West Papuan activist says Jakarta targetting peaceful separatist group

Activist KNPB Papua (photo Lishe)

A West Papua activist says Indonesia’s security forces are singling out the National Committee of West Papua, or KNPB, because of its peaceful commitment to Papuan self-determination.

In recent months, Indonesian special forces and police have arrested and, in some cases, tortured or killed a number of Papuan activists.

The Papua police chief has warned that he intends to crush the Papuan push for self-determination.

Joe Collins of the Australia West Papua Association says that the KNPB has proved the most effective group in terms of regularly mobilising Papuans to express their aspirations.

“And that is the basic fear of Jakarta, that the internatonal community is actually watching what’s going on. And the KNPB are the ones that are actually bringing the attention. There was a Kopassus (Indonesian special forces) report released a few years ago which had a quote which says they have more to fear from peaceful rallies and demonstrations than actually from the armed resistance because the peaceful rallies are bringing the attention to what’s going on.”

Joe Collins

News Content © Radio New Zealand International

Ujuk Rasa Papua Barat, Demonstran Kibarkan Bendera Bintang Kejora

Demontrasi Papua (pho Ilustrs)

Manokwari Voice Baptis,-- Kericuhan mewarnai unjuk rasa warga Papua yang menuntut penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di provinsi tersebut. Saat berunjuk rasa, sejumlah demonstran mencoba mengibarkan bendera Bintang Kejora, Selasa (2/10).

Polisipun menghalau para demonstran agar tidak mengibarkan bendera terlarang bintang kejora, dalam insiden ini beberapa aktivis papua di tangkat dan di interogasi ke kator polisi manokwari papua barat.

Aksi ini tidak luput dari kericuan antara para demontrans dan aparat kepoisian daerah manokwari,  dilihat demontrans membawa bendera separatis itu aparat telah melakukan beberapa kali tembakan peringatan .

Dilihat kericuhan terjadi saat pengunjuk rasa melakukan longmats di Jalan Trikora Wosi sambil mengibarkan puluhan Bendera Bintang Kejora. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan.

Polisi menahan beberapa demonstran. Polisi pun menyita puluhan bendera milik Organisasi Papua Merdeka itu.

Namun polisi melepaskan mereka setelah pengunjuk rasa lain berjanji menggelar aksi dengan tertib. Meski demikian, Mapolres Manokwari dan Brimob Polda Papua tetap mengawal aksi tersebut.(RRN)

Parlemen Nasional Memilih Benny Wenda Sebagai Koordinator Diplomasi Internasional

KNPBnews – Benny Wenda, Pemimpin Papua Merdeka di Kerajaan Inggris telah dipilih dan diputuskan  sebagai koordinator Diplomat Internasional pada 5 April 2012 lalu di Holandia melalui Konferensi  Parlemen Nasional West Papua yang dihadiri oleh anggota-anggota Parlemen dari 22 Parlemen Daerah di seluruh tanah West Papua.

Ketua PNWP didampingi 7 wakil Ketua dari 7 Fraksi

Keputusan tentang pentingnya penunjukan koordinator internasional menjadi pembahasan yang penting oleh ratusan anggota Parlemen yang bersidang sejak tanggal 3 hingga 5 April lalu. Sidang tersebut berlangsung cukup alot. Pasalnya, setiap perwakilan Parlemen dari masing-masing daerah harus konsen dan hati-hati karena merasa membawa mandat perjuangan dari daerah untuk diputuskan sebagai keputusan nasional dalam perjuangan Papua Merdeka.

Suasana Sidang Parlemen(dok/KNPB

Dalam sesi pembahasan dan penunjukan Koordinator Diplomat Internasional, Sidang yang dipimpin oleh Ronsumbre Harry itu secara demokratis membahas, memilih dan memutuskan Benny Wenda sebagai Pemimpin Papua Merdeka diluar negeri yang layak diberikan mandat oleh rakyat sebagai Koordinator Urusan International.

Benny Wenda dianggap memiliki kemampuan dan semangat kerja dalam mendorong kompanye dan jaringan diplomasi di luar negeri, selain diplomat lain yang juga memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Benny Wenda juga dianggap sebagai salah satu pemimpin di Internasional yang berhasil menunjukan jalan menuju pembebasan melalui pembentukan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP).

Peserta sidang konferensi (dok.KNPB)

Rakyat Papua melalui badan representatif yaitu Parlemen Daerah meyakini bahwa hak penentuan nasib sendiri dapat didorong melalui dukungan politik dari solidaritas Parlemen Internasional, juga secara legal, pengacara-pengacara internasional telah meyakinkan bahwa orang Papua secara hukum internasional memiliki hak untuk penentuan nasib sendiri.

“Saya pikir sporadisme perjuangan di Internasional menjadi faktor penghambat perjuangan di Internasional selama ini, rakyat melalui Parlemen Rakyat Daerah selaku lembaga pengambil keputusan resmi sudah memilih Koordinator Diplomat Internasional, dan saya yakin para diplomat kita di Internasional dapat terkoordinir dan mengatur perjuangan di Internasional dengan baik”, kata Ronsumbre Harry, disela-sela sidang Parlemen.

Hasil konferensi PRD dideklarikan pada tanggal 9 April 2012 secara terbuka, dihadiri oleh ribuan rakyat West Papua di lapangan They Eluay, Sentani. Sementara itu, mandat secara resmi telah dikeluarkan melalui Surat Kuasa kepada Benny Wenda di Oxford, Inggris.  [Sec. KNPB]

Foto-Foto Konferensi dan Peluncuran Parlemen Nasional West Papua

Pimpinan Parlemen saat deklarasi (dok KNPB)

Suasana Deklarasi Parlemen

Campaign sheds light on West Papuans' plight

COLIN SMITH/Fairfax NZ

A campaign to help the native people of West Papua has been launched in Nelson. 

Lush Cosmetics is this week inviting people to learn more about the Free West Papua campaign and support it through a petition and sale of one of their fragrances, the Smell of Freedom. 

West Papua forms the western half of New Guinea and has been a province of Indonesia since the 1960s. 

Store manager Kirsty Keen yesterday wore tape across her mouth, signalling the oppression and silence of those in West Papua. 

Lush worker Tim Guthrey said the campaign was about getting people to realise the plight of West Papuans. 

Human rights groups estimate that under Indonesian rule about 100,000 people have died in ongoing conflicts, which have been described as "slow-motion genocide", he said. 

Lush is an international chain of stores and the banned Morning Star flag, a symbol of resistance in West Papua, was being put in store windows around the world. 

Mr Guthrey said the shop would also be donating all proceeds, minus GST, from the sale of their fragrance Smell of Freedom to the Indonesia Human Rights Committee, an organisation which aims to build links between New Zealand and West Papua. 

Raising the banned Morning Star flag illegally had seen at least one man being jailed for 15 years, Mr Guthrey said. 

"We've got a petition going to send to the New Zealand Government, asking for their help to release political prisoners and for support in getting the West Papuan people their freedom." 

Lush campaigns manager Megan Taylor said the people of West Papua had been struggling against violence and oppression for decades. "Their voices are rarely heard beyond the barrier put up by Indonesian authorities. We hope that by running this campaign we can raise awareness of their struggle." 

Source News: http://www.stuff.co.nz/nelson-mail/news/

Victor Yeimo Menduduki Jabatan Ketua Umum KNPB

"Rakyat Papua Barat tak perlu ragu dengan keberadaan KNPB. "KNPB tak mati bersama Mako Tabuni di tangan penjajah yang berusaha mendegradasi gerakan KNPB. KNPB tak mati, sekalipun serdadu-serdadu KNPB di tembak, dikejar-kejar dan di penjarakan, seribu prajurit KNPB siap melakukan pelawanan bersama rakyat sampai titik darah penghabisan Ketua Umum KNPB baru Victor Yeimo"

Victor Yeimo bersama Buctar Tabuni

Jayapura (1/8)---Akhirnya, Victor Yeimo terpilih sebagai Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui kongres luar biasa (KLB) dan Rapat Akbar di Timika, Kabiupaten  Mimika, pada tanggal 18 - 21 Juli 2012 lalu. "KNPB tak membutuhkan seribu pemikir, KNPB hanya membutuhkan satu pemikir untuk seribu pekerja Papua Merdeka," kata Victor Yeimo, saat acara pelantikan pengurus KNPB di Pos Tujuh, Sentani Kabupaten Jayapura, Rabu (31/7) lalu.

Acara pelantikan ini disambut meriah massa pendukung KNPB dengan teriakan kata "revolusi" dan juga kata “kita harus akhiri". Sehingga dengan semangat revolusioner itulah, Victor mengatakan tindakan adalah perwujudan kata-kata. "Kata-kata harus menjadi nyata dalam tindakan. Kita harus mengahiri," kata Victor yang sebelumnya menjabat sebagai juru bicara Internasional KNPB.

Untuk mencapai perjuangan Papua merdeka, menurut Victor, banyak pemikir orang Papua akhirnya tidak perna berhasil. Sehingga, kata Victor, KNPB tak membutuhkan banyak pemikir, tapi membutuhkan satu pemikir dan banyak pekerja. "Kepengurusan baru ini tak mengubah agenda perjuangan. KNPB tetap diposisi wacana referendum. Target kita referendum harus terjadi. Maka, tahun kemarin KNPB wacana refrendum, tetapi tahun ini KNPB akan mendorong kepada tahapan riil menuju referendum,” katanya.

Menurut Victor, pria asal pengungan tengah Papua yang kerap kali dengan topi hijau dengan satu bintang merah di depan ini mengatakan, pemerintah Indonesia yang berusaha mendegar dari gerakan KNPB di Papua Barat. "KNPB dengan tegas mengatakan tidak akan pernah mundur selangkah pun. KNPB selalu bersama dan memediasi rakyat  Papua Barat berjuang dengan bermartabat,” katanya.

Selain itu, Victor mengatakan, rakyat Papua Barat tak perlu ragu dengan keberadaan KNPB. "KNPB tak mati bersama Mako Tabuni di tangan penjajah yang berusaha mendegradasi gerakan KNPB. KNPB tak mati, sekalipun serdadu-serdadu KNPB di tembak, dikejar-kejar dan di penjarakan, seribu prajurit KNPB siap melakukan pelawanan bersama rakyat sampai titik darah penghabisan,” katanya.

Sekadar diketahui, pelantikan ini berlangsung dalam ibadah syukur yang dipimpin Pdt. Marten Su. Usai ibadah, pelantikan dilakukan. Sejumlah jabatan diroing. Misalnya saja, Vicotor Yeimo sebelumnya menjabat Juru Bicara Internaional KNPB menjabat Ketua Umum KNPB mengantikan Buctar Tabuni, yang kini menjabat Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP). Agus Kossay sebagai Wakil Ketua KNPB menggantikan almarhum Mako Tabuni. Sekretaris Umum KNPB, Ones Suhuniap menggantikan Agus Trapen. Terus, Juru Bicara Nasional KNPB diduduki Wim R. Medlama.

Sumber: Jubi
 

Filep Karma : "Saya bukan Warga Negara Indonesia tetapi Warga Negara Papua Barat"

Filep Karma Saat Bersaksi PN Jayapura (photo jubi)

Jayapura (26/7)--- Filep Karma, Tahanan Politik (Tapol) Papua menolak disumpah saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Buchtar Tabuni (BT) di Pengadilan Negeri (PN) Klas IIA Abepura, Jayapura - Papua.

Karma menolak disumpah berdasarkan Matius 5:36-37. Persidangan Buchtar Tabuni terkait pengrusakan Lapas Abepura Tahun 2010 lalu oleh narapidana itu menghadirkan satu-satunya saksi pada hari ini adalah Filep Karma. Persidangan dimulai pada Pkl. 12.00 WIT dan berakhir pada Pkl.12.25 WIT.

“Saya bukan Warga Negara Indonesia tetapi Warga Negara Papua Barat,” demikian kata Filep Karma dalam persidangan ini. Karma juga menolak diambil sumpah berdasarkan Matius 5:36-37. Karma yang mengaku tidak beragama tetapi Murid Kristus ini juga berdebat kurang lebih 20 menit dengan Hakim Ketua, Haris Munandar terkait sumpah tersebut dan juga tentang identitasnya sebagai saksi.

Menurut Hakim Ketua, bila tidak ada sumpah maka tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sumpah harus diambil dari saksi berdasarkan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia.

“Untuk apa saya diambil sumpah? Di dalam Matius 5 ayat 36 bilang, Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutpun dan ayat 37 bilang, Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat,” demikian kata Karma di dalam persidangan.

Tidak mau bertele-tele, Hakim Ketua kemudian meminta pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dapat memastikan apakah Karma akan digunakan sebagai saksi dalam persidangan BT. JPU dengan tegas menyatakan bahwa Karma tidak akan dipakai dalam persidangan Buchtar Tabuni. (JUBI/Aprila Wayar)

Sumber: Jubi

TV West Papua Network@ BT River of music festival London

The sound of West Papua freedom was brought to the people of London at the official pre-Olympic concert in Greenwich Park, London, July 21st 2012.

As part of David Bridie's Wantok Music Sing Sing, the flag of West Papua was raised as George Telek was joined on stage by exiled musicians Mambesak and independence leader Benny Wenda, as the crowds of British citizens in the crowd sung along for West Papua freedom.

The voice of West Papua will never be silenced and this will be the first of many West Papua flagraisings to be held during the London 2012 Olympic Games, all directed to bring the worlds attention towards the ongoing genocide that Indonesia is committing against the Papuan population.

Free West Papua. The world is watching.

Pemerintah Cenderung Abaikan Terhadap Pelanggaran HAM di Papua

JAKARTA,.-Wakil Ketua HRW Asia Elaine Pearson dalam acara jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta, Selasa (15/5), sangat menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang cenderung abai terhadap pelanggaran HAM di Papua.

Pemerintah dinilai lebih membela kepentingan ekonomi dengan mengorbankan kepentingan warga Papua. Akibatnya, banyak hak-hak warga Papua dilanggar karena kepentingan korporasi lebih diutamakan.

Parahnya, kebebasan media di sana sangat memprihatinkan lantaran akses jurnalis dan NGO dari luar dibatasi.
Menurut Pearson, sampai saat ini pemerintah Indonesia masih menetapkan Papua sebagai daerah tertutup. Oleh karena itu, sulit bagi jurnalis asing dan juga lokal meliput soal pelanggaran HAM di sana.

Bahkan dari sejumlah laporan, banyak berita soal pelanggaran HAM di Papua yang dibuat para jurnalis lokal tidak dimuat lantaran kuatnya kontrol militer terhadap media.

Kebebasan pers di provinsi kaya emas tersebut, kata Pearson, masih sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah segera menghapus status Papua sebagai daerah tertutup itu.
Sumber: Pikiran-rakyat.com/news

Benny Wenda "Koloni Indonesia yang Tersembunyi" di Oslo Freedom Forum

Benny Wenda ( Berbicara di Forum UK)

Jayapura,-- Oslo Freedom Forum, sebuah forum internasional untuk mengatasi krisis kemanusiaan telah berlangsung sejak kemarin, Senin (7/5) hingga besok (9/5). Konferensi yang telah memasuki tahun keempat ini menjadwalkan Benny Wenda, pendiri International Lawyer for West Papua (ILWP) sebagai pembicara bersama beberapa tokoh Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya.

Konferensi tahunan ini diikuti oleh tokoh-tokoh dari Wikipedia dan Google; penulis buku-buku terlaris, seperti The Shadow War, Consent of the Networked, and You Can’t Read This Book, aktivis anti-perbudakan dari Kamboja, Haiti, dan Nepal; pemimpin oposisi dari Ethiopia , Rusia, dan Singapura, serta individu yang menggunakan media seni untuk menyoroti krisis hak asasi manusia, dan aktivis bawah tanah dari rezim di Equatorial Guinea, Pakistan, Arab Saudi, dan Zimbabwe.

50-an Bintang Kejora Berkibar di Serui papua

Aksi di serui (foto Binpa)

Binpa SERUI- Heboh,  sekitar  50-an bendera  Bintang Kejora  (BK) sebagai  simbol Papua Merdeka  berkibar
di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen,  Jumat (20/4).  Lima puluhan bendera itu dibawa  ribuan  warga  Papua yang menggelar unjuk rasa di Tanggul Serui , sebagai bentuk dukungan atas peluncuran International Parlementarian of West Papua (ILWP) di Amerika.

Koordinator Foker LSM Papua wilayah teluk Cencerawasih Aston Situmorang ketika dikonfirmasi mengatakan,  warga yang berunjuk rasa hari ini datang dari seluruh distrik di Serui. Mereka mengikatkan bendera di kayu dan mengayun-ayunkannya ke udara.

Bulan Mei 2012, Sidang Ke-19 Dewan HAM PBB Meninjau Situasi Hukum dan HAM Papua

Berita yang langsir dari  Room XXIV Palais des Nations,United Nations Headquarter in Geneva, Switzerland di Bulan Mei 2012, akan adakan Sidang Ke-19 Dewan HAM PBB Meninjau Situasi Hukum dan HAM Papua.

Even di bulan mei 2012, Universal Periodic Review (UPR) akan menilai situasi hak asasi manusia di Indonesia. Khususnya di papua dan papua barat.

Dalam Realese yang di publikasikan http://www.franciscansinternational.org/News. bahwa ada Empat Pembicara utama dalam sidang ini dengan satu moderator di sidang ke-19 Dewan HAM PBB.

Laporan Franciscans International Tentang Situasi HAM Buruk di Papua dan Papua Barat

Meluasnya kejadian penyiksaan di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia
Publikasi : http://www.franciscansinternational.org/News
oleh  Mr Juan Menez.
 

Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau yang Diterbitkan, Mr Juan Menez.

 Selama UPR Indonesia tahun 2008, pemerintah sepakat untuk meratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Menentang Penyiksaan, Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi dan lainnya atau Penghukuman, untuk memasukkan kejahatan penyiksaan dalam hukum pidana, dan untuk meningkatkan upayanya untuk memerangi kurangnya akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan. Namun ketentuan belum dilakukan dalam hukum pidana militer dan sipil untuk mengkriminalisasi penyiksaan dan pasukan keamanan Indonesia terus menggunakannya untuk mendapatkan pengakuan dan menjaga ketertiban.

FI ( franciscans international ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk: memastikan Konvensi Menentang Penyiksaan dihormati dalam hukum nasional untuk mengkriminalisasi prosedur penyiksaan, untuk memastikan bahwa personil militer yang melakukan kejahatan, termasuk penyiksaan, terhadap warga sipil diadili di pengadilan sipil; untuk diterapkan di setidaknya satu mekanisme nasional pencegahan.
 Laporan Selengkapnya : Donwload PDF

Isu Papua Merdeka Jadi Isu Pemilu Papua Nugini

PORT MORESBY, - Papua Nugini dijadwalkan menggelar pemilihan umum pada 23 Juni mendatang. Pemilu ini diharapkan bisa mengakhiri krisis politik yang berlangsung akhir 2011. Menariknya, salah satu kandidat perdana menteri mengangkat gerakan separatis di Papua di Indonesia sebagai isu kampanyenya. (sumber: kompas)

Kandidat yang dimaksud adalah Powes Parkop, yang merupakan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Port Moresby. Parkop sering mengusung isu dalam kampanyenya. Dia bahkan aktif menghadiri berbagai pertemuan internasional soal kemerdekaan Papua Barat.

Aktivis Kemerdekaan Papua Barat Ingin Indonesia keluarkan dari MSG

Aktivis Kemerdekaan Papua (foto ilustr)

Vanuatu berbasis gerakan kemerdekaan Papua Barat sekali lagi menerapkan untuk menjadi pengamat resmi dalam Grup Spearhead Melanesia.(Sumber: http://www.radioaustralia.net.au/)
Dan pada saat yang sama mereka ingin Indonesia menanggalkan status pengamat di dalam tubuh sub-regional.
Juru bicara gerakan, Dokter John Ondawame mengatakan Indonesia tidak pernah seharusnya status pengamat parut resmi dalam MSG.
Dia mengatakan aplikasi Papua Barat akan diserahkan pada KTT dijadwalkan berikutnya MSG pemimpin di Kaledonia Baru tahun depan.
Dokter Ondawame mengatakan mereka memiliki kesempatan yang lebih baik dari sekarang sedang diberikan status pengamat mengikuti perubahan kebijakan MSG internal.
Presenter: Hilare Bule
Pembicara: Dokter John Ondawame, dari kantor Papua Barat diplomatik di Vanuatu
ONDAWAME: Tujuannya adalah untuk mengirimkan aplikasi untuk MSG sehingga MSG yang dapat mengabulkannya status pengamat, karena ada pedoman baru dalam kebijakan MSG bahwa gerakan pembebasan Papua Barat dapat mengajukan permohonan untuk status pengamat dalam MSG. Ada kemungkinan untuk memungkinkan kemungkinan-kemungkinan baru. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kita tidak dapat menerapkan, dan ketika Anda menerapkan di masa lalu saya tidak berpikir kita bisa mendapatkan, namun sekarang kemungkinan karena kebijakan baru berubah dalam MSG juga. Pedoman baru memungkinkan kami untuk menerapkan untuk menjadi, untuk diberi status pengamat dalam MSG.
Bule: Jadi, ketika orang Papua Barat mengirimkan kembali aplikasi mereka untuk memperoleh status pengamat dalam MSG?
ONDAWAME: pertemuan MSG akan diselenggarakan di Noumea tahun depan. Jadi sekarang kami sedang mempersiapkan aplikasi kita untuk menyerahkan sebelum itu.
Bule: Dalam hal perjuangan rakyat Papua Barat untuk mendapatkan kemerdekaan mereka, apa yang akan menjadi dampak dari memperoleh status pengamat dalam MSG?
ONDAWAME: Pertama-tama dampaknya akan bahwa pertama-tama kita harus menghapus Indonesia dari status pengamat dalam MSG, karena Indonesia tidak memiliki hak untuk berada di sini sebagai pengamat dalam keluarga Melanesia. Kedua untuk membangun hubungan yang lebih kuat, untuk membawa kembali anak yang hilang dari Papua Barat yang di 96 ini sudah hukum, kembali ke keluarga Melanesia, kita harus meletakkan dasar. Ketiga, adalah kita ingin juga mengembangkan ide baru pembangunan politik budaya, ekonomi,, kita harus meletakkan dasar untuk mengembangkan mereka bagian penting dari pembangunan di masa depan.
Bule: Apakah saat ini dukungan keseluruhan dari negara-negara anggota MSG terhadap perjuangan masyarakat Papua Barat?
ONDAWAME: Setidaknya di tingkat pemerintah ada simpati, tetapi tidak ada satu lagi yang membawa kita serius, mengambil posisi dalam masalah ini. Tetapi pada tingkat masyarakat kita tahu ada dukungan di semua lapisan masyarakat, baik di Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, Kanaki, besar, dan saya yakin masalah ini tidak dilupakan oleh masyarakat dan pemerintah dari masing- negara di Melanesia.

KNPB Serukan Demo Dukung Konferensi Guinea Raad di Belanda

Foto Ilustrasi

Jayapura--- Menyikapi konferensi New Guinea Raad yang akan digelar di Kerajaan Belanda pada 02 April 2012, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyerukan aksi demo damai pada, Senin (2/4) mendatang di Taman Imbi, Jayapura, Papua untuk mendukung penyelenggaraan konfrensi tersebut.

Kepada suarapapua.com, ketua I KNPB, Mako Tabuni mengatakan, KNPB akan menggelar demo damai dalam rangka mendukung konferensi New Guinea Raad di Belanda yang akan dihadiri beberapa anggota parlemen Belanda, juga aktivis Papua Merdeka di Belanda.

“KNPB menghimbaukan kepada seluruh rakyat Papua Barat yang ada di kota Jayapura untuk turut berpartisipasi dan mengambil bagian dalam aksi demo tersebut,” ujar Mako.

KNPB UmumKan Hasil Peluncuran IPWP Region Australi – Pasifik di Cambera

Numbay SBP, Perjuangan bangsa papua untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa papua terus berjalan, hal ini dibuktikan dengan berbagai dukungan politik luar negeri yang begitu mengembar di berbagai daerah belahan dunia.
Pantauan SBP, Dalam aksi pangung terbuka ini di hadiri oleh belasan ribu rakya papua sebagai bukti dukungan atas hasil Peluncuran Parlemen (IPWP)  di cambera australia.
Aksi yang sama berlangsung di berbagai kabupaten laninnya, Dalam orasi politik sebagai penangunggung jawab dalam negeri Ketua  Komiten Nasional papua Barat (KNPB) oleh Bucthar J. Tabuni menyampaikan bahwa Perjuangan bangsa papua sudah memenuhi jalur legal internasioanla. IPWP sebagai lembaga politik legal sudah terbentuk di pelahan dunia.

Calling of full Council meeting null and void: Mayor

By Harrison Selmen

.

Mayor Moliva in his office

Lord Mayor of Luganville, Trevor Moliva, has described attempts by the Union of Moderate Parties (UMP) to organise a full Council meeting last Friday as not valid.

Moliva said amid the confusion in the calling of the council meeting, members of the coalition running the council reportedly supported the calling.
“They have pointed out several issues inside the Municipality as an excuse to make sure the sitting happens.

“Some of the concerns raised by them were; improper financial management; the Mayor is helping his councilors under the NUP umbrella and lastly the discipline of the Deputy Mayor Elisabeth Sihos,” Moliva said.

Forkorus: Presiden Indonesia yang Melakukan Makar

Forkorus Yaboisembut

JUBI ( Jumat, 09/03/2012 ) ---"Presiden Republik Federal Papua Barat" Forkorus Yaboisembut menuduh presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno yang melakukan makar. Soekarno melakukan makar dengan gagasan Trikora membubarkan Negara Papua Barat yang merdeka pada tanggal 1 Desember 1961 dengan anggapan sebagai negara boneka buatan Belanda.

Fokorus mengatakan itu dalam nota pembelaan pribadi yang dibacakannya sendiri di Pengadilan Negeri Jayapura, Jumat (9/3). “Dihina sebagai negara boneka, seakan bangsa Papua adalah boneka,” kata Ketua Dewan Adat yang kemudian didaulat sebagai Presiden Republik Federal Papua Barat dalam Kongres Rakyat Papua III, Rabu 19 Oktober 2011 lalu.