Pakar PBB: Pembangunan di Indonesia tidak boleh mengancam perumahan yang layak bagi kaum miskin

UN Special Rapporteur on the right to adequate housing Raquel Rolnik. UN Photo/Ryan Brown

Geneva,-- 11 Juni 2013 - Indonesia harus memastikan bahwa pembangunan perkotaan dan ekonomi tidak menempatkan perumahan yang layak risiko untuk warga miskin, seorang ahli independen Bangsa Amerika menekankan hari ini, menambahkan bahwa pemerintah harus berjuang untuk kemajuan inklusif.

 

"Saya khawatir bahwa dalam beberapa kasus pembangunan memiliki dampak mundur tentang hak atas perumahan yang layak," kata Pelapor Khusus tentang perumahan yang layak , Raquel Rolnik, mengacu pada laporan penggusuran di daerah pedesaan dan perkotaan untuk membuat jalan bagi publik dan perkembangan pribadi.

 

Ms Rolnik menggarisbawahi bahwa penggusuran adalah pelanggaran berat hukum hak asasi manusia internasional. "Saya meminta pemerintah untuk memastikan bahwa undang-undang yang mengatur penggusuran ini sejalan dengan kewajiban HAM internasional Indonesia dan sepatutnya diterapkan pada lembaga negara dan pihak ketiga," katanya pada akhir kunjungan pertamanya ke negara itu.

 

"Lebih bisa dan harus dilakukan untuk memprioritaskan paling miskin segmen masyarakat dalam kebijakan dan program perumahan pemerintah."

 

Selama kunjungannya, Ms Rolnik memeriksa beberapa kebijakan perumahan dan program, beberapa menargetkan rumah tangga berpendapatan rendah. Sementara dia memuji keragaman program, yang meliputi peningkatan permukiman informal dan apartemen sewa berpenghasilan rendah, ia menyatakan keprihatinan bahwa Pemerintah saat ini berkonsentrasi pada upaya dan sumber daya pada kebijakan pembiayaan perumahan, yang dapat merusak akses ke perumahan yang terjangkau bagi miskin.

 

"Kebijakan pembiayaan perumahan secara inheren diskriminatif terhadap orang miskin - mereka yang tinggal di permukiman informal, bekerja di pasar informal dan petani skala kecil, yang mewakili sebagian besar masyarakat Indonesia, tetapi tidak dapat mengakses kredit formal dan karena itu tidak bisa mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut, "dia memperingatkan , menambahkan bahwa kebijakan ini juga mempercepat lonjakan harga perumahan dan lahan.

 

Ms Rolnik mendesak pemerintah untuk merancang dan mengimplementasikan reformasi kebijakan pertanahan yang komprehensif untuk meningkatkan keamanan kepemilikan orang Indonesia dan mengatur dampak dari kekuatan pasar pada ketersediaan lahan dan keterjangkauan.

 

Dia juga menunjuk pada budaya organisasi kemasyarakatan yang kuat sebagai aset negara dapat digunakan untuk memanfaatkan kekuatan individu dan menerapkan strategi perumahan pro-kaum miskin nasional berdasarkan standar hak asasi manusia.

 

Selama kunjungannya 12 hari, Ms Rolnik bertemu pejabat senior pemerintah, lembaga donor, organisasi internasional, lembaga HAM nasional, lembaga keuangan, masyarakat sipil dan masyarakat di Jakarta, Makassar, Surabaya dan Yogyakarta.

 

Ahli independen, atau pelapor khusus, ditunjuk oleh Dewan HAM untuk memeriksa dan melaporkan kembali pada situasi negara atau tema hak asasi manusia tertentu. Mereka bekerja dalam kapasitas yang belum dibayar. Ms Rolnik dijadwalkan untuk menyajikan laporan terakhirnya di Indonesia pada Maret 2014.

 Sumber: United Nation News Centre

Berita Tracker: cerita masa lalu tentang masalah ini 

Pakar hak asasi manusia PBB mendesak Independen Indonesia untuk menghentikan eksekusi