UPDATE: Wawancara dengan Ed McWilliams di Radio Australia Connect Program Asia
Hubungi: Ed McWilliams (WPAT) +1-575-648-2078
19 Oktober 2010 - Sebuah video baru menunjukkan penytiksaan terhadap orang-orang tak berdaya di wilayah-Indonesia memerintah Papua Barat. Kelompok-kelompok pemantau sudah menjelaskan rekaman sebagai "Abu Ghraib di Indonesia." Video mengungkapkan brutal satuan keamanan disangkal Bahasa Indonesia, dan menimbulkan pertanyaan serius tentang keputusan pemerintahan Obama untuk merangkul kerjasama dengan pasukan keamanan Indonesia terlibat dalam penyiksaan aktif dan berkelanjutan.
Video, tersedia di; http://material.ahrchk.net/video/AHRC-VID-012-2010-Indonesia.htmladalah kedua dalam beberapa bulan terakhir untuk menawarkan rekaman grafik pasukan keamanan Indonesia penyiksaan orang Papua. Di dalamnya, seorang pria Papua diadakan ke tanah sementara tongkat panas, masih membara dari api, dilakukan terhadap alat kelaminnya. Sebuah tas plastik melilit kepalanya beberapa kali, sebuah senapan yang diselenggarakan terhadap dirinya. Pria lain memiliki pisau besar yang diselenggarakan terhadap dia sementara ia mengaku: "Aku hanya seorang warga sipil biasa, silakan ..." Salah satu interogatornya menjawab: "Aku akan memotong tenggorokan Anda ... Jangan berbohong, aku akan membunuh Anda! Membakar penis" Video tampaknya telah diambil pada ponsel satu interogator.
Berkat keberanian Papua pembela hak asasi manusia dalam menghadapi tindakan keras keamanan yang dirancang untuk membungkam mereka, dunia secara berkala telah menyaksikan aturan keras Papua Barat. Di masa lalu, iman dalam keadilan internasional dan kemanusiaan ditunjukkan oleh orang-orang Papua berani telah dikhianati oleh rasa hormat masyarakat internasional desakan pemerintah Indonesia yang tidak saja yang tidak ada aturan tidak ditantang. Banyak pemerintah telah menempatkan integritas wilayah Indonesia dan keinginan untuk mendukung proses demokratisasi yang pertama. Dalam prosesnya, bagaimanapun, mereka telah meninggalkan apa yang bisa saja upaya konstruktif untuk menegakkan hak asasi manusia di Papua Barat, yang terus secara sistematis dilanggar.
Geopolitik dan tujuan komersial memimpin pemerintah AS mengabaikan kekejaman diktator Suharto menargetkan rakyatnya sendiri dan rakyat Timor Timur selama beberapa dekade.Presiden Bill Clinton mengakui hal ini ketika Timor Timur merdeka pada tahun 2002,mengatakan : "Saya tidak percaya Amerika atau negara lain cukup sensitif di awal dan untuk waktu yang lama, waktu yang lama sebelum 1999, pergi semua perjalanan kembali ke 70-an, ke penderitaan rakyat Timor Timur. " Itu adalah penderitaan rakyat Timor Timur yang menyebabkan Kongres memutuskan untukmenangguhkan kerjasama militer dengan Indonesia.
Sistem kekuatan pemerintahan keamanan dan represi dari perbedaan pendapat damai telah dibongkar di Indonesia banyak, tetapi sistem keamanan yang sama dan sistematik sama pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat terus hari ini. solusi sementara tersebut sebagai "otonomi khusus" telah jelas ditolak oleh rakyat Papua. Meskipun pelanggaran hak asasi manusia terus berlanjut, pemerintahan Obama terus Bush administrasi kebijakan dari dukungan untuk pasukan keamanan Indonesia. Hal ini terus dukungan kepada militer Indonesia melalui program IMET, dan dukungan melalui Program Bantuan Teror Anti-terkenal ke Detasemen 88 Kepolisian Nasional Indonesia, yang dituduh melakukan penyiksaan dan pelanggaran hak-hak lainnya. Ini telah melanjutkan kerjasama dengan pasukan khusus Indonesia (Kopassus) meskipun unit puluhan tahun catatan bahwa pelanggaran hak asasi manusia termasuk baru-baru ini, account dipercaya kebrutalan menargetkan penduduk sipil Papua. Dengan demikian Pemerintahan Obama, seperti pendahulunya, telah sadar atau tidak sadar dibuat sendiri terlibat dalam penindasan sekarang sedang berjalan di Papua Barat.
Amerika Serikat, di bawah Presiden John F. Kennedy, bertanggung jawab untuk transfer Papua Barat untuk menguasai bahasa Indonesia. Dalam tindakan itu, Amerika Serikat dibuat sendiri co-bertanggung jawab atas hasil tindakannya. Berturut-turut pemerintah belum cukup peka terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung, termasuk penyiksaan sampai hari ini, yang mengakibatkan dari pemerintahan Indonesia.
kunjungan mendatang Presiden Obama ke Indonesia menawarkan kesempatan untuk mengakhiri keheningan di West Papua, dan untuk menyusun kebijakan baru yang memajukan hak asasi manusia dan bukan memberikan dukungan untuk pelanggar hak asasi manusia.Informasi tentang pelanggaran hak asasi yang sedang berlangsung manusia di Papua Barat
mendengar pada September 22 oleh DPR Sub-komite di Asia, Pasifik.
Administrasi Obama harus:
lihat juga
Hubungi: Ed McWilliams (WPAT) +1-575-648-2078
19 Oktober 2010 - Sebuah video baru menunjukkan penytiksaan terhadap orang-orang tak berdaya di wilayah-Indonesia memerintah Papua Barat. Kelompok-kelompok pemantau sudah menjelaskan rekaman sebagai "Abu Ghraib di Indonesia." Video mengungkapkan brutal satuan keamanan disangkal Bahasa Indonesia, dan menimbulkan pertanyaan serius tentang keputusan pemerintahan Obama untuk merangkul kerjasama dengan pasukan keamanan Indonesia terlibat dalam penyiksaan aktif dan berkelanjutan.
Video, tersedia di; http://material.ahrchk.net/video/AHRC-VID-012-2010-Indonesia.htmladalah kedua dalam beberapa bulan terakhir untuk menawarkan rekaman grafik pasukan keamanan Indonesia penyiksaan orang Papua. Di dalamnya, seorang pria Papua diadakan ke tanah sementara tongkat panas, masih membara dari api, dilakukan terhadap alat kelaminnya. Sebuah tas plastik melilit kepalanya beberapa kali, sebuah senapan yang diselenggarakan terhadap dirinya. Pria lain memiliki pisau besar yang diselenggarakan terhadap dia sementara ia mengaku: "Aku hanya seorang warga sipil biasa, silakan ..." Salah satu interogatornya menjawab: "Aku akan memotong tenggorokan Anda ... Jangan berbohong, aku akan membunuh Anda! Membakar penis" Video tampaknya telah diambil pada ponsel satu interogator.
 | |
| Masih dari video melalui Sydney Morning Herald |
Berkat keberanian Papua pembela hak asasi manusia dalam menghadapi tindakan keras keamanan yang dirancang untuk membungkam mereka, dunia secara berkala telah menyaksikan aturan keras Papua Barat. Di masa lalu, iman dalam keadilan internasional dan kemanusiaan ditunjukkan oleh orang-orang Papua berani telah dikhianati oleh rasa hormat masyarakat internasional desakan pemerintah Indonesia yang tidak saja yang tidak ada aturan tidak ditantang. Banyak pemerintah telah menempatkan integritas wilayah Indonesia dan keinginan untuk mendukung proses demokratisasi yang pertama. Dalam prosesnya, bagaimanapun, mereka telah meninggalkan apa yang bisa saja upaya konstruktif untuk menegakkan hak asasi manusia di Papua Barat, yang terus secara sistematis dilanggar.
Geopolitik dan tujuan komersial memimpin pemerintah AS mengabaikan kekejaman diktator Suharto menargetkan rakyatnya sendiri dan rakyat Timor Timur selama beberapa dekade.Presiden Bill Clinton mengakui hal ini ketika Timor Timur merdeka pada tahun 2002,mengatakan : "Saya tidak percaya Amerika atau negara lain cukup sensitif di awal dan untuk waktu yang lama, waktu yang lama sebelum 1999, pergi semua perjalanan kembali ke 70-an, ke penderitaan rakyat Timor Timur. " Itu adalah penderitaan rakyat Timor Timur yang menyebabkan Kongres memutuskan untukmenangguhkan kerjasama militer dengan Indonesia.
Sistem kekuatan pemerintahan keamanan dan represi dari perbedaan pendapat damai telah dibongkar di Indonesia banyak, tetapi sistem keamanan yang sama dan sistematik sama pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat terus hari ini. solusi sementara tersebut sebagai "otonomi khusus" telah jelas ditolak oleh rakyat Papua. Meskipun pelanggaran hak asasi manusia terus berlanjut, pemerintahan Obama terus Bush administrasi kebijakan dari dukungan untuk pasukan keamanan Indonesia. Hal ini terus dukungan kepada militer Indonesia melalui program IMET, dan dukungan melalui Program Bantuan Teror Anti-terkenal ke Detasemen 88 Kepolisian Nasional Indonesia, yang dituduh melakukan penyiksaan dan pelanggaran hak-hak lainnya. Ini telah melanjutkan kerjasama dengan pasukan khusus Indonesia (Kopassus) meskipun unit puluhan tahun catatan bahwa pelanggaran hak asasi manusia termasuk baru-baru ini, account dipercaya kebrutalan menargetkan penduduk sipil Papua. Dengan demikian Pemerintahan Obama, seperti pendahulunya, telah sadar atau tidak sadar dibuat sendiri terlibat dalam penindasan sekarang sedang berjalan di Papua Barat.
Amerika Serikat, di bawah Presiden John F. Kennedy, bertanggung jawab untuk transfer Papua Barat untuk menguasai bahasa Indonesia. Dalam tindakan itu, Amerika Serikat dibuat sendiri co-bertanggung jawab atas hasil tindakannya. Berturut-turut pemerintah belum cukup peka terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung, termasuk penyiksaan sampai hari ini, yang mengakibatkan dari pemerintahan Indonesia.
kunjungan mendatang Presiden Obama ke Indonesia menawarkan kesempatan untuk mengakhiri keheningan di West Papua, dan untuk menyusun kebijakan baru yang memajukan hak asasi manusia dan bukan memberikan dukungan untuk pelanggar hak asasi manusia.Informasi tentang pelanggaran hak asasi yang sedang berlangsung manusia di Papua Barat
mendengar pada September 22 oleh DPR Sub-komite di Asia, Pasifik.
Administrasi Obama harus:
- Bersikeras penyelidikan dan penuntutan mereka yang baru-baru ini disiksa di Puncak Jaya Papua
- Mencari investigasi oleh PBB yang relevan pelapor hak asasi manusia ini dan kasus lain penyiksaan di Papua Barat
- Suspend kerjasama dengan pasukan keamanan Indonesia, yang dituduh secara sistematis pelanggaran hak asasi manusia, termasuk Detasemen 88 dan Brimob (Mobile Brigade) dari Kepolisian Nasional dan pasukan khusus Indonesia (Kopassus)
- Panggilan untuk akses penuh dan terbuka untuk wartawan, personel bantuan kemanusiaan termasuk Komite Internasional Palang merah dan pemantau internasional lainnya untuk seluruh Papua Barat
- Mencari pertemuan antara Presiden Obama dan hak Papua manusia dan para pemimpin masyarakat sipil selama kunjungannya ke Indonesia
- Menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk melaksanakan, secara internasional tingkat senior memfasilitasi proses dialog dengan pejabat Papua dan masyarakat sipil yang dirancang untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai, seperti yang dilakukan di propinsi Aceh
0 Komentar Anda:
Post a Comment
Your Comment Here