Foker LSM Papua: Mako Tabuni ‘Tumbal’ Konflik Papua

Aktivis pro kemerdekaan Papua, Mako Tabuni diduga dibunuh untuk meredakan ancaman konflik antar masyarakat di Papua. Komnas HAM didesak menyelidiki kasus ini dengan serius dan menemukan motif penembakan sebenarnya.

Foto: VHRmedia/Kurniawan Tri

VHRmedia, Jakarta– Pembunuhan Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni diduga untuk meredakan ancaman konflik penduduk asli dan pendatang di Papua. Mako Tabuni dituduh terlibat serangkaian penembakan misterius di Papua selama awal Juni 2012.

Sekjen Forum Kerjasama (Foker) LSM Papua, Septer Manufandu mengatakan korban penembakan misterius awal Juni lalu kebanyakan warga pendatang. Hal itu memicu kemarahan warga pendatang yang mengaku akan melampiaskan kemarahan jika kembali terjadi penembakan.

Aparat keamanan yang gagal menemukan pelaku penembakan, kemudian dengan serampangan mengarahkan tuduhan kepada kelompok pro kemerdekaan Papua. ”Agar kemarahan masyarakat pendatang tidak mengkristal, Mako jadi tumbalnya. Setelah Mako ditembak tidak ada lagi penembakan kecuali di Freeport,” kata Septer di kantor Komnas HAM, Selasa (26/6).

Menurut Septer, polisi setempat mengaku sudah 3 bulan mengawasi Mako Tabuni karena berasal dari kelompok pro kemerdekaan. Sebelum terjadi serangkaian penembakan orang tidak dikenal, Mako bebas berkegiatan bahkan sempat melakukan konferensi pers. ”Ketika kondisinya mencekam, tiba-tiba Mako dimatikan dengan cara sesingkatnya. Setelah itu muncul dugaan seolah-olah dialah dalang penembakan yang terjadi selama ini,” ujar Septer.

Hasil investigasi Foker LSM Papua tidak menemukan bukti Mako Tabuni melawan atau merebut senjata polisi ketika akan ditangkap. Polisi juga tidak melakukan autopsi terhadap jenazah Mako.

”Hingga saat ini tidak ada keterangan medis. Menurut dokter yang kami temui, ada serpihan besar di bagian kepala. Semua tembakannya mematikan, bukan melumpuhkan. Ada juga (luka tembakan) di perut yang tembus,” kata Septer.

Koordinator Kontras, Haris Azhar meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia lebih agresif dan menegaskan keberpihakannya kepada warga Papua. ”Pasca Kapolri, BIN dan Menkopolhukam datang ke Papua, kekerasan tidak berhenti. Komnas HAM harus membangun sistem proteksi pencegahan kekerasan. Komnas HAM punya modal untuk itu,” ujar Haris.

Komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh mengaku timnya masih melakukan investigasi terkait penembakan Mako Tabuni. ”Pada saatnya kami akan publikasikan hasil investigasinya. Saat ini tim masih bekerja,” katanya. (E1)