Papua meminta bantuan PBB

Panggilan pada tubuh dunia untuk mendorong referendum untuk penentuan nasib sendiri

By, Agapitus Batbual, Merauke - Indonesia

Gereja Katolik Berita Gambar banding Papua bantuan PBB
Pengunjuk rasa di reli damai

Sebuah prop-kemerdekaan Papua kelompok mengatakan pada 10 Desember itu ingin PBB untuk bekerja untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi.

Sekitar 400 orang Papua menyebut diri Komite Nasional Papua Barat menuntut keterlibatan hukum internasional dalam berurusan dengan serangkaian pelanggaran di wilayah itu sejak 42 tahun lalu.

"Kami, rakyat Papua Barat, mendesak PBB untuk segera mencari mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat setelah UU 1969 of Free Choice, dalam cara yang tidak terpisahkan di bawah hukum internasional," kata komite itu dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan itu dibacakan di sebuah reli damai di depan sebuah kantor pemerintah lokal di Merauke untuk menandai Hari Internasional Hak Asasi Manusia.


Act of Free Choice suara kontroversial diawasi oleh PBB yang seharusnya untuk memungkinkan setiap orang dewasa di Papua bagian barat New Guinea memutuskan penentuan nasib sendiri.

Namun, lebih dari seribu orang yang dipilih oleh militer Indonesia mengadakan pemungutan suara publik di mana mereka sangat memutuskan mendukung integrasi.

"Kami, rakyat Papua Barat, mendesak PBB untuk mengambil langkah-langkah untuk memungkinkan kita untuk mencari hak kita menentukan nasib sendiri dengan segera mengorganisir referendum yang akan menjadi solusi terbaik dan bermartabat untuk menentukan masa depan karena Papua ofWest hak ini tidak belum diimplementasikan di bawah hukum internasional, "lanjut mereka.

Mereka juga menolak tawaran pemerintah pusat Jakarta-Papua dialog dan menolak konsep Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat, mengatakan ini hanya akan memperpanjang pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Unit, yang pemerintah pusat berencana untuk meluncurkan segera, akan diberi tugas untuk membawa tentang resolusi damai untuk masalah politik Papua.

"Bergerak membahayakan nilai-nilai demokrasi dan HAM Papua Barat," kata kelompok itu.
Sumber: http://www.ucanews.com/2011/12/12/papuans-appeal-for-uns-help/