Pagi ini, DPRP dan Para Pimpinan Gereja Bertemu

Bahas Kuota MRP Unsur Agama Kristen

Ignasius W Mimin

Yunus Wonda

JAYAPURA—Meski Panitia Pemilihan Majelis Rakyat Papua (MRP) telah  menuntaskan kuota anggota MRP dari unsur lembaga keagamaan Kristen, namun justru pihak Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan sejumlah pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua menganggap  masalah ini masih menuai polemic, seperti  Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua yang mensinyalir sejumlah Bupati merekomendasikan terhadap sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana terjadi  di Yahukimo, Intan Jaya, Tolikara dan lain lain.  Padahal kebijakan ini bertentangan dengan Perdasus No 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan MRP yang menyebutkan apabila seorang PNS  terpilih sebagai anggota MRP maka PNS yang bersangkutan mesti melepaskan jabatan dan kedudukannya.  “UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus hanya diperuntukan bagi perwakilan agama, tokoh adat, dan tokoh perempuan,” katanya.Karena itu,  Tim Pansus Pemilihan MRP DPRP bersama sejumlah pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua akan membahas kuota anggota MRP dari unsur agama Kristen yang diagendakan digelar pagi ini, Sabtu (26/2) pukul 10.00 WIT.   Sekretaris Tim Pansus Pemilihan  MRP DPRP Ignasius W Mimin yang dihubungi terkait masalah ini mengutarakan,  agenda pembahasan kuota anggota MRP dari unsur  agama Kristen ini sekaligus membahas hasil pertemuan DPRP bersama sejumlah pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua ketika bertemu Deputi Menkopolhukham tanggal 17 Pebruari lalu masing Ketua Umum Persekutuan Gereja Gereja BAPTIS Papua Pdt Socrates Sofyan Yoman MA, Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua Pdt Dr Benny Giay MA, Wakil Ketua BP-AM Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Drs Elly D Doirebo MSi serta Ketua Sinode Geraja Bethel Tony Infandi STh. 
Menurut anggota Fraksi Partai Golkar DPRP ini, walaupun Kantor Kesbang Provinsi Papua mengatakan  kuota anggota MRP dari unsur agama sudah tuntas, tapi sebagai lembaga pengawas DPRP perlu ikut menuntaskan permasalahan ini. 
Ditanya mengapa pertemuan ini tak melibatkan Panitia Pemilihan MRP dan Kantor Kesbang Provinsi Papua, menurut dia, pihaknya hanya ingin menyamakan persepsi tentang kuota anggota MRP dari unsur agama Kristen. 
“Kami juga mengharapkan agar pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua memberikan jawaban yang seobyektif mungkin,” katanya. 
Wakil  Ketua I DPRP Yunus Wonda yang dihubungi terpisah terkait pertemuan segitiga antara sejumlah pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua serta Deputi I Menkopolhukam Kastono yang  juga menjabat Ketua Percepatan Pembangunan Papua di Jakarta pada 17 Pebruari 2011 dengan agenda utama  mengembalikan Otsus kepada pemerintah pusat mengutarakan janji pemerintah pusat mengkaji ulang  pengembalian Otsus belum sepenuhnya memuaskan hati rakyat Papua.   
“Tapi kami telah menyerahkan aspirasi yakni 11 butir rekomendasi Musyawarah Besar MRP beberapa waktu lalu antara lain rakyat Papua menilai Otsus gagal mensejahterakan rakyat karena itu rakyat Papua mengembalikan Otsus Papua kepada pemerintah pusat,” ungkapnya.(mdc/don/03)