Data KontraS Penembakan di Papua Didominasi oleh Polisi

Photo Ilustrasi

Jakarta,-- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebutkan ada 361 kasus penembakkan terjadi di Papua selama kurun waktu 2011-2013.

KontraS Telah Mencacat 279 kasus Penembakan Oleh Polisi, 20 Kasus Penembakan oleh TNI dan 63 Kasus Penembakan oleh OTK (Orang Tidak Kenal), "Haris Azhar (Koordinator KontraS)."

Menurut Haris, ada dua motif utama dalam kasus penembakkan yang dilakukan oknum polisi, yaitu upaya penangkapan pelaku tindak kriminal dan upaya penanganan demonstrasi yang berujung bentrok, maupun bentrokan akibat sengketa lahan maupun konflik komunal.

"Motif lainnya yang tidak begitu banyak dijumpai ialah dendam pribadi atau akibat kelalaian yang dilakukan oleh anggota kepolisian," tegasnya.

Haris juga mengatakanan, penembakan yang dilakukan oleh oknum TNI, umumnya disebabkan oleh permasalahan pribadi dan upaya penanganan gangguan separatisme di Papua.

"Motif penembakan oleh OTK (orang tak dikenal) umumnya merupakan bentuk dari gangguan keamanan dalam hal ini yang menurut beberapa kalangan disebut dengan separatisme," lanjutnya.

Sementara itu, diakui Haris, jenis senjata yang digunakan pelaku penembakkan berbeda-beda. Untuk kasus penembakkan yang dilakukan oknum polisi dan TNI, pada umumnya menggunakan senjata jenis pistol FN dan senjata laras panjang jenis AK 45.

"Sedangkan, peristiwa penembakkan oleh OTK umumnya menggunakan senjata jenis laras panjang atau senjata rakitan," tuntasnya

Sumber: http://news.okezone.com/

Polisi Razia Sajam dan Dokumen Papua Merdeka

FAKFAK - Anggota Polisi berseragam lengkap maupun berpakain preman Senin (10/6) sekitar jam 8.00 wit disebarkan di seputaran pasar Thumburuny. Mereka melakukan razia senjata tajam, senjata api dan dokumen–dokumen yang berbau Papua merdeka. Setiap kendaraan angkutan umum maupun ojek yang melintasi jalan di dekat pasar Thumburuny dihentikan untuk memeriksa penumpang satu persatu guna merazia senjata tajam, senjata api maupun dokumen – dokumen yang berbau Papua merdeka.

Dalam razia sajam, senpi dan dokumen – dokumen Papua merdeka yang  digelar selama kurang lebih sejam lamanya tidak ditemukan sajam, senpi dan dokumen yang berbau Papua merdeka. Razia sajam, senpi dan dokumen Papua Merdeka yang digelar selama kurang lebih satu jam lamanya untuk mengantisipasi kegiatan KNPB akan digelar di pelataran parkir pasar Thumburuny Senin (10/6) sekitar jam 10:00 Wit.

Usai menggelar razia, polisi berseragam lengkap dengan senjata laras panjang yang dipimpin Kabag. Ops. Polres Fakfak, Kompol.  Tony B.M, bersiaga di pelataran parkir guna mengantisipasi KNPB yang akan digelar di pelataran parkir pasar Thumburuny. Namun hingga jam 2 siang, KNPB tidak muncul untuk menggelar aksinya sehingga seluruh anggota berseragam lengkap digeser kembali ke Mako Polres Fakfak. Kabag. Ops. Polres Fakfak, Kompol. Tony B.M, kepada Radar Sorong, mengatakan, razia yang digelar guna mengantisipasi kegiatan KNPB yang tidak diijinkan Polres Fakfak.

Menurutnya, rencana kegiatan KNPB yang akan dilaksanakan di pelataran parkir pasar Thumburuny, memang tidak diijinkan Polres Fakfak sehingga bila KNPB  tetap memaksakan kehendak untuk melaksanakan kegiatan maka aparat Polisi berseragam lengkap akan membubarkan dengan paksa, tandas. “Rencana KNPB melaksanakan kegiatan di pelataran parkir pasar Thumburuny tidak diijinkan Polres Fakfak, sehingga bila dipaksakan maka Polisi akan membubarkan kegiatan tersebut,” tegas Tony.

Hanya saja hingga jam 2.00 siang tidak ada kegiatan syukuran bersama yang akan dilaksanakan KNPB sehingga benturan pun tidak terjadi antara pihak keamanan dengan KNPB.

More: http://www.radartimika.com/

Foker LSM Papua: Mako Tabuni ‘Tumbal’ Konflik Papua

Aktivis pro kemerdekaan Papua, Mako Tabuni diduga dibunuh untuk meredakan ancaman konflik antar masyarakat di Papua. Komnas HAM didesak menyelidiki kasus ini dengan serius dan menemukan motif penembakan sebenarnya.

Foto: VHRmedia/Kurniawan Tri

VHRmedia, Jakarta– Pembunuhan Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni diduga untuk meredakan ancaman konflik penduduk asli dan pendatang di Papua. Mako Tabuni dituduh terlibat serangkaian penembakan misterius di Papua selama awal Juni 2012.

Sekjen Forum Kerjasama (Foker) LSM Papua, Septer Manufandu mengatakan korban penembakan misterius awal Juni lalu kebanyakan warga pendatang. Hal itu memicu kemarahan warga pendatang yang mengaku akan melampiaskan kemarahan jika kembali terjadi penembakan.

Aparat keamanan yang gagal menemukan pelaku penembakan, kemudian dengan serampangan mengarahkan tuduhan kepada kelompok pro kemerdekaan Papua. ”Agar kemarahan masyarakat pendatang tidak mengkristal, Mako jadi tumbalnya. Setelah Mako ditembak tidak ada lagi penembakan kecuali di Freeport,” kata Septer di kantor Komnas HAM, Selasa (26/6).

Menurut Septer, polisi setempat mengaku sudah 3 bulan mengawasi Mako Tabuni karena berasal dari kelompok pro kemerdekaan. Sebelum terjadi serangkaian penembakan orang tidak dikenal, Mako bebas berkegiatan bahkan sempat melakukan konferensi pers. ”Ketika kondisinya mencekam, tiba-tiba Mako dimatikan dengan cara sesingkatnya. Setelah itu muncul dugaan seolah-olah dialah dalang penembakan yang terjadi selama ini,” ujar Septer.

Hasil investigasi Foker LSM Papua tidak menemukan bukti Mako Tabuni melawan atau merebut senjata polisi ketika akan ditangkap. Polisi juga tidak melakukan autopsi terhadap jenazah Mako.

”Hingga saat ini tidak ada keterangan medis. Menurut dokter yang kami temui, ada serpihan besar di bagian kepala. Semua tembakannya mematikan, bukan melumpuhkan. Ada juga (luka tembakan) di perut yang tembus,” kata Septer.

Koordinator Kontras, Haris Azhar meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia lebih agresif dan menegaskan keberpihakannya kepada warga Papua. ”Pasca Kapolri, BIN dan Menkopolhukam datang ke Papua, kekerasan tidak berhenti. Komnas HAM harus membangun sistem proteksi pencegahan kekerasan. Komnas HAM punya modal untuk itu,” ujar Haris.

Komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh mengaku timnya masih melakukan investigasi terkait penembakan Mako Tabuni. ”Pada saatnya kami akan publikasikan hasil investigasinya. Saat ini tim masih bekerja,” katanya. (E1)

Ketika ASNLF Menarik Perhatian Pegiat HAM

 

 Foto: dok pribadiDelegasi Aceh Yusuf Daud dua dari kanan di sidang HAM Dewan PBB

 

Jenewa - Di pintu rapat sejumlah pria parlente dan wanita berseragam kantor berdiri rapi layaknya antrian. Di depan barisan, berdiri dua polisi berbadan tegap. Mereka  nyaris tidak pernah bicara. Matanya awas memandangi peserta yang masuk pintu pemeriksaan. Di sudut kiri kanan terlihat kamera CCTV. Satu persatu maju sambil meletakkan barang bawaan di mesin pemindai.

"Your glasses please," ujar petugas kepada penulis yang kebetulan lupa meletakkan kaca mata. Layaknya masuk ke area bandar udara, begitu pula memasuki ruangan acara rapat yang membahas tinjauan periodik universal sesi 13 - UPR (Universal Periodic Review), Rabu, (23/5) Jenewa.
Hari itu, ruang XX lantai 2, sekira pukul 9:00-12:30 giliran delegasi Indonesia memberikan laporan periodik HAM selama 4 tahun sebelumnya. Dari meja lingkar terdepan, duduk manis Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalagewa didampingi stafnya.

Diluar kelaziman jika seorang menteri luar negeri sebuah negara langsung yang membaca dan menjawab tanggapan. Indonesia sudah mengantisipasi mendapat tantangan berat dari NGO dan pemerintah karena rekomendasi-rekomendasi dari UPR 2008 tidak seluruhnya dilaksanakan. Oleh sebab itu, Indonesia mempersiapkan delegasi tingkat tinggi yang terdiri dari 13 orang dan dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negerinya.
Di belakang delegasi Indonesia terbentang layar jumbo ukuran bioskop dan perwakilan negara-negara duduk di kursi melingkar menghadap mimbar. Sejurus kemudian, pemimpin rapat H.E Mr Andras Dekany memberikan sambutan. Di akhir ucapannya, dia mempersilahkan Indonesia memberikan laporan, yang diikuti oleh tanggapan-tanggapan dari 74 negara atas laporan Indonesia selama 95 detik per negara.
Dalam mekanisme UPR tidak diatur peranan NGO memberi tanggapan. Walaupun demikian, para NGO kaliber international cukup lihai melobi dan menciptakan mekanisme sendiri untuk menggugat Indonesia, baik melalui lisan atau tulisan.

 

 Foto: Asnawi AliSuasana forum UPR (Universal Periodic Review), Rabu, (23/5) di Jenewa

 

Seperti diduga sebelumnya, Indonesia melaporkan hal-hal yang positif saja. Dari uraian normatif, Marty menjelaskan terdapat kemajuan penegakan hak asasi terutama masalah kebebasan beragama. Sebagai contoh, dia menuturkan ada kesalahpahaman di mana Indonesia bukan hanya mengakui 6 agama resmi selain Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu juga kepercayaan lainnya. Sejumlah negara mempertanyakan kejadian penyerangan terhadap penganut Ahmadiah, Syiah dan kaum minoritas lainnya. Dalam sisi lain, Marty mencari alibi dengan mengatakan bahwa "Indonesia mempunyai keragaman etnis, budaya dan agama serta bentuk geografis yang besar. Namun, dalam memberikan perlindungan dan peningkatan HAM ke depan diusahakan tidak akan berjalan di tempat," ujar Marty dengan mimik serius.

Sementara itu, anggota-angota negara ASEAN memberikan tanggapan yang sangat umum bahkan memuji layaknya negara sahabat. Aktivis HAM Indonesia yang enggan menyebutkan namanya malah sudah mengatakan kepada penulis agar tidak terkejut.

"Saya yakin mereka sudah kontak beberapa hari sebelumnya untuk lobi dan meyakinkan agar memberikan penilaian yang baik kepada Indonesia. Jadi, seperti hubungan timbal balik" ujar aktivis tersebut yang paham betul dengan mekanisme beluk sidang UPR.

Dalam komentar lainnya, negara dari Eropa menekan Indonesia agar meninjau kembali serta menghapuskan undang-undang hukuman mati, mengratifikasi Konvensi ROME tentang Pengadilan Kriminal Iternasional (ICC), tentang impunitas terhadap pelanggaran militer, latihan pendidikan HAM untuk polisi dan militer Indonesia, perbaikan undang-undang untuk perlindungan pekerja migran.

Berkaitan dengan daerah konflik, yang sering disinggung adalah kejadian di provinsi Papua dan Papua Barat. Hal kejutan terdapat saat sejumlah negara Eropa menyinggung kekerasan yang terjadi di kedua provinsi tersebut. Bahkan dari Australia dan Swiss menyarankan agar Indonesia mengedepankan dialog dan bekerja sama dengan pihak NGO.

“Kemitraan dengan pihak lembaga bukan pemerintah diharapkan menjadi prioritas” tekan mereka dalam ucapannya. Spanyol meminta kepada Indonesia agar diberikan akses kepada pembela hak asasi manusia, wartawan dan diplomat ke provinsi Papua dan Papua Barat.
Kejutan lainnya terjadi saat menyinggung Aceh. Negeri matador itu dalam poinnya meminta agar menghilangkan undang-undang kriminal terhadap bagi kaum homoseksual di mana sejak diperkenalkannya Syariah Islam pada tahun 2002.
Sementara itu, delegasi ASNLF yang diwakili oleh Yusuf Daud, sejak awal mengikuti jalannya rapat secara seksama mengambil inisiatif memperkenalkan HAM Aceh yang belum selesai. Salah satu mekanisme yang bisa dipakai ujar warga Swedia keturunan Aceh ini dengan membuat pernyataan sikap dari Acheh Sumatra National Libeartion Front (ASNLF).
“Pernyataan ini sangat penting kita bagi-bagikan sebelum adopsi laporan dan kesimpulan tentang Indonesia Jumat esok” ujarnya. Rencananya, pernyataan berbentuk kesimpulan HAM itu akan dibagi-bagikan ke depan panitia dan meja para hampir setiap delegasi negara, terutama Negara Uni Eropa.
Setelah rehat siang selama 2 jam, dalam ruangan berbeda di XXV Palais des Nations namun di bangunan yang sama, ditampilkan sesi tambahan bertajuk "Voices from the Ground Assesing Indonesia's Human Rights Developments through the UPR". Acara yang disponsori oleh NGO kaliber internasional seperti Forum Asia, Infid, Human Right Watch, Franciscans International dan ILGA ini menampilkan pembicara dari aktivis HAM dari Jakarta Rafendi Djamin (HRWG), Ifdhal Kasim (Komnas HAM) Yuniyanti Chuzaifah (Komnas Perempuan).
Dalam undangan terdapat daftar perwakilan ELSAM Papua namun berhalangan hadir dan diwakili oleh NGO Franciscans International. Mereka mempresentasikan permasalahan HAM Indonesia versi LSM yang berbeda seperti presentasi delegasi Indonesia beberapa jam sebelumnya. Layaknya oposisi, mekanisme demikian ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain agar menerima informasi kedua belah pihak.

Dari dalam bangunan kantor PBB urusan HAM yang megah Jenewa ini, berbagai bahasa, kaum dan bangsa dari 4 penjuru mata dunia datang dan duduk sejajar membicarakan masalah hak asasi manusia disetiap negaranya. Dari sini pula, akan menjadi pedoman untuk peningkatan HAM setipa negara di empat tahun mendatang.
Source: http://www.theglobejournal.com/Politik/

Inilah Ringkasan Kontras Sidang UPR PBB untuk Kondisi HAM Indonesia

Pemerintah Indonesia Defensif

 

Sidang UPR PBB (foto kontras)

KontraS mengapresiasi negara-negara yang secara aktif memberikan pertanyaan dan rekomendasi perbaikan kondisi HAM di Indonesia lewat sidang Universal Periodical Review (UPR) 2nd Cycle di Jenewa pada 23 Mei 2012. Namun seperti yang sudah diduga, Sesi UPR II ini masih dipenuhi jawaban-jawaban yang sama dari Pemerintah Indonesia pada Sidang UPR I tahun 2008. Itu artinya tidak ada perubahan situasi penegakan HAM di Indonesia. Mengingat kasus-kasus intoleransi, impunitas dan kekerasan terhadap pembela HAM (termasuk di Papua) masih menjadi problem-problem dominan yang belum diselesaikan.

Pemerintah Cenderung Abaikan Terhadap Pelanggaran HAM di Papua

JAKARTA,.-Wakil Ketua HRW Asia Elaine Pearson dalam acara jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta, Selasa (15/5), sangat menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang cenderung abai terhadap pelanggaran HAM di Papua.

Pemerintah dinilai lebih membela kepentingan ekonomi dengan mengorbankan kepentingan warga Papua. Akibatnya, banyak hak-hak warga Papua dilanggar karena kepentingan korporasi lebih diutamakan.

Parahnya, kebebasan media di sana sangat memprihatinkan lantaran akses jurnalis dan NGO dari luar dibatasi.
Menurut Pearson, sampai saat ini pemerintah Indonesia masih menetapkan Papua sebagai daerah tertutup. Oleh karena itu, sulit bagi jurnalis asing dan juga lokal meliput soal pelanggaran HAM di sana.

Bahkan dari sejumlah laporan, banyak berita soal pelanggaran HAM di Papua yang dibuat para jurnalis lokal tidak dimuat lantaran kuatnya kontrol militer terhadap media.

Kebebasan pers di provinsi kaya emas tersebut, kata Pearson, masih sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah segera menghapus status Papua sebagai daerah tertutup itu.
Sumber: Pikiran-rakyat.com/news

Kontras: Vonis Atas Forkorus Dkk Abaikan Prinsip HAM

Foto Jpnn

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura, Papua Barat, yang menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap Forkorus Yaboisembut, S Pd, Edison Kladeus Waromi, dan 3 orang lainnya, yakni;  Dominikus Surabut, August M Sananai Kraar, dan Selpius Bobii, pada Jumat (16/3/2012) lalu.

Wakil Kordinator Kontras Indria Fernida menegaskan, meski putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni 5 tahun penjara, pada praktiknya sangat jauh dari prinsip peradilan yang fair (unfair trial) dan tidak sejalan dengan gagasan membangun Papua Damai melalui dialog yang bermartabat.

"Sebagai negara demokrasi dan telah mengadopsi beragam instrumen internasional tentang Hak Asasi Manusia,  mestinya pemerintah dapat menyelesaikan persoalan Papua khususnya tuduhan makar terhadap Forkorus Cs dengan lebih bijak. Peradilan ini sebenarnya tidak perlu digelar karena disisi yang lain ada cara yang lebih efektif dan bermartabat dengan tetap berpedoman pada instrumen Hak Asasi Manusia (HAM); salah satunya melalui pelaksanaan dialog bermartabat yang selama ini diwacanakan oleh pemerintah," kata Indria.

Seniman Angkat Masalah Papua Dalam Lukisan Berjudul Mantaris PBB 1947

Pelukis (foto Jubi)

JUBI--- Merauke Integrated Food dan Energy Estate (MIFEE) merupakan salah satu dari penggenapan agenda Amerika dan Indonesia untuk  mengeruk  habis kekayaan alam di dalam perut bumi Papua.Untuk itu seniman lukis asal Papua mencoba mengangkat masalah sumber daya alam ke dalam sebuah lukisan yang dipamerkan di depan gedung Budaya di Kota Jayapura.

“Kita jangan kaget perusahaan MIFEE itu sudah menjadi agenda pencurian kekayaan alam Papua sejak tahun 1947,”ujar Menas Komunepai seniman lukisan yang  menyelaskan lukisannya yang diberi judul "Mandataris PBB 16 Juli 1947."

Surat Terbuka gereja-geraja Papua untuk SBY

PIMPINAN GEREJA-GEREJA DI TANAH PAPUA

Menangani Bayi Nasionalisme (Separatisme) Papua Sebagai Hasil “Perkawinan Paksa” Jakarta – Papua
Jakarta Sebagai Penabur dan Pengguna Benih Separatisme Papua
(Pesan Profetis Gereja-Gereja se-Tanah Papua)

Yawan Wayeni, dibunuh pada tanggal 13 Agustus 2009 Oleh Imam Setiawan (mantan Kapolres Yapen), kini Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Papua

“Ya Allah, berikanlah hukumMu kepada raja dan keadilanMu kepada putera raja. Kiranya ia mengadili umatMu dengan keadilan dan orang-orangMu  yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras (Mazmur 72: 1-4)”

Pertama-tama, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia,

President Struck, There BMPs in Papua

Pdt. Socrates Sofyan Yoman

Recorded When meeting President Susilo Bambang Yudhoyono and Church Leaders Church in Papua at the Palace Cikeas, Bogor, December 16, 2011

JAYAPURA Rows of Red and White-Gait (BMPs) are always voiced the aspirations of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI) final, turns out to shock President DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono.

This was conveyed Chairman of the Central Services Agency Alliance Baptist  of Papua Church, Rev.. Socrates Sofyan Yoman MA during a press conference at the Office of the Synod of the Church KINGMI in Papua, Jayapura, on Thursday (22/12)

Indonesia military, inhumane to the people of Papua

Indonesia army

Bells and military movement in Papua, Indonesia, seem to impose its will through the barrel of a gun and violence. Armed with the instinct of death rates, apparently giving the impression inhumane."The intention was just one, treats people with dignity for the sake of ideology is not built by man," said Saul Wanimbo,

Chairman of the Office for Justice and Peace (SKP) Diocese of Timika, Papua, on Thursday (15/12). Situation, has created discomfort for the life of the Papuans, even peace between fellow citizens in Papua.
 According to Saul, the discomfort was deliberately created.

"The Papuans for action, there must be no military action," added Erry Nabire Degei in Papua. He put, obvious examples are still apparent in December 2011.

Elsham Papua : Polisi Salah Tangkap Pelaku Penembakan Kampung Nafri

Jakarta – LSM pemerhati Hak Asasi Manusia, Elsham Papua memastikan pelaku dan sejumlah saksi yang ditangkap dalam kasus aksi penembakan di Kampung Nafri, Jayapura bukan dari kelompok separatis OPM. Direktur Elsham Papua, Fery Marisan mengatakan, mereka yang ditangkap polisi tidak berada di lokasi kejadian penembakan. Kata dia, mereka adalah remaja SMA dan mahasiswa yang kerap melakukan aksi damai untuk Papua. Dia menduga polisi merekayasa kasus agar para pelaku bisa ditangkap dan dituduh sebagai kelompok separatis OPM. Hal tersebut berdasarkan hasil investigasi Elsham dari laporan warga.

"Menurut kami, dari Elsham itu bukan sesuatu yang baru bagi petugas polisi di Papua.

Dalam Dua Bulan, 8 Kasus Kekerasan Terjadi di Papua

TEMPO/Seto Wardhana

Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat delapan peristiwa kekerasan terjadi di Papua dalam dua bulan terakhir ini, terhitung sejak 5 Juli hingga 3 Agustus 2011. Antara lain penembakan terhadap anggota TNI, kontak senjata antara anggota TNI dan kelompok bersenjata, penembakan di Puncak Jaya, bentrok antar pendukung pilkada, hingga penembakan helikopter milik TNI.

"Situasi ini jelas semakin mengkhawatirkan bagi masa depan perdamaian di tanah Papua," kata Koordinator Kontras Haris Azhar dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Minggu 7 Agustus 2011.

Kasus Kekerasan Polisi ke Warga, Tertinggi

JAYAPURA-Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Provinsi Papua, Matius Murib mengatakan, terhitung sejak Januari 2011 sampai Mei 2011 tercatat sebanyak 24 kasus yang dilaporkan ke Komnas HAM. Di antarannya, masalah kasus tanah, kasus perlakuan aparat terhadap warga sipil, dan kekerasan di  dalam rumah tangga (KDRT) dan lainnya.
“24 kasus itu secara bertahap direspon dan diselesaikan secara bertahap. Jika kasus-kasus itu relevan dimediasai kami lakukan mediasi. Jika relevan dipantau kami lakukan pemantauan. Kalau itu cukup menyurat, maka kami menyurat ke pihak-pihak terkait,” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, di ruang kerjanya, Rabu (8/6).
Dikatakannya, dari sejumlah kasus itu, kasus tindakan aparat polisi terhadap warga sipil cukup tinggi, dan menduduki urutan tertinggi. Sementara kasus oknum aparat TNI berkurang, hanya satu sampai dua kasus saja.

13 Tahun Kontras Advokasi Korban Pelanggaran HAM

TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN

Komisi untuk Korban Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) beserta sejumlah korban dan keluarga korban pelanggaran HAM mengadakan jumpa pers di kantor Kontras, Jakarta Pusat, menanggapi pernyataan Presiden SBY bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat selama pemerintahannya, Senin (24/1/2011). Kontras beserta keluarga dan korban pelanggaran HAM meminta presiden mempertanggungjawabkan pernyataannya dengan segera memerintahkan Jaksa Agung melakukan penyidikan atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) hari ini, Minggu (20/3/2011), merayakan ulang tahunnya ke-13. LSM yang aktif mengadvokasi para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), ini, menggelar hajatan ulang tahun mereka di kantor Sekretariat Kontras, Jakarta Pusat.

Dalam acara ulang tahun Kontras, hadir sejumlah korban pelanggaran HAM, serta sejumlah tokoh HAM, diantaranya Romo Magnus Suseno. Kontras juga merilis kajian mereka terhadap kondisi HAM di Indonesia, tahun 2010. 

Menurut Ketua Badan Pekerja Kontras, Haris Azhar, selama tahun 2010, masih banyak persoalan HAM yang terjadi di Indonesia. Selain itu, persoalan HAM masa lalu, menurut Haris juga urung dituntaskan oleh pihak Pemerintah. Ditambah lagi dengan semakin meluasnya tindak kekerasan, dan teror yang terjadi di tengah masyarakat.