Call to pull special forces out of Papua

The Regional Representatives Council (DPD) has strongly urged the government to cease military operations and withdraw special forces from Papua and West Papua to end the prolonged violence in the country’s easternmost provinces.

The DPD said that the presence of the non-garrison troops, who mostly belong to elite forces within the Indonesian Military (TNI), had caused animosity among local groups who have launched attacks against them.

“If Jakarta wants to end violence, the militaristic approach has to stop, and all non-garrison troops from the military elite forces must be withdrawn from the two provinces because their presence and their irregular operations have triggered attacks on garrison troops and innocent civilians,” DPD deputy chairman Laode Ida said on Tuesday.

The council suggested that after the withdrawal of these troops, the security operation should be handled by the local police in close coordination with the Cenderawasih Military Command (KODAM).

Papua DPD member Ferdinanda Ibo Yatipay alleged that the presence of non-garrison troops in Papua was designed “to maintain instability” in the region.

Ferdinanda also said that the series of violent incidents in the past few years could be attributed to growing dismay with the regional autonomy program, which had so far only benefited local elites.

“Ten years after the granting of special autonomy status, no new infrastructure in the transportation, education and health sectors has been built, while the largest chunk of special autonomy funds has been used to finance the bureaucracy or been stolen by corrupt local elites and powerful officials from Jakarta,” she said.

In the past 10 years, the government has disbursed Rp 47 trillion (US$4.84 billion) in special autonomy funds in an attempt to accelerate development in Papua, one of the country’s poorest provinces in spite of its abundant natural resources.

The government had earlier admitted that the management of the special autonomy funds has been plagued with problems.

Chief of the Special Unit of Acceleration of Development in Papua and West Papua (UP4B), Bambang Darmono, said Papuans themselves were not ready to manage the huge budget.

“We’ve found that the absence of local regulations on the management of the funds has encouraged confusion and bickering among local leaders and members of the indigenous councils on how to best use the money,” he told members of the House of Representatives’ Commission II overseeing domestic governance earlier this week.

The House’s Commission I overseeing defense has once again urged the government to hold dialogue with separatist groups in Papua, to help reduce tension in the region.

“The government must give them a chance to freely speak their minds. Listening to them does not mean bowing to their demands. This is only the first step toward having a mutual understanding before moving to the next step,” Commission I member Ahmad Muzani of the Great Indonesian Movement (Gerindra) Party said.

In Papua, the Paniai Police apprehended on Tuesday two alleged members of the Free Papua Movement (OPM) led by John Yogi, after a tip-off from locals who said that three armed men were seen in a boat crossing the lake and landing at the foot of Mount Bobairo.

Paniai Police chief Adj. Sr. Comr. Semmy Ronny Abaa led a 30-strong manhunt team sweeping the mountain but the three armed individuals managed to flee by speedboat to Kebo village.

 

More : The Jakarta Post News

Komnas HAM: Aparat Keamanan Papua Harus Tahan Diri

[JAYAPURA] Aparat TNI/Polri dan kelompok sipil bersenjata di Papua diminta tidak melakukan tindakan kekerasan untuk membalas dendam, mengingat akan menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat di sini, kata Kepala PerwakilanKomnas-HAM wilayah Papua Frits Ramandey, di Jayapura, Sabtu (29/6).

Komnas-HAM wilayah Papua menyampaikan pernyataan itu, setelah pada Selasa (25/6) lalu, telah terjadi penghadangan atau penyerangan bersenjata terhadap mobil yang ditumpangi Letda I Wayan Sukarta, dua orang anak buahnya dan sopir serta kondekturnya di Ilu, Distrik Jigonekme Kabupaten Puncak Jaya.

Akibatnya sopir bernama Tono dan Letda Wayan Sukarta ditemukan telah tewas dengan sejumlah bacokan dan tembakan.

Belakangan kondekturnya ditemukan tewas tak jauh dari lokasi kejadian.

"Komnas-HAM wilayah Papua meminta agar para pihak saling menahan diri," kata Frits yang juga mantan aktivis dan wartawan lokal di daerah tersebut.

Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura itu juga mengingatkan agar Polda Papua melakukan komunikasi secara damai dengan pihak-pihak yang mengajukan surat peringatan 1 Juli 2013 sebagai Hari Organisasi Papua Merdea (OPM) di seluruh tanah Papua, mengingat bersamaan dengan Hari Bhayangkara.

Pada 1 Juli 2012 lalu, terjadi insiden penembakan antara satuan TNI dan kelompok sipil bersenjata yang berbuntut pada tertembak seorang Kepala Kampung Sawiya Tami, di Arso Kabupaten Keerom.

Akibatnya saat itu sejumlah warga mengungsi ke hutan setempat, karena merasa takut atas kejadian penembakan terhadap kepala kampung tersebut.

Menurut Komnas-HAM di Papua pada tanggal tertentu oleh sejumlah pihak di daerah ini dijadikan momen politik termasuk tanggal 1 Juli, dengan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang di negara ini sehingga kerapkali terjadi konflik saat masyarakat Papua hendak memperingatinya.

Aparat keamanan dan pemerintah daerah atas nama undang-undang dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melakukan pelarangan dan sejenisnya atas kegiatan yang dinilai melanggar aturan undang-undang dan hukum di Indonesia itu.

"Kami minta juga kepada warga masyarakat di sini yang hendak merayakan peringatan 1 Juli 2013, agar tidak memaksakan kehendak yang berpotensi terjadi kekerasan," kata Frits pula

Aktivis kemerdekaan Papua ingin jadi anggota MSG

Pemimpin kemerdekaan Papua mengatakan keanggotaan di Melanesia Spearhead Group akan menjadi terobosan besar.

Photo list abc

Sidney,- Aktivis Papua Merdeka, OPM di Vanuatu mengatakan keanggotaan di Melanesia Spearhead Group akan menjadi terobosan besar dalam perjuangan untuk kemerdekaan dari Indonesia.

Koalisi Nasional Papua Barat, KNPB untuk pembebasan Papua telah diundang ke acara puncak MSG mendatang di Noumea oleh kelompok politik Kanak adat Kaledonia Baru, FLNKS (Kanak Socialist Front for National Liberation).

Ini pertama kalinya aktivis papua merdeka  akan menghadiri perkumpulan negara negara Melanesia sebagai entitas independen.

Sebuah aplikasi telah diajukan untuk memberikan dan mendapat keanggotaan penuh.

Andy Ayamiseba, pelobi dari Papua kepada program Pasific Beat-Radio Australia mengatakan jika pengajuan ini berhasil, maka akan meningkatkan status kampanye kemerdekaan dari Indonesia.

"Dengan memiliki dukungan dari daerah langsung kita ... masyarakat internasional akan melihat bahwa, ya, memang benar daerah  di mana Papua Barat telah memberikan dukungan mereka," katanya.

 

Sumber:http://www.radioaustralia.net.au/

 

Benny Wenda Menuntut Papua Merdeka

Benny Wenda

Jayapura Onews,-- 50 tahun perjuangan Papua Barat ingin melepaskan diri dari Indonesia adalah satu diantara konflik terpanjang yang hingga kini masih terjadi di dunia. Aktivis di pengasingan Benny Wenda mencoba menarik perhatian dunia. 

Mengenakan kaos bermotif Papua, potongan Benny Wenda gampang dikenali di jalanan Melbourne. Kini dia sedang menjalani tur dunia terbaru, mencoba menarik perhatian dunia.

Ada perasaan hening penuh damai sekaligus keputusasaan saat dia menjelaskan situasi yang dialami rakyat Papua Barat.

“Anda tidak bisa berburu dan berkebun setiap hari, ke manapun anda pergi ada pos penjagaan militer, di mana-mana,“ kata dia. “Ke manapun anda pergi, intel mengawasi dan memonitor apa yang anda kerjakan.“

Papua Barat dulunya adalah bekas koloni Belanda, yang secara efektif diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1962 melalui perjanjian yang dibuat oleh Amerika. Melalui referendum kontroversial pada tahun 1962, Indonesia mengontrol penuh wilayah itu. Hingga sekarang konflik masih berlanjut antara Organisasi Papua Merdeka OPM dengan tentara Indonesia.

Bukan Tanpa Alasan

Wenda lahir di desa Baliem di pusat dataran tinggi Papua Barat pada tahun 1975. Dia mengatakan, dirinya secara terpaksa sejak muda menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pasukan keamanan Indonesia.

“Bibi saya diperkosa di depan mata saya,“ kata dia.“Ibu saya dipukuli di depan saya. Saat itu saya berusia lima tahun. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya menangis.”

Ketika militer Indonesia membombardir desa Benny pada akhir 1970 an, keluarganya bersama ribuan orang lainnya dipaksa hidup bersembunyi di hutan.

Pengalaman inilah yang mengobarkan semangatnya untuk mencari kebenaran dan mencoba memerdekakan rakyatnya dari penindasan.

“Saat itulah saya berdiri dan mengatakan: ini tidak adil,” kata Wenda. ”Saya sekolah, belajar dan mulai berjuang untuk kemerdekaan rakyat saya.“

Wenda menjadi seorang pemimpin perwakilan sukunya pada tahun 1999, selama periode yang dikenal sebagai “Musim Semi Orang Papua,” masa ketika semakin banyak aksi damai menuntut kemerdekaan.

Tak lama kemudian dia dipenjara, ditangkap karena dituduh ikut merencanakan penyerangan sebuah kantor polisi dan membakar dua toko dalam kerusuhan tahun 2000. Dia menyebut penahanan itu bermotif politik dan pengadilan atas dirinya adalah pengadilan yang tidak adil. Organisasi Fair Trials International mendukung klaim Wenda.

Ketika di penjara, ia menulis sebuah lagu bagi para pendukungnya. Salah satu lirik lagu itu berisi: “Bagaimana sekarang saya bisa menolong rakyat jika saya terkurung?”

Setelah beberapa bulan dalam tahanan isolasi, Wenda berhasil melarikan diri. Dia kabur ke Papua Nugini dan kemudian dengan dibantu oleh LSM Eropa melakukan perjalanan ke Inggris, di mana ia kemudian mendapatkan suaka politik.

Kampanye Perubahan

Dalam pengasingan, Wenda mendirikan “Papua Barat Merdeka“ yang berkampanye menuntut penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat dan diakhirinya pelanggaran HAM, yang kata dia semakin memburuk. Tahun lalu saja, 22 aktivis tewas dibunuh., tambah Wenda.

Beberapa kalangan memperkirakan sebanyak setengah juta orang Papua terbunuh sejak Indonesia mengambil alih wilayah itu, dan organisasi HAM terus menerima laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan tentara Indonesia.

“Situasi HAM semakin memburuk setiap hari,” kata Wenda. ”Orang Papua Barat kini sekarat di atas jalanan di tangan polisi. Dengan membunuh orang Papua mereka mendapat pangkat dan promosi.”
Banyak kepentingan Indonesia dan dunia di Papua Barat yang didasari atas kekayaan alam wilayah itu, dengan mengeksploitasi emas, tembaga, minyak dan penebangan hutan. Kepentingan ekonomi ini, sejalan dengan kepentingan strategis banyak Negara, sehingga membuat isu Papua Barat jauh dari sorotan.

Menyebarkan Kata

Wenda kini mendorong akses lebih besar bagi media asing dan organisasi HAM agar bisa bekerja di Papua.

“Selama 50 tahun terakhir para wartawan (asing-red) dilarang masuk,“ kata dia. “Kenapa Indonesia takut membolehkan para wartawan? Apakah mereka sedang menyembunyikan sesuatu? Jika mengkampanyekan demokrasi, maka sebuah negara demokratis seharusnya boleh bagi wartawan manapun.”

Kedutaan Indonesia di Australia menolak permintaan Deutsche Welle untuk memberi komentar atas pernyataan Benny Wenda. Mengenai akses media ke Papua Barat mereka mengatakan tidak ada larangan bagi media asing, sambil menambahkan bahwa dua tahun terakhir ada enam wartawan yang diperbolehkan berkunjung ke sana.

Sebagai pemimpin politik di pengasingan, Benny Wenda terus menerima informasi dari para pemimpin di dalam Papua Barat dan dia menggunakan kampanye internasional untuk membawa pesan mereka kepada para politisi dan komunitas di seluruh dunia.
 
“Saya sangat percaya bahwa kekuatan rakyat akan bisa mengubah keadaan, dan suatu hari rakyat saya akan bebas.“

Sumber: http://www.dw.de

Presiden Harus Evaluasi Pejabat Keamanan Papua

JAKARTA -- Gugurnya delapan anggota TNI di Papua akibat penembakan oleh kelompok bersenjata pada Kamis (21/2) menyisakan kecemasan. Menurut Indonesian Police Watch (IPW), gugurnya prajurit TNI akan membuat masyarakat Papua ketakutan. Pasalnya, peristiwa ini akan meninggalkan sugesti kepada warga setempat.

“Pasukan bersenjata dapat dengan mudah dilumpuhkan apalagi masyarakat. Warga Papua tentu was-was akan hal ini,” kata Presdir IPW  Neta S Pane melalui pesan singkatnya kepada ROL, Ahad (24/2).

Neta pun menyarankan agar permasalahan di Papua tidak semakin larut, Presiden wajib melakukan antisipasi nyata. Menurutnya, dengan mengedepankan pimpinan aparat yang memiliki kapabilitas tinggi maka, bara Papua berangsur bisa dinetralkan.

“Saat ini pemimpin yang mampu memaksimalkan profesionalitas melindungi masyarakat dibutuhkan di Papua. Presiden harus segera lakukan evaluasi di jajaran aparat keamanan di sana,” ucapnya.

Dua peristiwa penembakan terjadi di Papua di hari yang sama dengan jam dan lokasi yang berbeda pada Kamis (21/2) kemarin. Sedikitinya delapan anggota TNI dan empat warga setempat tewas dalam penembakan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal di Papua.

Penembakan pertama terjadi pada pukul 09.30 WIT di distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya tak jauh dari pos TNI, satu anggota militer gugur di sini. Kedua, terjadi pukul 10.30 WIT di ruas jalan Sinak menuju Nabire saat sepuluh anggot TNI menuju Nabire. Dari kesepuluh prajurit itu, tujuh diantaranya gugur.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul mengatakan, pasca kejadian, dua tempat itu kita sudah dalam kondisi kondusif. “Suasana di sekitar lokasi sudah stabil. Kini pasukan gabungan TNI-Polri sedang bersama-sama mengejar  para pelaku penembakan ini,” kata Iskandar kepada ROL, Ahad (24/2).

Sumber: http://www.republika.co.id 

Penembakan di Papua: Ini Pengakuan Staf Khusus Goliat

TNI Lakukan Pengejaran, Warga Sipil Mengungsi 

 

Jayapura Voice Baptist  -- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) mengatakan telah melakukan  penembakan, Kamis, (21/2) lalu. 

Dalam aksi penembakan terbesar dalam sejarah TPN-OPM di Papua  itu menewaskan  8 anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan empat warga sipil yang berprofesi sebagai tukang bangunan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. 

Delapan anggota TNI yang ditembak adalah Sertu Ramadhan (Gugur), Pratu Edi (Gugur), Praka Jojo Wiharja (Gugur), Pratu Mustofa (Gugur), Praka Wempi (Gugur), Sertu Udin (Gugur), Sertu Frans (Gugur), Pratu Wahyu Prabowo (Gugur),  dan Lettu Inf Reza (Luka Tembak). 

Sementara warga sipil atas nama Di Yohanis, Uli, Markus, dan satu lagi belum diketahui identitasnya. Sementara, warga sipil yang terluka yakni Joni, Ronda, Rangka dan Santin.

Staf Khusus Panglima Tinggi TPN-OPM Gen.Goliath Tabuni di Puncak Jaya mengatakan, penembakan 8 anggota TNI adalah sikap TPN-OPM. Ia menolak namanya disebutkan. 

Ya, penembakan itu sikap TPN-OPM. TPN-OPM bertanggung jawab. Kami tembak untuk mengusir mereka dari wilayah kami. Kami merdeka, kau apa, kata NE  emosional. 

Ia menjelaskan, Tingginambut dan Papua Barat adalah tanah kami. Siapa bilang datang ganggu kami. Ini wilayah kami. Kami sudah mengirimkan surat resmi  kepada TNI. Dalam surat, kami bilang  jangan bangun pos di wilayah kami. Mereka tidak dengar, katanya. 

Tetapi, kata dia, penembakan itu bukan sekedar alasan bangun pos. Kami Semua tau to. Goliat telah dilantik menjadi Panglima Tinggi TPN-OPM pada 11 Desember 2012 di Tingginambut. Pelantikan telah sesuai dengan Konferensi Tingkat Tinggi TPN-OPM di Biak pada 1-5 Mei 2012. Goliat melawan untuk memperoleh hak politik. Kami menolak tawaran apa pun, kecuali Papua Merdeka, kata NE. 

Sumber majalahselangkah.com yang tiba dari Puncak Jaya di Nabire, Jumat, (22/2) memberikan keterangan agak berbeda. 

Ia menjelaskan, untuk kasus yang di Sinak, para tukang itu sempat dihadang oleh anggota TPN-OPM di jalan. Lalu, TPN-OPM meminta barang yang mereka bawa. Tetapi, dikatakan, barang itu tidak diberi. 

Akhirnya, TPN-OPM menembak mati 4 orang itu. Lalu, TNI yang berjaga segera datang ke tempat kejadian. Saat anggota TNI itu tiba di tempat, TPN-OPM telah bersembunyi di tempat kejadian. 

Ketika beberapa anggota TNI tiba di tempat dengan senjata lengkap, TPN-OPM yang telah bersembunyi itu menembak dan mengakibatkan beberapa anggota tewas. 

Kata sumber itu, saling kejar terjadi tetapi TPN-OPM lari ke hutan. Ia menjelaskan, penembakan-penembakan masih terjadi karena TNI terus kejar dan warga semua mengungsi. 

SBY Rapat Mendadak, OPM Dikejar 

Terkait penembakan itu, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatalkan kunjungannya ke Desa Dawuhan, Karawang, Jumat pagi. Ia menggelar rapat kabinet terbatas membahas penembakan di Papua. 

Dikabarkan, hasil pertemuan itu adalah presiden sebagai Panglima Tertinggi memerintahkan mengejar para pelaku. Menindaklanjuti perintah presiden, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto memerintahkan aparat TNI dan Polri untuk mengejar pelaku.

Seperti dilangsir, Vivanews, Kamis (21/2), dalam Konferensi Pers yang digelar di kantornya,  Djoko mengatakan ia telah perintahkan  mengejar pelaku.  Saya telah perintahkan Pangdam dan Kapolda untuk segera koordinasi, sinergikan untuk kejar dan proses hukum bagi siapa pun yang terlibat, kata dia. 

Ia juga mengatakan, Kepolisian dan TNI akan melakukan evaluasi mendalam SOP (standard operating procedure). Kata dia, evaluasi akan dilakukan pada prosedur kegiatan anggota TNI/Polri di luar pos serta jumlah persediaan peralatan dan pasukan yang memadai sesuai dengan tingkat kerawanan wilayah.

Soal kemungkinan Operasi Militer, Kamis (21/2) malam di MetroTv,  Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, operasi militer tergantung keputusan panglima tertinggi yaitu presiden.

Ia juga mengatakan, belum ada penambahan kekuatan dari Mabes TNI ke Papua. Namun, ia membenarkan adanya penambahan kekuatan dari Kodam Cendrawasih ke Puncak Jaya.

Belum dipastikan, apakah TNI akan mengoperasikan  Helikopter Cangih yang dibeli di Amerika  Serikat seharga $ 1,5 Billions di waktu lalu atau bukan dalam pengejaran TPN-OPM. 

Seperti dilangsir wpnla.net,  TPN-OPM mengatakan kesiapannya jika TNI dan Polri mengejar mereka. 

Komandan Murib bilang kalau anggota TNI dan BRIMOB berusaha kejar kami, berarti kami siap tembak dan pasukan TPN-OPM tidak akan mundur, TPN akan bertahan terus dan lawan TNI/POLRI, pungkasnya.

Warga Mengunsi ke Gereja 

Warga Puncak Jaya, Simon mengatakan, saat ini warga mengunsi ke gereja. Kata dia, lain lagi telah lari bersembunyi ke hutan. Kami ada di Gereja. Banyak yang lari ke hutan,kata Simon. 

Ae, di sini banyak tentara. Mereka datang terus. Kami ketakutan. Kami takut anak-anak kecil di sini sudah mulai kelaparan, kata Simon siang ini. 

Pendeta Dorman Wandikbo juga mengatakan,  jemaat dari Gereja Gidi di Tingginambut, Puncak Jaya mencari tempat aman. Ini karena upaya penyisiran terhadap pelaku penembakan segera dilakukan pada malam menjelang subuh di kampung-kampung masyarakat. 

Kata Dorman Wandikbo penyisiran ini mencemaskan.  Penyisiran yang dilakukan pihak TNI akan membabi buta dan menjatuhkan korban dari sisi sipilnya tanpa ada yang mengendalikan. 

Kata Simon, kalau warga sipil yang mati pun penyisiran dilakukan dengan penangkapan dan penyiksaan. Inikan TNI yang ditembak. Dalam peristiwa ini, korban yang jatuh dari pihak TNI. Kami sangat bahaya,kata Simon. 

Sementara itu, Forum Komunikasi Mahasiswa Papua Semarang (FORKOMPAS), Jumat,  (21/2)  meminta  SBY untuk  melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam tangani konflik di Papua. 

Aktivis FORKOMPAS Bernardo Boma kepada majalahselangkah.com mengatakan, jumlah korban banyak dan pertama kali terjadi tetapi ini bukan masalah baru di Papua. Korban banyak untuk yang kali ini tetapi masalah Papua itu bukan masalah baru, katanya.

Maka, ia harapkan SBY bijaksana dalam selesaikan masalah. Pendekatan militer tidak akan selesai. Kami yakin ini akan terjadi operasi besar-besaran di Puncak Jaya. Kami tidak tahu berapa banyak warga sipil yang akan ditahan, disiksa dan akan bubuh di hutan dan kota, katanya. 

Ada Ketidakpuasan Status Politik Papua 

Sekretaris Pokja Adat, Majelis Rakyat Papua (MRP), Yakobus Dumupa mengatakan, penembakan ini  harus dipahami sebagai wujud dari adanya persoalan status politik Papua dalam NKRI yang belum pernah diselesaikan dengan baik. 

Bahkan, kata dia, oleh kebanyakan orang Papua dinilai banyak kejanggalan dan manipulasi dalam pelaksanan PEPERA tahun 1969. 

Penyerangan di Tingginambut ini dan penyerangan-penyerangan sebelumnya yang dilakukan oleh pihak TPN-OPM sesungguhnya merupakan wujud dari ketidakpuasaan terhadap status politik wilayah Papua di dalam NKRI,kata dia. 

Ia meminta, semua pihak tidak menyederhanakan dan menyempitkan masalah tersebut menjadi semata-mata masalah separatisme bersenjata, karena sikap yang seperti ini justru akan semakin menyuburkan gerakan perlawanan rakyat Papua terhadap Pemerintah Indonesia.

Untuk itu, Yakobus menyarankan  alangkah baiknnya kedua belah pihak duduk bersama dan saling membuka diri membicarakan status politik Papua dalam NKRI secara jujur dan bermartabat. 

Jangan sekali-kali menyembunyikan segala fakta sejarah dan fakta hukum berkaitan dengan proses integrasi Papua ke dalam NKRI. Karena sesungguhnya kejujuran seperti itulah yang justru akan menyelesaikan masalah secara mendasar dan segala bentuk kekerasan dapat dihentikan, kata dia.

Kata dia, kalau tidak duduk dan bicara sama-sama, maka kekerasan bersenjata di Papua, baik yang dilakukan oleh pihak TPN/OPM maupun pihak TNI dan POLRI tidak akan pernah berhenti. 

Dari waktu ke waktu nyawa akan terus melayang di kedua belah pihak. Dan jika itu yang terjadi, maka sesungguhnya kita semua gagal menghormati nilai kemanusiaan dan menghormati Allah yang menciptakan manusia, maka sudah tentu kita tidak punya peluang untuk hidup di surga kelak, kata dia. 

Berhenti Perang Kedepankan Kemanusiaan 

Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie, meminta pemerintah tidak menjadikan Papua sebagai tempat bertempur.

"Tolong jangan jadikan Papua tempat bertempur, tapi berikan kami kedamaian," kata Jimmy di Ruang Pimpinan DPD, Jakarta, seperti dilangsir, tribunnews.com, Jumat (22/2) .

Jimmy menuturkan, rakyat Papua belum pernah merasakan kemerdekaan Indonesia. Yang ada, papar Jimmy, nyawa warga Papua terus melayang.

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Yones Douw  mengatakan, Tingginambut  adalah wilayah  perang maka mestinya militer di sana harus siaga.

 Di atas (Tingginambut:red), adalah wilayah perang. Aparat tidak siaga, katanya. 

Kami sebagai pekerja HAM meminta kepada aparat untuk kedepankan kemanusiaan dan nilai-nilai HAM dalam pengejaran  pelaku. Kami  sangat khawatir dengan masyarakat sipil, kata dia. 

Kata dia, berdasarkan pengalaman di masa lalu, aksi pembalasan seringkali terjadi pembakaran, penangkapan dan penganiayaan warga sipil.

 Saya harap OPM dan Tentara silakan baku cari tetapi jangan  masyarakat yang  jadi korban, kata dia. 

Sementara, tokoh gereja Papua, Benny Giay menilai opsi pemberlakuan operasi militer dan penambahan anggota TNI untuk mengatasi kekerasan di Papua hanya menambah panjang daftar korban dan merugikan masyarakat sipil.

Kata dia, pemerintah Pusat (Jakarta:red) seharusnya membuka diri untuk melakukan penyelesaian akar masalah di Papua secara bermartabat, bukan menambah anggota militer.

Keluarga Korban dan Danyon 753 ke Jayapura

Sore ini, Sabtu, (23/1)  ketika majalahselangkah.com  mendatangi Batalyon 753 Nabire untuk meminta keterangan mendalam  tetapi tidak  mendapatkan informasinya Karena, kata beberapa Provos Danyon tidak memberikan izin untuk memberikan keterangan kepada siapapun, termasuk ke Pers soal  korban dari Batalyon 753. 

Mereka mengatakan,  Danyon telah berangkat ke Jayapura kemarin, (Jumat, 22/2)  dengan membawa serta  kekluarga korban. Mas, kami tidak bisa  berikan keterangan apa pun. Tunggu saja nanti saat jenazah dibawa ke Nabire dari Jayapura, kartanya. 

Dikabarkan, beberapa keluarga korban  menghendaki keluarga mereka yang tertembak dibawa ke Nabire. (GE/MS)

Sumber:   Majalah Selangkah

 

Penembakan di Papua Kategori Armed Conflict

Jayapura Voice Baptist,-- Konsultan Indonesia untuk Human Rights Watch (HRW), Andreas Haresono ketika dikonfirmasi majalahselangkah.com, Sabtu, (23/1) mengatakan, kasus penembakan di Puncak Jaya, Kamis, (21/2) lalu yang menewakan 8 anggota TNI itu masuk kategori armed conflict.

 

"Bila TNI baku tembak dengan OPM, ia tak masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia, tapi masuk dalam kategori armed conflict. Mereka masing-masing adalah combatant. Mereka mengikuti hukum perang alias Geneva Convention," kata dia. 

Ia menjelaskan, pelanggaran hak asasi manusia adalah kriminalitas yang dilakukan oleh aktor-aktor negara. Kalau tentara pukul warga sipil, ia tentu pelanggaran. Juga, kalau ada gerilyawan OPM pukul warga sipil, entah asli atau pendatang, maka ia disebut pelanggaran hak asasi manusia. Kita bisa minta pemimpin OPM bertanggungjawab, sama dengan kita bisa minta panglima TNI bertanggung jawab.

Peneliti Hak Asasi Manusia dan Hak-hak  kaum minoritas ini mengatakan,  OPM bukan aktor negara namun ia bisa dikategorikan sebagai quasi state actor alias aktor negara semu. Karena OPM memang ingin Papua berdiri sebagai negara tapi masih belum berhasil. Ia disebut sebagai negara semu,"terangnya.

Hukum ini mengatakan combatant, baik OPM maupun TNI, tak boleh menyerang sipil, tak boleh menyerang combatant yang sedang tidak bertugas.

Diketahui, dalam aksi penembakan itu TPN-OPM menewaskan  8 anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Delapan anggota TNI yang ditembak adalah Sertu Ramadhan (Gugur), Pratu Edi (Gugur), Praka Jojo Wiharja (Gugur), Pratu Mustofa (Gugur), Praka Wempi (Gugur), Sertu Udin (Gugur), Sertu Frans (Gugur), Pratu Wahyu Prabowo (Gugur),  dan Lettu Inf Reza (Luka Tembak). 

Sementara warga sipil yang tertembak atas nama Di Yohanis, Uli, Markus, dan satu lagi belum diketahui identitasnya. Sementara, warga sipil yang terluka yakni Joni, Ronda, Rangka dan Santin.(MS)

Sumber:   Majalah Selangkah

Applying Indonesia's Anti-Terrorism Law in West Papua

Article: East Timor and Indonesia Action Network

Response to Call to Apply Indonesia's Anti-Terrorism Law in West Papua

by Ed McWilliams
February 1, 2013
http://www.etan.org/news/2013/01response.htm

In a December 5, 2012 lecture at Stanford University's International Policy Studies program ( revised January 22, 2013), the respected Southeast Asia analyst Sidney Jones discussed the Indonesian government's unwillingness, thus far, to categorize the Papuan "ethno-nationalists/separatists" as "terrorists." Jones identifies these Papuan "ethno-nationalists" and "separatists" as the armed Papuan opposition, Operasi Papua Merdeka (OPM) and what she describes as "an extremist faction of KNPB, the West Papua National Committee, a militant pro-independence organization." Jones cites various incidents of violence in West Papua that she claims were committed by these "ethno-nationalists and separatists."

The authors of violence in the Indonesian archipelago, especially violence with complex motives, are never so clear cut as her lecture implies. This is especially true of West Papua where police-military rivalries over access to resources and sources of extortion monies is well known.

Her analysis focuses on the different approaches employed against the West Papuan "ethno-nationalists/separatists" and against Islamic militants ("jihadists") by prosecutors and the security forces (police, military and Detachment 88). Jones contends that "the discrepancy between the way the two groups are treated by the legal system is untenable." She considers two alternatives: One would be to employ anti-terrorism law in West Papua, and the other would entail moving away from the use of anti-terror law against "jihadists." She argues extensively against the latter approach of "pulling back from the use of the anti-terror law."

Jones contends that pressure for use of the anti-terror law against "ethno-nationalists/separatists" is growing among Islamic observers. In particular, she cites Harits Abu Ulya, director of the Community of Ideological Islamic Analysts (CIIA): "If the government is consistent, then it should acknowledge that attacks motivated by ethno-nationalism and separatism be considered terrorism because they are carried out by an organization with a political vision that uses terrorism to influence the security environment and challenge(s) the sovereignty of the state. Why aren't we seeing forces being sent en masse to cleanse Papua of separatism?"

Jones' argument warrants a more detailed critique than space here allows, but even a brief review reveals a number of problems.

Jones summarily credits recent violent acts in West Papua to the "ethno-nationalists and separatists." This is surprising insofar as Jones is a highly regarded observer of the Indonesian political scene with a deep human rights background. She knows, or should know, that the authors of violence in the Indonesian archipelago -- especially violence with complex motives -- are never so clear cut as her lecture implies. This is especially true of West Papua where police-military rivalries over access to resources and sources of extortion monies is well known. Jones should know also that military, police and intelligence agencies, have long played the role of provocateur, orchestrating acts of violence which advance agendas that are invariably obscure. 

Jones cites what she claims is recent "ethno-nationalist" pressure on the giant Freeport McMoRan mining operation. She ignores the reality that such pressure in the past has frequently been orchestrated by the military, specifically the Indonesian Special Forces (Kopassus). To be fair, Jones alludes to this complexity but largely dismisses it. Her analysis similarly ignores the reality that the Indonesian state has long blocked international monitoring of such security force skullduggery and manipulation of the security environment in West Papua by restricting travel by international journalists, human rights researchers and others to and within the region.

Jones also fails to acknowledge the reality, widely noted in international and local human rights circles, that the Indonesian government has long sought to smear peaceful dissent in West Papua as "separatist." Jakarta, through the aegis of a corrupt court system and often criminal state security forces, has repeatedly employed the "separatist" label to arrest and prosecute or detain peaceful political dissenters, such as those who display the Papuan morning star flag. Courts regularly resort to charges of treason that date to the Dutch colonial era and widely used by the Suharto dictatorship to intimidate dissidents. Jones' call for Indonesia to define "separatism" as "terrorism" would deepen Jakarta's targeting of peaceful dissent and the intimidation of Papuans generally. 

Use of the anti-terror law would enable the police to detain "separatist" suspects, including those engaging in peaceful protest, for a week rather than 48 hours. The law also empowers the police to employ electronic surveillance. Ongoing efforts would strengthen the anti-terror law to give the police even broader powers to limit the freedom of speech and assembly.

The argument to employ the "terrorist" label against "ethno-nationalist and separatist" groups and individuals in West Papua could have direct legal implications for international solidarity movements.

Jones' claim that the West Papua Nationalist Committee (KNPB) is an "extremist," is without substantiation. Criminal activity by some alleged members of the KNPB is generally not well corroborated and usually reflects efforts by the State to undermine the organization. The KNPB, and many other Papuan organizations and individuals are indeed ever more strongly pressing for Papuan rights, importantly including the long-denied Papuan right to self determination. But these efforts are largely nonviolent.

In recent years, this struggle has found growing support within the international community. Employing the "terrorist" label against "ethno-nationalist and separatist" groups and individuals in West Papua could have direct legal implications for international solidarity movements. In the U.S., groups or individuals who advocate on behalf of groups designated by the U.S. government as "terrorists" are subject to criminal prosecution. Given the close relations among governments, including those of the U.S. and Australia and Indonesia's security forces, Indonesian government labeling dissidents in West Papua as "terrorist" could have dire implications for the solidarity network. How long would it be before the U.S. and other governments themselves begin to label various Papuan groups and individuals as '"terrorist." U.S. and other international groups acting in solidarity with Papuans seeking to attain their rights could be criminally targeted and charged.

In sum, the Jones analysis is hobbled by the very term "terrorism" which is so poorly defined international law and procedure as to threaten and intimidate even those groups and individuals engaged in peaceful dissent.

In a final note, Sidney Jones, who was the Asia Director for Human Rights Watch from 1989 to 2002, should at a minimum explicitly reject the call by Harits Abu Ulya that she cites in her lecture for the Indonesian government "to cleanse Papua of separatism." Such rhetoric gives license to the kind of atrocities already visited on the people of the Indonesian archipelago, including Timor-Leste, for far too long.

For more information:
• West Papua Report (monthly)
• Indonesia and West Papua Struggles

*************

Edmund McWilliams is a retired U.S. Foreign Service Officer who served as the Political Counselor at the U.S. Embassy in Jakarta 1996-1999. He received the American Foreign Service Association’s Christian Herter Award for creative dissent by a senior foreign service official. He is a member of the West Papua Advocacy Team and a consultant with the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN).

Markas Pusat TPN-OPM Tanggapi Danny Kogoya, Cs

Daniel Kogoya

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), Organisasi Papua Merdeka (OPM) Komando Markas Pusat menanggapi kelompok Danny Kogoya yang diberitakan menyerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Seperti dilangsir di wpnla.net, Sabtu, (26/1), atas nama, Panglima Tinggi, Kepala Staf Umum TPN-PB, Mayjen Teryanus Satto mengatakan, TPN-OPM sejati belum pernah menyerah kepada pemerintah Indonesia.

“Daniel Kogoya cs ini bukan merupakan pejuang sejati TPN, namun mereka sebagai pengungsi di PNG yang tidak jelas status mereka. Artinya, General Refugess Status atau Political Aslylum Seeker Status. Karena nilainya beda dan penanganannya pun beda,” tulis Mayjen Teryanus Satto.

Diketahui, Jumat, (25/1)  lalu,  212 warga Papua pimpinan Daniel Kogoya  yang selama ini menjadi warga pelintas batas (PNG-Indonesia) dan dikabarkan turut memperjuangkan Papua Merdeka itu menyerah kepada pemerintah Indonesia.

Acara penyerahan diri 212 warga Papua  itu dilakukan di Aula Kantor Distrik Muara Tami. Acara itu dihadiri 810 warga dan digelar oleh  Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Pemda Keerom, dan Kodam XVII/Cenderawasih yang diwakili oleh Korem 172/PWY.

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI. Christian Zebua menerima 37 pucuk senjata yang diserahkan oleh Daniel Kogoya. Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Paulus Waterpauw, Plt. Sekda Provinsi Papua, Elia Loupatti, Wali Kota Jayapura,  Benhur Tommy Mano, Sekda Kabupaten Keerom, Yerry F.Dien ikut menyaksikan.

Harian  Bintang Papua, Jumat, (25/1) memberitakan, penyerahkan diri Daniel Kogoya adalah hasil dari ajakan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI. Christian Zebua. “Ajakan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI. Christian Zebua yang mengajak warga Papua yang selama ini hidup di hutan belantara untuk keluar hutan dan bersama-sama membangun Papua yang kaya raya ini, mulai menunjukkan hasil,” tulisnya.

Dalam tanggapannya, Kepala Staf Umum TPN-PB, Mayjen Teryanus Satto mengatakan, mereka yang menyerah itu adalah oknum-oknum yang mengalami suatu krisis iman dan mental. “Mereka kehilangan roh. Ada tiga Roh yang melindungi TPN-OPM, yaitu Roh Tuhan, Roh Alam dan Roh Moyang,” katanya.

Ia juga menegaskan, TPN-PB yang tergabung dalam Komando Nasional berdasarkan Konferensi Tingkat Tinggi di Biak pada tanggal 1-5 Mei 2012 tidak terpengaruh dengan pernyataan 212.

Kata dia, Danny Kogoya dan anggotanya yang menyerah ini adalah yang pernah menentang Sidang terhormat (KTT TPN-OPM) di Markas Perwomi Biak, pada tanggal 3 Mei 2012 dan wallout dari Sidang pada saat itu.

“Perjuangan Papua Merdeka adalah perjuangan suci,” tulis website TPN-PB itu.

Ia tegaskan, Daniel Kogoya cs ini bukan TPN-OPM seperti Goliath Tabuni, Kelly Kwalik (alm), Daniel Kogoya (alm) di Mapenduma, Tadius Magai Yogy (alm); Richard Joweny; Mathias Wenda; Bernard Mawen; Meklianus Awom (alm) dan Pimpinan TPN-OPM lainnya.

“Menurut hukum revolusi, mereka ini adalah penghianat perjuangan bangsanya,”katanya.

Danny Kogoya Ada di Penjara

Juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Wim Metlama kepada majalahselangkah.com, Senin, (28/1) mengatakan,  pria yang disebut sebagai Danny Kogoya sudah ditangkap dan sekarang ada dalam penjara LP Abepura.

Dikatakan Wim, ia sudah konfirmasi kepada Danny Kogoya yang di pejara. “Dalam kepemimpinan TPN nama Daniel atau Danny Kogoya hanya dua orang, yaitu saya dan satunya komandan operasi di Mapenduma yang sudah meninggal, jadi selain itu tidak ada pimpinan OPM atau anggota yang bernama Daniel atau Danny di kubu TPN.OPM,”kata Danny seperti dikutip Wim. (GE/MS)

Kelompok Puron Wenda Klaim Serang Polsek Pirime

Jayapura (30/11) — Kelompok yang mengaku TNP/OPM Pimpinan Puron Okiman Wenda mengklaim pihaknyalah yang melakukan penyerangan dan pembakaran Polsek Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Papua yang menewaskan tiga orang polisi, Selasa (27/11) lalu.

Pasukan Purom Wenda (Photo list)

“Penyerang yang terjadi hari Selasa (27/11) di Distrik Pirime, itu dari TPN/OPM asli dibawah pimpinan Puron Okiman Wenda, panglima Tinggi OPM Papua Barat untuk wilayah Pegunungan Tengah. Jam 06.00 WIT kami kepung Distrik Pirime dan kami menembak anggota polisi yang ada di Polsek, termasuk Kapolsek. Jadi bukan dibakar. 

Tidak ada perlawanan karena kami langsung kepung. Ada yang masuk kebawah tempat tidur. Ada satu anggota yang sementara menaikkan bendera sekitar pukul 06.30 WIT yakni Jefri Rumkorem dan kami tembak juga,” kata orang yang mengaku Puron Okiman Wenda saat menghubungi tabloidjubi.com, Jumat (30/11).

Menurutnya, salah satu orang anggota yang ada di dalam kantor keluar lewat belakang, namun pihaknya berhasil menembak anggota itu. Sementara Kapolsek yang ada di dalam gedung tidak bisa keluar, lalu mencoba masuk ke bawah tempat tidur.

“Lalu kami tembak dia dengan senjata lob akhirnya dia tidak bisa diangkat.  Karena kami tidak bisa membawanya keluar kami bakar bersama kantor. Jadi peristiwa yang terjadi ini bukan kriminal tapi TPN/OPM yang menyerang dibawah pimpinan Puron Okiman Wenda,” jelasnya.

Dijelaskannya, ada berapa pimpinan lapangan termasuk pimpinan Lapago Kodap VII Pegunungan Tengah dan juga Rambo sebagai pelaksana.

“Kami serang dari pukul 07.00-08.00 WIT. Kami bakar kantor, setelah itu kami mundur dan pasukan gabungan dari Wamena sekitar pukul 02.30 WIT untuk mengambil mayat. Lalu ada infomasi yang mengatakan mereka membakar rumah masyarakat dan itu sudah melanggaran HAM. Penyerangan yang mereka lakukan itu tidak sesuai aturan. Harusnya militer melawan militer, itu baru bisa. Tapi mereka bakar beberapa rumah, kios dan menembak satu masyarakat dibagian kaki tapi tidak tewas langsung, setelah dua hari baru meninggal,” ucapnya.

Dirinya juga mengklaim pihaknya jugalah yang melakukan penyerangan terhadap rombongan Kapolda Papua, Rabu (29/11) lalu. “Ya itu kami yang bikin. Mereka menggunakan sekitar 22 mobil dan kami langsung menembak mobil pertama. Ada lima yang kami tembak. Salah satu pimpinan dan empat anggotanya tapi mereka sembunyikan hal itu. Jadi ini Puron Wenda langsung. Bukan OTK,” tutup orang yang mengaku Puron Okiman Wenda itu. (Jubi/Arjuna)

Comprehensive dialogue urgent for Papua

 Margareth S. Aritonang, The Jakarta Post

Papuan Aktivists (photo dok)

Jakarta, Voice Baptist,-- Activists and rights campaigners have called on President Susilo Bambang Yudhoyono to use his visit to Papua next month to initiate a dialogue with all members of the Papuan community to find a lasting solution to tension in the country’s easternmost province.

An activist with the Papuan Peace Network, Theo Hesegem, said the only way to end the violence in Papua was by holding a comprehensive dialogue with all stakeholders ranging from local businesspeople, local administrations, indigenous communities and members of rebel groups.

Theo added that it was high time for the government to embrace members of the Free Papua Movement (OPM) in a dialogue for peace. 

“It is corruption that is destroying Papua, not the OPM, which has been condemned as a separatist organization. The central government has intentionally nurtured corrupt practices throughout the country, including in Papua, by not doing anything about it,” Theo said.

He said the OPM and other noted figures, including Theys Hiyo Eluay and Mako Tabuni, had struggled against corruption, which had caused injustice to the people of Papua.

Indonesian Institute of Sciences (LIPI) researcher Muridan Widjojo said the OPM had been used as a shield for the government’s incompetence in administering the province.

“The OPM has conveniently been used as a scapegoat for the government’s reluctance to uphold justice [in Papua]. This has only nurtured respect for the movement among Papuans, who view the OPM as a kind of messiah who will one day deliver them from injustice,” Muridan said.

Muridan also called on the government to work harder to end the cycle of violence in Papua or risk dealing with the growing popularity of the OPM.

“Papuans name their children after local rights heroes, such as Mako Tabuni or Theys Hiyo Eluay. It’s the way Papuans deal with all the discrimination and injustice they have suffered. Both of them died but their spirits live on,” Muridan said.

Theys was killed by members of the Army’s Special Forces (Kopassus) on Nov. 10, 2002. Mako, meanwhile, was killed in an ambush by police in June of this year.

Separately, Poengky Indarti of human rights watchdog Imparsial said that Yudhoyono, whose term is due to expire in 2014, was burdened with the task of overseeing the peace process in Papua.

“The President has publicly said that his government is open for dialogue to discuss development in Papua. I think this is the right time for him to do that because soon he will be preoccupied with the 2014 legislative and presidential elections involving his Democratic Party,” Poengky said over the weekend.

She said dialogue was now even more urgent, given the Indonesian government’s refusal to adopt recommendations to promote human rights in Papua, as suggested by the United Nations Human Rights Council (UNHRC) at its quadrennial Universal Periodic Review (UPR) in Geneva, Switzerland in May.

The UNHRC asked Indonesia to adopt several recommendations on Papua, including to end the impunity enjoyed by members of the security forces who commit human rights violations in the province; to release all Papuans who have been detained for publicly expressing their aspirations; and to ensure free access for foreign journalists to Papua and West Papua.

The government is due to raise special autonomy funding for Papua to Rp 4.3 trillion (US$450.5 million) next year from this year’s Rp 3.10 trillion, and to Rp 1.8 trillion for West Papua from this year’s Rp 1.33 trillion.