Struktural diskriminasi terhadap orang Papua Terjadi banyak kabupaten di Papua

Papuan (foto Ilustrasi)

Sebuah laporan sangat mengungkapkan tentang bagaimana masyarakat adat Papua sedang menolak akses ke sesuatu yang mendasar seperti pendidikan, dengan demikian mempertahankan posisi mereka sebagai Tertindas (tapol)

Penulis buku, Paradoks Papua, The Paradox Papua. mengatakan bahwa ada diskriminasi sistematis terhadap rakyat asli Papua di Keerom di semua bidang usaha.

Cipry Jehan, penulis, berbicara pada seminar tentang Hanya Pembangunan yang diselenggarakan oleh Gereja Katolik di Keuskupan Keerom.

"Ada ketidakadilan sosial struktural di Kabupaten Keerom dan disusun sekitar rakyat marga dan agama. '

Ia mengatakan bahwa diskriminasi ini terlihat dalam semua aspek kehidupan dan karena pemerintah memusatkan semua pengembangan kegiatan di distrik Arso dan Skamto.

'Kedua kabupaten yang dihuni oleh transmigran (pendatang baru dari Papua luar) sedangkan penduduk asli Papua tinggal sebagian besar di Waris dan Towe dan mereka tidak dipenuhi dalam semua perkembangan ini.'

Ia mengatakan bahwa diskriminasi di bidang pendidikan ini terbukti dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke tingkat sekolah menengah. Misalnya, di Kecamatan [Keerom], pembibitan sekolah [taman Kanak-Kanak] tersebar di seluruh kabupaten sedangkan di distrik Waris dan Towe Hitam yang mana mayoritas penduduknya adalah penduduk asli Papua, tidak ada fasilitas pendidikan sama sekali. 'Pendidikan fasilitas untuk orang Papua sangat mengecewakan memang.'

Penulis yang diri dari pulau Flores.said ia merasa sangat menyesal untuk penduduk asli di Keerom yang tidak mendapatkan hak mereka untuk pendidikan. 'Ini adalah setelah semua salah satu yang paling penting dari semua hak-hak masyarakat. Pemerintah tidak memperhatikan masalah penting ini.

"Pemerintah jauh lebih konsisten tentang pengiriman pasukan ke daerah ini daripada mengirim dokter teachers.and," katanya.