Presiden Khawatir Perilaku TNI di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com — Kendati kondisi di Papua dikatakan kondusif, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku khawatir dengan pelanggaran hukum dan disiplin oleh anggota TNI-Polri di provinsi Indonesia paling timur tersebut.
Presiden menginstruksikan kepada pimpinan TNI-Polri untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum TNI-Polri yang melanggar hukum dan disiplin.
"Saya prihatin ada kasus-kasus pelanggaran hukum dan disiplin yang terjadi di Papua meski skalanya kecil. Berikan sanksi sebab itu bukan kebijakan pemerintah, tapi insiden. Yang penting selesaikan secara transparan dan akuntabel," kata Presiden ketika memberikan pengarahan pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Gedung Balai
Samudra Indonesia, Jakarta, Jumat (21/1/2011).
Presiden meminta pimpinan TNI-Polri sungguh-sungguh memberikan pembekalan kepada anggotanya yang akan bertugas di Papua. Pembekalan itu meliputi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di Papua. Pelanggaran hukum kecil yang terjadi di Papua, kata Presiden, dapat merepotkan satu pemerintahan.
"Kelihatannya pelanggarannya kecil, tapi dampaknya sampai PBB, Amerika, Eropa. Akhirnya, rugi waktu untuk menjelaskan hal ini. Padahal, (pelanggaran itu) hanya melibatkan satu-dua bintara atau tamtama, tapi sampai Presiden harus menjelaskannya kepada dunia," kata Presiden.
Penegakan hukum dan hak asasi manusia adalah salah satu instruksi khusus Presiden kepada pimpinan TNI-Polri. Selain penegakan hukum dan HAM, Presiden mengeluarkan enam instruksi khusus lain. Instruksi tersebut berkaitan dengan anggaran pertahanan TNI-Polri, peningkatan kesejahteraan, penanganan bencana alam, tugas pemeliharaan perdamaian, penanggulangan terorisme, serta disiplin dan integritas jajaran TNI-Polri.
Acara Rapim TNI-Polri ini dihadiri 135 pejabat Mabes TNI, termasuk panglima TNI dan tiga kepala staf, serta 156 pejabat Mabes Polri, termasuk 31 kepala kepolisian daerah. Sebelumnya, Rapim dilakukan TNI-Polri secara terpisah. Tema Rapim TNI 2011 adalah "Konsistensi Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum dan Reformasi Birokrasi TNI guna Mendukung Tugas Pokok TNI". Sementara itu, tema Rapim Polri adalah "Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat"
SUMBER

TERKAIT:

• Pelaku Penganiayaan Dituntut 9-12 Bulan Penjara
• 'Nasib' Papua dan Sultra Disoroti SBY
• Prajurit TNI Dibekali Pendidikan HAM
• Panglima TNI: Kelompok Bersenjata Masih Banyak
• Pelanggaran HAM Serius di Puncak Jaya