3 Fraksi Nilai Pangdam dan Kapolda Arogan

Mandenas: Segera Dibentuk Pansus Penyiksaan TNI Terhadap Warga Papua

JAYAPURA-Aparat TNI/Polri dianggap terlalu arogan dalam menyelesaikan konflik dan persoalan di Papua, bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Untuk itu perlu sikap yang tegas dari Mabes TNI/Polri guna mengawasi dan memberi arahan kepada bawahannya yang bertugas di Papua, khususnya kepada Pangdam XVII/ Cenderawasih dan Kapolda Papua agar dalam menangani masalah- masalah di Tanah Papua seyogyanyalah dilakukan secara tuntas dan menyeluruh.
Demikian ditegasan 3 Ketua Fraksi di DPRP yakni Ketua Fraksi Pikiran Rakyat Yan P Mandenas SSos, Ketua Fraksi Demokrat Ruben Magai S.IP dan Fraksi Damai Sejahtera Pdt Charles Simare-Mare kepada Bintang Papua di ruang Press Room DPRP Papua, Senin (25/10) kemarin.
“Harus konsiten tegakkan aturan agar jangan menimbulkan konflik dan benturan berdampak sebab-akibat. Memang aparat juga ada korban, tapi korban itu tak sebanding apa yang dilakukan terhadap masyarakat,” tegas Mandenas.
Ke-3 Fraksi ini sepakat, apabila Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua tak mampu lagi mengatasi penembakan di Wamena, Timika, Puncak Jaya, Manokwari. Sebab tak ada statement tegas tentang penyelesaian kasus – kasus penembakan yang dilakukan oknum aparat TNI/Polri. Padahal masalah ini telah menjadi opini nasional dan internasional. Tapi aparat di Papua justru tenang-tenang saja dan yang berbicara malah pimpinannya di pusat.
Dari Pengamatan para wakil rakyat ini, setiap pergantian Panglima dan Pangdam yang baru dan ditempatkan di Papua, selalu orang – orang yang menjelang masa pensiun. “Jangan tua – tua yang ditempatkan di sini, lebih baik kasih seorang prajurit yang berpangkat strep merah/Prada, tapi ia mempunyai hati untuk bertugas di Papua, daripada ditempatkan seorang Jendral berbintang, tapi kerjanya malah tak efektif dan tak selesaikan soal,” tegas Magai.
Persoalan di Manokwari, Wamena,Timika dan Puncak Jaya, tambahnya, hingga saat ini belum ada penyelesaian. DPRP terus mendorong pimpinan dewan untuk surati pimpinan TNI/Polri dan Menkpolhukam, serta Kaukus Parlemen Papua dan pihak terkait untuk segera mengusut tuntas rentetan persoalan di Papua sebab bila tidak segera di tuntaskan, maka akan menimbulkan dendam di masyarakat Papua.

Menurut Magai, sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia dari tahun 1961 – 2010, kasus pelanggaran HAM di Papua sudah setinggi langit. Ia mengatakan Papua ini memang unik, dibutuhkan orang yang mempunyai hati dan keberanian untuk membangun orang Papua. Dengan demikian akan timbul rasa nasionalisme orang Papua bukannya apatisme.
Aparat baru yang ditugaskan di Papua, lanjutnya, tak mengerti dengan kultur orang Papua. Pasalnya, dalam menyelesaikan masalah, hanya tinggal main tembak saja “Kapolda, Pangdam dan Kajati jangan yang orang tua. Saya sudah bicara dengan Deputi I Menkopolhukam agar kalau bertugas di Papua jangan hanya melihat Sumber Daya Alam (SDA) Papua saja, tapi terus mengorbankan orang Papua. Itu tak akan ada solusi,” ujarnya lagi.
Bahkan, dikatakan Mandenas, ke-3 Fraksi ini akan mendorong DPR Papua untuk segera membentuk tim Pansus dan investigasi serta mendesak pimpinan DPR Papua untuk membentuknya. Akan bentuk Pansus atau tim investigasi DPR. Sebab hal ini dilakukan untuk kepentingan bangsa dan bukan partai. “Kalau nantinya kedepannya tak ada upaya dari Pangdam /Kapolda untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kami akan minta agar jabatan keduanya segera dicopot saja,” tutur Mandenas.
Sementara itu, Ketua Fraksi Damai Sejahtera Pdt Charles Simare-Mare, mengatakan agar setiap penugasan dari luar harus dites psikologisnya, sehingga dalam menjalankan tugas mereka, janganlah mudah emosi dan terpancing, sehingga tinggal main tembak dan menyiksa. “Hanya pemimpin yang memiliki hati nurani yang mampu bekerja dan bertugas di Papua,” tukasnya. (mdc)