Wikileaks: Polisi danai Front Pembela Islam (FPI)

Dituduh mendanai FPI sejak lama.
Jumat (2/9) lalu, Wikileaks, situs pembocor rahasia negara mengunggah bocoran arsip kabel diplomatik Amerika Serikat di internet. Salah satu arsip yang diluncurkan menceritakan mengenai hubungan erat antara kepolisian Indonesia dengan kelompok agama Front Pembela Islam (FPI).

Isi dari dokumen rahasia yang dibocorkan Wikileaks menceritakan detail-detail yang bisa memberatkan pemerintah Indonesia.

Salah satu arsip tersebut tertulis adanya kontak antara Badan Intelijen Indonesia (BIN), Yahya Asagaf dengan FPI pada tanggal 19 Februari 2006. Kontak tersebut berisi peringatan kepada kedutaan besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Kontak tersebut menyatakan akan adanya demonstrasi FPI mengenai masalah publikasi gambar kartun Nabi Muhammad di Kedubes itu.

Dalam arsip tersebut tercatat, Kepala Kepolisian Negara Indonesia pada saat itu, Sutanto (kini kepala BIN), mendanai FPI untuk meluncurkan serangan tersebut, namun memutus pendanaan setelah mengetahui terjadi kebocoran.
Ketika ditanyakan tuduhan bahwa Sutanto mendanai FPI, Yahya mengatakan, mantan kepala kepolisian itu merasa FPI bisa digunakan sebagai penyerang, seperti tertulis di arsip.
Yahya, dalam arsip tersebut, juga mengakui bahwa "tradisi" Polisi Indonesia dan BIN untuk mendanai FPI sudah terjadi sejak lama.

Tak hanya itu, ada pula beberapa data lain yang mencantumkan sejarah antara kepolisian Indonesia dengan FPI.
Nugroho Djayusman, Kapolda Jakarta juga dituliskan bekerjasama dengan FPI. Nugroho juga pernah diminta bantuan oleh Sutanto untuk membantu menyelesaikan kerusuhan di luar Kedubes AS itu.

Ada pula arsip yang mencantumkan nama Yenny Wahid, putri mantan presiden Abdurrahman Wahid. Di sana disebutkan, Yenny mengakui para tokoh-tokoh yang pernah membentuk dan mendanai FPI, termasuk Nugroho sudah kehilangan kontrol atas grup tersebut. Mereka sudah menciptakan sebuah "monster" yang bergerak independen, seperti dikutip dari The Jakarta Globe.
Tercantum pula pada arsip tersebut, "Meski siapa pun dengan uang bisa menyewa FPI untuk alasan politik, tak ada siapa pun di luar grup yang bisa mengatur kepala FPI, Habib Rizieq."