UU Otonomi Papua Dinilai Tak Jelas

"Mereka 'jualan' tentang isu kemerdekaan Papua, pemerintah jadi takut." 

Peta Papua (sbr,google)

Jayapura- Tokoh Pemuda Papua menyoroti tiga hal pokok yang menjadi penyebab konflik horisontal dan vertikal di Bumi Cendrawasih. Tiga penyebab yang diyakini itu adalah perbedaan idelogi di internal rakyat Papua, persoalan pembangunan, dan dugaan pelanggaran HAM.

"Masih terjadi perbedaan ideologi. Secara historis, ada sebagian yang merasa sudah merdeka," kata salah satu Tokoh Pemuda Papua, Heronimus Hilapok, dalam diskusi di Kantor Yayasan Bung Karno, Jakarta, Kamis 23 Febuari 2012.


Untuk masalah ideologi, Heronimus menyarankan pemerintah mengintensifkan dialog Papua Jakarta. Dia juga menyoroti implementasi UU Otonomi Khusus Papua yang kurang jelas, meski undang-undang tersebut merupakan solusi untuk mengatasi persoalan Papua.

"Dana kesehatan 15 persen, dan 30 persen untuk pendidikan. Di sudut kampung masih teriak-teriak, berarti implementasi belum maksimal," kata dia.

Implementasi UU yang masih terkendala, kata Heronimus, karena regulasi ini hanyalah alat posisi tawar antara pemerintah pusat dengan rakyat Papua. Misalnya, soal beberapa bupati yang diduga korupsi yang sampai saat ini belum ada tindakan dari Kementerian Dalam Negeri maupun Presiden. "Mereka 'jualan' tentang isu kemerdekaan Papua, pemerintah jadi takut," kata dia.

Soal ancaman kemerdekaan ini, ia meminta pemerintah harus tegas karena soal kemerdekaan bukan hanya urusan satu atau dua orang saja.

Hal senada disampaikan Kontributor Yayasan Bung Karno yang juga mantan aktivis GMNI, Leo Hartono. Menurut Leo ada beberapa bupati yang terindikasi korupsi namun mengancam melakukan gerakan Papua merdeka jika diproses secara hukum.

Untuk itu pemerintah, harus tegas dengan pihak ini. "Jangan takut, oleh karena itu harus diusut," kata Leo.

Sumber: VIVAnews