Amensty Minta Penyelidikan Independen Kekerasan Papua

JAKARTA - Organisasi hak asasi manusia (HAM), Amnesty International, meminta agar Pemerintah Indonesia menyelidiki kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan terhadap warga sipil di Papua.

Permintaan itu dilayangkan Amnesty setelah munculnya rekaman video kekerasan di situs YouTube pekan lalu. Dalam video terlihat, dua warga Papua dalam posisi duduk di tanah, diinterogasi pasukan berseragam sambil memegang senjata.

“Tayangan video ini mengingatkan bahwa kekerasan dan perlakuan kasar di Indonesia kerap terjadi dan tanpa sanksi,” ungkap Donna Guest Deputi Direktur Amnesty International Asia Pasifik dalam pernyataannya yang dikutip Reuters, Rabu (13/10/2010).

Donna mengaku pihaknya terus menerima laporan tentang kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan. “Namun sering kali tidak ada penyelidikan yang independen. Mereka yang bertanggung jawab pun tidak dibawa ke pengadilan yang independen,” sambung Donna.

Polisi dan TNI sudah berjanji akan mengungkap kasus ini, namun Amnesty meminta pemerintah memberikan ruang bagi Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan mengumumkan hasil temuannya secara terbuka kepada masyarakat. Di saat bersamaan, Amnesty juga meminta pihak terkait untuk menjamin keselamatan kepada para penyelidik, korban, saksi, serta keluarga mereka.

“Pemerintah harus menyampaikan pesan yang jelas kepada pasukan keamanan di Indonesia, terutama di Papua, bahwa kekerasan dan pendekatan kasar, dilarang kapan pun, dan penyelidikan akan dimulai,” ungkap Donna.
Amensty juga mengaku pihaknya memiliki rekaman video kekerasan terhadap aktivis politik di Papua sesuai ditangkap polisi pada Agustus 2009 lalu. Akibatnya, aktivis tersebut menderita luka di perut. Amnesty mengklaim tidak ada penanganan medis terhadapnya, kecuali sesaat menjelang meninggal.

Amnesty, lanjut Donna, sudah mengirimkan surat kepada polisi pada Desember lalu untuk menanyakan informasi terperinci soal kekerasan di Nabire tersebut, namun tidak mendapat respons dan belum diketahui apakah ada penyelidikan independen terkait kasus ini.

Dalam catatan Amnesty, sejak Desember 2008 hingga April 2009, polisi sudah menggunakan cara-cara yang “tidak perlu” untuk menangani demonstrasi. Akibatnya 21 orang mengalami luka dan 17 orang ditangkap.
(ton)