fight for our right of freedom according to peaceful means in West Papua.

"We demand our right of self-determination, for referendum to be held in West Papua peacefully and democratically."

But the Indonesian authorities do not believe his claim of non-violence and they are pursuing KNPB like never before.

International observers say it is because the Indonesian government is threatened by the movement.
Cammi Webb-Gannon says the Papuan movement's international links could explain Indonesia's concern.
"First of all a lot of them are young, they're students, or have recently been students," she told 7.30.

"So they do have a lot of passion, a lot of fire, they have a popular support base, they work from a very grassroots perspective, and I think Indonesia is worried because they do have these international links."

New police chief

The weekend raids follow the appointment of a new police chief in Papua, Brigadier General Tito Karnavian.
His background as the former head of Detachment 88 generates serious unease among some Papuans despite his assurances of a new inclusive approach.

"They will be opposed to his former role as head of Densus (Detachment) 88, and as a police chief it doesn't seem to mesh with his new approach of working to win the hearts and minds of Papuans," Ms Webb-Gannon said.

7.30 put several questions to the Indonesian government about the latest situation in Papua but received no reply. Attempts to contact the new Papuan police chief were also unsuccessful.

As for Mr Yeimo, he is pushing for the release of the eight activists arrested on the weekend.
And with his supporters in Australia, he is pressuring the Australian Government to rethink its funding for Detachment 88.

"The Papuans will be pretty much living like prisoners in our own land, where our movement, what we do will be censored, will be followed, will be monitored," Mr Kareni said.

"There's no room for democracy at all."

Densus 88 diimplikasi dalam operasi terhadap aktifis di Papua

Densus 88 menghadapi tudingan baru penyalah-gunaan wewenang di Papua.
Published By Hayden Cooper http://www.radioaustralia.net.au/
Satuan yang dilatih dan dibiayai oleh Australia itu telah melancarkan operasi baru terhadap para aktifis kemerdekaan Papua dan menahan delapan orang atas tuduhan membuat bom.

Namun Komite Nasional Papua Barat menolak tuduhan itu dan mengatakan kepada ABC bahwa pihaknya dijebak dengan bahan peledak demi membenarkan kegiatan Densus 88.

Papua telah diguncang kekerasan dan ketegangan tahun ini dengan sejumlah aktifis kemerdekaan ditahan, dipukuli dan dibunuh.

Pada bulan Juni, tentara melancarkan operasi di Wamena, yakni kubu Komite Nasional Papua Barat atau KNPB.

Akhir pekan lalu polisi sekali lagi menyerbu daerah itu, menggeledah rumah-rumah dan kantor anggota KNPB.

Delapan orang ditahan, dan para saksi, termasuk Ketua KNPB, Victor Yeimo, mengatakan, sekali lagi Densus 88 terlibat.

"Ketika mereka menangkap saudara-saudara kami dari KNPB di Wamena, kami melihat Densus 88 dalam satu mobil, dan satu mobil lagi terdiri dari polisi dan TNI," kata Yeimo.

Polisi menuduh mereka yang ditahan itu membuat bom dan menyatakan menemukan bahan peledak dalam operasi itu.

Yeimo menolak tuduhan itu dan mengatakan, pihaknya dijebak sebagai teroris untuk membenarkan kehadiran Densus 88.
Di Papua, lembaga advokasi HAM yang dikenal dengan nama ELSHAM mempelajari insiden penangkapan tersebut dan menduga bahwa bahan peledak yang ditemukan polisi memang sengaja dipasang untuk menjebak.

Pandangan ini mendapat dukungan di Australia dari para aktifis kemerdekaan Papua.
"Mereka tidak memiliki kapasitas untuk memperoleh bahan peledak. Menurut Elsham, bahan peledak tersebut mungkin sengaja ditaruh di rumah anggota-anggota KNPB dimana mereka menemukannya dan bukan hal baru bagi aparat keamanan untuk melakukannya," kata Cammi Webb-Gannon, dari Proyek Papua Barat Universitas Sydney.

"Saya pikir KNPB tidak punya alasan untuk membuat bom karena mereka percaya pada pendekatan damai untuk meraih kemerdekaan, mereka menginginkan referendum kemerdekaan Papua."

Operasi Berdarah

Densus 88, yang dilatih oleh Australia untuk operasi kontra-terorisme, juga dikaitkan dengan serangkaian insiden dalam mana sejumlah pemimpin kemerdekaan Papua ditangkap dan dibunuh.

Ketika jurnalis program 7.30 ABC pergi ke Papua pada bulan Agustus, operasi terhadap gerakan kemerdekaan sudah sangat gencar dan mengakibatkan beberapa korban jiwa, termasuk pembunuhan tokoh KNPB, Mako Tabuni.

Para saksi mata mengatakan, ia ditembak di jalan oleh Densus 88.
Yeimo menggantikan Tabuni sebagai Ketua KNPB dan sejak itu, ia mengatakan, operasi semakin hebat karena ia berkampanye secara terbuka.

"Kami adalah aktifis non-kekerasan di Papua Barat," katanya dalam sebuah video yang dikirim kepada 7.30.
"Kami akan memperjuangan hak kami untuk merdeka dengan cara-cara damai di Papua Barat."
"Kami menuntut hak penentuan nasib sendiri, hak untuk menyelenggarakan referendum di Papua Barat secara damai dan demokratis."

Namun pihak berwenang Indonesia tidak percaya pada pernyataan non-kekerasan Yeimo dan mereka mengejar KNPB lebih keras lagi.

Para pengamat internasional mengatakan, itu karena pemerintah Indonesia merasa terancam oleh gerakan kemerdekaan.

Cammi Webb-Gannon mengatakan, hubungan internasional gerakan kemerdekaan Papua dapat menjelaskan kekhawatiran Indonesia.
"Pertama banyak dari mereka masih muda-muda, mereka mahasiswa, atau baru lulus," katanya kepada 7.30.
"Jadi mereka memiliki semangat yang kuat, mereka juga mempunyai dukungan rakyat, mereka berjuang dari prespektif akar rumput, dan saya pikir Indonesia khawatir karena mereka mempunyai hubungan internasional."

Kepala Polisi Baru

Operasi pada akhir pekan itu menyusul pengangkatan Kapolda baru Papua, Brigadir Jendral Tito Kurniawan.
Latar belakangnya sebagai mantan kepada Densus 88 menimbulkan keresahan serius di sebagian kalangan di Papua meskipun ia menjamin penerapan suatu pendekatan baru yang inklusif.

7.30 mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemerintah Indonesia tentang situasi paling akhir di Papua tapi belum mendapat jawaban. Upaya untuk menghubungi Kapolda Papua juga tidak berhasil.
Sementara itu Yeimo mendesak dibebaskannya delapan aktifis yang diciduk pada akhir pekan.

Dan bersama para pendukungnya di Australia, ia menghimbau pemerintah Australia untuk mempertimbangkan kembali pemberian dana kepada Densus 88.

Analisa KNPB: Skenario Dibalik Teror Di Papua Barat

Written By Voice Of Baptist Papua on October 3, 2012 | 6:24 PM

Photo Ilustrasi
Photo Ilustrasi
Jayapura Voice Baptist,-- Dugaan awal bahwa skenario penguasa membungkam gerakan perlawanan damai yang dilakukan oleh KNPB mulai nyata dan terbukti. 

Praktek kolonialisme seperti ini sudah lasim digunakan oleh penguasa kolonial dan kapitalis terhadap rakyat di wilayah yang dijajah dan dijarah hak ekonomi politiknya. Bahwa Partai ANC dan Nelson Mandela di Afrika Selatan juga pernah mengalami praktek itu dibawah kekuasaan Apartheid.

Dari kasus penembakan hingga teror di Papua Barat, paling tidak Indonesia sangat berkepentingan agar: Pertama, Organisasi KNPB dan aktivisnya dibunuh dengan alasan teroris dan separatis; kedua, menjadikan wilayah Papua Barat sebagai lahan operasi Densus 88; Ketiga, agar isu keamanan di Asia Pasifik, khususnyaPapua Barat menjadi alasan Indonesia memperkuat kerja sama keamanan bersama negara-negara imperialis.

Skenario Degradasi Gerakan Perjuangan

Jika melihat skenario pertama, Penjajah Indonesia merasa tidak ada cara lain dalam membungkam dan menghancurkan kebangkitan gerakan perlawan damai rakyat Papua Barat selain menggiring organisasi dan aktivis ke arah kriminal dan terorist. Indonesia sangat tidak suka orang Papua Barat lakukan demo damai tuntut hak-haknya dalam ruang demokrasi, sehingga mempersulit aksi demo, memprovokasi aksi damai agar terjadi kriminal, memblokade aksi damai rakyat Papua Barat dan atas nama “hukum”, aparat hukum memperkosa ruang demokrasi dengan menangkap, memenjarahkan, memukul dan membunuh aktivis dan massa pendemo.

Indonesia merasa, pasal penghasutan dan makar yang dialamatkan kepada pejuang kemerdekaan tidak berhasil membunuh gerakan, sehingga cara lain yang kini dipakai adalah membuat drama penembakan dan teror bom, kemudian mengkambing hitamkan aktivis gerakan damai. Buktinya, Mako Tabuni pernah dipenjara karena memimpin aksi demo 2009 lalu. Penjara tidak membuat Mako Tabuni mundur dan ia terus memimpin aksi demo, dan Indonesia menempuh cara lain yaitu menjadikan Mako Tabuni sebagai tumbal dari skenario penembakan dan teror yang dilakukan pasukan khusus yang dikirim dari Jakarta, melibatkan Densus 88 Polda Papua.
Penembakan terhadap massa aksi demo KNPB serta rakyat sipil lainnya oleh berbagai satuan militer Indonesia di Papua Barat dibiarkan dan tidak mendapat perlakukan hukum di depan hukum NKRI. Justru, sang eksekutor dipandang sebagai pahlawan dan digelari kedudukan dan uang. Bila polisi menyerang warga sipil dengan senjata, di Asrama Limboran beberapa waktu lalu tidak dianggap teroris. Bila militer menyerang warga di Eduda, Paniai 2011 lalu tidak dianggap teroris. Hampir semua warga pendatang di Papua telah dipersenjatai dengan pedang hingga pistol tidak pernah dirasia dan justru dilindungi, tapi anak panah sebagai budaya orang Papua dirasia, Yusak Pakage yang hanya membawa pisau pemotong kuku saja ditangkap dan dikenakan pasal darurat.

Skenario labelisasi aktivis KNPB sebagai teroris mulai nyata di wamena. Modus itu berawal dari tanggal 1 September 2012 di Kantor DPRD Jayawijaya dan 18 September di Pos Polantas jalan Irian Wamena. Tiba-tiba tanggal 19 Polisi juga merekayasa temuan bungkusan Bom di kantor Satlantas Jayapura. Sudah diduga bahwa akhir dari temuan dan peledakan itu akan diarahkan pada rekayasa dimana aktivis KNPB dijadikan sebagai aktor dari kepemilikan dan teror peledakan bom.

Perumahan sekretariat KNPB Wilayah Baliem, di Wamena adalah sebuah tempat terbuka yang selalu didatangi oleh rakyat Papua Barat. Keberadaan Sekretariat itu selalu diawasi oleh intelijen, baik dari pendatang, maupun warga lokal yang sengaja dipasang sebagai agen NKRI. KNPB sebagai media secara tebuka selalu menerima pengunjung. Secara organisasi, aktivis KNPB akhir-akhir ini fokus dalam penguatan konsolidasi massa, dan tidak punya agenda merakit bom dan menyerang TNI Polri maupun institusi lain atau bangunan lain. Adalah rekayasa dan merupakan permainan dari skenario menggiring aktivis KNPB di Wamena menjadi teroris.

Sebagai Upaya Melegitimasi Densus 88 di Papua Barat

Detasemen Khusus anti-teror yang dilatih oleh Polisi Australia itu, setelah misi pemberantasan teroris terhadap jaringan fundamentalis di Indonesia, merasa bahwa tidak ada lagi proyek sehingga Densus 88 harus mencari ladang proyek yang baru. Papua Barat menjadi satu-satunya tempat bagi gerakan anti teror dengan sasaran menghabisi pejuang Papua Merdeka. Makanya, tidak heran bahwa AKB Paulus Waterpau beberapa waktu lalu membenarkan bahwa Ditreskrim Polda Papua ikuasai oleh mantan-mantan pasukan Densus 88.
by, Victor yeimo (Chaiman KNPB) - KNPB-News

Densus 88 dikritik oleh TV ABC Australia atas keterlibatannya membunuh aktivis KNPB, Mako Tabuni, dimana Menlu Australia, Bob Carr ikut memberi reaksi atas elanggaran HAM di Papua Barat. Merasa kiat Densus 88 mulai ketahuan di Papua Barat, Indonesia kemudian mengatur skenario dengan cara menaikan isu teroris di Papua Barat agar Australia, AS dan UK selaku yang memback-up Densus 88 dapat terus melatih dan membiayai Densus 88. Wilayah Papua Barat dilihat sebagai wilayah operasi Densus 88, sehingga setiap gerakan perjuangan kemerdekaan digiring dalam isu teroris.

Pergantian Kapolda Tito Karnavian yang merupakan mantan Kepala Densus 88 semakin membuktikan niat tersebut. Sudah tentu proyek operasi Densus 88 di Papua Barat akan menjadi program utama. Mantan-mantan Densus 88 yang sudah berpengalaman dalam memberantas -membunuh- jaringan teroris fundamental di Indonesia diarahkan ke Papua Barat untuk memberantas aktivis Papua merdeka yang berjuang secara damai dan bermartabat.
Isu Teror Bom di Papua Barat diciptakan dan dipublikasi oleh media-media propaganda Indonesia agar tercipta opini bahwa terorisme ada di Papua Barat, lalu penempatan Densus 88 berjalan mulus, sebagai hasil rekayasa isu. Adalah jelas-jelas permainan keji yang dipraktekan oleh NKRI di Papua Barat.

Skenario Jual Isu Keamanan di Internasional

Saat ini, Pemerintah Indonesia mempererat hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat dan Australia, khususnya dalam bidang pertahanan. Tentu saja, negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi di wilayah Asia Pasifik, merasa Indonesia sebagai “satpam” yang perlu dipersenjatai dengan kekuatan militer dalam upaya mengamankan kawasan asia pasific dari ancaman keamanan dalam dan luar negeri.

Papua Barat dipandang sebagai ladang ekonomi imperialis, dimana Indonesia merasa -ikut watak Soekarno- menjual isu terorisme dalam menggaet negara-negara Imperialist seperti AS. Kalau dulu, Seokarno menggunakan isu komunis untuk merampas Papua Barat, kini Pemerintah Indonesia menggunakan isu pemberantasan terorisme. Sehingga, bagi Indonesia Papua Barat harus menjadi wilayah dengan ancaman terorisme agar proyek anti teror bersama negara-negara imperialis terus terjaga, lebih khusus Internasional dapat terus mengakui integritas NKRI di Papua Barat.

Menlu AS, Hillary Clinton dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Indonesia, Marty Natalegawa di AS (20/9) lalu, menjanjikan penjualan 4 Helycopter merek Apache. Kerja sama itu merupakan bukti bahwa Indonesia berhasil menjual isu keamanan regional, sehingga diharapkan posisi saling membutuhkan antara AS dan Indonesia tidak mengganggu kedaulatan NKRI. Adalah politik luar negeri NKRI.

Dari kasus penembakan dan Bom, pejuang kemerdekaan Papua Barat harus digiring ke arah teroris agar negara-negara imperialis dapat beridir dibelakang Indonesia untuk membasmi pejuang-pejuang yang telah dijual dengan label teroris oleh Indonesia.

Korban kekerasan antar suku di Timika Papua Barat, tempat Freeport milik AS beroperasi itu dibiarkan oleh negara, Densus 88 yang berhasil membunuh Kelly Kwalik di Timika tidak berfungsi untuk menjaga warga dari konflik perang suku. Sebaliknya, negara melalui militer Indonesia memelihara konflik di Timika agar Indonesia dengan mudah menjual isu keamanan, dan AS merasa Indonesia penting untuk menjaga aset miliknya di Timika.

Adalah merupakan praktek penjajahan keji di abad moderen, dimana rakyat tertindas yang melakukan perlawanan digiring menjadi teroris, agar proyek keamanan bagi petinggi militer maupun kepentingan negara dapat terus terjaga. Dan, rakyat tertindas mulai sadar dari semua permainan kotor, dimana praktek kolonialisme dan imperialisme selalu berhasil mengajar rakyat tertindas untuk sadar bahwa perlawanan demi kemerdekaan adalah sesuatu yang mutlak. (Victor Yeimo)

Fifty years on, Australia’s Papua policy is still failing

Written By Voice Of Baptist Papua on October 2, 2012 | 7:08 PM

 Pacific Media Centre Indonesia’s President Yudhoyono isn’t getting the right kind of encouragement to create a long-term solution for West Papua, writes Richard Chauvel.
Chairman KNPB Victor Yeimo (Report. Image: ABC TV)

Update/Voice-Baptist- NALYSIS: “Yep. The world is behind Indonesia now. It means they all compromise with Indonesia to kill West Papua.” Victor Yeimo, the chair of the West Papua National Committee, was describing to journalists Hayden Cooper and Lisa Main how Papuans are losing their struggle because Indonesia has so effectively deflected international attention from the conflict.
The two Australians had gone undercover in Papua for ABC TV’s 7.30 Report and discovered what they called “a police state operating with impunity".

Despite the brevity of the visit and the fact that Cooper and Main were not able to travel outside the provincial capital of Jayapura, the documentary gave an insight into not only how the Indonesian security forces have been able to maintain their physical control, but also why the government has not been able to resolve the conflict.
Indeed, the means by which Indonesia sustains its control in Papua are among the major factors that help explain why successive Indonesian governments have failed to find a viable solution. The criminalisation of peaceful political activity, state violence against pro-independence activists and human rights abuses not only sustain Indonesian control but also fuel Papuan antagonism.

Cooper and Main’s assertion that members of an Australian and US–trained and funded Indonesian police anti-terrorism unit, Detachment 88, were involved in the murder of pro-independence leader Mako Tabuni once again made Papua an issue in Australia’s relations with Indonesia.
Foreign Minister Bob Carr told the ABC that Australia had made representations to Indonesia about Mako Tabuni’s death and requested that an investigation be held. Carr added that since becoming foreign minister he had not hesitated to raise the issue of human rights abuses in Papua with the Indonesian authorities, including his counterpart, Marty Natalegawa.

After Carr’s first meeting with Marty Natalegawa in March this year, Greens senator Richard Di Natale, whose portfolio includes West Papua, had questioned Carr about Papua.
Treaty recognised
Carr told the Senate that the first thing he had done when they met was to assure his counterpart that both sides of Australian politics recognised Indonesian sovereignty in Papua, as had been reaffirmed in the 2006 Lombok Treaty.
In keeping with Indonesian aspirations for the treaty, Carr added, perhaps with the questioner in mind, “It would be a reckless Australian indeed who wanted to associate himself with a small separatist group which threatens the territorial integrity of Indonesia and that would produce a reaction among Indonesians towards this country. It would be reckless indeed.”
Carr went on to repeat this argument, adding, “That is reckless and it is not in Australia’s interests.”

According to Carr, Marty Natalegawa volunteered that Indonesia had “a clear responsibility to see that their sovereignty is upheld in respect of human rights standards.”
Carr interpreted this as an indication that Indonesia listened to Australian representations. But statements like these have lost their credibility with each act of state violence and abuse of human rights in Papua.
As Carr himself noted, previous Labour foreign ministers had made representations to Indonesia about these acts — as, he presumed, had his Coalition predecessors.

In August, the Indonesian vice-president’s adviser on matters relating to Papua, Dewi Fortuna Anwar, lamented that whenever something “negative” happens in Papua it becomes an issue in Australia. The difficulty for both governments is that “negative” things happen frequently in Papua and Indonesian government attempts to quarantine Papua from international scrutiny are not always effective, as Hayden Cooper and Lisa Main’s documentary demonstrates.

Mobile 'evidence'
Mobile technologies in particular have made the strategy increasingly redundant, if not counter-productive. The video of Indonesian security forces’ violent disbanding of the peaceful Papuan People’s Congress in October 2011 was easily accessible on the internet within days of the event and broadcast by Al Jazeera to an international audience.
Indonesian soldiers’ “trophy” videos of colleagues torturing Papuan villagers, posted on the internet in 2010, belied their government’s representation of Indonesia’s policy in Papua and the security forces’ behaviour.

In his statements in the media and in Parliament, Bob Carr was doing no more than restating a position that all Australian governments have held on Indonesia’s sovereignty in Papua for half a century.
In January 1962, then External Affairs Minister Garfield Barwick convinced his cabinet colleagues that it was not in Australia’s interest to support the emergence of a small and, in Barwick’s view, unviable state in West Papua. Barwick reversed the 12-year-old Menzies government policy in support of the Dutch in West Papua and withdrew Australian support for Dutch promises of self-determination for Papuans and decolonisation separately from Indonesia.

Barwick argued that supporting the emergence of an independent West Papua was incompatible with Australia’s strategic imperative to develop close cooperative relations with a preferably non-communist Indonesia. Australia accepted the New York Agreement of 1962, under which Papua passed from Dutch to Indonesian control.
But the government did not anticipate that the resolution of the Indonesia–Netherlands dispute would sow the seeds of a seemingly intractable conflict between the Indonesian government and many of its Papuan citizens. Barwick expected that the young Dutch-educated Papuan politicians who had demanded the right to form an independent state in the early 1960s would be accommodated within Indonesia.

The 2006 Lombok Treaty, to which Carr referred, not only re-stated Australian support for Indonesian sovereignty in Papua, but also went further. The “Papua” clause committed the Australian government to “not in any manner support or participate in activities by any person or entity which constitutes a threat to the stability, sovereignty or territorial integrity of the other Party, including by those who seek to use its territory for encouraging or committing such activities, including separatism, in the territory of the other Party…”
'Limiting' hope
Indonesia hoped, naively, that this provision would oblige the Australian government to limit the pro-independence activities of exiled Papuans and their supporters.

The treaty has not restrained the criticisms of Indonesian policy and the campaigning of Papuans and their supporters in Australia. But the Australian government, caught between its desire not to offend Indonesian sensitivities and the flow of reports of on-going violence and human rights abuses in Papua, has been rendered mute.
Conflict and human rights abuses in Papua are not part of the story the Australian government is keen to tell a sceptical public about Indonesia; it wants Australians to believe that this neighbour is no longer a military dictatorship and has grown into a vibrant democracy with a rapidly developing economy.
It wants to convince Australians that the relationship with Indonesia is of the greatest importance, as is reflected in the fact that the embassy in Jakarta is Australia’s largest and the aid programme in Indonesia is Australia’s most generous.

The Lombok Treaty was negotiated after the shockwaves generated by the arrival of 43 independence-flag-waving Papuan asylum seekers on Cape York in January 2006. Australia’s decision to accept the Papuans as asylum seekers and grant protection visas led to the recall of the Indonesian ambassador. In the often turbulent history of Australia’s relations with Indonesia, this is the only time an Indonesian government has acted in this way.

Although the treaty codified cooperation between Indonesia and Australia in counter-terrorism, intelligence, maritime security, law enforcement and defence, it is Australia’s commitments in relation to Papua that are most important for Indonesia. When president Susilo Bambang Yudhoyono spoke to the Indonesian media after his discussions with Julia Gillard in Darwin in early July this year, the first issue he discussed was Papua, telling the Indonesian press that Gillard fully supported Indonesia’s sovereignty in Papua.
In turn, he assured Gillard that his government was raising the level of welfare and standards of justice for Papua.

Silent on issue
In contrast to Yudhoyono’s emphasis on Papua in his comments to Indonesian journalists after the meeting, Gillard was silent on the issue. Instead, she highlighted the areas of cooperation important to the Australian government, including defence, people smuggling, economic development and trade, as well as cooperation in the multilateral fora like the G20 and APEC.

Indonesian leaders seem to feel that they need to remind Australia of its commitment to Indonesia’s sovereignty in Papua at every opportunity, which suggests that the serial repetition of that commitment by Carr and his predecessors is not taken on its face value.
As Dewi Fortuna Anwar noted, “There is still a strong belief in some Indonesian circles the separation of East Timor from Indonesia resulted partly from Australian pressures… We know there are people in Australia who support the Free Papua Movement.”
The subtext: “For 20 years you said that East Timor was Indonesia’s, then you changed your mind when the crunch came.” Australian opinions and activities in relation to Papua, both within the government and civil society, are viewed in Jakarta through the prism of the separation of East Timor.

Responding to Carr’s interview, Mahfudz Siddiq, the head of the Indonesian parliament’s Commission for Foreign Affairs and Security, suggested that Carr’s call for an investigation into Mako Tabuni’s murder reflected double standards.
Mahfudz had never heard an Australian politician complaining about the security forces killing Muslim terror suspects. He considered that Detachment 88 was doing its job in Papua, combating terrorism.

This criticism of Bob Carr highlights some of the complexities of the bilateral relationship and the different security priorities of the Australian and Indonesian governments.
Combating 'terrorism,"
Detachment 88 was established after the 2002 Bali bombing, with US and Australian support, to combat terrorism. The military and police skills developed within the unit can be used for pursuing Islamist terrorists, as desired by the United States and Australia, and equally for repressing Papuan separatists, who many Indonesians regard as terrorists too.
There have been reports that Detachment 88 was involved in the killing of Kelly Kwalik, another pro-independence leader, in December 2010, and in the violent breakup of the peaceful Papua Congress of October 2011, which reportedly left three dead.
Richard Di Natale reminded Carr about the differences between Indonesian and Australian security priorities when he referred to a bipartisan recommendation of the Joint Standing Committee on Treaties to “increase transparency in defence cooperation agreements to provide assurance that Australian resources do not directly or indirectly support human rights abuses in Indonesia.”

Like many Indonesian politicians, Mahfudz Siddiq is sensitive about any foreign interest in Papua. But he and the deputy head of the commission, T.B. Hasanuddin, have been calling for change in the Indonesian government’s Papua policies.
Their concerns about Papua became more acute with the spate of shootings in May and June around Jayapura, which included the murder of Mako Tabuni.
The commission visited Papua during the violence and became aware of atmosphere of fear that the shootings had created. Mahfudz and Hasanuddin realised that foreign interest in the conflict was partly a result of the failure of government policies to resolve it.
Since the June visit, they have advocated for government to take a comprehensive and peaceful approach using dialogue. They recognised that Papuans had little trust in the authorities and that the history of Papua’s integration into Indonesia during the 1960s had become a political issue.

Tangled web
Three months of advocacy brought no progress with the government. As a result, the commission had established a working committee on Papua.
“If all these problems are allowed to go round and round and become a tangled web…” Mahfudz argued, “it will become a time bomb for this Republic.”

Mahfudz’s frustration is understandable. Towards the end of 2011 and at the beginning of this year there were signs that the Yudhoyono government was rethinking its approach to Papua.
In November, the president announced that he was prepared to conduct a dialogue with Papuan leaders to resolve the conflict peacefully. He appointed retired general Bambang Darmono and Farid Hussain (who was involved in the peace negotiations in Aceh) as special representatives with briefs to promote dialogue.
In December and February, the president and key ministers met with two groups of Papuan church leaders. To an extent this initiative reflected two years of advocacy and lobbying for dialogue by the Papua Peace Network, led by Papuan Catholic Theologian Neles Tebay, and Indonesian Institute of Sciences researchers under Muridan Widjoyo.
Together, they had developed a systematic process to mobilise support for dialogue as the best means to resolve the conflicts in Papua.

There seems to have been little progress since the February meeting, however. Indeed, at the end of June, after a month of violence in Papua, President Yudhoyono told officer cadets in Bandung that he was not prepared to enter into a dialogue about issues related to national unity or a referendum on independence.
History re-examined
He disparaged Papuan interest in re-examining the history of Papua’s integration into Indonesia. He emphasised that the United Nations and the international community recognised Papua as part of Indonesia, and said that it was the government’s responsibility to secure Papua and act firmly against any separatist movement. He requested the security forces not to be excessive or abuse human rights.

While President Yudhoyono did not dismiss the possibility of a dialogue entirely, he rejected any discussion about those issues that most concern Papuans. It is difficult to imagine a lasting resolution of the conflict that does not involve a frank dialogue about human rights abuses and the history of integration, among other sensitive issues.
If the Papua conflict had been easy to resolve it would have happened decades ago. The president’s comments to the officer cadets identified core nationalist reasons why any Indonesian government will be reluctant to have a dialogue with Papuans.
Many Papuans assume that dialogue means a discussion of a referendum, while the government in Jakarta can only countenance a discussion about the resolution of Papua’s problems within the Unity Republic of Indonesia.

Although the pattern of violence and human rights abuses in Papua has created an awareness in the media and among academics and some politicians in Jakarta that government policies are not working, there is no significant Indonesian political constituency for an accommodation of Papuan interests and values.
The national consensus that Papua is an integral part of Indonesia, constructed by President Sukarno during the struggle against the Dutch in the 1950s and early 1960s, remains strong today. Indonesians, who have a strong sense that Papua is Indonesian, find it difficult to appreciate and accept that many Papuans do not share this national identity.
Sukarno made Papua the object of a unifying nation building campaign within which Papuans saw no place for themselves.

Policy impasse
The policy impasse in Jakarta and the conflict in Papua places the Australian government in a difficult position. Like all its predecessors since 1962, the Gillard government doesn’t question Indonesian sovereignty in Papua.
It shares the assessment that close and cooperative relations with Indonesia are a strategic imperative. Nevertheless, it has a strong interest in a resolution of the decades-old conflict that accommodates Papuan interests and values, not least because it is aware of the long shadow that the separation of East Timor cast over the bilateral relationship.
The crisis over the asylum seekers in 2006 remains a reminder of the Papua conflict’s capacity to destabilise Australia’s relations with Indonesia.

Bob Carr supports President Yudhoyono’s “commitment to raise the living standards of the people of Papua and reinvigorating special autonomy.” He says “Australia believes that this is the best path – the best means – to achieving a safe and prosperous future for the Papuan people.”
Unfortunately, it is unlikely that such anodyne support will encourage the president to make the difficult policy changes that might make resolution possible. •

Dr Richard Chauvel teaches in the School of Social Sciences and Psychology at Victoria University. This article was first published by Inside Story.

Fifty years on, Australia’s Papua policy is still failing

 Pacific Media Centre Indonesia’s President Yudhoyono isn’t getting the right kind of encouragement to create a long-term solution for West Papua, writes Richard Chauvel.
Chairman KNPB Victor Yeimo (Report. Image: ABC TV)

Update/Voice-Baptist- NALYSIS: “Yep. The world is behind Indonesia now. It means they all compromise with Indonesia to kill West Papua.” Victor Yeimo, the chair of the West Papua National Committee, was describing to journalists Hayden Cooper and Lisa Main how Papuans are losing their struggle because Indonesia has so effectively deflected international attention from the conflict.
The two Australians had gone undercover in Papua for ABC TV’s 7.30 Report and discovered what they called “a police state operating with impunity".

Despite the brevity of the visit and the fact that Cooper and Main were not able to travel outside the provincial capital of Jayapura, the documentary gave an insight into not only how the Indonesian security forces have been able to maintain their physical control, but also why the government has not been able to resolve the conflict.
Indeed, the means by which Indonesia sustains its control in Papua are among the major factors that help explain why successive Indonesian governments have failed to find a viable solution. The criminalisation of peaceful political activity, state violence against pro-independence activists and human rights abuses not only sustain Indonesian control but also fuel Papuan antagonism.

Cooper and Main’s assertion that members of an Australian and US–trained and funded Indonesian police anti-terrorism unit, Detachment 88, were involved in the murder of pro-independence leader Mako Tabuni once again made Papua an issue in Australia’s relations with Indonesia.
Foreign Minister Bob Carr told the ABC that Australia had made representations to Indonesia about Mako Tabuni’s death and requested that an investigation be held. Carr added that since becoming foreign minister he had not hesitated to raise the issue of human rights abuses in Papua with the Indonesian authorities, including his counterpart, Marty Natalegawa.

After Carr’s first meeting with Marty Natalegawa in March this year, Greens senator Richard Di Natale, whose portfolio includes West Papua, had questioned Carr about Papua.
Treaty recognised
Carr told the Senate that the first thing he had done when they met was to assure his counterpart that both sides of Australian politics recognised Indonesian sovereignty in Papua, as had been reaffirmed in the 2006 Lombok Treaty.
In keeping with Indonesian aspirations for the treaty, Carr added, perhaps with the questioner in mind, “It would be a reckless Australian indeed who wanted to associate himself with a small separatist group which threatens the territorial integrity of Indonesia and that would produce a reaction among Indonesians towards this country. It would be reckless indeed.”
Carr went on to repeat this argument, adding, “That is reckless and it is not in Australia’s interests.”

According to Carr, Marty Natalegawa volunteered that Indonesia had “a clear responsibility to see that their sovereignty is upheld in respect of human rights standards.”
Carr interpreted this as an indication that Indonesia listened to Australian representations. But statements like these have lost their credibility with each act of state violence and abuse of human rights in Papua.
As Carr himself noted, previous Labour foreign ministers had made representations to Indonesia about these acts — as, he presumed, had his Coalition predecessors.

In August, the Indonesian vice-president’s adviser on matters relating to Papua, Dewi Fortuna Anwar, lamented that whenever something “negative” happens in Papua it becomes an issue in Australia. The difficulty for both governments is that “negative” things happen frequently in Papua and Indonesian government attempts to quarantine Papua from international scrutiny are not always effective, as Hayden Cooper and Lisa Main’s documentary demonstrates.

Mobile 'evidence'
Mobile technologies in particular have made the strategy increasingly redundant, if not counter-productive. The video of Indonesian security forces’ violent disbanding of the peaceful Papuan People’s Congress in October 2011 was easily accessible on the internet within days of the event and broadcast by Al Jazeera to an international audience.
Indonesian soldiers’ “trophy” videos of colleagues torturing Papuan villagers, posted on the internet in 2010, belied their government’s representation of Indonesia’s policy in Papua and the security forces’ behaviour.

In his statements in the media and in Parliament, Bob Carr was doing no more than restating a position that all Australian governments have held on Indonesia’s sovereignty in Papua for half a century.
In January 1962, then External Affairs Minister Garfield Barwick convinced his cabinet colleagues that it was not in Australia’s interest to support the emergence of a small and, in Barwick’s view, unviable state in West Papua. Barwick reversed the 12-year-old Menzies government policy in support of the Dutch in West Papua and withdrew Australian support for Dutch promises of self-determination for Papuans and decolonisation separately from Indonesia.

Barwick argued that supporting the emergence of an independent West Papua was incompatible with Australia’s strategic imperative to develop close cooperative relations with a preferably non-communist Indonesia. Australia accepted the New York Agreement of 1962, under which Papua passed from Dutch to Indonesian control.
But the government did not anticipate that the resolution of the Indonesia–Netherlands dispute would sow the seeds of a seemingly intractable conflict between the Indonesian government and many of its Papuan citizens. Barwick expected that the young Dutch-educated Papuan politicians who had demanded the right to form an independent state in the early 1960s would be accommodated within Indonesia.

The 2006 Lombok Treaty, to which Carr referred, not only re-stated Australian support for Indonesian sovereignty in Papua, but also went further. The “Papua” clause committed the Australian government to “not in any manner support or participate in activities by any person or entity which constitutes a threat to the stability, sovereignty or territorial integrity of the other Party, including by those who seek to use its territory for encouraging or committing such activities, including separatism, in the territory of the other Party…”
'Limiting' hope
Indonesia hoped, naively, that this provision would oblige the Australian government to limit the pro-independence activities of exiled Papuans and their supporters.

The treaty has not restrained the criticisms of Indonesian policy and the campaigning of Papuans and their supporters in Australia. But the Australian government, caught between its desire not to offend Indonesian sensitivities and the flow of reports of on-going violence and human rights abuses in Papua, has been rendered mute.
Conflict and human rights abuses in Papua are not part of the story the Australian government is keen to tell a sceptical public about Indonesia; it wants Australians to believe that this neighbour is no longer a military dictatorship and has grown into a vibrant democracy with a rapidly developing economy.
It wants to convince Australians that the relationship with Indonesia is of the greatest importance, as is reflected in the fact that the embassy in Jakarta is Australia’s largest and the aid programme in Indonesia is Australia’s most generous.

The Lombok Treaty was negotiated after the shockwaves generated by the arrival of 43 independence-flag-waving Papuan asylum seekers on Cape York in January 2006. Australia’s decision to accept the Papuans as asylum seekers and grant protection visas led to the recall of the Indonesian ambassador. In the often turbulent history of Australia’s relations with Indonesia, this is the only time an Indonesian government has acted in this way.

Although the treaty codified cooperation between Indonesia and Australia in counter-terrorism, intelligence, maritime security, law enforcement and defence, it is Australia’s commitments in relation to Papua that are most important for Indonesia. When president Susilo Bambang Yudhoyono spoke to the Indonesian media after his discussions with Julia Gillard in Darwin in early July this year, the first issue he discussed was Papua, telling the Indonesian press that Gillard fully supported Indonesia’s sovereignty in Papua.
In turn, he assured Gillard that his government was raising the level of welfare and standards of justice for Papua.

Silent on issue
In contrast to Yudhoyono’s emphasis on Papua in his comments to Indonesian journalists after the meeting, Gillard was silent on the issue. Instead, she highlighted the areas of cooperation important to the Australian government, including defence, people smuggling, economic development and trade, as well as cooperation in the multilateral fora like the G20 and APEC.

Indonesian leaders seem to feel that they need to remind Australia of its commitment to Indonesia’s sovereignty in Papua at every opportunity, which suggests that the serial repetition of that commitment by Carr and his predecessors is not taken on its face value.
As Dewi Fortuna Anwar noted, “There is still a strong belief in some Indonesian circles the separation of East Timor from Indonesia resulted partly from Australian pressures… We know there are people in Australia who support the Free Papua Movement.”
The subtext: “For 20 years you said that East Timor was Indonesia’s, then you changed your mind when the crunch came.” Australian opinions and activities in relation to Papua, both within the government and civil society, are viewed in Jakarta through the prism of the separation of East Timor.

Responding to Carr’s interview, Mahfudz Siddiq, the head of the Indonesian parliament’s Commission for Foreign Affairs and Security, suggested that Carr’s call for an investigation into Mako Tabuni’s murder reflected double standards.
Mahfudz had never heard an Australian politician complaining about the security forces killing Muslim terror suspects. He considered that Detachment 88 was doing its job in Papua, combating terrorism.

This criticism of Bob Carr highlights some of the complexities of the bilateral relationship and the different security priorities of the Australian and Indonesian governments.
Combating 'terrorism,"
Detachment 88 was established after the 2002 Bali bombing, with US and Australian support, to combat terrorism. The military and police skills developed within the unit can be used for pursuing Islamist terrorists, as desired by the United States and Australia, and equally for repressing Papuan separatists, who many Indonesians regard as terrorists too.
There have been reports that Detachment 88 was involved in the killing of Kelly Kwalik, another pro-independence leader, in December 2010, and in the violent breakup of the peaceful Papua Congress of October 2011, which reportedly left three dead.
Richard Di Natale reminded Carr about the differences between Indonesian and Australian security priorities when he referred to a bipartisan recommendation of the Joint Standing Committee on Treaties to “increase transparency in defence cooperation agreements to provide assurance that Australian resources do not directly or indirectly support human rights abuses in Indonesia.”

Like many Indonesian politicians, Mahfudz Siddiq is sensitive about any foreign interest in Papua. But he and the deputy head of the commission, T.B. Hasanuddin, have been calling for change in the Indonesian government’s Papua policies.
Their concerns about Papua became more acute with the spate of shootings in May and June around Jayapura, which included the murder of Mako Tabuni.
The commission visited Papua during the violence and became aware of atmosphere of fear that the shootings had created. Mahfudz and Hasanuddin realised that foreign interest in the conflict was partly a result of the failure of government policies to resolve it.
Since the June visit, they have advocated for government to take a comprehensive and peaceful approach using dialogue. They recognised that Papuans had little trust in the authorities and that the history of Papua’s integration into Indonesia during the 1960s had become a political issue.

Tangled web
Three months of advocacy brought no progress with the government. As a result, the commission had established a working committee on Papua.
“If all these problems are allowed to go round and round and become a tangled web…” Mahfudz argued, “it will become a time bomb for this Republic.”

Mahfudz’s frustration is understandable. Towards the end of 2011 and at the beginning of this year there were signs that the Yudhoyono government was rethinking its approach to Papua.
In November, the president announced that he was prepared to conduct a dialogue with Papuan leaders to resolve the conflict peacefully. He appointed retired general Bambang Darmono and Farid Hussain (who was involved in the peace negotiations in Aceh) as special representatives with briefs to promote dialogue.
In December and February, the president and key ministers met with two groups of Papuan church leaders. To an extent this initiative reflected two years of advocacy and lobbying for dialogue by the Papua Peace Network, led by Papuan Catholic Theologian Neles Tebay, and Indonesian Institute of Sciences researchers under Muridan Widjoyo.
Together, they had developed a systematic process to mobilise support for dialogue as the best means to resolve the conflicts in Papua.

There seems to have been little progress since the February meeting, however. Indeed, at the end of June, after a month of violence in Papua, President Yudhoyono told officer cadets in Bandung that he was not prepared to enter into a dialogue about issues related to national unity or a referendum on independence.
History re-examined
He disparaged Papuan interest in re-examining the history of Papua’s integration into Indonesia. He emphasised that the United Nations and the international community recognised Papua as part of Indonesia, and said that it was the government’s responsibility to secure Papua and act firmly against any separatist movement. He requested the security forces not to be excessive or abuse human rights.

While President Yudhoyono did not dismiss the possibility of a dialogue entirely, he rejected any discussion about those issues that most concern Papuans. It is difficult to imagine a lasting resolution of the conflict that does not involve a frank dialogue about human rights abuses and the history of integration, among other sensitive issues.
If the Papua conflict had been easy to resolve it would have happened decades ago. The president’s comments to the officer cadets identified core nationalist reasons why any Indonesian government will be reluctant to have a dialogue with Papuans.
Many Papuans assume that dialogue means a discussion of a referendum, while the government in Jakarta can only countenance a discussion about the resolution of Papua’s problems within the Unity Republic of Indonesia.

Although the pattern of violence and human rights abuses in Papua has created an awareness in the media and among academics and some politicians in Jakarta that government policies are not working, there is no significant Indonesian political constituency for an accommodation of Papuan interests and values.
The national consensus that Papua is an integral part of Indonesia, constructed by President Sukarno during the struggle against the Dutch in the 1950s and early 1960s, remains strong today. Indonesians, who have a strong sense that Papua is Indonesian, find it difficult to appreciate and accept that many Papuans do not share this national identity.
Sukarno made Papua the object of a unifying nation building campaign within which Papuans saw no place for themselves.

Policy impasse
The policy impasse in Jakarta and the conflict in Papua places the Australian government in a difficult position. Like all its predecessors since 1962, the Gillard government doesn’t question Indonesian sovereignty in Papua.
It shares the assessment that close and cooperative relations with Indonesia are a strategic imperative. Nevertheless, it has a strong interest in a resolution of the decades-old conflict that accommodates Papuan interests and values, not least because it is aware of the long shadow that the separation of East Timor cast over the bilateral relationship.
The crisis over the asylum seekers in 2006 remains a reminder of the Papua conflict’s capacity to destabilise Australia’s relations with Indonesia.

Bob Carr supports President Yudhoyono’s “commitment to raise the living standards of the people of Papua and reinvigorating special autonomy.” He says “Australia believes that this is the best path – the best means – to achieving a safe and prosperous future for the Papuan people.”
Unfortunately, it is unlikely that such anodyne support will encourage the president to make the difficult policy changes that might make resolution possible. •

Dr Richard Chauvel teaches in the School of Social Sciences and Psychology at Victoria University. This article was first published by Inside Story.

Twitt VBPapua

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. SBP-News @VBaptistPapua - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger