Gereja dan Konflik Papua

Foto Ilustrasi ( Akibat Konflik)

Jakarta- Kesejahteraan dan kedamaian di Papua bukan sebuah perkara yang mudah untuk diwujudkan. Terlebih kekerasan dan pelanggaran HAM kerap terjadi di Papua. Untuk meraih itu semua, pemerintah harus berjuang keras dengan berbagai cara, termasuk menerapkan Otonomi Khusus (Otsus) bagi wilayah paling timur Indonesia itu. Selama ini masyarakat Papua merasa, mereka dianaktirikan, di tengah melimpahnya kekayaan alam yang mereka tempati. Tak hanya pemerintah, tokoh agama dan Gereja di Papua pun berupaya maksimal untuk mewujudkan impian masyarakat Papua.

Masyarakat Papua Kecewa Dengan Pemerintah 

Ketua umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Yewangu menjelaskan, masyarakat Papua selama ini mengalami kekecewaan dengan pemerintah Indonesia,  karena tidak menganggap Papua sebagai bagian dari negara Indonesia secara utuh. Masyarakat Papua adalah ras melanesia, jadi tidak bisa dipaksakan untuk menjadi ras melayu. “ Orang Papua merasa terkucil, karena merasa dianggap bukan bagian dari Rakyat Indonesia. Untuk itu, kita harus melihat dan merasakan apa yang mereka rasa, meski mereka memiliki ras yang berbeda. Itu harus bisa kita terima, tanpa merasa rendah”,  terang Yewangu.

Yewangu menambahkan, hal itu terlihat dari kesejahteraan yang tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Kekayaan Papua yang melimpah tidak menjadikan masyarakat Papua, sejahtera. Sementara, apa yang pemerintah pusat upayakan untuk memperbaiki itu semua, belum berhasil, dan lemah ditataran implementasi, termasuk tentang Otsus Papua.

“ Orang Papua beranggapan, mereka mendiami pulau yang kaya, tapi kenapa kita miskin. Hal itu menimbulkan persepsi, bahwa pemerintah hanya menginginkan kekayaan alam Papua, tapi tidak peduli dengan orang Papua.”

Hal senada disampaikan oleh Koordinator Forum Untuk Papua Damai, Otto Syamsuddin Ishak. Menurutnya, kekayaan alam Papua yang begitu besar, dapat berpotensi menimbulkan jarak antara pendatang dan warga asli Papua. “ Pemerintah dalam hal ini harus benar-benar serius untuk menangani Papua, dan melakukannya dengan sepenuh hati, jika memang menginginkan kedamaian dan kesejahteraan terwujud di Papua,” kata Otto.

Yewangu berpendapat, perbedaan kelas ekonomi antara pendatang dan masyarakat Papua, memang menjadi masalah. Meski, tak bisa dipungkiri, para pendatang tersebut bekerja lebih tekun dari orang Papua. Namun, hal itu bukan menjadi alasan, pemerintah tetap harus berupaya maksimal untuk memperbaiki ekonomi, dan memberdayakan penduduk di Papua. Terutama dengan menerapkan Undang-undang Otsus dengan sungguh-sungguh.

“ Undang-undang Otonomi Khusus harusnya bisa menjadi jalan keluar dan penengah bagi masalah Papua.  Terutama antara mereka yang ingin merdeka, dan yang tetap menjadi bagian dari Indonesia. Itu pun jika diterapkan dengan benar. Namun, implementasinya  di lapangan, hal itu tidak berjalan dan terkesan dibredeli oleh pemerintah pusat,” ungkap Yewangu.

Peran Tokoh Agama di Papua

Peran tokoh agama di Papua sangat besar untuk mewujudkan kedamaian di Papua, meski hal itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan.Tokoh Gereja di Papua terus menggalang kesatuan antar gereja, untuk melakukan dialog dengan warga. Namun, hal itu tak bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat Papua. Perlu perjuangan keras untuk meyakinkan penduduk Papua yang saat ini dalam kondisi tidak percaya dengan Pemerintah dan pendatang. “ Istilah dialog dimaknai berbeda oleh orang Papua, begitu pula di Jakarta. Mereka kerap menanyakan dialog itu apa, dan untuk siapa, dengan siapa dialog itu,” tegas Yewangu.

Tak berhenti hanya disitu, pihak Gereja tetap akan menjaga dialog dan terus melakukan kunjungan pastural untuk para jamaah Gereja yang ada di Papua demi menjaga dialog dan hubungan yang baik.

Saat ini, Agama Kristen menjadi agama yang dominan dianut oleh warga Papua. Hubungan antar agama di Papua terjalin dengan baik sejak lama hingga saat ini. Hal itu terlihat dari doa bersama yang sering dilakukan bersama, antara Islam dan Kristen.  “ Keharmonisan itu saat ini mulai terkikis dengan masuknya unsur radikal di Papua. Tapi, perubahan itu tidak seperti daerah lain. Hubungan baik masih tetap terjaga hingga kini,” kata Yewangu.

Agama di Papua diatur atau berada di bawah payung adat. Peran adat sendiri di Papua sangat dominan dalam banyak hal. Perkembangan agama yang dewasa ini cenderung radikal, berdampak pada keharmonisan agama di Papua. Hingga menimbulkan batasan antar agama. “ Ini terjadi semenjak konflik Poso. Dimana ada pihak luar yang masuk dengan menggunakan agama sebagai pembelahan sosial. Hal ini lah yang berpotensi memunculkan konflik horisontal. Meski, konflik tersebut sulit terjadi karena terjadi domestikasi, sebagai bentuk perlawanan dari luar, yang membuat itu tidak mungkin terjadi,” terang Otto.

Solusi Untuk Papua

Peran besar dari tokoh agama terhadap perbaikan kondisi di Papua, harus ditindaklanjuti dengan tindakan yang riil dari pemerintah. Untuk itu harus ada definisi dan instruksi yang jelas untuk perbaikan di Papua. Bukan sekedar dialog berkepanjangan, tanpa solusi. “ Yang terjadi di Papua saat ini adalah hal yang bias, serta tidak adanya solusi yang jelas dari Pemerintah, sebagai tindak lanjut dari dialog yang sudah terjadi saat ini,” tegas Otto.

Pimpinan agama dalam hal ini terus mencoba untuk membangun kembali jalan dialog. Tentunya  dialog yang harus didasari oleh kepercayaan, baik itu oleh pemerintah pusat maupun masyarakat Papua. “ Tugas pimpinan agama adalah membangkitkan kepercayaan, baik kepercayaan dari pemerintah pusat dan orang Papua. Karena kita punya itikad baik. Meski hal itu tidak mudah. Harus ada orang yang bisa dipercaya oleh kedua belah pihak untuk berdialog, dan menemukan solusi bersama atas Papua,” pungkas Yewangu.