Sekjen PBB Dituntut Bertanggung Jawab Atas Pernyataannya Soal Papua

Yulius  Miagoni,  SH

Binpa (Selasa, 17/04/2012 ) –   JAYAPURA, Sekjen PBB Bang Ki Moon saat  ini  dituntut  orang Papua  untuk  segera  mempertanggungjawabkan      pernyataannya  yang mengatakan agar  masalah Papua  dibawa untuk dibahas di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi Dekolonisasi Majelis Umum PBB. Kabarnya pernyataan  Ki Moon tersebut  disampaikan di hadapan publik di Auckland, New  Zealand, 7 September 2011 lalu.

Permintaan ini  disampaikan Sekretaris Komisi  A  DPR Papua  Yulius  Miagoni,  SH ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (17/4).  Menurut  pria berambut gimbal ini,  pernyataan Sekjen PBB Bang Ki Moon kini,  terus dikejar orang Papua karena  yang menyampaikan  persoalan  tersebut adalah  seseorang yang mempunyai  kewenangan besar  dalam menentukan  keabsahan sebuah negara.

Berita Gambar Tolak Sekjen PBB dan Tuntut Referendum West Papua

Numbay West Papua_20 Maret 2012, KNPB sebagai media nasional rakyat bangsa Papua, kembali mediasi sepuluh ribuan demontran di Numbay, dalam Rangga Penolakan kedatangan sekretaris PBB Ban Ki Moon di Indonesia, dan Menuntut Referendum ulang bagi bangsa Papua Barat.

 Laporan Bintang Papua

DEMO TUNTUT REFERENDUM


JAYAPURA - Ribuan massa dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB)  melakukan demo menolak kedatangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Jakarta dan menuntut kepada PBB segera bertanggungjawab atas integrasi Bangsa Papua Barat ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sayangnya demo KNPB yang biasanya damai, maka kemarin mulai berubah menjurus jadi anakis.  Seperti yang dilakukan di Expo sekitar Pukul 13.15 massa KNPB yang melakukan demo di daerah Expo-Waena melakukan pengrusakan satu truck Polisi Dalmas Polresta Jayapura Kota, dimana mengakibatkan kaca mobil truck polisi Dalmas mengalami keretakan yang sangat parah.
Sekitar Pukul 15.00 massa KNPB yang dari arah Expo-Waena tiba didepan Kantor Pos Abepura atau Toko Citra melakukan aksi pelemparan batu ke arah kantor atas toko tersebut, yang dimana mengenai para pegawai Kantor Pos Abepura, warga yang tinggal di belakang Toko Citra. Bahkan wartawan media cetak dan elektronik yang mana saat melakukan peliputan aksi demo tersebut tak luput dari kejaran massa. Akibat dilempari massa kaca jendela dan kaca pintu utama dari Kantor Pos Abepura mengalami retak.
Massa KNPB yang menggelar demo dengan berjalan kaki dari Waena menuju kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) tepat pukul 15.11 WIT kemarin sore, Selasa (20/03/2012). Massa yang dipimpin langsung Ketum KNPB Pusat, Buktar Tabuni melakukan orasinya menyatakan pernyataan politiknya di depan halaman kantor Polsekta Abepura atau Kantor Pos Abepura, dikarenakan tujuan demo KNPB sebenarnya adalah mendemo kantor MRP, namun massa KNPB memadati sepanjang ruas badan jalan didepan kantor Polsekta Abepura atau Kantor Pos Abepura. Pendemo langsung tumpah ruah di depan Kantor Kantor MRP atau Kantor Pos Abepura. Massa KNPB dalam orasinya yang disampaikan Buktar Tabuni itu, intinya menolak kedatangan  Sekjen PBB yakni Ban Kie Moon ke Indonesia sebelum hak untuk menentukan nasib sendiri (Self Determination) atau menuju Referendum ulang bagi Bangsa Papua Barat.
Mereka menyatakan, PBB segera bertanggungjawab atas pencaplokan wilayah Bangsa Papua Barat ke dalam pangkuan NKRI melalui PEPERA 1961 dan PBB segera hentikan kerjasama bilateral dengan Pemerintah Indonesia serta stop (baca, menghentikan) stigmanisasi Bangsa Papua Barat sebagai separatis, makar maupun gerakan pengacau keamanan (GPK) dari Pemerintah Indonesia.
“Kami rakyat Bangsa Papua Barat menuntut Referendum, perjuangan kami Bangsa Papua Barat adalah perjuangan untuk membebaskan diri dari segala bentuk penindasan dan eksploitasi diatas Bumi Cenderawasih ini, Pemerintah Indonesia segera mengangkat kaki dari wilayah Negara Papua Barat dalam waktu dekat ini dan tanpa syarat,” teriak massa pendemo dengan perkataan Papua Merdeka dan sambil mengangkat tangan sebelah kiri yang merupakan bentuk perlawanan massa KNPB. Massa KNPB yang datang berdemo didepan kantor Polsekta Abepura atau Kantor Pos Abepura kemarin siang hingga sore hari, terdiri atas berbagai kelompok massa KNPB termasuk unsur pergerakan KNPB yakni  PRD Numbay dan PRD Tabi.
Dalam berdemo di depan Kantor Polsekta Abepura atau Kantor Pos Abepura massa KNPB meluapkan segala emosinya hingga mencela Negara Amerika Serikat sebagai Bangsat dan Negara Indonesia dihapuskan diatas Tanah Papua Barat ini. Dalam orasi politik yang disampaikan oleh Mama Tiom dikatakan, bahwa kami ingin merdeka dan terbebas diri dari penderitaan bangsa rakyat Papua Barat yang telah dijajah oleh Negara Indonesia. “Kami ingin meminta kemerdekaan secara penuh dan mengembalikkan hak politik serta ingin berdiri sendiri,” katanya.
Pernyataan sikap yang sama disampaikan juga oleh Sebby Sambom. Isi pernyataannya sama yakni menuntut kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Bahwa kita harus berfikir untuk berjuang meraih kemerdekaan tanpa hentinya sampai titik darag penghabisan hingga datang waktunya kita menentukan nasibnya sendiri (Self Determination).
Sedangkan orasi dari salah satu tokoh mantan Tapol/Napol Papua Barat yakni Saul Bomay dikatakannya, bahwa Tapol/Napol merupakan OPM-nya politik, sedangkan TPN merupakan militernya OPM. Kami berjuang untuk kemerdekaan bangsa Papua, maka itu kita harus bersatu hingga kita pasti bisa merdeka.
Massa terus melakukan orasi Politiknya didepan ruas badan jalan Kantor Polsekta Abepura atau kantor Pos Abepura, hingga jalan raya yang menghubungkan antara Kotaraja, Abepura dan Waena ini ditutup untuk umum demi keamanan dan mengalami kemacetan yang sangat panjang, masyarakat pengguna jalan yang akan melintas jalan tersebut, sehingga demo berakhir tepat pukul 18.00 Waktu Papua.
KNPB dalam pernyataan sikapnya, menyampaikan beberapa hal terkait keinginan dari rakyat Bangsa Papua Barat yang dijadikan sebagai suatu tuntutan, dan tuntutan tersebut adalah, dimana Pemerintah Indonesia diminta segera melakukan Referendum di atas Tanah Papua, dengan tegas menolak kedatangan Sekjend PBB, Ban Kie Moon ke Indonesia, PBB harus bertanggungjawab atas pencaplokan wilayah dari Bangsa Papua Barat kedalam Pangkuan NKRI dan mendesak masyarakat dunia Internasional dan IPWP atau ILWP untuk menekan PBB, sehingga Bangsa Papua Barat dapat menentukan nasibnya sendiri melalui mekanisme Referendum Bangsa Papua Barat.
Pantauan Bintang Papua demo ini dimulai dari berkumpulnya beberapa orang di depan Terminal Expo, sekitar pukul 10.15 WIT, sambil membentangkan spanduk yaitu Referendum bagi Bangsa Papua Barat dan sejumlah spanduk lainnya yang bertuliskan Bahasa Inggris.
Selain itu, sekitar empat orang perwakilan dari KNPB dibawah pimpinan Mako Tabuni (Ketua I KNPB) setibanya di Pangkalan Taxi Perumnas III, Waena langsung melakukan penggalangan massa baik mengajak dari kalangan masyarakat maupun mahasiswa yang berada disekitar lokasi tersebut, guna ikut melakukan aksi demonstrasi di halaman Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menolak kedatangan Sekjend PBB, Ban Kie Moon ke Indonesia serta meminta penentuan nasib sendiri maupun menuntut Referendum atas Bangsa Papua Barat.
Dan usai aksi demo didepan kantor MRP, Ketua I KNPB Pusat, Buktar Tabuni melakukan jumpa pers dalam intinya menolak kehadiran Ban Kie Moon dan meminta maaf atas perlakuan dari anggota KNPB terhadap wartawan media cetak dan elektronik baik itu media lokal maupun media nasional.
Massa yang berjumlah 500-an orang ini langsung melakukan longmarch atau berjalan kaki dari Expo, Waena menuju Abepura yakni tepatnya di Kantor MRP, dimana aksi demo tersebut dibawah pimpinan Buktar Tabuni dan Mako Tabuni bergabung dengan massa pendemo lainnya. (CR-36/ven/don/l03)

Newzeland, Kelompok hak asasi manusia Australia Menyerukan PBB untuk Masalah di Papua Barat

Sekjen PBB, Ban-Kimoon menghadiri PIF (Newzeland-foto Paula)

Tergabung dalam delapan belas organisasi non pemerintah hak asasi manusia dan gerakan keadilan sosial yang berbasis di Australia dan Selandia Baru hari ini, meminta Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk segera menunjuk seorang perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan meninjau status politik papua barat.

Harawira discusses West Papua with Ban Ki-moon

By Lloyd Burr

Mana Party Hone Harawira is trying to initiate mediation between the Indonesian 

Government and the indigenous people of West Papua by the UN (NZPA pic)

Mana Party leader Hone Harawira took the opportunity to talk about the indigenous affairs of Indonesia with foreign delegates at the Pacific Islands Forum in Auckland yesterday.

Mr Harawira called for the United Nations to support peace talks between the indigenous people of the Indonesian province of West Papua and the Indonesian Government.

One of the delegates he spoke to at the Forum was United Nations Secretary General Ban Ki-moon and Harawira says he “took the opportunity with both hands”.

Mr Harawira released this press statement this morning:

It’s not often that you get to meet somebody as important as Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations so Hone Harawira, MANA leader and MP for Tai Tokerau, took the opportunity with both hands.

interview Sekjen PBB Ban Ki Moon and Jurnalis

Sekjen UN Ban Ki-Moon/Pasific Forum

Extract from Ban ki moon press conference, Pacific Islands Forum, 7 September 2011

Question:  [unclear] With regards to human rights - for more than forty two years, there’s a struggle in West Papua as people seeking their government in the province of West Papua

What is the United Nations stand on that?

BKM:  This issue should also be discussed at the Decolonisation Committee of the United Nations General Assembly
And when it comes again, whether you are an independent state or a non-self-governing territory or whatever, the human rights is inalienable and a fundamental principle of the United Nations.
We will do all to ensure that people in West Papua, their human rights will be respected.

Does he support United Nation's Secretary-General Ban Ki-moon's statement regarding human rights in West Papua that "we will do all to ensure that people in West Papua, their human rights will be respected"?

Human rights ‘fundamental’ in member countries and worldwide, says UN chief

United Nations Secretary General Ban Ki-moon

Pacific Scoop:
Report – By Henry Yamo

“Human rights are an inviolable and fundamental principle of the United Nations charter and the United Nations is always very strong in committing to ensure that the human rights of everybody in member countries and elsewhere are fully protected.”

So said UN Secretary-General Ban Ki-moon during a joint press conference with the NZ Prime Minister John Key in Auckland today.

Ban’s statement came after he was questioned by journalists who asked what measures were being taken by the UN to address the reports of human rights abuses in Fiji and West Papua.