Tokoh Gereja Papua ( Socratez S Yoman) |
JAYAPURA - Menyikapi serangkaian aksi kekerasan dan
teror penembakan yang terus terjadi di Tanah Papua, Forum Kerja Gereja
Papua mendesak adanya intervensi lembaga kemanusiaan internasional
untuk menyelamatkan rakyat Papua.
"Papua zona darurat, intervensi lembaga-lembaga Internasional seperti PBB harus segera datang, karena pemerintah dan aparat TNI/Polri tak mampu menyelesaikan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua,"ujar Pendeta Benny Giay Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua, Rabu(13/6/2012) malam.
Benny mengatakan serangkaian aksi terror penembakan terus memakan
korban,tapi pelaku tak kunjung bisa ditangkap, sementara aparat hanya
bisa menuding OPM atau Orang Tak Dikenal sebagai pelakunya tanpa pernah bisa membuktikan.
"Kalau memang pelaku penebar terror adalah OPM, tangkap dan buktikan, jangan hanya menuding dan mencari kambinghitam,’’tegas Giay.
Hal senada juga ditandaskan Pendeta Socrates Sofyan Nyoman, pemerintah dan lembaga keamanan Negara tidak professional karena tidak mampu mengungkap pelaku penembakan yang terjadi, bahkan terkesan membiarkan aksi itu berlanjut.
“Ada pembiaran bahkan mengalihkan konflik Papua yang sebelumnya
vertikal menjadi horizontal antara Papua dan pendatang, dengan cara
menyebar rumor bahwa orang Papua yang melakukan penembakan,’" katanya.
Menyikapi keadaan ini, sambungnya, Forum Kerja Gereja Papua mendesak pemerintah mengadakan perundingan dengan wakil-wakil dari bangsa Papua untuk menciptakan perdamaian di Tanah Papua secara permanen. “Perundingan itu dimediasi pihak ketiga dalam rangka menyikapi radikalisme Papua Merdeka yang terus disuburkan oleh kekerasan dan pembiaran/penyangkalan terhadap hak-haka dasar orang asli bangsa Papua,’tukasnya.
Ia melanjutkan, BIN jangan selalu menuding OPM berada dibalik serangkain kekerasan dan aksi terror penembakan, namun sebaiknya membuktikannya dengan menangkap para pelaku. "Intelijen jangan hanya tahunya mengkambinghitamkan tapi tidak pernah bisa mengungkap," jelasnya.
Socrates juga mengungkapkan, otonomi khusus yang diterapkan sebagai solusi menyelesaikan persoalan Ppaua terutama meredam keinginan untuk merdeka, juga telah gagal dalam pelaksanaannya.
"Negara telah gagal mengindonesiakan Papua, dengan serangkaian konflik yang terjadi,’’paparnya.
Jadi, saat ini solusinya menyelesaikan persoalan Papua hanya dengan dialog. "Hanya dialog dengan dimediasi pihak asing yang menjadi solusi penyelesaian permasalahan Papua,’’pungkasnya.
saya setuju skali bhw papua kini zona darurat n NKRI tdk mampu mengindonesiakan org papua. memang org papua dan melayu tidak bisa hidup bersama.
ReplyDeletetp seluru rakyat west papua tdk setuju dgn dialog papua jakarta. apakah NKRI bisa melepaskn papua bgitu sj atau nanti seperti Aceh?
BIARKAN RAKYAT PAPUA MENENTUKAN NASIBNYA SENDIRI melalui REFERENDUM. itulah jalur yg paling demokratis, adil, n bermartabat.
Memang benarlah bahwa:NKRI tidak akan pernah meng-INDONESIA-kan bangsa Papua, karena orang Papua bukanlah keturunan Melayu melainkan asli keturunan Melanesia, yang punya Tanah Papua sejak penciptaan oleh Yang maha Kuasa.
ReplyDeleteNKRI segera kembalikan KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA BARAT yang telah dirampas dari bangsa Papua itu, Karena KEMERDEKAAN IALAH HAK SEGALA BANGSA.
REFERENDUM FOR WEST PAPUA,YES! SPECIAL AUTONOMY AND UP4B NO.
SALAM MERDEKA.