Pemerintah Indonesia Lambat untuk Melaksanakan Rekomendasi Universal Periodic Review (UPR)

Speakers (foto FI)

Selama Tinjauan Periodik Universal Indonesia tahun 2008, Pemerintah diterima untuk memenuhi rekomendasi yang dibuat oleh Dewan Hak Asasi Manusia untuk memperbaiki situasi hak asasi manusianya. Empat tahun kemudian namun, beberapa rekomendasi telah dilaksanakan secara konsisten dan masih ada kekhawatiran besar hak asasi manusia yang mempengaruhi masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Sumber: http://www.franciscansinternational.org/News

Fransiskan Internasional co-host acara sisi pada Sidang ke-19 Dewan HAM PBB untuk mengatasi pelaksanaan rekomendasi UPR oleh Pemerintah Indonesia sejauh ini.

Penyiksaan, kebebasan berekspresi, pembela HAM, di luar hukum, ringkasan, atau eksekusi sewenang-wenang, Masyarakat Adat dan wanita semua masalah-masalah yang perlu ditangani selama siklus UPR kedua negara pada bulan Mei / Juni 2012.

"Implementasi dari rekomendasi UPR yang diterima oleh Pemerintah Indonesia tahun 2008 sangat mengecewakan," kata Mr Norman Voss, Pusat Asian Legal Resource. "Telah ada beberapa kemajuan tapi tidak pada inisiatif kunci. Ada beberapa pertukaran awal di awal tapi hal telah kehilangan momentum. Setiap perbaikan tidak konsisten, situasi hak asasi manusia di Indonesia masih relatif baik tapi buruk di Papua Barat ".

Mr Voss mengklaim akuntabilitas yang kurang, sehingga tidak ada obat dan akibatnya tidak ada reformasi, keadilan dan tidak ada kompensasi bagi para korban ketidakadilan. Korupsi peradilan adalah tinggi tetapi sistem peradilan yang independen lambat untuk dilaksanakan. Pada tahun 2008 Pemerintah menerima rekomendasi untuk memperkenalkan UU Otonomi Khusus untuk Papua tetapi ini juga belum terpenuhi.

Pada tahun 2008, Pemerintah menerima rekomendasi untuk mengkriminalisasi penyiksaan tapi tetap hukum. Korupsi militer berlanjut dengan praktik penyiksaan dan eksekusi di luar hukum dan pemindahan, terutama para pembela hak asasi manusia di Papua. Pemerintah menyangkal adanya tahanan politik tetapi ada bukti sebaliknya.

Ketiga panelis lainnya juga berbicara tentang bagaimana pemerintahan pusat dari Jakarta menindas orang Papua, khususnya masyarakat adat. Pdt Matheus Adadikam, Sekretaris Jenderal Gereja Kristen Injili di Papua, melaporkan bagaimana Masyarakat Adat kehilangan tanah mereka karena pemerintah membuat kesepakatan dengan perusahaan internasional tertarik pada sumber daya alam. Hutan pengolahan dan kegiatan pertambangan negatif secara efektif kehidupan orang Papua.

Jika orang Papua tidak bekerja sama dengan rencana ini maka mereka ditangkap, disiksa dan dipenjarakan, melaporkan Pendeta Novel Matindas, Papua Barat meja tulis, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Ada 45 kasus yang dilaporkan pelanggaran HAM terhadap para pembela hak asasi manusia; 10 oleh perusahaan internasional dan 35 oleh Pemerintah.

Pak Ferry Marisan, Direktur Institut Studi Hak Asasi Manusia dan Advokasi Papua, melaporkan bahwa kebebasan berekspresi diperlakukan dengan kekerasan. Wartawan internasional dan sangat terbatas akses mereka dan warung internet sipil kasar dipantau. Dia merekomendasikan untuk Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi untuk mengunjungi dan mengakses situasi di Papua. Dia ingin jaminan untuk itu wartawan, organisasi hak asasi manusia dan anggota parlemen dapat melaksanakan pekerjaan mereka tanpa pembatasan dan pelecehan.

Acara sisi dihadiri oleh banyak LSM yang bekerja bersama-sama di Eropa dan Asia untuk memastikan isu-isu ini ditangani oleh Pemerintah Indonesia selama review yang akan datang tersebut.

Baca laporan co-tertulis telah dikirim FI untuk UPR Republik Indonesia oleh Dewan Hak Asasi Manusia di Mei / Juni 2012.

=============================================== 
Franciscans International (FI) bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi ketidakadilan hak asasi manusia yang berdampak pada masyarakat miskin dan paling rentan. FI adalah organisasi non-pemerintah dengan status konsultatif Umum PBB.