Mixed reaction to MSG's response to West Papua group

There's been mixed reaction to the Melanesian Spearhead Group's decision on a bid by a West Papuan group to become a member.

There's a mixed reaction to the Melanesian Spearhead Group's response to a membership application by West Papuans. At their recent summit in Port Moresby MSG leaders agreed to work more proactively with Jakarta on addressing development needs of the indigenous Melanesians of Indonesia's Papua region. However the MSG has rejected a formal membership bid by the West Papua National Coalition for Liberation.

The coalition lodged its application over a year ago. However the MSG postponed its decision on the application pending a report from an MSG Foreign Ministers fact-finding mission to Indonesia's Papua region in January. Vanuatu boycotted that trip because it felt the mission's programme would not allow the MSG to obtain

Statement Benny Wenda Atas Penangkapan Anggota KNPB di Wamena

Benny Wenda - UK

London, KNPBnews- Informasih diterima terakhir oleh Free West Papua Campaign menunjukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasukan terlatih dari Australia Detasemen 88 Unit Kontra teroris terus meningkatkan operasi kekerasan di Papua Barat, terhadap aktivis West Papua Merdeka. mereka terhadap kekerasan Papua Barat kemerdekaan aktivis. Mereka telah memasuki kampung-kampung dan melakukan pencarian di beberapa daerah terutama di Wamena dan Puncak Jaya. 

Pasukan bersenjata di daerah pegunungan itu menargetkan setiap orang yang memakai pakaian tradisional rakyat Papua Barat disana dipaksa oleh militer dan polisi untuk mengungkap keberadaan aktivis Papua Merdeka.

Tiga hari yang lalu, dalam operasi itu, anggota Komite Nasional Papua Barat(KNPB) ditangkap. Orang-orang yang ditangkap adalah Sekretaris Jenderal dari KNPB di Wamena Kabupaten Janus Wamu (26), dan 6 aktivis lain aktivis, Eddo Doga (26), Irika Kosay (19), Jusuf Hiluka (52), Yan Mabel (33), Amus Elopere (22), dan Melias Kosay (35). Seorang aktivis perempuan Wioge Kosay (18) juga ditangkap.

Pada Rabu 2 Oktober, Pemimpin Papua Merdeka, Benny Wenda menyatakan bahwa “Perkembangan ini terjadi setelah Pengangkatan Kepala Kepolisian Papua, Inspektur. Jenderal Tito Karnavian (mantan kepala Detasemen
88) “.

Mr Wenda mengatakan bahwa “taktik pasukan pendudukan kolonial Indonesia adalah untuk menggiring atau mencap aktivis Papua Merdeka yang berjuang secara damai sebagai pembuat kekerasan,  teroris, agar mereka bisa membenarkan pembunuhan dan penangkapan aktivis kemerdekaan “.

Mr Wenda mengatakan bahwa “Insp. Jenderal Tito Karnavian menggunakan pembunuhan, intimidasi dan represi untuk menciptakan iklim ketakutan di antara penduduk Papua Barat, lebih dari 90% dari yang mendukung Penentuan nasib sendiri “. Mr wends menyatakan bahwa “Insp. Jenderal Tito Karnavian akan suatu hari menemukan dirinya di depan Pengadilan Kriminal International, yang didakwa dengan kejahatan perang “.

Mr. Wenda menyatakan bahwa Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham), sesuai dengan publikasinya telah meragukan kebenaran laporan polisi dari plot bom dan menambahkan bahwa menurut pendapat sendiri dan organisasi lainnya, hal itu dibuat  oleh militer sebagai alasan  melakukan penangkapan dan penindasan “.

Bapak Wenda menambahkan bahwa “Ferry Marisan, direktur cabang Papua Elsham mengatakan bahwa semuanya telah dibuat oleh polisi, mereka menempatkan bahan peledak di kantor sehingga mereka akan memiliki alasan untuk menangkap mereka. Semua orang tahu bahwa Komite Nasional Papua Barat adalah organisasi pro-kemerdekaan damai”.

Ferry Marisan juga mengatakan bahwa “Jika kita mengamati kegiatan mereka di Papua sampai kematian Mako Tabuni, mereka tidak pernah menggunakan tindakan kekerasan, mereka sendiri yang memiliki senjata dan bahan peledak”.

Mr Wenda mengatakan bahwa “Mako Tabuni dibunuh pada tanggal 14 Juni dalam apa yang Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) disebut “Polisi membunuh “. Polisi mengatakan Mako itu ditembak karean ia menolak ditahan,  tapi saya punya laporan saksi mata bahwa dia dibunuh oleh pembunuh darah dingin oleh orang bertopeng skuad militer dari Detasemen 88 saat ia keluar belanja “. Mako Tabuni dibunuh oleh polisi saat anggota KNPB lainnya sedang ditargetkan “.

Benny Wenda menyerukan untuk teman-teman dan pendukung Papua Barat di dunia untuk mendorong Pemerintahnya menuntut pasukan perdamaian PBB menjaga Barat Papua.  Benny Wenda mengatakan “Rakyat saya sekarang menghadapi bahaya yang sangat besar karena Indonesia mencari setiap aktivis kemerdekaan Papua Barat.  

Mereka mengatakan bahwa mereka dapat menghapus gerakan kebebasan dan membunuh semua pemimpin disana tetapi mereka tahu bahwa ini tidak akan terjadi dan mereka tahu bahwa hampir semua orang Papua, lebih dari 90%, mendukung penentuan nasib sendiri. ”

Benny Wenda mengatakan “hari ini saya meminta PBB dan pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Australia, Papua New Guinea, negara-negara Afrika, Amerika Selatan menyatakan, Belanda, Uni Eropa dan semua negara Melanesia untuk bertindak sekarang karena Militer Indonesia dan Polisi brutal membunuh dan menindas rakyat saya di Papua Barat. Militer Indonesia dan Polisi berkomitmen mendorong genosida secara sistematis terhadap orang asli Papua Barat, rakyat Melanesia dan ini sedang terjadi di Papua Barat sekarang. ”

Mr Wenda mengutuk “Presiden Indonesia dan pembunuh berdarah dingin Militer nya  tang melakukan pembunuhan Mako Tabuni, seorang pemimpin populer yang legal dari Komite Nasional Papua Barat  dan penangkapan tidak sah dan penahanan aktivis dan pengikut kemerdekaan Papua yang melakukan kompanye kemerdekaan secara damai, dan anggota Komite Nasional Papua Barat”

Di akhir pernyataannya, Mr. Wenda menyeruhkan agar dunia membantu, “tolong menanggapi kami dan mendengar tangisan rakyat saya yang sedang meminta pertolonganu”.

Kelompok Ham Meragukan Dugaan Keterlibatan KNPB Dalam Temuan Bom di Papua

Group KNPB

Papua Polisi menangkap tujuh anggota kemerdekaan pro-Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Sabtu sehubungan dengan dugaan plot bom di Temukan, pendukung  hak asasi manusia menyesalkan.

Polisi dilaporkan menemukan bubuk putih, bahan peledak buatan sendiri dan detonator di sebuah rumah di Wamena, Papua Barat. Pemilik rumah itu Pilemon Esolak ditangkap sehubungan dengan bom, Polri Brigjen jurubicara Nasional. Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan.

Pilemon diduga mengatakan kepada polisi bahwa ia menerima bahan peledak dari seorang pria yang diidentifikasi oleh polisi sebagai "LH" dan diberitahu untuk meledakkan kantor polisi, kantor militer, Baliem jembatan dan perkotaan kantor Lantas di Wamena. Seperti di kutip, Thejakartaglobe.com

Polda Papua melakukan pencarian di Sekretariat KNPB dan posting di tiga desa pada hari Sabtu. Mereka dilaporkan menemukan bukti bombmaking tambahan.

"Ada [lainnya] bahan peledak disimpan dalam tiga tulisan dari KNPB di Abusan desa, Elabukama desa dan Honailama desa," kata Boy. "Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim khusus dengan Mobile Brigade bom [Brimob] Unit skuad dan anjing polisi menggeledah kantor sekretariat KNPB."

Di kantor, polisi menemukan dua bom diduga, tiga busur, satu airgun, delapan parang, dua sumbu, compact disc tentang kemerdekaan Papua dan bendera Bintang Kejora.

"Kedua bom telah dijinakkan oleh penjinak bom," kata Boy. "Lokasi telah diamankan oleh polisi Jawi dan saksi masih [yang] mempertanyakan untuk menemukan tersangka. Situasi kondusif. "

Namun Para Pekerja HAM Papua dari Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) meragukan kebenaran laporan polisi.

"Ini [bukti] harus telah dibuat oleh polisi, mereka menempatkan bahan peledak di kantor sehingga polisi akan memiliki alasan untuk menangkap mereka," kata Ferry Marisan, direktur cabang Papua Elsham.

The Komite Nasional Papua Barat secara historis telah dianggap sebagai organisasi pro-kemerdekaan damai.

"Jika kita mengamati kegiatan mereka di Papua sampai kematian Mako Tabuni, mereka tidak pernah dipentaskan tindakan kekerasan, biarkan saja polisi terus senjata api atau bahan peledak," kata Ferry.

Mako tewas pada bulan Juni dalam apa Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) disebut hit polisi.

Polisi mengatakan Mako itu menolak ditahan ketika ia ditembak dan dicari sehubungan dengan serangkaian penembakan acak di dalam dan sekitar Jayapura.

Pembunuhan itu telah menarik kemarahan dari para aktivis Australia atas dugaan keterlibatan skuad Australia terlatih anti-terorisme Densus 88.

Ferry disebut pembunuhan Mako, dan string baru-baru penangkapan, praktek yang umum di Papua.

"Ini adalah kasus yang sama dengan Mako Tabuni," kata Ferry. "Mereka mengatakan Mako ditembak karena berusaha melawan dengan senjata. Saksi mengatakan kepada saya bahwa dia bahkan tidak membawa senjata.

"Fabrikasi hal tersebut bukanlah hal yang baru, sementara Papua berjuang untuk hak asasi manusia."

Baru-baru ini dilantik Kapolda Papua berjanji untuk melakukan pendekatan akar rumput untuk daerah konflik papua di saat pelantikan di upacara di Jakarta pada 21 September.

"Ini adalah masalah hati yang harus kita menyentuh," kata Insp. Jenderal Tito Karnavian.

Tito mantan kepala Densus 88 2004-2011. Dia sempat diangkat sebagai wakil kepala Badan Antiterorisme Nasional yang baru terbentuk (BNPT) sebelum mengambil alih Polda Papua.

Comprehensive dialogue urgent for Papua

 Margareth S. Aritonang, The Jakarta Post

Papuan Aktivists (photo dok)

Jakarta, Voice Baptist,-- Activists and rights campaigners have called on President Susilo Bambang Yudhoyono to use his visit to Papua next month to initiate a dialogue with all members of the Papuan community to find a lasting solution to tension in the country’s easternmost province.

An activist with the Papuan Peace Network, Theo Hesegem, said the only way to end the violence in Papua was by holding a comprehensive dialogue with all stakeholders ranging from local businesspeople, local administrations, indigenous communities and members of rebel groups.

Theo added that it was high time for the government to embrace members of the Free Papua Movement (OPM) in a dialogue for peace. 

“It is corruption that is destroying Papua, not the OPM, which has been condemned as a separatist organization. The central government has intentionally nurtured corrupt practices throughout the country, including in Papua, by not doing anything about it,” Theo said.

He said the OPM and other noted figures, including Theys Hiyo Eluay and Mako Tabuni, had struggled against corruption, which had caused injustice to the people of Papua.

Indonesian Institute of Sciences (LIPI) researcher Muridan Widjojo said the OPM had been used as a shield for the government’s incompetence in administering the province.

“The OPM has conveniently been used as a scapegoat for the government’s reluctance to uphold justice [in Papua]. This has only nurtured respect for the movement among Papuans, who view the OPM as a kind of messiah who will one day deliver them from injustice,” Muridan said.

Muridan also called on the government to work harder to end the cycle of violence in Papua or risk dealing with the growing popularity of the OPM.

“Papuans name their children after local rights heroes, such as Mako Tabuni or Theys Hiyo Eluay. It’s the way Papuans deal with all the discrimination and injustice they have suffered. Both of them died but their spirits live on,” Muridan said.

Theys was killed by members of the Army’s Special Forces (Kopassus) on Nov. 10, 2002. Mako, meanwhile, was killed in an ambush by police in June of this year.

Separately, Poengky Indarti of human rights watchdog Imparsial said that Yudhoyono, whose term is due to expire in 2014, was burdened with the task of overseeing the peace process in Papua.

“The President has publicly said that his government is open for dialogue to discuss development in Papua. I think this is the right time for him to do that because soon he will be preoccupied with the 2014 legislative and presidential elections involving his Democratic Party,” Poengky said over the weekend.

She said dialogue was now even more urgent, given the Indonesian government’s refusal to adopt recommendations to promote human rights in Papua, as suggested by the United Nations Human Rights Council (UNHRC) at its quadrennial Universal Periodic Review (UPR) in Geneva, Switzerland in May.

The UNHRC asked Indonesia to adopt several recommendations on Papua, including to end the impunity enjoyed by members of the security forces who commit human rights violations in the province; to release all Papuans who have been detained for publicly expressing their aspirations; and to ensure free access for foreign journalists to Papua and West Papua.

The government is due to raise special autonomy funding for Papua to Rp 4.3 trillion (US$450.5 million) next year from this year’s Rp 3.10 trillion, and to Rp 1.8 trillion for West Papua from this year’s Rp 1.33 trillion.

Lawyer calls on judges to release Buchtar after all witnesses fail to appear

Bucthar Tabuni Caiman KNPB

Update Bintang Papua, 11 September 2012

Jayapura Baptist Voice,-- Gustaf Kawer, one of the lawyers defending the former chairman of the KNPB - National Committee of West Papua - said that the judges hearing the case of Buchtar Tabuni should have the courage to release the defendant in the absence of any witnesses to testify against him. The lawyer said this followed the decision yesterday to postpone a further hearing in the trial.

He said that from the start, he had commented that the the prosecutor in the case had shown no seriousness in handling the case against Buchtar. This is evident from the fact that none of the witnesses he had wanted to testify at the trial had appeared although several hearings had been held.

'In the latest instance, the witness Matius Murib was to have appeared but he didn't appear, even though he is known to be in Jayapura and his home address in known, so why did he not appear?'

The lawyer said Matius Murib is known to be well acquainted with the case and the judges should consider that if there is no evidence to prove that Buchter was responsible for damaging the prison in any way, which was to have been proven by the witnesses all of whom had failed to appear, then the judges should take the bold step of simply releasing the man who is now on trial.

The lawyer also spoke about the many shootings that have been occurring in the city of Jayapura which have been linked to Buchtar, which was nothing more than a set-up. He said that Buchtar had been linked to the shooting of Wiron Wetipo but that case has already been solved, so it was clear that the authorities were trying to make a scapegoat of Buchtar. Buchtar was arrested on 6 June 2012 which was just at the time when some shootings occurred in Jayapura which was followed by the arrest of Buchtar, whereas Buchtar was not in any way connected with those shootings. So instead of being charged with the shootings, he now faces the charge of inflicting damage on the Abepura Prison in 2010, which means that he should have been arrested in 2010.

At the time, it was said that there were plenty of witnesses and now they were not even able to call Matius Murib as a witness.

The lawyer said that the panel of judges should postpone further hearings until Matius Murib could be called as his testimony would be crucial for this trial. Gustaf insisted that there were plenty of witnesses who could give testimony regarding the damage inflicted on the prison, yet the prosecutors were not able to get any of these witnesses to appear.

As is known, the hearing on 10 September was again postponed .

At the hearing held yesterday, the prosecutors were still not able to bring any witnesses to court.who would be able to testify about Buchtar's alleged damage to the prison. The prosecutors has also been unable to summon Liberty Sitinjak who would have been a key witness about the incident on 3 December 2010.

The prosecutor announced that Liberty was unable to appear to testify, even though he has been summoned three times. And now, the hearing held on 10 September was also suspended until 13 September while it was being said that Matius Murib, who was formerly and member of the National Human Rights Commission, would also not be able to appear.

It has now been announced that the hearing that is due to take place on 13 September which was originally intended to hear testimony from witnesses would now be devoted to questioning the defendant, Buchtar Tabuni.

Translated by Carmel Budiardjo

Australia presses Indonesia on Papua killing

Canberra called on Wednesday for an Indonesian inquiry into the killing of a Papuan independence leader but could not say whether Australian-trained counter-terrorism police were involved in the death.

Foreign Minister Bob Carr said senior Australian officials had pressed Indonesia on the death in June of Mako Tabuni, a leader in Papua's fight for independence from Jakarta allegedly killed by Indonesia's anti-extremist squad.

Tabuni's supporters told Australian media he was gunned down by plain-clothes officers from Detachment 88, a counter-terrorism squad formed after the 2002 Bali bombings and partly trained and resourced by Australia.

Carr said Australian police included human rights training in their work with the Indonesian police but "we don't run the counter-terrorism forces" and there was a limit to Canberra's responsibility for their activities.

 Source: http://news.yahoo.com/australia-presses-indonesia-papua/

He could not confirm whether Detachment 88 had been involved in Tabuni's death but said several top-level representations had been made to Jakarta calling for a "full and open" investigation into the shooting.

"We think the best way of clarifying the situation is for an inquiry," Carr told ABC Television.

"We think it would be in the interest of Indonesia in particular and in the interest of their human rights record in the Papuan provinces."

Carr stressed that the calls came "in the context of us consistently recognising Indonesian sovereignty over Papua, and at the same time asserting our right as a friend and a neighbour to raise human rights issues".

"Even when they're dealing with people who may have used violent means, who are accused of using violent means, our strong position with Indonesia is that the legal process should be open and that the people accused of these offences should be treated with due process," he said.

Carr said Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono and Foreign Minister Marty Natalegawa had been "very responsive".

Australian police said it only provided funding to the Indonesian forces for specific counter-terrorism initiatives, though it had "gifted" cars, telecoms and computer equipment worth Aus$314,500 (US$325,810) over two years.

"The Australian Federal Police is not aware, nor been informed, that Detachment 88 is specifically targeting independence leaders in Papua and West Papua," it said in a statement.

Get full coverage of the Republican National Convention here

TV Papua, vreedzame demonstratie in Fakfak en openbare recht zitting in West-Papua

TV Papua, Vandaag in ons journaal en terugblik op 2 gebeurtenissen uit West Papua.

In Fak Fak was er een vreedzame demonstratie gehouden door de Papua's.
Ze riepen de Indonesische authoriteiten op, om alle politieke gevangen in West Papua vrij te laten.
Ook Het onrecht, ongelijkheid en discriminatie dat nu ruim 50 jaar structureel aanwezig is in West Papua moet stoppen.
De demonstranten droegen grote borden met foto's van onder andere Hilary Clinton, Parlementariers en andere politieke figuren.

 

West Papua wordt ruim 50 jaar gekoloniseerd door Indonesie en de realiteit in West Papua is verre van een Democratie.
De Papua's willen een VN interventie, aangezien het blijkt dat Jakarta totaal geen wil heeft om de Papua's perspectief te bieden. en
Op 26 juli jongsleden was er een openbare rechtszitting in West Papua, met Filip Karma en Buchtar Tabuni.
Tijdens de zitting werden ze door de Rechter uitgehoord en ondervraagt.
(Bron: http://www.youtube.com/watch?v=WwAhkP5j71M&feature=player_embedded)

Indonesia's Grasp on Papua Questioned Amid Unrest

Update-news

A spate of shootings in Papua over the past month is fueling charges that trigger-happy Indonesian soldiers are only exacerbating unrest and pro-independence sentiment in the resource-rich region.

Indonesia has maintained a strong military presence since it annexed the former Dutch colony in 1969, despite granting it more autonomy in 2001. Some estimates suggest that more than 14,000 troops patrol the restive province.

“Special autonomy isn’t working because Jakarta has failed to win the hearts of Papuans,” said Socratez Sofyan Yoman, a Baptist minister and pro-independence activist.

“Their military and police treat us like animals. So we’re seeking better dialogue and an end to the intimidation,” he said.

Part of the movement to escape Indonesia’s grasp is to claim more benefits from a wealth of natural resources in Papua, which has attracted foreign giants such as BP and US miner Freeport McMoRan.

Violence occurs regularly at Freeport’s massive gold and copper mine, a symbol of the Papuan struggle, with many claiming a spiritual attachment to nature and resenting outsiders who they say strip the land bare of resources.

Since a German tourist was shot and wounded on a Papuan beach on May 29 by suspected separatists, seven civilians and a soldier have died in shootings and other violence, according to the human rights group Kontras.

Police have tended to blame the pro-independence Free Papua Movement (OPM), which celebrated its 47th anniversary on Sunday. It urged Papuans to raise its banned Morning Star flag for the occasion.

But police now suspect that the National Committee for West Papua (KNPB), a separatist youth group, is behind some of the violence.

KNPB representatives, however, say the group is unarmed and accuse police of trying to orchestrate violence to blacken the independence movement and of covering up investigations into fatal shootings committed by its officers.

They point to the shooting and killing of KNPB vice chairman Mako Tabuni last month, an incident that led infuriated pro-independence activists to demand a full explanation from the national parliament.

“We came to Jakarta to ask the president for a new approach,” Septer Manufandu of the Papuan NGOs Cooperation Forum said.

“They say they want dialogue with us, but they continue their intimidation through their soldiers and police,” he said.

Police claimed Tabuni was armed and resisted arrest before they shot him, but activist groups quoted witnesses as saying he was shot by men in plainclothes from a passing car.

Activists also claimed that soldiers acted with impunity on June 6 when they opened fire on the town of Wamena, shooting 17 people, killing one and torching 87 homes in response to the murder of a soldier by someone in the community.

Police said the soldier had been stabbed after he knocked down a child while riding a motorcycle. But information is hard to verify because foreign journalists are de facto barred from the region.

The Reverend Benny Giay, a prominent activist, said Jakarta needed to ask why there was such strong pro-independence sentiment in Papua, Indonesia’s easternmost province, which occupies half of the island of New Guinea.

“It’s because we are treated like animals, like nothing, on our own land. Our sentiments didn’t just fall from the sky,” he said.

However, Jakarta refuses to revisit the 1969 UN-backed “Act of Free Choice” referendum that validated its claim to Papua. The referendum was widely seen a sham, with Jakarta hand-picking 1,026 people to vote on behalf of all Papuans.

President Susilo Bambang Yudhoyono said on Friday that there would be “no discussion or dialogue about the separation of Papua” and that Indonesia’s sovereignty over Papua was “legal and final.”

The government has tried to engage local leaders in dialogue to implement policies that suit both sides, but Papuans are growing weary of the process, analyst Muridan Widjojo from the Indonesian Institute of Sciences told AFP.

“It’s a little contradictory — Jakarta wants to take a dialogue approach at the same time it takes a militaristic approach, so it has lost the trust of the people,” he said.

Agence France-Presse/JG

Victor Yeimo Menduduki Jabatan Ketua Umum KNPB

"Rakyat Papua Barat tak perlu ragu dengan keberadaan KNPB. "KNPB tak mati bersama Mako Tabuni di tangan penjajah yang berusaha mendegradasi gerakan KNPB. KNPB tak mati, sekalipun serdadu-serdadu KNPB di tembak, dikejar-kejar dan di penjarakan, seribu prajurit KNPB siap melakukan pelawanan bersama rakyat sampai titik darah penghabisan Ketua Umum KNPB baru Victor Yeimo"

Victor Yeimo bersama Buctar Tabuni

Jayapura (1/8)---Akhirnya, Victor Yeimo terpilih sebagai Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui kongres luar biasa (KLB) dan Rapat Akbar di Timika, Kabiupaten  Mimika, pada tanggal 18 - 21 Juli 2012 lalu. "KNPB tak membutuhkan seribu pemikir, KNPB hanya membutuhkan satu pemikir untuk seribu pekerja Papua Merdeka," kata Victor Yeimo, saat acara pelantikan pengurus KNPB di Pos Tujuh, Sentani Kabupaten Jayapura, Rabu (31/7) lalu.

Acara pelantikan ini disambut meriah massa pendukung KNPB dengan teriakan kata "revolusi" dan juga kata “kita harus akhiri". Sehingga dengan semangat revolusioner itulah, Victor mengatakan tindakan adalah perwujudan kata-kata. "Kata-kata harus menjadi nyata dalam tindakan. Kita harus mengahiri," kata Victor yang sebelumnya menjabat sebagai juru bicara Internasional KNPB.

Untuk mencapai perjuangan Papua merdeka, menurut Victor, banyak pemikir orang Papua akhirnya tidak perna berhasil. Sehingga, kata Victor, KNPB tak membutuhkan banyak pemikir, tapi membutuhkan satu pemikir dan banyak pekerja. "Kepengurusan baru ini tak mengubah agenda perjuangan. KNPB tetap diposisi wacana referendum. Target kita referendum harus terjadi. Maka, tahun kemarin KNPB wacana refrendum, tetapi tahun ini KNPB akan mendorong kepada tahapan riil menuju referendum,” katanya.

Menurut Victor, pria asal pengungan tengah Papua yang kerap kali dengan topi hijau dengan satu bintang merah di depan ini mengatakan, pemerintah Indonesia yang berusaha mendegar dari gerakan KNPB di Papua Barat. "KNPB dengan tegas mengatakan tidak akan pernah mundur selangkah pun. KNPB selalu bersama dan memediasi rakyat  Papua Barat berjuang dengan bermartabat,” katanya.

Selain itu, Victor mengatakan, rakyat Papua Barat tak perlu ragu dengan keberadaan KNPB. "KNPB tak mati bersama Mako Tabuni di tangan penjajah yang berusaha mendegradasi gerakan KNPB. KNPB tak mati, sekalipun serdadu-serdadu KNPB di tembak, dikejar-kejar dan di penjarakan, seribu prajurit KNPB siap melakukan pelawanan bersama rakyat sampai titik darah penghabisan,” katanya.

Sekadar diketahui, pelantikan ini berlangsung dalam ibadah syukur yang dipimpin Pdt. Marten Su. Usai ibadah, pelantikan dilakukan. Sejumlah jabatan diroing. Misalnya saja, Vicotor Yeimo sebelumnya menjabat Juru Bicara Internaional KNPB menjabat Ketua Umum KNPB mengantikan Buctar Tabuni, yang kini menjabat Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP). Agus Kossay sebagai Wakil Ketua KNPB menggantikan almarhum Mako Tabuni. Sekretaris Umum KNPB, Ones Suhuniap menggantikan Agus Trapen. Terus, Juru Bicara Nasional KNPB diduduki Wim R. Medlama.

Sumber: Jubi
 

Yusak Pakage Diringkus Ke Polsek Abepura

Yusak Pakage Ketua PARJAL ( Photo Jubi)

Jayapura (23/7)---Yusak Pakage, mantan Tahanan Politik (Tapol) Papua ditahan dan diringkus aparat Polsek Abepura dan Polresta Jayapura sesaat sebelum persidangan Buchtar Tabuni di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura siang ini.

Penahanan Pakage terkait aksi marahnya di dalam PN. Kemarahan Pakage berawal saat dirinya memasuki PN dan melihat Buchtar Tabuni yang sedang duduk di bagian belakang PN menunggu disidang. Karena kesal, Pakage menendang tempat sampah yang berisi ludah pinang. Ludah pinang tersebut mengenai bagian bawah celana panjang yang dikenakan Yosias Fonataba, seorang Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua yang sedang menerima telepon.

“Kenapa tendang tempat sampah, ade marah kah?” tanya Fonataba kepada Pakage yang sedang marah-marah. Pakage tetap marah dan berujar, “Kampegawai negeri ini, enak saja,” kata Yusak Pakage menjawab pertanyaan Yosias. Fonataba bingung dan menghindar ke belakang polisi yang mulai berdatangan dari arah depam PN saat mendengar kegaduhan di area belakang ruang sidang.

Polisi yang sedang berjaga-jaga kemudian datang dan menggeledah Yusak Pakage. Polisi mengamankan Pakage karena diduga membawa alat tajam dan berusaha menikam orang. Pakage kemudian dibawa ke halam an depan PN. Semula Pakage dinaikan ke atas sebuah truck polisi dengan kasar oleh beberapa orang aparat kepolisian tetapi kemudian dipindahkan ke dalam mobil kijang silver milik Wakapolsek Abepura, Iptu Lintong Simanjuntak.

Dalam pantauan tabloidjubi.com, Pakage tidak membawa pisau di tangan tetapi pisau baru ditemukan aparat kepolisian saat menggeledah Pakage sesaat setelah polisi berdatangan ke ruang belakang sidang sebelum digiring ke halaman depan PN Abepura.

Saat ditanyai tabloidjubi.comakan dibawa kemana Yusak Pakage, “Akan dibawa ke Polsek Abepura,” demikian kata salah satu anggota polisi yang berada di dalam mobil bersama-sama dengan
Pakage. (JUBI/Aprila Wayar)

Sumber: Tabloid Jubi

Human rights activists arrested in West Papua

SPOKEPERSON BUK, PENEAS LOKBERE
(RIGHT) (JUBI/MUSA ABUBAR

Jayapura JUBI,---Following arrest of 15 members of the SKHP, Solidarity for Victims of Human RightsAbuse, the organisation has announced that it would seek to take action to bring members of the police force to trial for this round-up The 15 SKHP members were arrested while they were engaged in collecting money from the general public to cover the costs of medical treatment for political prisoners and other prisoners now being held in Abepura. 

The police claim that they had taken action against these SKHP activists on the grounds that the organisation was not formally recognised and that they had no permit to carry out the action they were involved in. Spokesman for the SKHP, Peneas Lokbere, said that regardless of the actions taken by the police, they would continue to collect money.

Another member of SKHP, Bovit Bovra, said that the police and others should be grateful to their organisation for taking on the burden of caring for prisoners who are in need of medical care and attention.
A former deputy chairman of the National Commission for Human Rights in Papua, MatiusMurib said that these arrests appear to be connected with the actsof violence that have been occurring in West Papua over the past two months. 

These actions had led to the arrest and shooting dead of Mako Tabuni, a human rights activist on 16 June, and threats made against SocratesSofyan Yoman, the chairman of the Alliance of Baptist Churches in Papua.

He drew attention to acts of intimidation against human rights activists. He said that these arrests meant that the police were closing the space for activism by human rights activists and represented
an assault against their democratic rights.*

Sumber: Tabloid Jubi

Saksi Tak Hadir, Sidang Buchtar Tabuni Ditunda

DI Kursi Hijau Buctar Tabuni Ketua KNPB ( Photo Jubi)

Jayapura Jubi (23/7)--- Buchtar Tabuni, terdakwa dugaan kasus pengrusakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) klas II A di Abepura, Jayapura, Papua, 3 Desember 2010, kembali di sidang di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua, Senin (23/7) siang. Namun persidangan tak berlangsung lama. Karena, saksi yang disiapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tak hadir.

 
Dari pantauan tabloidjubi.com,sidang tak berlangsung lama. Hanya sekitar lima menit langsung ditunda. Diawal sidang, Ketua Majelis Hakim, Haris Munandar menanyakan JPU terkait saksi-saksi yang disiapkan untuk memberikan keterangan. 

 Menjawab pertanyaan hakim, Ahmad Kabarubus, Jaksa Penutut Umum mengatakan, kurang lebih ada 10 saksi yang direncanakan akan dihadirkan. Saksi pertama yang sudah dihubungi untuk memberikan keterangan adalah mantan Kalapas Abepura, Liberti Sitinjak yang sementara menjabat sebagai Kalapas Ambon. “Kami sudah hubungi pa Liberti beberapa hari lalu. Beliau katakan akan usahakan untuk hadir. Tapi, sampai sekarang belum ada,” kata Ahmad.

 
Usai JPU memberikan penjelasan, ketua majelis hakim langsung menutup persidangan. “Karena saksi-saksinya belum ada maka sidang kami tunda,” kata ketua mejelis hakim, Haris Munandar. Ketika ketua majelis hakim hendak m enutup sidang, Gustaf kawer, pengacara terdakwa ngotot dengan hakim. Kawer meminta ketegasan dari hakim kepada JPU agar persidangan mendatang tak lagi molor dan diundurkan.

 
“Kedepan, asas persidangan harus dikedepankan. Hakim harus tegas dalam pemanggilan saksi-saksi,” tegas Kawer. Hakim sempat membantah dengan mengatakan, pihaknya tak bermaksud demikian. Namun, karena tak satupun saksi yang hadir maka sidang ditunda. Meskipun ada perdebatan, tetapi tak memakan waktu lama. Setelah perdebatan itu, hakim langsung m enutup sidang.

 
Sidang akan kembali digelar pada Kamis, 26 Juli 2012 mendatang, dengan agenda mendengar keterangan dari para saksi. Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa PenuntutUmum (JPU), Ahmad Kabarubus, dalam sidang perdana, Rabu, 18 Juli 2012, terdakwa Buchtar Tabuni bersama-sama saudara Dominggus Pulalo pada Jumat, 3 Desember 2010 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat dimuka umum di Lembaga Pemasyarakatan Abepura yang berlamat di Jalan Kesehatan Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Jayapura dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

 
Catatan lain dalam surat dakwaan tersebut, Buchtar Tabuni bersama rekannya, DominggusPulalo adalah narapidana Lapas Abepura, marah setelah mendengar penjelasan saksi Liberti Sitinjak, kalapas Abepura saat itu) mengenai penyebab penembakan yang mengakibatkan kematian salah seorang narapidana Lapas Abepura yang melarikan diri dari Lapas tersebut sehinggaterdakawa Buchtar Tabuni dan Dominggus Pulalo berteriak dengan mengatakan “lempar, lempar saja kantor” kemudian mereka (Buchtar dan Dominggus) mengambil batu yang berada disekitar tempat tersebut dan melemparkannya kearah Aula, Kanto, Bengkel kerja di Lapas Abepura. (Jubi/Abubar).

Sumber: Tabloid Jubi

Regenvanu joins International MPs to voice concern over West Papua

Caroline Lucas, MP for Brighton Pavilion House of Common-UK

Port Vila,-- Member of Parliament for Port Vila, Ralph Regenvanu, has joined 10 other international members of parliament from Australia, United Kingdom and New Zealand to voice their concerns over the recent escalating of violence in West Papua.

The international parliamentarians voiced their concerns through a statement to the President of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono about the violence in Wamena and Jayapura.

They stated: “We are saddened by the recent murder of West Papuan independence leader Mako
Tabuni and we express our sincerest condolences to his family and friends.

“We call on you to conduct a thorough investigation into Mako Tabuni’s death.
“We are also concerned by the recent re-imprisonment of Buchtar Tabuni and his colleagues, Jufri Wandikbo and Assa Alua, and the continued imprisonment of Filep Karma, an Amnesty International recognized prisoner of conscience, who was sentenced to 15 years in prison for raising the Morning Star flag at a peaceful protest.  

“We ask you to release and to drop all charges against these detainees and others who have been held for peacefully expressing views.

“We also request your help in assuring that Mr. Tabuni and his colleague be released immediately from custody, as we have further concerns that he may be at risk of torture and other ill-treatment.
“We call on you to allow foreign journalists and humanitarian organizations entry into West Papua in order to provide a comprehensive report of the human rights situation there. 

“As the International Parliamentarians for West Papua, we support the indigenous peoples of West Papua’s call to a genuine act of self-determination, a right which was not recognized in the 1969 Act of Free Choice. We are therefore deeply troubled by your government’s suppression of political activity in West Papua. 

“We urge you and your government to end the violence in West Papua,
by listening to West Papuans call to self-determination, rather than attempting
to silence them,” the 11 members of parliament stated.

The group of parliamentarians included; Andrew Smith, MP (United Kingdom); Caroline Lucas, MP for Brighton Pavilion House of Commons (United Kingdom); Lord Richard Harries (United Kingdom)
Dr. Russel Norman, MP (New Zealand); Jamie Hepburn, MSP (Cumbernauld and Kilsyth, Scotland)
Catherine Delahunty, MP (New Zealand); Bill Kidd, MSP (Glasgow Anniesland, Scotland); Hon. Ralph Regenvanu, MP (Port Vila, Vanuatu); Cllr Alex Sobe (Leeds City Council); Eugenie Sage, MP (Aotearoa); and Cate Faehrmann, MLC Green MP (Australia).

 Source: http://www.dailypost.vu/

Buchtar Disidang, Kemana Ribuan Militan KNPB?

Ketua KNPB Bucthar Tabuni (Photo Jubi)

Jayapura Jubi(18/7)--- Anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menghilang ketika nasib Buctar
Tabuni akan ditentukan di pengadilan. Sidang Perdana Ketua umum KNPB, Buctar Tabuni tanpa
kehadiran ribuan anggota KNPB.

Ribuan pengikut dan simpatisan KNPB menghilang, tidak memberikan dukungan moral kepada Buctar dalam persidangan perdana di Pengadilan Negeri kelas 1A Jayapura. Ribuan Anggota KNPB mungkin hilang karena SMS dan telepon teror. “Mereka mungkin menduga-duga, jangan-jangan, saya yang masuk dalam Daftar Pencaharian Orang (DPO), kemudian ditangkap,” kata salah satu anggota KNPB yang hadir dalam persidangan itu, yang tidak mau mempbulikasikan nama dalam pemberitaan ini.

Pria asli pegunungan yang tidak mau menyebutkan nama itu mengatakan, ketidakhadiran anggota KNPB ini tidak perlu terjadi. Karena tidak semua anggota KNPB masuk dalam daftar pencaharian orang. “Kita tidak semua masuk dalam DPO. Coba hadir memberikan dukungan ka…,” katanya kepada tabloidjubi.com, Rabu (18/7) di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua.

Menurutnya, anggota KNPB tidak hadir di setiap persidangan itu menjadi bukti polisi berhasil membekuk militansi KNPB. “Coba hadir membuktikan kami juga ada. Kalo begini polisi akan pikir mereka berhasil,” lanjut anggota KNPB yang tidak mau dimediakan namanya itu.

Sementara itu, pengunjung sidang lain, menilai ketidakhadiran anggota KNPB itu, menjadi bukti siapa yang setia dengan perjuangan dan tidak; siapa yang menjadi sahabat dan tidak; siapa yang menjadilawan dan kawan.

“Saat-saat inilah terbukti siapa yang betul-betul menjadi sahabat dan yang hanya ikutramai,” kata Hendrik. Selain itu, Musa Abubar menilai anggota KNPB tidak mau mengambil resiko tuduhan yang tidak benar. Mereka melindungi diri dengan tidak menghadiri persidangan Buctar. “Mereka mungkin tidak mauambil resiko dituding yang tidak-tidak,” kata pria asli Serui ini.

Dalam pantauan tabloidjubi di lapangan, hanya 17 anggota KNPB yang hadir menyaksikan persidangan yang berlangsung dibawa pengawalan Dalmas Polresta Jayapura ini. Penjagaan persidangan Buctar tidak seketat persidangan Forkorus Cs yang dijaga ketat anggota Brimob Polda Papua serta anggota Polresta Jayapura dengan Baracuda. Pengunjung sidang pun tidak sebanyak persidangan Fokorus Cs. (Jubi/Mawel)

KNPB members unable to attend trial of Buchtar Tabuni

Bucthar Tabuni Ketua KNPB

JUBI, 18 July 2012The first hearing in the trial of Buchtar Tabuni, chairman of the KNPB, the National Committee of West Papua took place but none of the thousands of members of the KNPB were present to give their support to the accused.

They were probably absent because of the circulation of text messages  and terror phone calls, giving them reason to believe that they would be included on the DPO, the  ‘wanted persons’ list and would be arrested and they didn’t want their names to be made public.

One man from the central highlands who did not want to give his name said that not all the members of the organisation were known to the police. ‘We dont want to have our names included on the ‘wanted’ list. Had we attended the trial, this would have helped.them..

He said that the absence of KNPB members at any of the trial hearings  would mean that the police succeeded in dampening the militancy of the KNPB.

But others who attended the trial said that the absence of KNPB members was a sign of who supports their struggle and who doesn’t support it. ‘It  proves,’ said one person, ‘who are the real friends and who are people who just want to take part in activities.’

But another person said that the KNPB members  were not prepared to take the risk of facing fabricated charges. They were protecting themselves by not attending the trial. ‘They probably don’t want to be charged with all manner of things,’ he said.

The police guard round the courthouse for the Buchtar trial was not as tight as the guard that was mounted when Forkorus Yaboisembut was on trial, when Brimob troops were guarding the courthouse. Nor were there as many people attending the trial of Buchtar as had attended the trial of Forkorus.

[Translated by TAPOL]

Is Australia funding Indonesian Death Squads? Densus 88 in West Papua

Statement by the West Papua Project, Centre for Peace and Conflict Studies, University of Sydney, 16th July, 2012

Densus 88 In Papua ( West Papua Media)

Questions are being asked about the role that the partly Australian funded and trained elite Indonesian police squad, Densus (Detachment) 88, has played during the recent violence in West Papua. Set up in the wake of the Bali terrorist bombings, Densus 88’s mandate was to tackle the rise of domestic terrorism in Indonesia. Australian support might have been motivated by revenge as well: 88 Australians were killed in the Bali attack.

While acclaimed for capturing or killing known and suspected terrorists, Densus 88 also gained a reputation for extreme violence: many suspects being killed rather than arrested. Now reports are suggesting that Densus 88 is operating in West Papua, possibly clandestinely, and has been responsible for the assassination-like killing of Papuan political activist, Mako Tabuni, on June 14.

While Indonesian National Police spokesman, Saud Usman Nasution, has denied Densus 88 is operating in West Papua he has left the door open for their involvement, saying in the Jakarta Globe on June 27, “Densus will be deployed if terrorism occurred there.” However other reports, for instance
from Kontras Papua, a local human rights organization, state that Densus 88 is already operating in West Papua “carrying out undercover activities” (Cenderwasih Pos, June 23). Kontras Papua believes that Densus 88 was involved in the Tabuni killing – where the victim is reported to have been standing in the street eating betel nut when three unmarked cars pulled up nearby. With no provocation a person emerged from one car and shot the victim dead.

Police report that the victim had tried to snatch a weapon from the plainclothes police involved and was killed in the resulting fracas. Police also claim that Mako Tabuni was wanted for a series of shootings that had occurred in Jayapura over the previous few weeks: a claim that seems unlikely given his role as Deputy Director of KNPB (the West Papua National Committee), which is a non-violent political organization. Tabuni had also been publicly calling for an independent investigation into the recent shootings of which he was accused. Nonetheless, any charges should have been heard in court and given due legal process, now impossible with Tabuni’s death.

 Other reports of Densus 88 activities in West Papua have come from respected Papuan leaders. Reliable sources observed Densus 88 police arrest KNPB member, Zakeus Hupla, in the lobby of the Dhanny Hotel, Entrop, Jayapura, on the morning of June 23. Other reports indicate further arrests of KNPB members by Densus 88 and their subsequent torture. According to family members, no arrest warrants were issued by Indonesian police for these arrests, and the Jayapura police deny that the KNPB members are in their custody. Indeed it is unclear if these men have been arrested, abducted or ‘disappeared.’

These events are of genuine interest and concern to Australia because Australian taxpayers’ money is spent training and maintaining Densus 88.

This organization has a legitimate role to play in countering the rise of terrorism, but it should act strictly within its organisational mandate. If Australian taxpayers are indeed partially funding a clandestine force
involved in killings, abduction and torture of Papuan activists an unacceptable situation has developed. These events and allegations must be comprehensively investigated and all funding for Densus 88 frozen until either the allegations have been disproved or the individual police officers guilty of crimes arrested and tried in an open court. We call on the Australian government to immediately halt the funding of Densus 88, to investigate the claims of its misconduct, and to apologise to the Papuan people if they are proven to be true.