Freedom Struggle, Not Mysterious Shooting

vision of the struggle of Papuan independence

Jayapura Binpa-- A series of mysterious cases of firing that occurred in Jayapura and some areas are not the vision of the struggle of Papuan independence, but it is a purely criminal case that intentionally disrupt public order, or the life of a nation and society in Papua bernega.  

This was said by the commander Koteka West Papua, "Roberthus Takimai, Kerpada Media reporter, yesterday, in Jayapura. "The struggle is not Papua independence by violent means, especially with the way this mysterious firing," Clearly Commander.
He also asked the police to unravel the mysterious case of firing in Papua, as it is a purely criminal case that threatens the life of a peaceful society in Papua,"Then, this mysterious firing, if done by the Free Papua Movement, meaning it has violated the vision of the struggle of the Free Papua Movement, the struggle for independence Papua peacefully, without violence," explains Robert.

However, if this mysterious firing, conducted by security means, security forces deliberately disrupt the security situations in the land of Papua, so that individual security is to be dealt with in accordance with applicable laws corridor, "said Takimai.

In addition, he also asked the local government and the Central Government to immediately review and mengklarifikaksi to the mysterious firing case rife in Papua, that orderliness and safety of people in Papua still assured, then, he also dismissed a growing issue in the community that, the rise mysterious firing in Papua was carried out by the armed citizens of Papua is not true, because Papuans did not have modern weaponry, as well as the National Liberation Army of Free Papua Movement is also not true, but everything is done by unscrupulous vandals security situations, obviously Robert.

Serhingga, if the police could not reveal the mysterious case of firing in Papua fast, accurate, and reliable, meaning, the police would deliberately disrupt the security situation in Papua is full of peace, or there are certain motifs that had been created by the security forces so that it is questionable, "said Robert.Therefore, he asked the police to demonstrate professionalism to unravel this case, because for this case by case which occurred in Papua, there was no clear disclosure of the case by the police, especially in the case of the mysterious firing of the flare occurred dibekang this, "said Takimai .In addition, he also asked the central government, and the Papua provincial government to immediately see, observe and review the firing this case, because the struggle for Papuan independence not by force but the Papuan struggle with vision, namely independence peace, which is imbued with a safe , peace, and quiet.

"Mysterious and wild firing, it's not our fight Papuans, but that there are elements of security vandals who deliberately create conflict in Papua, so do not do their omission of a troublemaker in the middle of the community" says Robert.

In addition, he also disagreed with the arrest of the West Papua National Committee Chairman, Buchtar Tabuni, as Dahlan of serentatan Mysterious firing cases in Papua, because he did not have weapons that shoot way masyaraklat Papua innocent of this, therefore, exempt Buchtar "If the police detained buchhar menghelabui firing was done by the police itself," Bold Robert.

If this country honestly, foreigners as independent in solving various cases in Papua peacefully, without violence, "said Commander Koteka peace sona

Jual Tank, Pengkhianatan terhadap Orang Papua

Published in Volkskrant ( Hakim bahabol fhoto Hakim)

Menurut Bahabol kendaraan tank itu nanti akan bisa digunakan untuk menghadapi apa yang oleh Jakarta dicap sebagai "separatis". "Jual Tank Kembali Mengkhianati Warga Papua," demikian koran de Volkskrant.

Bahabol adalah anggota parlemen Papua Barat yang dilarang di Indonesia. "Kami rapat secara rahasia, di gereja atau di hutan." Minggu lalu ia berkunjung ke Belanda bersama dua aktivis lain. Mereka bertemu dengan anggota parlemen dari partai kanan populis PVV, partai sosialis SP dan partai Kristen konservatif ChristenUnie.

Revolusi damai

Bahabol dan delegasinya mengimbau pemerintah Belanda agar mengkampanyekan referendum bagi kedaulatan propinsi Papua di bawah pengawasan dunia internasional. "Perjuangan kami tanpa kekerasan. Demonstrasi massal. Revolusi damai," kata Bahabol.

Bahabol membawa foto mengenai demonstran yang membawa spanduk dengan tulisan dalam bahasa Belanda di mana warga Papua menuntut tanggungjawab politik Belanda kepada warga Papua.

Di tahun 1961 warga Papua diberi bendera dan lagu kebangsaan sendiri oleh pemerintah Belanda. "Siapa yang mengibarkan bendera itu sekarang, diancam 15 tahun penjara," Bahabol mengingatkan.

Petisi

Berita tentang kekerasan di penjara-penjara di propinsi Papua sulit dilacak karena diplomat dan wartawan asing dilarang berkunjung ke propinsi tersebut. Warga Papua di Belanda mengimbau kabinet dan parlemen agar menyusun petisi sebagai "prakarsa warga sipil".

Petisi tersebut harus mengumpulkan 40.000 tanda tangan. Menurut pihak pemrakarsa lewat situs di internet westpapoea.petities.nl sudah terkumpul 5.000 tandatangan.

Jakarta menyebut gerakan kedaulatan Papua sebagai kelompok kecil. "Tetapi referendum akan membuktikan sebaliknya," tegas Bahabol sambil menambahkan bahwa pelaksanaan referendum harus menjamin kebebasan warga Papua menyatakan pendapat mereka dan kelompok transmigran di Papua tidak mengintimidasi warga Papua.

Separatis

Kabinet demisioner Belanda mau menjual tank Leopard yang tidak digunakan lagi. Ini juga berkaitan dengan penghematan di departemen pertahanan Belanda. Indonesia menyatakan berminat membeli tank yang total berharga 200 juta Euro.

Besar kemungkinan parlemen Belanda tidak menyetujui penjualan tank itu kepada Indonesia dengan pertimbangan kendaraan lapis baja itu bisa digunakan untuk mengadapi kelompok-kelompok yang oleh Jakarta dicap sebagai "separatis, teroris dan sebagainya". Demikian koran de Volkskrant.

Sumber: Radio Nenderland

Kompanye Papua Merdeka di Festival Womadelaide 2012

Adelaide, Laporan-KNPB. Festival Womadelaide di Adelaide, Australia kemarin (11/03) dimeriahkan dengan kompanye Papua Merdeka. Dalam konser yang dihadiri ribuan orang, bintang kejora dibentangkan dan yel-yel Papua Merdeka dilakukan dalam konser salah satu group musisi terkenal di Australia, Blue King Brown.

Konser yang dimulai pada pukul 7.30 tadi malam, Rony Kareni, seorang aktivis Papua Merdeka yang hadir membawakan tarian Papua dalam konser tersebut menyampaikan ekpresi perjuangan yang disambut tepuk tangan secara meriah oleh ribuan penonton.

Sementara itu, Festival Womadelaide yang dihadiri oleh ribuan orang dari mancanegara maupun Australia ini tak ketinggalan mengunjungi pameran Free West Papua di stand khusus yang dikoordinir oleh Austrlia West Papua Asocciation (AWPA).

Catherine Delahunty speaks in the House about human rights in West Papua

Contact: Catherine Delahunty MP

Tags: Foreign Affairs, Peace and Conflict, Rainforests

CATHERINE DELAHUNTY (Green): Tēnā koe, Mr Speaker, Tēnā koutou te Whare.

Yesterday at the Australian Senate in Canberra, I was present at the launch of the Australian International Parliamentarians for West Papua, hosted by the Australian Green Senator Richard Di Natale. Also present were Green, Labour, and liberal members of the Australian Senate, and a number of West Papuan leaders-in-exile. We were also pleased to welcome the international lawyers for West Papua, represented by Jennifer Robinson—who, coincidentally, is the lawyer for the Wikileaks founder Julian Assange — and the MP for Vanuatu, MP Ralph Regenvanu.

Rights, Freedom Groups Urge Indonesia Gov't to Repeal Blasphemy Law

 By Lawrence D. Jones , Christian Post Reporter 

Human rights and religious freedom groups are urging Indonesia’s government to rid the country of its controversial blasphemy law, which was recently upheld by one of its highest courts.
"We are deeply disappointed by the Constitutional Court’s decision, which is a major setback for religious freedom," said Mervyn Thomas, Chief Executive of Christian Solidarity Worldwide (CSW), in a statement following Monday’s ruling.
"Indonesia has a proud tradition of religious pluralism, and its constitution guarantees freedom of religion," he added Wednesday, "but the blasphemy law set out in article 156A of the Indonesian Criminal Code violates its own constitution and damages Indonesia’s reputation as a pluralistic and tolerant society."
On Monday, in a 8-1 decision, Indonesia's Constitutional Court upheld the country’s decades-old blasphemy law, saying that it is needed to maintain public order among religious groups.
“If the Blasphemy Law was scrapped before a new law was enacted … it was feared that misuses and contempt of religion would occur and trigger conflicts in society,” explained court justice Akil Mochtar, one of eight judges who upheld the law, according to the

‘Orang Papua Tak Perlu Takut Bicara Soal Merdeka’

Yan Christian (Human Rights Lawyer )/foto bp

Yan Christian: MUkadimah UU Dasar 45 Menjamin

Biak- Salah satu Advokat Hak Asasi Manusia (Human Rights Lawyer) di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy mengingatkan, rakyat Papua untuk tidak perlu takut berbicara tentang Papua Merdeka sejak sekarang ini. Karena kata dia, soal Papua Merdeka adalah soal Hak Asasi Manusia yang diakui secara legal dan dapat diperjuangkan pula secara legal, demokratis dan politik secara universal. “Hal ini saya tegaskan karena Mukadimah Undang Undang Dasar 1945 menjamin hal tersebut,” katanya kepada Bintang Papua, Jumat (6/1).
Lanjut kata pekerja HAM di tanah Papua ini, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (the Universal Declaration of Human Rights) dan Deklarasi Perserikat Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Masyarakat Adat (the United Nations Declaration of Indigenous Peoples) juga menjami hal tersebut sebagai hak asasi manusia yang dapat diperjuangkan secara bebas dan demokratis.

Rights group write to NZ minister for action on West Papua

Posted : Radio New ZealandInternational

 Indonesia Human Rights Committee says its written to the New Zealand foreign minister asking to take a more assertive stand against military violence in Papua.

Marie Leadbetter says reports are emerging from the Paniai District of the Indonesian military committing horrendous violence, firing from helicopters and torching villages.

The struggle to make Papua a land of peace

LAST Tuesday Papuans rallied in the provincial capital, Jayapura, demanding a referendum and independence from Indonesia. Such demonstrations are not unusual. This one, however, was timed to support a conference at Oxford University that questioned the legality of Indonesian rule in West Papua. The demonstration also attracted media attention because in the days before some 20 people had been killed in two separate incidents.

Responsibility for the killing of four people, including one soldier, on the outskirts of Jayapura is contested, with police accusing the pro-independence Free Papua Movement and human rights activists denying that.

Two days before the demonstration, in violence not related to the demand for independence, 17 people were killed in the Puncak district of the central highlands. Supporters of rival candidates in the forthcoming district election clashed, reflecting the intensity of competition for control of local governments and government resources.

Advertisement: Story continues below

'Papua berhak tentukan nasib sendiri'

JAKARTA: Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia melihat rakyat Papua berhak untuk menentukan nasib sendiri sebagai satu-satunya solusi.
Hal tersebut terungkap dalam pernyataan sikap KNPB Konsulat Indonesia yang diterima Bisnis hari ini, mencermati situasi dan kondisi di Papua saat ini pasca-Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) International Lawyers for West Papua di London, Inggris.
Menurut KNPB Konsulat Indonesia, rakyat Papua telah hidup di bawah penindasan Indonesia selama 48 tahun, sementara pelanggaran HAM terus terjadi dan Indonesia gagal membangun Papua.

Papua Barat: Hak Penentuan Nasib Sendiri baru saja diterbitkan oleh Jurnal Hukum India Barat

Dear teman dari Papua Barat GRATIS KAMPANYE PAPUA BARAT PAPUA BARAT DAN HAK PENENTUAN DIRI DALAM HUKUM INTERNASIONAL Makalah ilmiah pertama untuk menguji hak legal untuk Papua Barat penentuan nasib sendiri baru saja diterbitkan oleh Jurnal Hukum Hindia Barat: Volume 35: No 1; Mei 2010. Makalah ini menunjukkan mengapa Pepera 1969 adalah pelanggaran Barat Papua hak untuk menentukan nasib sendiri. Makalah ini berpendapat bahwa Papua Barat masih merupakan koloni dengan hak untuk bebas. Ini adalah bacaan penting bagi siapa saja yang tertarik di Papua Barat perjuangan untuk keadilan. Jika Anda ingin membaca koran memesan silahkan copy jurnal dari penerbit dengan menghubungi: irene.clarke @ uwimona.edu.jm dari Kantor Gratis Promosi Papua Barat office@freewestpapua.org www.freewestpapua.org

Papua masa depan sebuah pertanyaan Besar setelah kegagalan otonomi

JAKARTA: Sebuah konsensus yang luas muncul di Indonesia bahwa otonomi khusus bagi yang tersinggung provinsi negara Papua dan Papua Barat telah gagal total.

Dari penasihat militer untuk Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk dihormati think tank dan penduduk asli daerah yang kaya sumber daya, ada suara bulat dekat bahwa kebijakan tersebut diperkenalkan hampir 10 tahun lalu untuk menenangkan sentimen separatis telah menyebabkan ketidakpuasan hanya lebih dalam. Namun, ada kesepakatan sedikit tentang siapa, dan apa, yang harus disalahkan, atau bagaimana untuk memperbaiki situasi.

Sebagai bagian dari dialog untuk mengatasi ketidakpuasan mendidih di kawasan itu, pemerintah Indonesia harus mengakui dan meminta maaf atas suara dimanipulasi pada tahun 1969 yang menuju inklusi di republik ini, kata analis berbasis di Jakarta untuk International Crisis Group, Sidney Jones, penulis dua laporan baru pada provinsi.

Ms Jones memperingatkan bahwa peningkatan radikalisasi''kemungkinan''jika upaya rekonsiliasi tidak dikejar oleh Dr Yudhoyono.

kegagalan Jakarta untuk mengatasi pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat, dua provinsi Indonesia yang membentuk bagian barat pulau New Guinea, kehadiran berat terus-menerus dari aparat keamanan, masuknya migran, korupsi merajalela dan kemiskinan menetap semua meruntuhkan''''otonomi khusus yang ditawarkan ke daerah hampir satu dekade lalu.

Kekerasan telah memburuk dalam dua tahun terakhir, dan Majelis Rakyat Papua, tubuh yang dibentuk berdasarkan otonomi khusus untuk mewakili nilai-nilai adat, memutuskan untuk simbolis tangan''''kembali otonomi khusus kepada parlemen provinsi sebagai bagian dari gelombang aksi massa yang berlangsung pada bulan Juni dan Juli.

Ms Jones kata Dr Yudhoyono harus memulai pembicaraan sebagai hal yang mendesak, mulai diskusi informal untuk menghindari''bergaya''di kedua sisi sebelum melakukan rekonsiliasi publik. Baru yang mengatur pengaturan maka harus mengikuti untuk wilayah, yang tetap merupakan sumber utama agitasi separatis di negara multi-etnis luas.

''Mereka harus mengatasi Pepera dan mengakui bahwa ada proses dimanipulasi,''kata Jones Ms. ''Sebuah permintaan maaf dan pengakuan tentang hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan lebih dari punuk itu.''

Daerah, dengan populasi Melanesia pribumi, pada awalnya dikeluarkan dari negara Indonesia belum berpengalaman selama negosiasi dengan pemerintah kolonial Belanda bekas, yang tersisa di bawah kontrol Belanda sampai tahun 1960-an.

kekuatan Barat diserahkan ke tuntutan Jakarta lama untuk dimasukkan wilayah di republik ini, tetapi hanya setelah pemungutan suara yang disponsori PBB dari Papua. Daripada referendum yang luas, kelompok-mengangkat tangan hanya lebih dari 1000 orang Papua sepakat dalam plebisit 1969 untuk bergabung dengan Indonesia. Pemungutan suara secara luas diejek sebagai lucu dan tidak representatif, dan tetap menjadi sumber potensial dendam antara Papua dan senjata mereka yang paling kuat dalam menantang legitimasi pemerintahan Jakarta.

Sementara Ms Jones tidak mendukung referendum baru pada kemerdekaan Papua, atau melihatnya sebagai kemungkinan, hal itu tetap menjadi tuntutan utama dari sebuah koalisi kelompok-kelompok Papua dan Rakyat Papua Majelis, atau Majelis Rakyat Papua, sebuah badan dengan kewenangan untuk berbicara atas nama Melanesia penduduk di bawah pengaturan otonomi khusus.

Jakarta telah menolak bahkan merespon tuntutan. Meskipun demikian, hal itu mungkin latihan mengecewakan para pendukung kemerdekaan sebagai penduduk dua provinsi 'sekarang diperhitungkan untuk dibagi secara merata antara masyarakat adat dan pendatang dari tempat lain di Indonesia.

Dr Yudhoyono, dalam konsesi hanya untuk kerusuhan, setuju untuk memulai audit''''otonomi khusus di wilayah ini tahun depan.

Jakarta tidak puas dengan otonomi khusus karena provinsi Papua mendapatkan uang lebih banyak dari pemerintah pusat daripada yang lainnya - $ 1 miliar per tahun, atau sekitar 10 kali lebih dari provinsi di Jawa - tetapi belum melihat kemajuan ekonomi.

Seorang aktivis Papua terkemuka di kota utama Jayapura, Frederika Korain, mengatakan bahwa dana otonomi khusus Papua akan non-Melanesia yang mendominasi perekonomian.

''Di beberapa daerah, semua toko milik non-Papua,''katanya.

Ms Korain kata rekonsiliasi pun harus didahului dengan akhir pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan Indonesia, membatasi pertumbuhan milisi pro-Jakarta dan upaya yang tulus untuk memberikan Papua kembali''''martabat mereka.

Dia ditandai kampanye terus mobilisasi massa oleh penduduk asli Papua. Sementara sebagian besar ditentukan untuk mengejar berarti non-kekerasan untuk mencapai tujuan mereka, ada unsur kecil namun berkembang yang mendukung mengambil tindakan bersenjata.