Konflik Papua Akan dan Terus Jadi Perhatian Negara Asing

Ilustrasi Pembahasan Papua di MSG

JAKARTA - Persoalan dugaan adanya pelanggaran HAM di Papua masih menjadi perhatian pihak asing baik dari kalangan aktivis Civil society maupun dari kalangan pemerintahan itu sendiri.

Bahkan, masalah Papua sudah dibahas dalam pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG), dimana delegasi MSG akan melakukan kunjungannya ke Papua dan Papua Barat dalam waktu dekat ini.

"Persoalan di Papua dan Papua Barat akan terus menjadi perhatian asing, sehingga penanganan masalah Papua tidak boleh gradual, namun harus komprehensif," jelas pengamat masalah politik, Joris Kabo dalam keterangan tertulisnya yang dikutip kepada Okezone, Senin (19/8/2013).

Dia mencontohkan pada 12 Agustus 2013 yang lalu Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Gordon Darcy Lilo melakukan kunjungan ke Indonesia, yang diberitakan media asing seperti ABC Radio Australia bahwa kunjungan tersebut mengindikasikan akan mengemukakan isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat dalam pembicaraan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Joris Kabo, kunjungan PM Gordon Darci Lilo yang pertama tentu merupakan landasan dasar bagi kerjasama bilateral yang penting selanjutnya. Indonesia mengakui sejarah negara Solomon sebagai Negara di Pasifik yang besar peranannya dalam Perang Pasifik bagi pasukan sekutu pimpinan Jenderal McArthur.

“Sebagai sesama Negara Pasifik, maka hubungan Indonesia-Salomon tentu mempunyai arti yang penting seperti hubungan yang sudah ada antara Indonesia dengan Negara-negara Pasifik yang lain seperti RI-PNG, RI- Haiti, RI-Vanuatu, dll,” tambahnya.

Mengenai masalah Papua, menurut Joris, telah banyak dicapai kemajuan-kemajuan di berbagai bidang pembangunan prasarana dan sarana diberbagai bidang antara lain transportasi dan komunikasi, yang sangat vital bagi pengembangan pembangunan sosial dan ekonomi selanjutnya di Papua serbagai Propinsi yang memiliki kondisi geografi yang tidak mudah dijalani.

“Secara garis besar, pelaksanaan otonomi khusus bagi pembangunan Papua yang terdiri dari tiga buah Propinsi, yaitu Propinsi Papua Barat, Propinsi Papua Tengah dan Propisi Papua juga cukup berhasil,” katanya.

Menurutnya, berita-berita tentang adanya berbagai isu yang kadangkala terdengar dramatis tentang Papua dalam media massa seperti di Australia adalah wajar karena secara geografis berdekatan dengan Papua, masyarakatnya mempunyai perhatian yang khusus terhadap setiap perkembangan di Papua seperti banyak diberitakan oleh media massa Australia yang bebas dan terbuka.

Untuk diketahui berdasarkan pemberitaan ABC Radio Australia, Kepulauan Solomon adalah salah satu negara anggota kelompok Melanesian Spearhead Group (MSG), yang menerima proposal West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).

KTT Menteri Luar Negeri MSG di Noumea, 21 Juli 2013, menyepakati aplikasi WPNCL mengenai penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat dan kekhawatiran adanya pelanggaran (HAM) di wilayah itu. Sebelum berangkat, PM Lilo mengatakan ia menyadari adanya pelanggaran HAM di Papua, dan ingin memastikan ada 'perkembangan' di sana.

“Terkait adanya rumors tentang delegasi MSG yang akan berkunjung ke Papua pada tahun ini, saya rasa Pemerintah Indonesia tidak akan keberatan dengan rencana tersebut, apalagi dalam pernyataan persnya PM Kepulauan Solomon, Gordon Darcy Lilo yang pernah berkunjung ke Indonesia menyatakan puas dan mendukung langkah pemerintah dalam menangani dan membangun Papua. 

Tidak ada yang perlu mendramatisir atau mempolitisasi rencana kunjungan MSG ke Papua sebagai langkah fact finding pelanggaran HAM, seperti yang diharapkan kelompok tertentu di Papua,” jelasnya

Aktivis gereja kutuk aksi pembunuhan di Papua

DONI HAGABAL Korban Area Freeport

Timika SBP,--  Gereja Katolik Keuskupan Timika, Papua, mengecam aksi kekerasan dan pembunuhan yang terus terjadi di wilayah itu akhir-akhir ini.

Dikutip dari Antara, Pastor Paroki Katedral Tiga Raja Timika Amandus Rahadat Pr di Timika mengatakan, kekerasan berupa pembantaian dua warga di Sempan, Timika yang bertepatan dengan perayaan Jumat Agung (29/3) lalu memalukan.

Apalagi dua kelompok yang bertikai saat itu sesama warga Suku Kei yang dulu merintis agama Katolik masuk ke wilayah Mimika dan Papua.

"Kelakuan orang Kei di Sempan sangat memalukan," kata Pastor Amandus.

Amandus merasa prihatin dengan semakin brutalnya orang Kei di Timika. Sejumlah warga Kei sempat terlibat dalam beberapa kasus penyerangan warga Suku Kamoro di Nawaripi. Pemicu bentrok antar kelompok sepele, balas dendam bentrok sebelumnya sesama pendulang di Kali Kabur (Sungai Aijkwa) yang menewaskan enam warga dan.

"Saya sangat prihatin. Orang-orang tua Kei di kubur pasti menangis. Dulu orang Kei bawa Injil, kedamaian dan kehidupan di tanah ini. Sekarang orang Kei bawa perang, bentrok dan kematian ke tanah ini," ujar Pastor Amandus.

Dia mengatakan seharusnya orang Kei di Mimika merasa malu dengan berbagai kelakuan mereka selama ini yang sering meresahkan masyarakat.

Kecaman serupa disampaikan Pastor Dekan Mimika-Agimuga yang juga merupakan Pastor Paroki Santo Stefanus Sempan, Pastor Willem Warat Bungan OFM.

Menurut Pastor Willem, umat Katolik di Timika masih banyak yang hidup dalam alam kegelapan. Terbukti dengan masih terus terjadinya aksi kekerasan dan pembunuhan.

"Kita umat di Sempan menciptakan Golgota baru. Oknum-oknum suku Kei telah mencoreng muka, nama baik dan jasa-jasa para perintis yang membuka daerah Mimika-Agimuga," kecam Pastor Willem.

Tokoh umat Katolik Sempan John Rettob menjelaskan, rangkaian perayaan Paskah 2013 di Sempan dan Timika umumnya telah dirusak oleh sekelompok orang Kei melalui aksi kekerasan pembantaian, pembunuhan dan pembakaran rumah warga.

Lebih ironis lagi, kata John Rettob, kejadian itu hanya beberapa meter di luar gedung Gereja Katolik Santo Stefanus Sempan.

"Ini perbuatan sangat memalukan. Katanya mereka orang Katolik, tetapi perbuatan mereka biadab. Kita sendiri yang menodai perayaan Paskah," kecam John Rettob.

Sebagai orang Kei kelahiran Kamoro, John Rettob mengaku sangat malu karena para orang tua yang dulunya datang dari Kei ke Mimika untuk membawa Injil tetapi saat ini generasi muda Kei datang membawa malapetaka, bencana dan kekacauan di Timika.

John sepakat dengan Ketua Ikatan Keluarga Kei di Mimika Piet Rafra agar melakukan pendataan kembali warga Kei yang tidak memiliki pekerjaan tetap agar segera dipulangkan ke kampung asal mereka di Maluku Tenggara.

Meski kondisi keamanan di Timika sudah membaik namun sejumlah aparat kepolisian dari Brimob Detasemen B Polda Papua masih terus disiagakan di kawasan Jalan Busiri Sempan dengan senjata lengkap untuk mengantisipasi terulangnya kembali bentrok sesama warga suku Kei.

This Source: http://www.merdeka.com/

Bentrok Warga di Papua, Dua Tewas

Konflik timika photo WP Media

Timika,-- Sedikitnya dua warga tewas dalam bentrok berdarah dua kelompok warga di Jalan Busiri, Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Sabtu pagi (30/3).

Data lapangan yang berhasil dihimpun, bentrok warga Kampung Bombay dan Holat ini dipicu oleh dendam lama. Kedua kampung itu bentrok terkait pembunuhan terhadap Hendrikus Selubun dari warga Bombay yang dituding dilakukan warga Holat, 1 Januari lalu.

Tak hanya itu, warga Bombay juga merasa kesal terhadap warga Holat. Itu terkait kasus penganiayaan warga mereka oleh warga Holat. Bentrok itu menghambat aktivitas pendulangan, khususnya warga Bombay di Kali Kabur, area Freeport.

Selain dua korban tewas akibat di bacok, dua rumah warga juga hangus terbakar akibat di bakar warga yang bentrok. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait bentrokan warga tersebut.

Aparat kepolisian bersenjata lengkap dari Polres Mimika dan Brimob Datasemen B Polda Papua beserta kendaraan taktis, Baracudanya, disiagakan di lokasi bentrok.

( metrotvnews / CN31 )

Paus Fransiskus Doakan Perdamaian di Timur Tengah

Paus Fransiskus

Roma: Ribuan orang menggenggam lilin keluar dari Koloseum Roma untuk menyaksikan Paus Fransiskus memimpin upacara jalan salib di sekitar teater terbuka kuno itu pada Jumat Agung.

Paus Fransiskus, yang terpilih sebagai Bapa Suci umat Katholik pada 13 Maret, duduk di bawah naungan warna merah di bukit Palatin, Roma, sementara sejumlah umat memanggul salib kayu untuk memperingati Kristus wafat di kayu salib.

"Kadang, sepertinya Tuhan tidak menanggapi godaan setan dan diam," kata Paus asal Argentina itu dalam bahasa Italia pada akhir ibadah. "Tetapi Tuhan bersabda, Tuhan menjawab melalui salib Kristus, bahasa cinta, syukur, dan pengampunan. juga mengungkapkan keputusanNya yaitu Tuhan mencintai kita," katanya.

Doa Jalan Salib ditandai dengan 14 pemberhentian, mengenang detik-detik penting akhir hidup Kristus, diawali dari pengadilan oleh Pontius Pilatus yang memberi hukuman mati hingga pemakaman di kubur batu, ditulis oleh pemuda Lebanon.

Salib kayu dipanggul bergantian oleh sekelompok orang kepada orang lain termasuk seseorang yang memakai kursi roda. Mereka juga berasal dari berbagai bangsa yaitu Italia, India, China, Nigeria, Suriah, Lebanon, dan Brasil.

Beberapa doa dibacakan oleh aktor, antara lain menyinggung tentang konflik di Timur Tengah dan orang-orang yang menderita karenanya. Dalam meditasi itu disebut Timur Tengah adalah tanah yang tercabik kekerasan dan ketidakadilan.

Fransiskus mendoakan umat Kristen dan Islam Lebanon yang mencoba hidup damai berdampingan dan upaya itu merupakan pertanda sebuah harapan pada dunia.

Doa-doa juga dipanjatkan bagi anak-anak korban kekerasan, kaum pengungsi, tunawisma dan korban pertikaian agama, kekerasan, terorisme dan kemiskinan, ketidakadilan serta pecandu narkotika. Ada pula doa menentang pengguguran kandungan dan eutanasia. (Antara)

Editor: Henri Salomo Siagian MetroTvnews

Empat Hal Utama, Penyebab Konflik Berlarut di Papua Barat

Road Papua

JAKARTA Voice Baptist- Konflik di tanah Papua seperti tidak ada habisnya.  Selain konflik horizontal antar warga sipil, konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua juga telah memakan banyak korban".

"Sampai saat ini tidak ada niat baik dari Pemerintah untuk mencari solusi terbaik untuk mengakhiri konflik di papua, Pemerintah terkesan tidak serius dan membiarkan konflik berlarut".

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, konflik berkepanjangan ini disebabkan oleh empat hal.

"Pertama, gagalnya otonomi khusus terutama pembangunan di bidang kesejahteraan ekonomi, kesehatan dan pendidikan," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Papua: Konflik Dari Masa ke Masa', di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2013).

Kedua, imbuh Hasanuddin, konflik disebabkan oleh adanya diskriminasi dan marjinalisasi terhadap masyarakat asli Papua.

"Ketiga, adanya perasaan traumatis dari sebagian warga Papua sebagai akibat tindakan represif aparat masa lalu, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, namun tidak diusut secara tuntas."

"Dan terakhir, masih terdapatnya perbedaan persepsi tentang terintegrasinya Papua ke dalam wilayah NKRI melalui Pepera 1969," ungkapnya.

Sumber: http://www.tribunnews.com/

Pendeta Socrates: Akar Masalah Papua Adalah Pelurusan Sejarah

Rev. Socratez S Yoman (photo jubi)

Jayapura Voice Baptist,-- Akar persoalan yang sangat mendasar di wilayah Indonesia timur itu bukan lebih kepada soal kesejahteraan seperti yang didengungkan selama ini oleh elite politik ataupun para pemerhati soal Papua, tetapi lebih kepada masalah pelurusan sejarah Papua ke Indonesia.

Jakarta, Aktual.co —Ketua pengurus badan Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGGBP), Pendeta Socrates Sofyan Yoman, mengatakan penyelesaian sejumlah persoalan di wilayah itu dapat dilakukan melalui dialog.

"Dan dialog damai yang bermartabat antara Indonesia dan Papua tanpa syarat dan dimediasi oleh pihak ketiga, itu solusinya," kata Socrates Sofyan Yoman usai peluncuruan buku "Otonomi Khusus Papua Telah Gagal" di aula STT GKI Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (2/3).

Menurut dia, akar persoalan yang sangat mendasar di wilayah Indonesia timur itu bukan lebih kepada soal kesejahteraan seperti yang didengungkan selama ini oleh elite politik ataupun para pemerhati soal Papua, tetapi lebih kepada masalah pelurusan sejarah Papua ke Indonesia.

"Akar pesoalanya bukan kesejahteraan tetapi soal sejarah Papua dengan Indonesia, hal inilah yang harus dibahas secara baik lewat dialog," katanya.

Ia mengatakan sejak 1961 telah banyak program yang berlaku di Papua hingga pada masa reformasi pada 1998. Pada tahun 1999 rakyat Papua meminta merdeka, namun yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah otonomi khusus.

"Otsus adalah bargaining politik atau alat tawa-menawar Indonesia kepada rakyat Papua yang meminta merdeka. Namun Otsus yang berlaku hingga saat ini telah gagal dan orang Papua juga telah menolak hal itu," katanya.

Pendeta Socrates yang terkenal vokal itu mengatakan Otsus seharusnya bisa memberikan keberpihakan, pemberdayaan dan perlindungan, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya.

"Banyak kekerasan yang terjadi selama masa Otsus, dan bisa dibaca dalam buku saya," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Socrates Sofyan Yoman, Sabtu siang waktu setempat meluncurkan buku dengan judul "Otonomi Khusus (Otsus) Papua Telah Gagal" di aula STT GKI Padang Bulan, Kota Jayapura.

Buku setebal 408 halaman dengan latar belakang bewarna merah dan gambar pulau Papua itu isinya terdiri dari lima bab. Yang di antaranya membahas tentang latar belakang Otsus di Papua, Ostus sebagai solusi politik Indonesia, dan pemusnahan etnis Papua. Serta kejahatan negara dan pelanggaran HAM, kasus pelanggaran HAM 19 Oktober 2011 dan kasus penembakan Mako Tabuni 14 Juni 2012.

Buku tersebut diterbitkan oleh Cenderawasih Press dan merupakan buku yang kesekian kalinya ditulis oleh Socrates Sofyan Yoman yang dicetak oleh Galangpress di Jogyakarta.

Socrates lahir di Situbondo pada 15 Desember 1969 dan merupakan tokoh gereja yang vokal soal Papua. Dan merupakan dosen di berbagai Sekolah Tinggi Theologia di Kota dan Kabupaten Jayapura, yang pernah berbicara dengan staf khusus Sekjen PBB pada Oktober 2011.

"Pada 6 Maret ini, saya akan luncurkan buku baru lagi dengan judul "Saya Bukan Bangsa Budak" katanya.  (Ant)

 

More   Aktual - News 

 

Forum Revolusi TPN-OPM Desak SBY Bentuk Tim Juru Runding

Jayapura Voice Baptist,-- Revolusi Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) mendesak Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera membentuk tim juru runding terkait status politik bangsa Papua Barat. 

Photo Ilustrasi /knpb

Perundingan yang dimaksud, yakni perundingan tingkat tinggi yang berskala internasional dalam pengawasan negara ketiga yang netral. Juru Bicara Forum Revolusi TPN-OPM, Saul .Y. Bomay mengatakan, persoalan status politik bangsa Papua Barat bukan persoalan Republik Indonesia, melainkan masalah internasional.

“Sehingga, kami harap harus ada perundingan segitiga antara bangsa Papua, bangsa Republik Indonesia dan negara ketiga yang netral. Kami mendesak agar perundingan berskala internasional agar kedua belah pihak yang bertikai menemukan kesimpulan bagi rakyat Papua Barat,” kata Saul, di Abepura, Kota Jayapura, Senin (25/2).

Pelaku utama atau negara dalam perundingan itu, kata Saul, yang pertama Amerika Serikat, Belanda, RepubIik Indonesia, UNTEA –PBB dan yang lainnya, pihak korban politik TPN-OPM sebagai tunggal dan penanggungjawab politik bangsa Papua Barat.

Selain itu menurut Saul, saksi dan pelaku PEPERA 1969 yang  menyaksikan proses PEPERA 1969 itu berlangsung. “Nantinya, kami akan lihat dalam perundingan tersebut, apakah sesuai dengan New York Agreement  15 Agustus 1962 atau tidak,” terangnya.

Saul memaparkan, selain yang disebutkan itu, harus juga melibatkan lembaga yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat seperti  tim pembela HAM PBB, Ammnesty International, LSM internasional, Lembaga Bantuan Hukum Internasional (LBHI), Dewan Gereja  se-Dunia dan lembaga-lembaga lain yang berkompoten dengan kekuatan hukum, serta tim independen.

“Dalam perundingan, harus melibatkan lembaga-lembaga yang mempunyai kekuatan hukum agar persoalan Papua bisa di selesaikan secara menyeluruh,” katanya.

Sedangkan dialog komunikasi konstruktif yang sedang dibicarakan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono, kata Saul, hal itu bersifat illegal. “Karena, rakyat Papua tak menuntut persoalan kesejahteraan di tanah Papua. Yang jelasnya, rakyat Papua tak butuh dialog komunikasi konstruktif di tanah Papua,” terangnya.

Menurut Saul, apabila dalam perundingan itu nantinya tak melibatkan pihak ketiga yang independen, maka persoalan Papua tak menuai kesimpulan yang konkret dan pelanggaran HAM akan meningkat terus. “Saya harap pemerintah pusat jeli dalam melihat arah dialog ini, apabila negara ingin Papua aman dan damai,” katanya.

Selain itu menurut Saul, di tengah kericuan yang meningkat di tanah Papua, solusi terbaik ialah melalui dialog tapi bukan dialog yang dimediasi oleh petinggi-petinggi di Republik Indonesia. Namun, dirinya berharap harus di mediasi oleh negata ketiga yang netral. “Tanpa pihak ketiga maka suara rakyat Papua sudah menolak yang namanya dialog komunikasi konstruktif buatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya.

Sumber: TabloidJubi/Ones Madai

Presiden Harus Evaluasi Pejabat Keamanan Papua

JAKARTA -- Gugurnya delapan anggota TNI di Papua akibat penembakan oleh kelompok bersenjata pada Kamis (21/2) menyisakan kecemasan. Menurut Indonesian Police Watch (IPW), gugurnya prajurit TNI akan membuat masyarakat Papua ketakutan. Pasalnya, peristiwa ini akan meninggalkan sugesti kepada warga setempat.

“Pasukan bersenjata dapat dengan mudah dilumpuhkan apalagi masyarakat. Warga Papua tentu was-was akan hal ini,” kata Presdir IPW  Neta S Pane melalui pesan singkatnya kepada ROL, Ahad (24/2).

Neta pun menyarankan agar permasalahan di Papua tidak semakin larut, Presiden wajib melakukan antisipasi nyata. Menurutnya, dengan mengedepankan pimpinan aparat yang memiliki kapabilitas tinggi maka, bara Papua berangsur bisa dinetralkan.

“Saat ini pemimpin yang mampu memaksimalkan profesionalitas melindungi masyarakat dibutuhkan di Papua. Presiden harus segera lakukan evaluasi di jajaran aparat keamanan di sana,” ucapnya.

Dua peristiwa penembakan terjadi di Papua di hari yang sama dengan jam dan lokasi yang berbeda pada Kamis (21/2) kemarin. Sedikitinya delapan anggota TNI dan empat warga setempat tewas dalam penembakan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal di Papua.

Penembakan pertama terjadi pada pukul 09.30 WIT di distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya tak jauh dari pos TNI, satu anggota militer gugur di sini. Kedua, terjadi pukul 10.30 WIT di ruas jalan Sinak menuju Nabire saat sepuluh anggot TNI menuju Nabire. Dari kesepuluh prajurit itu, tujuh diantaranya gugur.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul mengatakan, pasca kejadian, dua tempat itu kita sudah dalam kondisi kondusif. “Suasana di sekitar lokasi sudah stabil. Kini pasukan gabungan TNI-Polri sedang bersama-sama mengejar  para pelaku penembakan ini,” kata Iskandar kepada ROL, Ahad (24/2).

Sumber: http://www.republika.co.id 

AS Pertanyakan Mekanisme Peliputan Pers di Papua

Jayapura, Seruu.com/news - Atase pers dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, Troy E. Pederson, mempertanyakan sulitnya akses bagi wartawan internasional, termasuk dari Amerika, untuk meliput di wilayah Papua. Pertanyaan itu dilontarkan Troy dalam pertemuan dengan Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura, Selasa (06/11/2012).

"Dengan adanya pertemuan ini, kami dapat mengetahui sedikit kondisi dunia jurnalistik di Papua, sehingga ke depan jadi pembelajaran juga bagi kami," kata Troy di Dante Cafe, Kota Jayapura, Papua.

Selain itu, kata Troy, pihaknya juga tak memiliki banyak data mengenai kondisi jurnalis di Papua ataupun akses informasi yang bisa diperoleh para jurnalis yang meliput di Papua. "Apalagi informasi ini baru dilihat di Jayapura saja, belum daerah lain di Papua. Sehingga masih butuh banyak pengetahuan dan pemahaman," kata Troy yang saat itu didampingi Senior Information Specialist dari Kedubes Amerika Serikat, Indar Juniardi.

Menurut Troy, ada banyak hal yang menarik dari Papua, tapi belum banyak diketahui, seperti isu-isu lokal.
Troy juga mengakui masih ada kendala terkait dengan persoalan independensi dan skill jurnalis dalam melakukan peliputan investigasi di Papua, termasuk kendala pendanaan dalam peliputan mendalam di wilayah pedalaman Papua. "Tapi hal ini tidak hanya terjadi di Papua. Di Jakarta sempat kami temui ada hal seperti itu," katanya. [tmp]

KontraS Nilai Polisi Papua Emosional

JAKARTA - KontraS menilai kepolisian menggunakan pendekatan emosional dalam menegakkan hukum di wilayah Papua. Hal itu terlihat dalam penanganan kasus penembakan terhadap Brigadir Yohan Kisiwaitouw, anggota Brimob Polres Paniai, Papua.

Koordinator Badan Pekerja KontraS, Haris Azhar mengatakan bahwa seisi kota dibuat kalang kabut oleh anggota kepolisian dan TNI terkait pengusutan kasus tersebut.  Menurut Haris, masyarakat memilih menjauhi aktivitas di luar rumah demi menghindari brutalitas aparat keamanan.

"Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Papua terhadap peristiwa terakhir, penembakan terhadap Brigadir Yohan Kisiwaitouw memperlihatkan pendekatan emosional, jauh dari profesionalitas anggota kepolisian," papar Haris lewat siaran pers yang diterima JPNN, Minggu (26/8).

Haris mengungkapkan, ada tujuh warga di Paniai yang ditangkap Polda Papua terkait penembakan Brigadir Yohan Kisiwaitouw. Antara lain Silas Yogi (pegawai Pemda), Lukas Nawipa (warga Ogeida), Ibron Gobai (warga Ogeida), Aluwisius Degei (guru), Derek Kobepa (Ketua Mudika), Itikimi Kobepa (motor reks) serta Pendeta Yandrik Nawipa.

Menurut Haris, Polda Papua telah mengerahkan kekuatan secara berlebihan dan berpotensi abuse of power. Selain itu pemerintah pusat melalui Menko Polhukam juga menunjukan sikap permisif dengan kekerasan yang dilakukan oleh polisi di Paniai.

"Bahkan pernyataan Djoko Suyanto (Menko Polhukam) semakin permisif dengan mengatakan “menolak dianggap melakukan pelanggaran HAM” jika mengejar para pelakunya," imbuh Haris.

KontraS mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polda Papua. LSM pejuang HAM itu juga meminta agar kepolisian melakukan penegakan hukum dengan cara-cara yang berperikemanusiaan dan sesuai aturan hukum. (dil/jpnn)

Di Jalan Walikota, Istri Anggota TNI Ditemukan Tewas

Mayat Eva Cristyanti (23) saat ditemukan

JAYAPURA—Pembunuhan sadis terjadi di jalan Waikota menuju Makomda Cenderawasih, Senin (9/7), kemarin.  
Korbannya adalah Eva Cristyanti (23) istri  Sertu Moh Mohadi   yang  bekerja  di Paldam XVII/Cenderawasih. Korban   tewas   secara mengenaskan dengan lehernya digorok .  KOrban ditemukan tergeletak   di pinggir  jalan    Walikota menuju  Kodam XVII/Cenderawasih,  Jayapura, Senin (9/7) sekitar  pukul 06.30 WIT.   Belum diketahui motif dan siapa pelaku pembunuhan tersebut. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan mencari siapa pelaku yang sadis itu.

Kapolres Jayapura  Kota  AKBP  Alfred Papare  SIK  ketika ditemui  di Tempat  Kejadian Peristiwa (TKP)  membenarkan adanya penemuan mayat  seorang wanita  dengan  identitas bernama  Eva Cristyanti (23), istri  dari Sertu Moh Mohadi   yang  bekerja  di Paldam XVII/Cenderawasih.

Menurut  Kapolres,  saat  ditemukan  korban  telah  tewas  dengan luka gorok di leher, pelipis  kiri bekas bacokan serta luka sayat  pada pergelangan tangan kiri.

Kapolres  mengemukakan, mayat  seorang wanita  tersebut diduga dibunuh  di lokasi lain kemudian dibuang  di TKP untuk menghilangkan jejak. Pasalnya,   saat  ditemukan  tak tanda  tanda kekerasan seperti darah atau alat  yang digunakan  untuk membunuh  korban. “Kami   masih menyelidiki  motif dan pelakunya,” ujarnya seraya mengatakan  korban dibawah ke  RSUD  Dok  II Jayapura  untuk  diotopsi.

Detail  kronologis  penemuan  mayat seorang wanita  ini, menurut Kapolres,   berawal ketika  saksi Pratu Muhson    sekitar pukul 06.15 WIT   hendak  berangkat dinas  menuju Denma Kiwal Kodam XVII/Cenderawasih.  Pada saat melintas di Wicen dari Walikota menuju  Kodam XVII/Cenderawasih   ia  kaget  ketika  melihat  sesosok mayat   seorang wanita  yang tergeletak di pinggir jalan.  Selanjutnya  saksi   melaporkan kejadian  tersebut kepada Pos Jaga Kodam.

Sumber: Bintang papua

Pollies blind to West Papua abuses

SEEKING JUSTICE: Mako Tabuni supporters want answers after the activist was killed by police. Picture: AFP Source: AP

 MAKO Tabuni was a powerful speaker and vice-chairman of the West Papua National Committee.
 
During rallies in Jayapura in April, the wiry Highlander stood on makeshift stages to demand self-determination for Papua and West Papua, the resource-rich provinces on the eastern margin of the Indonesian archipelago.
Details on his birth date are hard to find but we do know he died on June 14, executed by Indonesian police while he was chewing betel nut in Abepura, the university town outside Jayapura.
His death is another flashpoint in the battle for justice in the region.
And, once again, it throws light on what is a very messy and intractable crisis on our doorstep.
Witnesses say an unarmed Tabuni had separated from friends and was walking near Cendrawasih University when plainclothes police jumped from three cars and shot him six times. He was taken to a police hospital in Jayapura, where he died.

Human rights activists say Tabuni was shot by members of Detachment 88, an anti-terrorist force primarily trained and bankrolled by the US and Australia through the Australian Federal Police.
Witnesses and respected Baptist church leader Socratez Sofyan Yoman have dismissed police claims that Tabuni was armed with a gun used in the non-fatal shooting of a German tourist on a Jayapura beach in May.
Australians who know the Papuan situation well say the indigenous peoples would settle for less than independence.
They just want an end to the killings, torture and disappearances by the Indonesian military and police forces and for President Susilo Bambang Yudhoyono to make good on his promises of "special autonomy" for the region.
For too long, the Papuans have been second-class citizens in their homeland.
The special autonomy deal announced in 2001 was supposed to give Papuans greater representation and a greater share of tax receipts from the resource-rich region.
But the reality remains that Papua and West Papua (the region was split into two administrative areas in 2003) are heavily militarised, with more than 30,000 security personnel operating with impunity.
This state of affairs goes largely unnoticed in Australia, although some politicians are disturbed by the situation.
Victorian Greens Senator Richard Di Natale has pushed for greater Australian input.
He wants Canberra to press harder for the democratic and human rights of Papuans to be upheld and for a greater opening up of the region to journalists and observers.
But Australia's major parties want to steer clear of the thorny issue of Papuan independence and justice.
They don't want to undermine our warm relations with the moderate and reformist President Yudhoyono.
There is no appetite whatsoever for an East Timor-style intervention. And, in the longer term, the prospect of another unstable Melanesian nation alongside PNG and Solomon Islands is not attractive.
Canberra's approach to the Papua issue is very straightforward. It goes to great lengths to stress Indonesian sovereignty over the provinces and accepts Jakarta's assurances it is trying to make things better.
This is all well and good. But the murder of Tabuni, allegedly by police units funded and trained by Australians, is not a good look for a country that holds itself as a champion of human rights.
------------
David Costello is the foreign editor of The Courier-Mail.
costellod@qnp.newsltd.com.au - http://www.couriermail.com.au/

Ombudsman Siap Bantu Selesaikan Masalah Papua

"Akan dilakukan pembahasan intensif antara Ombudsman dan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang fokus melakukan advokasi masalah Papua.'

 

Jakarta Voice-Baptist,--Gejolak yang terjadi di Papua mendapat perhatian serius dari banyak pihak, terutama sejumlah organisasi masyarakat sipil (LSM) yang selama ini melakukan advokasi terhadap masyarakat Papua. Sebagai salah satu upaya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua, sejumlah LSM mengadukan hal ini kepada Ombudsman Republik Indonesia.

Kadiv Advokasi Hukum dan HAM, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Sinung Karto, mengatakan sejak Januari–Juni 2012 tingkat kekerasan di Papua meningkat. Beberapa waktu lalu Komnas HAM juga melansir hal serupa. Dari puluhan kasus kekerasan yang terjadi di Papua menurut Sinung didominasi oleh penembakan misterius yang menewaskan banyak korban. Mulai dari masyarakat sipil, aparatur pemerintah dan warga negara asing.

Walau banyak terjadi penembakan misterius, menurut Sinung terdapat juga penembakan yang dilakukan aparat keamanan. Salah satu contohnya dialami oleh salah satu tokoh pemuda di Papua, Mako Tabuni. Berdasarkan pengakuan saksi kunci yang melihat persitiwa penembakan itu Sinung menyebut penembakan dilakukan oleh aparat kepolisian.

Walau belum mendengar pernyataan resmi dari pihak kepolisian atas penembakan itu, Sinung mendengar beberapa kali pejabat kepolisian menyebut penembakan terhadap Mako dilakukan secara disengaja. Sinung mengatakan bahwa KontraS telah melaporkan berbagai persitiwa kekerasan yang terjadi kepada sejumlah lembaga pemerintahan. Sayangnya, sampai saat ini belum ada yang serius menanggapi.

Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan di Papua, khususnya kepolisian, menurut Sinung terdapat maladministrasi. Sehingga permasalahan yang terjadi di Papua tidak pernah diusut secara tuntas, malah yang terjadi saat ini menurut Sinung sebaliknya. “Kami harap Ombudsman dapat mengusut dugaan maladministrasi yang dilakukan Polri di Papua,” kata Sinung kepada Wakil Ketua Ombudsman, Azlaini Agus di gedung Ombudsman, Jakarta, Selasa (26/6).

Pada kesempatan sama, Koordinator National Papuan Solidarity (NAPAS), Marthen Goo, menggambarkan bahwa masyarakat Papua saat ini berada dalam situasi mencekam. Pasalnya, aparat keamanan dapat sewaktu-waktu melakukan penangkapan atau bahkan menembak warga yang dituduh sebagai kelompok separatis. Marthen menyesalkan stigmatisasi itu terus disuarakan oleh pemerintah, terutama aparat keamanan.

Menurut Marthen, stigmatisasi sengaja dihembuskan agar tindak kekerasan yang dilakukan aparat terhadap warga asli Papua seolah dibenarkan. Akibatnya, masyarakat Papua merasa dalam kondisi tertekan. Sehingga masyarakat takut untuk keluar rumah melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan. Marthen selaku warga asli Papua mengaku merasakan ketakutan seperti yang dialami warga lainnya. “Kondisi di Papua sangat mencekam bagi masyarakat sipil,” ujarnya.

Kondisi itu semakin berlarut karena aparat kepolisian setempat tidak dapat mengungkap berbagai kasus penembakan misterius dan tindak pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Hal itu semakin memburuk ketika banyak aparat keamanan dari luar Papua ditempatkan di Papua.

Sementara Koordinator Koalisis Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK), Dorus Wakum, membenarkan apa yang telah dijelaskan Marthen. Sebagai warga asli Papua, Dorus juga merasakan kondisi Papua semakin mencekam. Dorus melihat masyarakat Papua sudah tidak merasakan kenyamanan untuk hidup di tanah kelahirannya sendiri. “Warga takut untuk pergi berkebun, mereka takut dituduh separatis kemudian dibunuh aparat,” kata Dorus.

Dorus menyebutkan masyarakat Papua mendambakan hidup yang aman dan nyaman. Pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua menurut Dorus tidak tepat. Hal itu diperparah dengan semakin banyaknya aparat Polri dan TNI yang ditempatkan di Papua. Dorus merasa pemerintah berlebihan dalam menempatkan aparat keamanan.

Kebijakan itu menurut Dorus membuat masyarakat Papua semakin benci terhadap pemerintah Indonesia. Bahkan Dorus berpendapat bahwa pemerintah hanya mengeruk kekayaan yang ada di tanah Papua namun tidak menghormati dan menghargai warga asli Papua. Bahkan, ketika terjadi konflik antara warga dan aparat keamanan, sejumlah warga dibunuh dan terdapat desa yang dibakar aparat.

Menanggapi pengaduan tersebut Wakil Ketua Ombudsman, Azlaini Agus, mengatakan Ombudsman punya kewenangan untuk memediasi masyarakat Papua dengan lembaga negara terkait. Namun Azlaini menekankan upaya itu akan ditempuh setelah Ombudsman menyelesaikan berbagai tahap yang harus dilalui. Salah satu tahapan itu menurut Azlaini melihat kesiapan masyarakat Papua sendiri untuk melakukan pengamanan di daerahnya.

Untuk mewujudkan hal itu Azlaini mengatakan Ombudsman sudah merencanakan untuk mendirikan perwakilan Ombudsman di Papua. Selain itu Ombudsman pusat juga akan melakukan pembahasan yang intensif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi terbaik bagi Papua, termasuk dengan para LSM.

Terkait indikasi maladministrasi yang dilakukan lembaga negara terkait dalam menangani masalah di Papua, Azlaini mengaku butuh pengkajian yang lebih dalam. Namun yang jelas menurutnya hal yang patut disorot adalah soal kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan oleh negara. Pasalnya, salah satu kewajiban negara adalah memberi perlindungan terhadap warganya. Ketika hal itu tidak dapat dilakukan maka dapat dikategorikan sebagai pengabaian kewajiban hukum.

Selain itu Azlaini mengingatkan beberapa hal yang harus ditelusuri terlebih dulu untuk mencari kejelasan. Di antaranya perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain. Ketiga hal itu menurut Azlaini harus dilakukan penelusuran lebih lanjut.

Dalam melakukan kerja-kerjanya untuk menindaklanjuti pengaduan atas masalah Papua tersebut, Azlaini menyebutkan akan fokus pada aspek-aspek maladministrasi yang dilakukan penyelenggara negara dan pemerintah. Lembaga yang bersangkutan menurut Azlaini akan diminta pertanggungjawabannya dalam melakukan penanganan terhadap persoalan di Papua.

Azlaini menjelaskan Ombudsman adalah lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik menurut Azlaini adalah pelayanan keamanan. Namun yang jelas hak masyarakat mendapat pelayanan publik bagi Azlaini adalah bagian dari hak asasi. “Kita mengambil langkah-langkah agar tanggung jawab negara terhadap masyarakat Papua dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan,” pungkasnya.

Sumber: http://www.hukumonline.com/

RUSUH PAPUA: Cari solusi, Presiden instruksikan komunikasi aktif pusat-daerah

Presiden RI SBY

JAKARTA-- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan jajaran pemerintah pusat  terus menjalin komunikasi dengan aktif dan bersama mencari solusi  terhadap permasalahan yang terjadi di Papua.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan  pemerintah mengharapkan agar ke depannya kondisi yang kondusif di Papua bisa tetap terjaga.

“Tentu ke depan  diharapkan akan tetap dijaga. Yang utama komunikasi antara pusat dan tentu di Papua dan Papua Barat,”  kata Julian menjawab pertanyaan wartawan  di Bandara Halim Perdanakusuma  usai
Pesiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat terbatas di bandara Halim Selasa, 26 Juni 2012.

Dalam kesempatan tersebut, tambahnya, Pesiden Yudhoyono juga  menerima laporan dari Menkopolhukam  Djoko Suyanto yang belum lama ini berkunjung ke Papua.

Sebelumnya Menkopolhukam Djoko Suyanto memastikan kondisi di Papua sudah berjalan normal kembali setelah dicapai kesepakatan sejumlah tokoh  dan elemen masyarakat lainnya (Bisnis, 19 Juni 2012).

Djoko mengatakan sudah dilakukan pertemuan dengan berbagai kalangan dan elemen masyarakat, BEM  dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD). Hasilnya ada beberapa kesimpulan yang harus segera dilaksanakan untuk meredam konflik dan aksi penembakan yang sebelumnya terjadi.

Salah satunya adalah pelaksanaan pilkada gubernur secepatnya sehingga tidak ada kekosongan pimpinan daerah, serta percepatan pembangunan di wilayah itu melalui otonomi khusus. (arh)

Sumber berita: Klik: http://www.bisnis.com/

Berita Terkait:

MD. Presiden Pimpin Rapat soal Papua

www.mediaindonesia.com/.../Presiden-Pimpin-Rapat-... - Amerika Serikat

11 jam yang lalu - JAKARTA--MICOM: Setiba di Tanah Air, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat terbatas terkait kondisi di Papua dan keamanan di ruang VIP jakrata...

 

Dewan Gereja-Gereja se-Dunia Tanyakan Masalah Papua

Sekjen WCC Rev. Olav F. Tveit

JAYAPURA - Serangkaian masalah,  termasuk  sejumlah kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Papua dan khususnya Kota Jayapura, tak luput dari perhatian Dewan Gereja-Gereja Se-Dunia.  Sehubungan dengan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Delegasi Dewan Gereja-Gereja se-Dunia (DGD/WCC), Pdt. Olav F. Tveit, pukul 12. OO WIT, Rabu (20/6) kemarin siang, mendatangi Pemerintah Provinsi  Papua. Mereka meminta penjelasan tentang masalah keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi Papua, Drs. Ellya I. Loupatty, MM  kepada wartawan di ruang kerja Sekda Pemprov Papua-Kantor Gubernur Provinsi Papua, pukul 12.00 WIT Rabu (20/6) kemarin siang. Ia  mengatakan, kedatanganan Sekjen Dewan Gereja-Gereja se-Dunia adalah untuk meminta penjelasan beberapa hal yang terjadi di Pemprov Papua, antara lain masalah kesejanteraan masyarakat, keadilan dan kedamaian.

“Tadi, saya dengan Bapak Kasdam XVII Cenderawasih, Mayjend TNI. Daniel Ambaat menjelaskan tentang posisi kami masing-masing, khususnya menyangkut hal-hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, dan juga menjelaskan hal-hal yang bersangkut paut dengan keadilan bagi masyarakat serta juga masalah-masalah perdamaian di tanah ini, termasuk kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini juga ditanyakan oleh mereka, sehingga kami menjelaskan apa yang telah terjadi dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi terkait lainnya,” jelasnya. Selain meminta penjelasan mengenai keadilan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, Loupatty menjelaskan bahwa Pdt. Olav F. Tveit juga menanyakan soal lingkungan hidup terkait dengan hutan Papua. “Semuanya sudah dijelaskan dengan baik. Dan dalam penjelasan kami kepada beliau, kami juga menyampaikan bagaimana pendidikan dan kesehatan di Papua, bagaimana strategi pelaksanaan pendidikan maupun juga menyangkut penanganan kesehatan,” ujarnya.

Menyinggung soal apakah ada himbauan dari Sekjend Dewan Gereja-Gereja se-Dunia setelah mendengar penjelasan masalah yang terjadi di Provinsi Papua, Loupatty mengatakan, setelah mendengar hal itu, Sekjen berharap permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua dapat ditangani secara profesional dan dalam kerangka harkat dan martabat manusia. Serta senang untuk selalu mendorongnya agar gereja-gereja di Papua berpartisipasi sebagaimana yang sudah dilakukan bersama-sama dengan pemerintah yang ada, yang semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Mereka   memang mempertanyakan kejadian-kajadian yang terjadi akhir-akhir ini, dan kami selaku Pemprov sudah menjelaskannya. Kami sampaikan memang ada suara-suara dari masyarakat tentang keadialan dan apa yang disuarakan tersebut, kami juga mendengar hal-hal yang disampaikan dan diolah yang akan menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan kedepannya. Sedangkan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban sudah ditangani oleh pihak Kepolisian Polda Papua dengan berkerjasama dengan Mabes Polri,” pungkasnya.

Sumber: http://bintangpapua.com/

OPM: Penembakan di Papua, Intelijen Ikut Bermain

Report: Chanry Andrew Suripatty (TribunNews)

Lamber Pikikir ( OPM Wilayah RI-PNG)

JAYAPURA – Adanya pernyataan Kepala BIN bahwa penembakan di Papua adalah ulah Organisasi Papua Merdeka membuat Pimpinan TPN/OPM angkat bicara.

Panglima Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) Wilayah Keroom Papua Lambert Peukikier yang dihubungi Tribunnews.com, Senin (11/6/2012) menegaskan pihak TPN/OPM di wilayah Papua sama sekali tidak terlibat dalam serangkaian aksi kekerasan dan penembakan yang terjadi di wilayah Jayapura, Papua belakangan ini.

“Yang Pertama OPM sudah sampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa dengan tegas bahwa seluruh Pasukan TPN/OPM di wilayah Papua tidak terlibat dalam serangkaian aksi kekerasan dan penembakan yang terjadi di Papua khususnya di Jayapura beberapa waktu terakhir,”kata Lambert.

Menurutnya gambaran umum di Papua ini banyak satuan tugas, yang didatangkan ke Papua mulai dari Intel Kopassus, BIN, BAIS dan satuan tugas Intelijen lainnya dan TPN/OPM mencurigai merekalah yang bermain dibalik semua kejadian penembakan di Papua ini.

”Ada Kopassus, BIN, BAIS dan lain-lain mereka datang ke Papua dikirim banyak-banyak untuk apa, kenapa kejadian terus terjadi, jangan-jangan merekalah yang bermain dalam serangkaian kasus penembakan di Jayapura ini,”kata Lambert.

Lebih lanjut Lambert mengatakan kehadiran Satuan tugas Intelijen militer di Papua perlu dipertanyakan dimana kehadiran mereka sangat tidak bermanfaat malah justru menjadi tanda Tanya besar bagi rakyat dan warga Papua.

”Intel banyak datang tapi penembakan terus terjadi, lalu masyarakat resah, terus siapa yang mau dituduh. Mereka kan Intel pasti tahu kejadian yang akan terjadi,”jelas Lambert.

Menurut Lambert TPN/OPM selalu menjadi bayangan ketakutan bagi pemerintah Indonesia, padahal dalam perjuangan TPN/OPM selalu berjuang dengan cara-cara damai dan tidak pernah mengajarkan kepada pasukan lainnya untuk bertindak anarkis dan brutal.

”Kami berjuang dengan damai, tidak ada cara-cara kekerasaan yang kami gunakan, dan itu perlu dicatat semua pihak,”kata Lambert.

Menurutnya program  Nasional TPN/ OPM pada tahun 2012 ini hanya satu yaitu akan melakukan aksi pengibaran bendera bagi 01 Juli 2012 selama tiga hari berturut dalam rangka HUT TPN/OPM.

”Kami hanya laksanakan program kami yang sudah diagendakan dimana akan kibarkan bendera bintang kejora di seluruh tanah Papua pada perayaan HUT TPN/OPM 01 pada tanggal 1 Juli mendatang,”kata Lambert.

Lambert juga menduga dengan adanya program TPN / OPM yang akan segera dilaksanakan, pemerintah Indonesia mulai mengkambinghitamkan kegiatan TPN/OPM dengan melakukan pengalihan isu dimana TPN/OPM lah yang berada dibalik serangkaian aksi kekerasan tersebut.

”Saya duga mereka (Pemerintah Indonesia.red) mau mengalihkan isu saat melihat adanya program OPM yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat yaitu peringatan HUT TPN/OPM,jadi saya kira ini skenario Indonesia,”ujar Lamberth menutup pembicaraan teleponnya dengan Tribunnews.com.

Sebelumnya Pangdam XVII Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Erwin Syafitri membantah dengan tegas adanya keterlibatan militer dalam serangkaian aksi penembakan di Papua, khususnya di Jayapura. Menurutnya TNI dan Polri terus bersinergi mengamankan setiap jengkal wilayah NKRI dari setiap gangguan keamanan yang terus terjadi.

Dalam kurun waktu dua minggu, wilayah kota Jayapura, Papua diteror dengan beberapa kali peristiwa penembakan. Penembakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal kepada sejumlah warga sipil, aparat keamanan, hingga warga asing yang tengah menikmati keindahan pantai tak luput dari aksi koboy OTK tersebut. 

Akibat kejadian ini, warga Jayapura, Papua mulai resah. Rasa nyaman yang dulunya terpelihara dengan baik kini mulai sirna dengan adanya aksi orang tidak dikenal yang melakukan serangkaian kasus-kasus penembakan tersebut. Masyarakat kini berharap Polisi dapat segera mengungkap siapa pelaku penembakan yang sebenarnya di Papua.

OPM Klaim Tak Bertanggung Atas Penembakan Misterius

Lamber Pekikir (OPM wiayah Perbatasan RI-PNG)

JAYAPURA - Organisasi Papua Merdeka OPM  pimpinan Lambert Pekikir yang bermarkas di Victoria  Perbatasan Papua New guinea (PNG) dan Indonesia Papua mengklaim sama sekali tidak bertanggung jawab atas serangkaian aksi terror penembakan yang terjadi di Jayapura dalam dua minggu terakhir.

‘’Kami tak bertanggung jawab dengan semua peristiwa penembakan di Jayapura, dan kami sama sekali tidak mengetahui akan aksi-aksi itu, bahkan kami juga bingung siapa pelakunya,’’ujar Lambert Pekikir Komando Revolusioner  OPM Wilayah Perbatasan Indonesia-PNG, saat dikonfirmasi  melalui selulernya Selasa 12 Juni.

Untuk itu, sambungnya,Pemerintah RI  jangan menuding OPM sebagai pelaku serangkain aksi terror tersebut. ‘’Jangan kambinghitamkan kami, karena kami sama sekali tidak terlibat. Juga Jangan selalu  jadikan OPM sebagai proyek kepentingan pemerintah sipil maupun militer Indonesia,’’tegasnya.

Bahkan, sambungnya, untuk menghentikan pengkambinghitaman terhadap kelompoknya, sudah menyurati secara resmi pemerintah dan militer Indonesia, bahwa OPM sama sekali tidak bertanggung jawab atas serangkaian aksi teror penembakan. ‘’Kami sudah surati pemerintah maupun militer indonesia yang intinya menyatakan tak bertanggung jawab atas serangkaian peristiwa penembakan tersebut,’’ tandasnya.

Lamber Pekikir  mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan HUT OPM 1 Juli mendatang. Semua organisasi sayap maupun politik OPM saat ini sedang berkonsentrasi mempersiapkan peringatan HUT OPM, tai yang pasti tidak ada kaitan dengan serangkain aksi penembakan,’’tegasnya.

Sementara Juru Bicara  Revolusioner OPM Saul J Bomay juga menandaskan hal senada, bahwa OPM sama sekali tidak bertanggung jawab ata aksi terror penembakan yang terjadi akhir-akhir ini. ‘’Mulai dari penembakan warga Jerman dan warga  yang semuanya terjadi di dalam kota, kami tidak tidak bertanggung jawab,’’tukasnya. Ia meminta, Kepolisian Indonesia sebaiknya segera mengungkap siapa sebenar pelaku penebar teros penembakan di Jayapura, jangan hanya tuding menuding. ‘’Jangan hanya menyebut OTK atau menuding OPM, tapi tak pernah bisa membuktikan siapa pelaku serangkaian aksi terror penembakan,’’tukasnya.

Saul J Bomay melanjutkan, bila pemerintah dan aparat Indonesia tidak mampu mengungkap serangkaian terror penembakan sebaiknya melibatkan lembaga-lembaga internasional. ‘’Kalau memang aparat Indonesia tak mampu mengungkap ya undang saja lembaga internasional,’’ jelasnya.

Sumber: Bintang-Papua

Statemen BIN Kontradiksi Soal Kekerasan di Papua

Jayapura BV--Menurut Badan Intejen Negara ( BIN) soal kekerasan di papua sangat kotradiksi dan membingungkan.

Dalam statement yang di kutip MetroTV (Kekerasan di Papua Ulah OPM) "oal pelaku dari tindak kekerasan yang telah menelan banyak korban jiwa. Menurut Badan Intelijen Negara (BIN), kekerasan di Bumi Cendrawasih adalah ulah kelompok bersenjata Operasi Papua Merdeka (OPM). 

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meyakini aksi kekerasan ulah pihak asing. Namun intinya sama yakni agar persoalan-persoalan di Papua, mendapat perhatian dunia internasional.".

Namun Senin (11/06/2012) kepala BIN juga mengeluarkan Statement berbeda dengan sebelumnya, yang di kutip Media Kompas bahwa "Penembakan di Papua terkait  Pemilukada"

"Badan Intelijen negara (BIN) menengarai penembakan yang terjadi di Papua terkait dengan upaya mengacaukan pemilukada. Hal tersebut berdasarkan pengalaman tindak kekerasan di Aceh beberapa waktu lalu yang juga terjadi menjelang pemilukada. "Berkaitan dengan pemilukada," ujar Marciano Norman, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di gedung DPR, Jakarta, Senin (11/06/2012).".

Dalam mengungkap pelaku penembakan dan kekerasan di papua tidak bisa mengada-ada, BIN sebagai agen rahasia negara harusnya realistis dan tidak membingungkan publik. bagimana seorang pejabat negara berkomentar hal - hal yang tidak realitistis hanya mengada - ada, apakah ini yang cara kerja BIN, perlu evalusi diri di lembaga BIN kerja BIN lebih optimal.

Soal pengungkapan pelaku kekerasan di papua, harus ada pendekatan dan maksimalkan kerja profesioanl, tidak bisa di lakukan dengan pendekatan keamanan, rasia, tangkap menangkap dan lain-lain, karena hal ini jutru menyebunyikan pelaku kekerasan yang sesungguhnya.

Kerja aparat keamanan dan BIN harus profesiaonal, Kalau benar yang dilakukan terkait pemilukada siapa pelakunya, kalau OPM dimana orangnya dan dari mana pertahanannya.

Harap semua kekerasan tidak di tuduhkan pada OPM saja, namun di papua banyak kepentingan yang bermain, harap polda jujur mengungkapkan siapa pelaku yang sesungguhnya.

Turius wenda ( Staf  Litbag PGBP)

Pimpinan Lintas Agama Kutuk Aksi Penembakan

Memohon Presiden, Kapolri dan Panglima TNI Mengatur Secara Cepat Penanganan Papua

Lintas Agama Papua

JAYAPURA— Maraknya aksi teror penembakan yang akhir – akhir ini terjadi di Papua, khususnya Kota Jayapura, baik terhadap warga asing, aparat keamanan, maupun terhadap masyarakat sipil, yang sejak 17 Mei hingga kini telah tercatat 9 orang yang menjadi korbannya, mendapat perhatian serius dari para Pimpinan Lintas Agama di Tanah Papua. Pada intinya mereka mengutuk keras aksi-aksi penembakan yang mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah tersebut.

Dalam menyikapi aksi-aksi penembakan tersebut para pimpinan umat ini mengeluarkan pernyataan sikap dan seruan keprihatinan.  Mereka adalah Ketua PGGP, Pdt. Lipiyus Biniluk, FKUB Papua, George Rumi, Ketua Muhammdiyah Papua, H. R. Partino, Uskup Jayapura, DR. Leo Laba Ladjar, MUI Papua Dudung, AQN, PHDI I Nyoman Sudha, NU Papua Tony Wanggai, Yapelin Petrus, FKUB T. H. Pasaribu, PGGP Mathias Sarwa, PGPI Papua Pdt. M.P.A. Maury, S.Th. FKPPA Pdt. Herman Saud, FKPPA Eddy Pranata dan FKUB Ponco Winata saat melakukan jumpa pers, di Kantor Keuskupan Jayapura Dok II-Distrik Jayapura Utara, Senin (11/6) kemarin sore.  
Sedikitnya ada 10 poin pernyataan sikap mereka. Pertama, mengutuk keras aksi-aksi teror penembakan yang menimbulkan korban jiwa dari orang-orang tidak berdosa, seluruh umat agar mendoakan Papua sebagai Tanah Damai menjadi kenyataan dalam kehidupan bersama demi pembangunan di segala bidang dan kehidupan bersama yang damai dan aman. Kedua, pihak-pihak yang melakukan kekerasan agar menghentikan tindakannya dan bertobat sebagaimana yang diajarkan oleh semua agama.
Ketiga, pihak keamanan dalam hal ini aparat kepolisian supaya menjamin keamanan dan perlindungan bagi seluruh umat, agar masyarakat menjadi aman dan damai. Keempat, para pelaku kekerasan terhadap kemanusiaan baik ancaman fisik, non fisik, penganiayaan dan sampai pada penghilangan nyawa harus diproses secara hukum demi penegakkan hukum dan keadilan di Tanah Papua.
Kelima, pemerintah dalam hal ini Legislatif maupun Eksekutif baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus proaktif mencegah kekerasan dan pembunuhan manusia.
Keenam, TNI/Polri harus melaksanakan tugas negara dengan sebaik-baiknya, untuk melayani dan menghidupi rakyat Indonesia di Tanah Papua. Aparat harus bersih dan melakukan tugas secara profesional demi penegakkan hukum, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan HAM bagi bangsa kita di mata dunia.
Ketujuh, Porli segera mengungkap pelaku penembakan dan apa motif dari aksinya tersebut, agar tidak menim bulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. Kedelapan, segala bentuk intimidasi, penyiksaan, penangkapan dan pemenjaraan segera dihentikan.

Kesembilan, kami memohon kepada Presiden, Kapolri dan Panglima TNI untuk mengatur secara cepat penanganan Papua dengan pendekatan kemanusiaan, investigasi oleh Tim Kemanusiaan, Tim Hukum dan HAM demi penegakkan Hukum dan penertiban aparat TNI/Polri.

Dan kesepuluh, para pimpinan agama dalam setiap melakukan tugas pastoral keliling, trauma hiling dan pelayanan kesehatan bagi yang mereka berduka, sakit, terpenjara atau menjadi terdakwa maupun pelaku tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun.

Para pimpinan agama di Tanah Papua meminta kepada setiap umat untuk tidak gampang terprovokasi dan mengambil tindakan sendiri dengan  cara apapun yang dapat merugikan semua pihak. Tak terpancing dengan berita - berita yang menyesatkan dan mengadu domba umat.

“Tetap saling menjaga kerukunan antar umat beragama yang telah terjalin baik selama ini. Setiap umat harus meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamaman lingkungan tempat  tinggalnya masing-masing,”  kata Ketua PGGP Papua, Lipius Biniluk.

Menurutnya, meminta kepada pemerintah, TNI/Polri dan Penegak Hukum untuk  lebih meningkatkan keamanan dan menindak tegas serta mengikis habis setiap pelaku aksi teror  yang beraksi di Papua dan khususnya di Kota Jayapura.

“Semua umat yang hidup di atas tanah ini, wajib menjaga Papua sebagai  Tanah Papua Damai yang telah disepakati oleh semua pemimpin agama di Tanah Papua,” pungkasnya

Sumber: Bintang Papua

Indonesia Claims, Foreign Party Playing behind the West Papua conflict

JAKARTA - The shooting involving the military and civilians continue to occur in Papua. Increasingly falling victim. Vice Chairman of Commission I, TB Hasanuddin indicated there is a foreign hand had a role in a series of upheavals in the region of Indonesia's most eastern. 

According to him, looking at the data acts of violence that occurred in the past 18 months alone, the victim has been falling in almost every town in the Papua region.

In Sorong one civilian died in the Puncak Jaya seven officers dead and one wounded, civilians who come to be dead five people and injured two people, in Honor of the officers died, officer in Wamena one person died, in Abepura four civilians died, in Jayapura one officer dead, five civilians dead, two officers died in Merauke, Timika / Mimika three officers dead and one injured, the victims of the three injured civilians, in Paniai one civilian dead and four wounded.

 "In view of the deployment and the time it happened, it is clear this case seems well organized, systematic in selecting targets, planned well and with considerable cost through" local operator "in the field," he said in a release to Okezone, Sunday (06/10/2012). 

The goal, among others, creating instability in Papua in order to encourage and accelerate out of the Unitary Republic of Indonesia Papua. When the scenario that emerged, he added, government and local authorities in the solid state (solid or not contrived). "Government is not effective at all, followed by the election's noise caused new tensions," he said. 

Meanwhile, intelligence officials revealed almost helpless mastermind of all the events above. "In fact impressed distrust each other," he regrets.

More..http://news.okezone.com/read/