SUARA BAPTIS PAPUA

Dukung Aksi Perdamaian Atas Kekerasan di Papua Barat.
Jika Anda Peduli atas kemanusiaan Kaum tertindas di Papua barat Mohon Suport di sini:

Please donate to the Free West Papua Campaign U.K.
Kontribusi anda akan kami melihat ada perubahan terhadap cita-cita rakyat papua barat demi kebebasan dan kemerdekaannya.
Peace ( by Voice of Baptist Papua)

Apa Solusi Atas Konflik Papua?

Scoop Voice Baptist

About Me

My Photo
Papua, Papua barat/Indonesia, Indonesia
Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua tidak akan pernah memilih diam ketika umat ditintas dan akan terus bersuara sampai keadilan benar-benar terjadi di tanah papua

Voice of Baptist Papua

Asian Human Rights Commission

Welcome to Suara Baptis Papua Online

SB - PAPUA-News

© Copyright 2011 suara baptis papua. Powered by Blogger.

Latest Post

Showing posts with label Police. Show all posts
Showing posts with label Police. Show all posts

Polisi Razia Sajam dan Dokumen Papua Merdeka

Written By Voice Of Baptist Papua on June 10, 2013 | 8:19 PM

FAKFAK - Anggota Polisi berseragam lengkap maupun berpakain preman Senin (10/6) sekitar jam 8.00 wit disebarkan di seputaran pasar Thumburuny. Mereka melakukan razia senjata tajam, senjata api dan dokumen–dokumen yang berbau Papua merdeka. Setiap kendaraan angkutan umum maupun ojek yang melintasi jalan di dekat pasar Thumburuny dihentikan untuk memeriksa penumpang satu persatu guna merazia senjata tajam, senjata api maupun dokumen – dokumen yang berbau Papua merdeka.

Dalam razia sajam, senpi dan dokumen – dokumen Papua merdeka yang  digelar selama kurang lebih sejam lamanya tidak ditemukan sajam, senpi dan dokumen yang berbau Papua merdeka. Razia sajam, senpi dan dokumen Papua Merdeka yang digelar selama kurang lebih satu jam lamanya untuk mengantisipasi kegiatan KNPB akan digelar di pelataran parkir pasar Thumburuny Senin (10/6) sekitar jam 10:00 Wit.

Usai menggelar razia, polisi berseragam lengkap dengan senjata laras panjang yang dipimpin Kabag. Ops. Polres Fakfak, Kompol.  Tony B.M, bersiaga di pelataran parkir guna mengantisipasi KNPB yang akan digelar di pelataran parkir pasar Thumburuny. Namun hingga jam 2 siang, KNPB tidak muncul untuk menggelar aksinya sehingga seluruh anggota berseragam lengkap digeser kembali ke Mako Polres Fakfak. Kabag. Ops. Polres Fakfak, Kompol. Tony B.M, kepada Radar Sorong, mengatakan, razia yang digelar guna mengantisipasi kegiatan KNPB yang tidak diijinkan Polres Fakfak.

Menurutnya, rencana kegiatan KNPB yang akan dilaksanakan di pelataran parkir pasar Thumburuny, memang tidak diijinkan Polres Fakfak sehingga bila KNPB  tetap memaksakan kehendak untuk melaksanakan kegiatan maka aparat Polisi berseragam lengkap akan membubarkan dengan paksa, tandas. “Rencana KNPB melaksanakan kegiatan di pelataran parkir pasar Thumburuny tidak diijinkan Polres Fakfak, sehingga bila dipaksakan maka Polisi akan membubarkan kegiatan tersebut,” tegas Tony.

Hanya saja hingga jam 2.00 siang tidak ada kegiatan syukuran bersama yang akan dilaksanakan KNPB sehingga benturan pun tidak terjadi antara pihak keamanan dengan KNPB.

West Papuan activist says Jakarta targetting peaceful separatist group

Written By Voice Of Baptist Papua on December 5, 2012 | 9:43 PM

Activist KNPB Papua (photo Lishe)
A West Papua activist says Indonesia’s security forces are singling out the National Committee of West Papua, or KNPB, because of its peaceful commitment to Papuan self-determination.
In recent months, Indonesian special forces and police have arrested and, in some cases, tortured or killed a number of Papuan activists.
The Papua police chief has warned that he intends to crush the Papuan push for self-determination.
Joe Collins of the Australia West Papua Association says that the KNPB has proved the most effective group in terms of regularly mobilising Papuans to express their aspirations.
“And that is the basic fear of Jakarta, that the internatonal community is actually watching what’s going on. And the KNPB are the ones that are actually bringing the attention. There was a Kopassus (Indonesian special forces) report released a few years ago which had a quote which says they have more to fear from peaceful rallies and demonstrations than actually from the armed resistance because the peaceful rallies are bringing the attention to what’s going on.”
Joe Collins

Bubarkan massa demo 1 Desember, Polisi tangkap 3 aktivis KNPB

Written By Voice Of Baptist Papua on December 1, 2012 | 9:31 PM

Jayapura, (1/1)—Tiga orang ditangkap saat demo memperingati 1 Desember berlangsung. Salah satunya, Victor Yeimo, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Polisi terpaksa membubarkan aksi demo sekitar puluhan massa KNPB yang hendak menuju lokasi Ekspo Waena untuk melanjutkan perjalanan mereka ke makam Theys Eluay di Sentani. Selain pembubaran, polisi juga menangkap tiga orang pemimpin massa, yakni Victor Yeimo, Alius Asso dan Usman Yogobi.

Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Alfred kepada tabloidjubi.com (1/1) mengatakan pihak kepolisian tidak mengijinkan kegiatan tersebut. Karena massa memaksakan diri untuk tetap berjalan menuju Waena, maka pihaknya terpaksa memblokir perjalanan massa di sekitar PLTD Waena, karena negosiasi antara massa dan pihaknya gagal. Polisi juga menembakkan gas air mata untuk menghentikan massa yang memaksa terus melanjutkan perjalanan mereka.

Alfred membenarkan adanya tiga orang yang ditahan dalam aksi demo tersebut, namun tak merinci siapa saja yang ditangkap oleh Polisi. Informasi yang dikumpulkan tabloidjubi.com, ketiga aktivis KNPB yang ditangkap itu adalah Victor Yeimo, Ketua Komite Nasional Papua Barat, Usman Yogobi dan Alius Asso. Victor Yeimo ditangkap di sekitar PLTD Waena, sedangkan Alius Asso dan Usman Yogobi ditangkap di sekitar Lingkaran Abepura, saat memimpin massa lainnya yang hendak menuju Ekspo. Selain ketiganya, dikabarkan dua orang lagi, yakni Humum Kiman (20) dan Ebel Sala (19), keduanya mahasiswa  Sekolah Tinggi Ilmu Hukim Umel Mandiri, juga ikut ditangkap.

Wim R. Medlama, jubir KNPB mengatakan, unjuk rasa tersebut yang mereka lakukan sebenarnya dalam rangka Hari AIDS sedunia, peringatan jelang Natal bagi umat Kristen, dan perayaan 1 Desember sebagai hari pembebasan dan kemerdekaan bangsa Papua. Namun polisi malah membubarkan massa dan menangkap tiga rekan mereka. Ia menolak jika aksi demo mereka itu dikatakan sebagai aksi anarkis.

Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya juga membenarkan penangkapan aktivis KNPB tersebut. Namun menurut I Gede, polisi cuma memangmankan, bukan menangkap.
“Kita melihat bahwa ada gerakan massa yang membuat masyarakat resah. Itulah mengapa kita amankan, bukan kita tangkap, kita hanya amankan,” kata I Gede.

Pantauan tabloidjubi.com di makam Theys Eluay, yang selama ini menjadi lokasi peringatan 1 Desember, tampak aparat kepolisian telah siaga sejak pukul 06.00 WP. Sekitar 100 aparat kepolisian tampak melakukan apel siaga dilapangan tersebut pukul 07.00 WP. Dilapangan tersebut juga tampak satu tenda didirikan dan sebuah spanduk bertulisakan “Acara bakar batu”.

1 Desember, diperingati oleh masyarakat Papua sebagai hari kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Namun ada juga yang memperingati kemerdekaan Bangsa Papua Barat pada tanggal 1 Juli. Selain di Jayapura, aksi 1 Desember ini juga diperingati di Manokwari, Sorong, Nabire, Fak Fak,Wamena, Timika, Serui hingga Australia dan Selandia Baru. (Jubi/Benny Mawel)

Celebrating West Papua ‘Independence,’ OPM Calls for Non-Violence

Perayaan HUT Kemerdekaan Papua
Jayapura. The separatist Free Papua Movement (OPM) called for non-violent actions to free the easternmost provinces from Indonesia as the group on Saturday marked what it considers the 51st anniversary of the independent nation of West Papua.

Lambert Pekikir, the chief of the OPM wing in the Papua district of Keerom, said during a commemoration there that violence would not solve Papuans’ problems.

“We have to admit that we can do nothing now. As Papua is still within Indonesian territory, we’ll have to make more directed approaches,” Lambert said.

Those approaches, Lambert suggested, should rely heavily on international negotiations aimed at amending 1969’s United Nations Resolution 2504, which concerned the handover of then-West New Guinea — now Papua and West Papua — from the Netherlands to Indonesia.

He added that the Indonesian government, in the interim, needed to be more open to the notion of an independent Papua.

“A democratic space must be opened. The Indonesian government has no other choice but to stop seeing Papua as a part of Indonesia,” Lambert said, as reported by Indonesian news portal tempo.co.

The Dec. 1 celebrations by pro-independence groups in Papua appeared largely peaceful despite prior warnings by Indonesia’s State Intelligence Agency (BIN) of heightened security concerns ahead of the commemorations.

On Tuesday, three police officers were killed in an attack on the Pirime Police precinct office in the district of Lanny Jaya, with OPM’s Pirime chief Purom Okiman Wenda claiming responsibility for the attack. OPM has often been blamed for attacks on Indonesian security forces in Papua.

On Saturday, the OPM office in Keerom only raised a Morning Star flag, a symbol of Papuan independence that is banned by law, and conducted a joint prayer to celebrate the day.

“No other activities... no shootings,” Lambert said.

There were no reports of separatist attacks nor violent crackdowns by Indonesian security forces across Papua and West Papua as of the time of writing.

Police did arrest several pro-independence activists, including the chairman of the West Papua National Committee (KNPB), Viktor Yeimo, as they staged a rally in Jayapura on Saturday, but the incident was largely peaceful and the activists were reportedly released later in the day.

The supposed 51st anniversary of West Papua was also celebrated by hundreds of Papuan students on Java and Bali, who gathered in Yogyakarta on Saturday for a rally demanding Indonesian and international recognition of an independent West Papua, according to detik.com.

More>>> JG & Suara Pembaruan



Indonesia detains tourist in Papua

INDONESIAN police in restive Papua have detained a Ukrainian tourist attending a prayer session to commemorate the 51st anniversary of the region's movement for independence. 
 
Ukrainian touristArtem Shapirenko, 36 photo list
Artem Shapirenko, 36, was detained by police on Saturday in the town of Manokwari in western Papua where around 50 people took part in a prayer at the traditional leaders council building. It was unclear why he had been held.

Shapirenko, wearing a Bob Marley T-shirt, held his fist in the air and yelled "Free Papua" in Indonesian as police officers ushered him into their vehicle, said an AFP reporter in Manokwari.

A photocopy of the man's tourist visa, obtained by the police, showed it had expired in July this year.
"A Ukraine citizen, Artem Shapirenko, is undergoing questioning at police headquarters and is co-operating," Manokwari police chief Ricko Taruna Mauruh said.

Papua declared independence from the Dutch on December 1, 1961, but neighbouring Indonesia took control of the region with force in 1963. It officially annexed Papua in 1969 with a UN-backed vote, widely seen as a sham.

The separatist Free Papua Movement (OPM), which formed in 1965, also marks the birth of its organisation on the December anniversary, when rallies and commemorations are held across Papua.
Police had beefed up security ahead of the anniversary and arrested three youth activists in the city of Jayapura, capital of Papua, according to a provincial police spokesman.

Jakarta keeps a tight grip on Papua and foreign journalists are de facto banned from reporting in the region.

More than 170 people are imprisoned in Indonesia for promoting separatism, most of them from Papua or the Maluku islands in eastern Indonesia, according to Human Rights Watch.



IPW: Kinerja Polisi Papua Dinilai Buruk

Written By Voice Of Baptist Papua on November 6, 2012 | 4:23 PM

Indonesia Police Watch, Johnson Panjaitan
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Police Watch menilai kinerja polisi di Papua sepanjang 2012 ini memburuk. Banyaknya insiden penembakan terhadap warga sipil adalah salah satu indikator memburuknya kinerja tersebut.

"Ini makin parah. Polisi yang memegang senjata justru menembak secara sewenang-wenang," kata penasihat Indonesia Police Watch, Johnson Panjaitan, dalam konferensi pers di Jayapura, Selasa, 6 November 2012.

Johnson lalu menunjuk insiden pembubaran Kongres Rakyat Papua pada Oktober 2011 lalu yang tak pernah disusul dengan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penembakan warga sipil.

Advokat senior ini menyesalkan lemahnya pola-pola penegakan hukum yang dilakukan Polda Papua untuk menyelesaikan masalah keamanan di sana. "Seharusnya, ketika makin banyak jenderal polisi yang orang Papua, ada komunikasi dan lebih mudah penyelesaiannya," kata Johnson.

Karena itu, Johnson berharap pada kepemimpinan Kapolda Papua yang baru, Irjen Tito Karnavian. Tito yang dikenal sebagai intelektual polisi diharapkan mampu bekerja sama dengan semua elemen masyarakat Papua guna menjaga keamanan dan ketertiban di sana.

Papuan group says one of its leaders killed by Indonesian military

Written By Voice Of Baptist Papua on November 5, 2012 | 12:33 AM

Victor Yeimo Chaiman KNPB
A Papuan separatist group, the West Papua National Committee, or KNPB, says one of its leaders has been killed by Indonesian security forces.

The group’s chairman, Victor Yeimo, says Paul Horis was killed by Indonesian special forces on Sunday, while another member is seriously hurt in hospital.

He says on Saturday a member of the Regional Parliament in Merauke, Peter Katem, was beaten and tortured by the Indonesian military in Merauke.

Other members of the group have been arrested for making or storing bombs - a claim Mr Yeimo dismisses, saying the KNPB is committed to a peaceful campaign for the right to self-determination.
The group has been a prime target of the Indonesian security forces over the past several months.

Summary of events in West Papua for October 2012

Written By Voice Of Baptist Papua on October 30, 2012 | 7:09 PM

By Anne- Australia West Papua Association (Sydney)
PO Box 28, Spit Junction, NSW 2088
 
In the past month the security forces have been cracking down on members of the West Papua National Committee (KNPB) and targeting peaceful rallies organized by the KNPB. On the 29 of September eight members of KNPB were arrested by the security forces  (including by members of Detachment 88). They were arrested during a raid on the KNPB Regional Secretariat in Wamena and were accused of been involved in bomb incident in Wamena.  The KNPB claim the explosives were planted and that they were being framed to justify the squads (Detachment 88) activities. Victor Yeimo of the KNPB said  “We are the non-violent activists in West Papua. We will fight for our right of freedom according to the peaceful means in West Papua. We demand our right of self-determination to a referendum to be held in West Papua by UN peacefully and democratically”. Report on incident by 7.30 report at http://www.abc.net.au/7.30/content/2012/s3604232.htm

Also of concern are statements from the deputy chairman of Commission 1, Tubagus Hasanuddin, reported in the Jakarta Globe "House bangs drum of war in Papua" Statements such as 
“To keep Papua integrated with the country we must encourage the TNI to do what they have to do in Papua" and " that the House was yet to give political support for any TNI offensive against the separatist movement in Papua, but it would not hesitate to back it if the occasion demanded".

These statements must create fear in the West Papuan people who have already suffered so much from Indonesian military operations. AWPA media release at
 
On the 16 of October a group of Indonesian intelligent agents raided a boarding house to arrest Danny Wenda and Fanny Kogoya, a human rights defender from the Papuan women’s network TIKI. This is part of the security forces strategy to intimidate human rights defenders and civil society organisations in West Papua. In an article translated by Tapol, Yan Christian Warinussy reported that “The Government of Indonesia is lacking political commitment and has failed to take a clear stand in providing a safe, comfortable working environment for human rights defenders in Indonesia. They are not protected while carrying out their professional activities in various areas in Indonesia, particularly in conflict areas such as the Land of Papua (Papua and West Papua)” http://awpasydneynews.blogspot.com.au/2012/10/1-poor-protection-of-human-rights.html
On the 18 October the Asian Human Rights Commission (AHRC) released an urgent action concerning the arbitrary arrest of five Papuan activists in Jayapura on the 12 October 2012. The five activists were arrested on the allegation of involvement in importing or distributing explosive materials. The police did not have any evidence to arrest and detain them and they were later released. The police, however, copied several documents belonging to the activists related to their political movement. Details at http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-185-2012

On the 23 October the security forces cracked down on peaceful rallies that were held in a number of towns throughout West Papua including in Timika, Sorong, Biak, Merauke, Yahukimo Jayapura and Manokwari. http://www.thejakartaglobe.com/home/papua-police-shut-down-knpb-protest-in-manokwari/551931
solidarity rally took place in Manado. The rallies were organised by the KNPB to draw attention to the UN the human rights abuses suffered by the West Papuan people and in support of the IPWP meeting in London. http://www.freewestpapua.org/index.php/news/2036-london-photos-news-knpb-demo-supporting-ipwp-meeting-in-london-2012

 
In Manokwari eleven people were arrested
Human rights organisations protested at the crackdown including Amnesty International  http://www.amnesty.org/en/news/indonesia-end-police-violence-against-demonstrators-papua-2012-10-26  
AWPA letter to Sen. Carr
Senator Richard Di Natale also raised concerns in a press release
 
Also, received from Georgia Webster at Sen. Di Natale’s office .
“In addition, last week Richard questioned representatives of the Department of Foreign Affairs and Trade during Senate Estimates regarding the Joint Standing Committee on Treaties recommendations re. the Lombok Treaty, and I thought you may be interested in the transcript of that hearing”http://greensmps.org.au/content/estimates/estimates-richard-di-natale-questions-dfat-about-human-rights-west-papua

Earlier in the Estimates week, Richard also asked questions of the Australian Federal Police about D88 training, which you may have seen already but again for those who may have missed that the transcript and a video is here on Richard’s website: http://greensmps.org.au/content/estimates/estimates-questions-afp-regarding-training-indonesian-military
In response to questions at the hearing the Australian Federal Police (AFP) commissioner Tony Negus said the AFP was taking precautions to ensure it wasn't supporting activities unacceptable to the Australian community
And "If there was ever any taint of anyone we have trained, being involved in inappropriate activity, we would certainly have to review that level of support that we would provide," he told the hearing in Canberra.
During the rallies on the 23rd a Jakarta Globe stringer and SuaraPapua.com reporter Oktovianus Pogau was choked and beaten by police as he attempted to report on the protest. 

Oktovianus was videotaping the scene when he was approached by a plainclothes officer and told to leave. When he refused a second officer attacked him from behind. http://www.thejakartaglobe.com/home/papua-police-shut-down-knpb-protest-in-manokwari/551931 Freedom House statement at
 
Thanks to the media again who questioned Australia's Attorney-General Nicola Roxon who was on a visit to Indonesia about the crackdown on the rallies. She told Radio Australia that any cases of alleged abuse by security forces must be properly investigated. Ms Roxon says Australia's ambassador and Foreign Affairs department is looking into the latest reports of the West Papua violence.
"Any incidence of conflict and violence in the Papuan province is of a real concern both to us and to the Indonesian government," Ms Roxon said.
"Australia is very firmly committed to making sure that any abuses or any alleged abuses by security forces in Papua will be properly investigated and punished."
 
AWPA also wrote to the PNG Prime Minister to thank him for raising concerns about the human rights situation in West Papua with the Indonesian Government and urging him to support those representatives of the West Papuan people involved in the self-determination struggle being granted full membership at the next MSG Summit. 
 
The Indonesian president is visiting the UK and will receive a prestigious honor from the Queen in spite of a plan by activists for Papua to make a “citizens arrest” against him.  http://www.thejakartapost.com/news/2012/10/30/sby-receive-knighthood-uk-despite-citizens-arrest-plan.html
Tapol commented “This is an insult for all Indonesians who have suffered for so many years at the hands of the SBY government and previous Indonesian governments which have done nothing to bring perpetrators of grave human rights crimes to justice”. A Briefing paper by
the NGO Forum for Indonesia and Timor-Leste released a report to coincide with the president’s visit (below) “Rights violations over-shadow Presidential visit”Briefing by
NGO Forum for Indonesia and Timor-Leste 18 October 2012. http://www.tapol.org/reports/Rights_Violations_Overshadow_Presidential_Visit.pdf
 
 
In brief
Papuan women are equally capable
Bintang Papua, 13 October 2012
Speaking on behalf of the Women's Group in the Majelis Rakyat Papua (Papuan People's Council), Ibu Rode Ros Muyasin said that indigenous Papuan women are as equally capable as Papuan men. However, the problem is that they have never been given the space to display their capabilities. One example is that although a quota has been set for women to occupy thirty percent of the seats in the legislature, this quota has never been achieved. She said that as a result of the fact that women extremely rarely occupy positions of strategic importance, either in government or in other areas, such as political affairs, they have not been given the opportunity to show their capabilities. She went on to say many dirty tricks were being played, making it very difficult for women to compete with men. She called on all elements in society to foster the involvement of women in society. because they need the space to be able to compete on an equal footing in all activities, adding that this was stipulated in the Special Autonomy Law for Papua which endorses the principles of protection, support and empowerment of indigenous Papuan women. With regard to the quota of thirty percent of seats for women in the legislature, she said that according to the principles of justice, this should be 50:50. But the fact is that even the thirty percent quota has not been achieved. Women's position within the special eleven extra seats in the legislature is also not at all clear. She urged all people in Papua to make sure that women enjoy the same proportionate role as men. 'There must be an end to gender discrimination, to the continuing stigmatisation of Papuan women as being of incapable. [Translated by TAPOL]
 
 ----------
RNZI Posted on 16 October, 2012
Indonesia has told the United Nations Human Rights Council, or UNHRC, that it cannot allow foreign journalists free access to Papua and West Papua provinces.
The Jakarta Post reports that a UNHRC Universal Periodic Review in May made a number of requests of the Indonesian government, including a proposal by the French review delegation for access to the eastern region.
The Foreign Ministry says it has abided by the Constitution in its response which includes a list of items that the government is unable to support.
A Ministry spokesman says foreign journalists are allowed to enter Papua region as long as they follow all the regulations laid out by the government.
Jakarta also rejects a recommendation to halt human rights violations by military personnel and police officers, and put an end to the general state of impunity in Papua, as recommended by Japan. The government says the recommendations do not reflect the actual situation on the ground.
 ------
2600 kampungs in Papua have no health clinics
JUBI, 22 October 2012

According to the Health Service in the province of Papua, only one thousand kampungs have a clinic, while there are no clinics is the other 2,600 kampungs. This is because of the lack of any medical personnel.

According to Josef Rinta, head of the Health Service, 'there are 2,600 kampungs without any medical services at all because of the lack of medical personnel to run the clinics. This creates many difficulties for people living in these kampungs, but we hope that the Special Autonomy Law for Papua [which was adopted eleven years ago] will be properly implemented.'

He said that people living in those kampungs are very keen to have competent medical personnel . 'But  this will not be done by bringing in medical personnel from outside Papua; instead the government is depending on the indigenous Papuans to get the necessary help themselves to deal with the problem.'  [Nothing is said about how he expects the villagers to fill this terrible gap']

Translated by TAPOL

[COMMENT: This dreadful lack of such a basically important service has persisted for so long in a territory that is endowed with hugely profitable natural resources  which provide the Indonesian government with huge earnings year on year in taxes, dividends and revenue from the profits of the US-owned Freeport mine which mines gold and copper in West Papua and the British owned Tangguh LNG  natural gas.project. TAPOL]
 
--------- 
 
RNZI 22 October, 2012
An Australia non government organisation says diplomatic observers would help the world learn about alleged human rights abuses in Indonesia’s Papua region.
The Human Rights Law Centre was responding to reports of arbitrary arrests by Indonesian security personnel ahead of last Friday’s commemoration of the Third Papuan Peoples Congress in 2011. That event, in which West Papuans proclaimed their independence from Jakarta, was violently shut down by police and soldiers. The Human Rights Law Centre’s Tom Clarke says sending diplomats would be a practical step given the international media is effectively banned from the region. “If it would help Australians and indeed the wider international community to gain a better picture of the human rights abuses that are occurring in West Papua. It is very hard to verify a lot of reports that are coming out of the province and if the more international observers on the ground, watching events, being able to report back to their governments and journalists, I think that’s all helpful.”
 
 -------------
Flash Flood Hitting Indonesia Causes the Evacuation of 1000 People
Indonesia Moderate // Flood
A flash flood hitting Papua in eastern Indonesia on Sunday night displaced around 1000 people and left at least 200 houses along with other public facilities damaged, an official of disaster relief agency said. A spokesman of the National Disaster Management and Mitigation Agency, Sutopo Purwo Nugroho, explained that heavy rains at mountainous area led to the overflow of Eranouli river which caused eventually the flash floods in Eranouli village in Panja district at about 21:00 p.m. local time. Waters flowing above up to 2 meters high also damaged a health clinic and clean water facility of the village. (22 Oct UBALERT)
 ----------
RNZI 29 October, 2012
Papua New Guinea’s foreign and immigration minister, Rimbink Pato, says he is yet to determine whether PNG will accommodate the about 9,000 refugees from Indonesia’s Papua region. Many fled decades ago amid a crackdown on separatists. The issue was raised by the opposition’s Sam Basil as PNG is about to get some of the asylum seekers who Australia wants to process abroad.
Mr Basil has asked what the status is of the West Papuans based on the Human Rights Convention, the United Nations Refugee Commission and PNG’s own laws.
Mr Basil also wanted to know if the refugees from Indonesia will be allowed to become citizens. The minister says the matter will be looked in the overall context of PNG’s policy.
 

Reports/press releases/opinion pieces etc.
UK - Indonesia:
Rights violations over-shadow Presidential visit
Briefing by
NGO Forum for Indonesia and Timor-Leste 18 October 2012
 ----------
 
West Papuan Leaders Forced Underground
By Alex Rayfield 22 Oct 2012
------------
The Diplomacy Of Decolonisation
By Nic Maclellan
Decolonisation might not look like a hot-button issue but after our Security Council win we'll have to start taking it seriously in the Pacific, writes Nic Maclellan
---------- 
Siding With France In The Pacific
Part two of Nic Maclellan’s series on decolonisation
Australia has remarkably strong ties with France in the Pacific - and they are stifling the drive toward independence of countries like New Caledonia. Nic Maclellan on how Australia is holding back decolonisation
 ---------------
A nightmare in the modern world
West Papua has been under Indonesian rule for more than fifty years. Vivien Durant talks to Jamie Nicolai, a co-producer of a new West Papuan documentary.
 
-------------------- 
Everyone profits from West Papua, except for Papuans
Benny Wenda
As a child growing up in the remote highlands of West Papua, we often heard stories from the elders about how our ancestors' spirits lived in the mountains and forests. How they would cry if they saw what is happening today...
 -----------------
West Papuan activists find a musical voice in Australia   
Tuesday, 16 October 2012
Produced by Anokhee Shah
 
 -----------------
PAPUA NEW GUINEA: No relief for flood-affected refugees
IRIN humanitarian news and analysis
a service of the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
BANGKOK, 17 October 2012 (IRIN) - Environmental damage caused by copper mining in Papua New Guinea (PNG) has affected thousands of refugees from the neighbouring Indonesian province of West Papua who have not received any support from PNG or the mining company, according to the UN Refugee Agency (UNHCR) and NGOs
 --------------
West Papuan National Flag Day.  1st December
A simple way of raising awareness in local communities is to ask councils, unions and NGO's  to flying the Morning Star on the 1st December. 
Individual could also wear a West Papuan T-shirt .
 ---------------------------
via regwestpapua list
MIFEE: New Videos and Report published.
A New Video “Mama Malind su Hilang” has been released by Gekko Studio
based on interviews with the people of Kampung Zanegi near to Merauke.
Villagers tell of how they were deceived by Medco, an Indonesian company
which has cleared forest for a 169,000 hectare acacia and eucalyptus
plantation, and how the loss of their forest has affected their
possibilities to provide the most basic necessities of life: harvesting
sago and hunting wild animals, and also how infant malnutrition is now
on the rise.   http://vimeo.com/51801331
 
Papuan Voices has a new website.
Papuan Voices is a video advocacy initiative working with Papuan
activists to more effectively tell their stories to the world. In 2011-12 EngageMedia and Justice, Peace and Integrity of Creation
collaborated with local organisations in Jayapura and Merauke to teach
Papuan activists video production and distribution skills.
Papuan Voices aims to bring the everyday stories of West Papuans to a
wider audience. Importantly, these stories are not just framed around
West Papua’s political struggle for independence; they are not the
stories of conflict that are more often circulated. Rather, they are the
stories behind the conflict: the struggles for education, the
environment, equality and dignity. Several videos document the problems
that plantation companies are causing in Merauke and Jayapura, and how
local people have tried to refuse the companies' operations.
 
New Report: Land Grabbing for Food and Biofuel - Merauke Integrated
Food and Energy Estate (MIFEE) Case Study
Published by Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) and Pesticide Action
Network Asia and the Pacific (PAN AP) The establishment of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) will sieze 2.8 million hectares of land away from indigenous peoples in Merauke Regency, Papua Province. The MIFEE is being developed as the biggest food estate in Asia, with  a total of 60 trillion IDR. The government is willing to lease the land to private companies for up
to 90 years. Much of the land still covers primary forests, savannahs, and swamps. These are areas for hunting and food gathering of the indigenous tribes
of Papua, which still number more than 70,000. According to Yohanes
Petrus Kamalaka of the Kimaam sub-tribe, "We usually take sago in the
forest and fish in the swamp. If all of that is lost, what then can we
eat?" They hunt deers, pigs, crocodiles, and kangaroos as well. Aside
from being food sources, the forests are also intricately linked to
their culture.
 
But this self-sufficient way of life is fast disappearing. Forty-six
companies already have permits to operate within the MIFEE. The
Singapore-based Wilmar International, one of the biggest palm oil
companies in the world, for instance, is permitted to convert 200,000
hectares of Papuan forest into a sugarcane plantation.
As a result, land conflicts have erupted in almost all areas in the food
estate, with tribes fighting over land ownership and protesting unfair
land compensation. The hiring of "outsiders" to work in plantations have
also increased conflict. On a positive note, the group Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) said, "The indigenous tribes of Papua are getting more aware of lies and manipulations regarding permits and forest delineations as the legal
mechanisms in grabbing their lands." AGRA added, "This is a good start
to raise the level of their struggle for land rights. The next level of
their struggle is to stop these land grab projects done in the name of
solving food and energy problems."
 
Dowload the case study, Land Grabbing for Food and Biofuel conducted by
AGRA in close partnership with Pesticide Action Network Asia and the
Pacific (PAN AP).
http://www.panap.net/sites/default/files/casestudy-mifee-land-grabbing.pdf

Britain and Indonesia: Too close for comfort?

TAPOL Press release

Britain and Indonesia: Too close for comfort?

President’s visit prompts fresh concerns about arms sales and training of anti-terror police

30 October 2012 – British-funded training of Indonesia’s anti-terror police, Special Detachment 88, should be reviewed in the light of serious concerns about the unit’s human rights record and its operations in Papua, says TAPOL ahead of a state visit to London by Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono from 31 October to 2 November 2012.

In the run-up to the visit TAPOL, which promotes human rights, peace and democracy in Indonesia, is also appealing for an immediate ban on the sale to Indonesia of any military equipment that may be used for internal repression.

“While British businesses are no doubt eagerly anticipating the President’s visit, victims of human rights abuses will derive little comfort from the prospect of increased arms sales and ongoing training of Indonesian security forces,” says Paul Barber, Coordinator of TAPOL.

As the UK government prepares a state welcome for President Yudhoyono, rights groups from the UK and beyond are organizing an alternative welcome at a demonstration on behalf of the victims of human rights abuses outside Downing Street from 13:00 to 14:30 on Wednesday 31 October.

While Indonesia has made substantial progress in its transition from dictatorship to democracy since the downfall of former President Suharto in May 1998, serious human rights concerns remain.

“The news that the President is to receive a prestigious honour from the Queen is a gross affront to those who have suffered violations at the hands of successive Indonesian governments,” said Barber [1].

Special Detachment 88, known as ‘Densus 88’ was formed after the Bali bombings in 2002 to combat terrorism, but is reportedly being deployed to tackle other issues, such as alleged separatism in Indonesia’s conflict-affected provinces. Local civil society monitors say Densus 88 is being used to crack down on the Papuan independence movement, and the unit has been implicated in the assassination of its leaders, such as Mako Tabuni who was shot dead in June this year.

The unit is trained at the Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation, JCLEC, which received a minimum of £400,000 in funding from Britain in the financial year 2011/12, as well as training provided by British officers. These include the UK’s South East Asia Counter Terrorism & Extremism Liaison Officer Detective Superintendent Phil Tucker; former Metropolitan Police Commander Bob Milton, and David Gray, an officer from the Counter Terrorism Command at New Scotland Yard who sits on JCLEC’s Board of Supervisors and has been teaching on the course since August 2009.

In July this year, leading Indonesian human rights NGO, KontraS, published research which stated that Densus 88 operations commonly involved arbitrary arrest and detention, torture, physical abuse and injury causing death [2].

Indonesia has been identified by the UK as a priority market for defence sales, with Prime Minister David Cameron boosting the export effort when he visited Jakarta with arms company executives in April 2012. The value of approved arms export licences has risen dramatically under the coalition government. The use of British equipment such as Hawk jets, armoured personnel carriers and water cannon for internal repression has been widely documented over the years and was acknowledged by the British Government in the 1990s. UK Tactica vehicles have been used to crush protest on the streets of Jakarta as recently as March this year, and are used by Indonesia’s notorious paramilitary police unit Brimob.

During the President’s visit, groups including TAPOL, Down to Earth, Survival International, Progressio and Christian Solidarity Worldwide will be highlighting these and other key issues, including Human Rights in Papua; The Need for Dialogue in Papua; Freedom of _expression_; Rights, Livelihoods and Climate Justice; Religious Intolerance; and Timor-Leste and Impunity.

Information on these issues is set out in a briefing available here.

ENDS

Contact: Paul Barber on 01420 80153 / 07747 301 739 or Esther Cann on 07503 400 308.

Notes:

1. President Yudhoyono will reportedly be awarded the Knights Grand Cross of the Order of Bath by the Queen during his visit.

2. KontraS report on Densus 88 available from TAPOL on request

Indonesian Government Must End Violence Against Journalists, Activists in Papua

Written By Voice Of Baptist Papua on October 25, 2012 | 11:09 PM

Activist Papuan
US Freedom House is deeply concerned about the intimidation and violence aimed at journalists and human rights defenders in Papua, Indonesia, and calls on the Indonesian government to end the culture of impunity that has allowed the violence to escalate.

On October 23, members of the National Committee for West Papua (KNPB) staged a series of pro-independence demonstrations in cities throughout Papua. At the State University of Papua in Manokwari, Indonesian security forces sought to end the demonstration with a brutal crackdown that reportedly left several protesters dead and dozens injured. 

During the confrontation, an Indonesian journalist photographing the security forces’ actions was severely beaten by five police officers, despite displaying his press credentials. This incident is the latest in a series of attacks on the press and human rights defenders in Papua, who are increasingly being targeted for their work.

Indonesia is ranked Partly Free in Freedom House’s Freedom of the Press 2012 survey. As a result of the increasingly hostile environment in Papua, a number of human rights defenders have relocated after suffering continued harassment and in some cases receiving death threats. 

Attacks on journalists and human rights defenders in Papua are rarely investigated or prosecuted. In 2011, two journalists were killed in Papua, eight were kidnapped, and more than a dozen others were attacked. Freedom House strongly condemns this intimidation and violence and calls on the Indonesian government to ensure that all journalists and human rights defenders in Papua receive the rights and protections afforded them under Indonesian law.

Amnesty Internasional. Indonesia: End police violence against demonstrators in Papua

 Press releases : Amnesty Internasional

Photo AI
A pro-independence protest in Papua has been met with a violent response by the Indonesian security forces as four demonstrators were shot by the police, prompting Amnesty International to call on the authorities to halt the excessive use of force.

On 23 October 2012, police in Manokwari, Papua opened indiscriminate fire at a gathering of some 300 protesters outside the local university in response to stones thrown by a few of the protesters. At least 11 people were injured, four of whom suffered gunshot wounds. Some protesters reported being beaten by the police. At least five police officers also suffered injuries.

“It is unacceptable that people who have gathered for a protest should have to fear for their lives. The indiscriminate use of firearms and excessive force against protesters by the security forces has to stop – it is a violation of international law.” said Isabelle Arradon, Amnesty International’s Asia-Pacific Deputy Director. “This incident warrants an immediate investigation and a thorough review of police tactics during policing of demonstrations”

Meanwhile, local journalist, Oktovianus Pogau, was punched by police officers during the demonstration as he tried to produce his press card.

The Indonesian security forces have a track record of unchecked abuses, including torture and other ill-treatment, and the use of excessive force against protesters.
“Although members of the security forces may find it challenging to face violent protesters, they should do so while respecting human rights. In particular, the use of firearms should only be a last resort to protect life,” said Arradon.

Security forces should be equipped with a range of means to allow for a differentiated use of force, as well as adequate self-defensive equipment such as shields, helmets and body armour to decrease the need to use weapons at all.

Peaceful political dissent continues to be criminalized in Papua, denying Papuans their rights to freedom of peaceful assembly and expression.

On 19 October 2012, police prevented hundreds of people who had gathered peacefully at the grave site of pro-independence leader Theys Eluay in Sentani, Jayapura. Five people were arbitrarily arrested but were released later.

“Unfortunately this is part of a long-standing pattern of authorities denying Papuans their right to peaceful protest, which together with lack of accountability for past human rights violations is fuelling resentment and lack of trust locally,” said Arradon

These incidents come at a tense time in Papua, as Papuans have been holding public events to commemorate the first anniversary of the Third Papuan People’s Congress, a peaceful political gathering which was held from 17 to 19 October 2011. At the end of the 2011 Congress, police and military units violently dispersed participants leaving at least three people dead.

Five political activists were sentenced to three years in prison for “rebellion” after the Congress. Amnesty International considers them to be prisoners of conscience and calls for their immediate and unconditional release.

Amnesty International takes no position whatsoever on the political status of any province of Indonesia, including calls for independence. However, the organization believes that the right to freedom of expression includes the right to peacefully advocate referendums, independence or any other political solutions that do not involve incitement to discrimination, hostility or violence.
AI Index: PRE01/514/2012

KontraS : Sepanjang Oktober Sebanyak 31 Orang Tewas di Papua

Para demonstrasi masih diberikan stigma separatis.

Korban Kekerasan di Papua (photo KNPB)
JAKARTA, Jaringnews.com - Tindak kekerasan (kasus penembakan hingga teror) masih terus berlangsung di tanah Papua. Dari catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sejak Januari hingga Oktober 2012 terhitung 81 tindakan kekerasan yang mengakibatkan setidaknya 31 orang meninggal dan 107 orang mengalami luka-luka. Terakhir, tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan saat pembubaran demonstrasi tanggal 23 Oktober 2012 di Monokoari, dengan penembakan kepada empat orang peserta massa aksi.

KontraS bersama beberapa Lembaga Element masyarakat dari Papua diantaranya NAPAS, BUK, YAPHAM dalam sebuah Forum Untuk Papua menilai kondisi ini adalah sebuah tindakan pembungkaman demokrasi di tanah papua dengan memberikan stigmatisasi sparatis yang selanjutnya menjadi pintu masuk penangkapan, penyiksaan dan penembakan kepada warga sipil di Papua.

Menurut mereka ancaman tersebut tampak dengan pengawalan aparat TNI dan Polri terhadap seluruh aktivitas warga sipil dengan jumlah yang tidak rasional yang ditempatkan ditanah Papua. Dengan jumlah penduduk papua yang hanya sekitar 2 juta orang harus dikawal oleh ribuan personil organik dan non organik yang di mobilisasi ke tanah papua, yang jumlahnya tidak terdeteksi.

"Tidak ada kebebasan aktivitas apapun yang dialami warga papua, banyaknya pos-pos dan jumlah aparat TNI, Densus 88 dan Polri yang saat ini dengan jumlah tidak tertentu membuat hilangnya demokrasi di Papua,"ujar Alves Fonataba, Juru Bicara National for Papua Solidarity (NAPAS) dalam konpresnsi pers terkait Respon Tindak Kekerasan yang terjadi di Papua yang digelar di Kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (24/10).

Menurutnya, dari catatan kami pasukan organik keamanan saat ini ada sekitar  14.000 personil. Namun jumlah itu lebih banyak lagi ditambah dengan pasukan non organik dan pasukan lainnya yang di konsentrasikan di Papua dengan.

"Jumlah personil yang ditempatkan di Papua tidak rasional, bahkan DPR RI sebagai mitra pemerintah dalam pengawasan keamanan dan pertahanan sendiri tidak mengetahui berapa Jumlah personil yang terdapat di papua,"ujarnya.

Koordinator KontraS dalam kesempatan yang sama saat ditemui Jaringnews mengatakan bahwa rasionalisasi jumlah pengerahan personil merupakan hambatan dalam pengupayaan perdamaian lewat dialog seperti yang diharapkan warga papua.

"perwujutan perdamaian dipapua harusnya dilajukan dengan forum dialog bukan dengan pengerahan TNI di kota-kota dan desa-desa di papua,"ujarnya.

Photos And Video of police violence against demonstrations Papua KNPB Support Meeting in London in West Papua

1400 WEST PAPUA TIME OCTOBER 23, 2012  CURRENT SITUATION UPDATES:


Police arrest KNPB activists in front of Manokwari uni campus, beaten, & taken into police trucks, according field journo Oktovianus Pogau.

Oktovianus Pogau of SuaraPapua.com was badly beaten by five Indonesian police today while covering KNPB demo outside State University of Papua, Manokwari. Pogau showed press card but still beaten. His lips were bleeding. – via Andreas Harsono.

Independent sources confirm that KNPB peace demo forcibly broken up by hundreds of armed riot lice from Kapolres Manokwari, at 0930 West Papua Time.

Manokwari, latest unconfirmed reports: 3 Wamena men shot dead instantly, 2 critically wounded and in hospital, by massive TNI/Polri hunting party that has raided the Highland dormitories at the State University of Papua, searching for KNPB activists who have dispersed in terror, according to informants in Manokwari. Unconfirmed Reports that 2 Indonesian men on Motorbikes, believed to be undercover Special Forces or Intelligence officers, have been shot with bow and arrow allegedly from highlanders. Witnesses dispute if it was in retaliation for earlier shooting deaths, or was self-defence during raid – difference of less than a minute. Raids are currently ongoing, reports of hundreds of people being rounded up by Indonesian security forces shutting down KNPB demos. Developing story – please stay tuned.

Confirmed names of four Wamena victims of Manokwari UNIPA raid by TNI/Polri: – 1 critically injured man is now dead:
1. Eduard Wantik
2.Edy Peyon
3.Maikel sama
4.Melkias Wanagau

Indonesian TV news channel footage of police shooting into the KNPB demonstration on 23rd October 2012 in West Papua. Source: metrotvnews.com.



Two demonstrations held; 1 in Waena, one at Taman Imbi.  Jayapura is spread out across a wide area.
Taman Imbi event was banned by police, so majority of folks moved to Waena or went home after seeing police show of force.

Confirmed from Waena, Jayapura dispersal this morning: 5 arrests including Misael Maisini, Chairman of Front Pepera. Tear Gas and Water Cannon used, while KNPB were holding rally at the site of former KNPB leader Mako Tabuni’s assassination by Densus 88 troops in June. Outside the Perunas 3 Housing complex (Yakuhimo dormitory) that was raided last night by joint TNI/Police force hunting for KNPB activists. Rally due to end soon, please stay tuned.



BIAK

Unconfirmed reports of arrests in Biak at KNPB demo.  Currently verifying.


Police reportedly dismantle stage for KNPB rally at Tambarui Complex, Fakfak. Demo banned, no reports yet of violence.


Communications have been cut, last reports of entire 756 Battalion and all police on streets preventing any one from gathering.  Grave fears for Wamena civilian safety.
More to come – please stay tuned

This Photos




 



 



















































Twitt VBPapua

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. SBP-News @VBaptistPapua - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger