Komisi HAM ASEAN Capai Banyak Kemajuan

Di bawah Keketuaan Indonesia, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) mencapai kemajuan yang penting dan signifikan, termasuk dihasilkannya draft Deklarasi HAM ASEAN/ASEAN Human Rights Decalaration (AHRD). Demikian ditegaskan oleh Wakil Indonesia untuk AICHR, Rafendi Djamin dalam Laporan Kerja tiga tahun di AICHR (Periode 2009-2012) di Ruang Nusantara, Pejambon (08/10).

Selain penyusunan AHRD, AICHR juga telah berhasil menerima Annual Budget 2012 dan Work Plan 2013-2015, merampungkan Rencana Kerja lima tahun AICHR, pembahasan Guidelines on the Operations of AICHR, pembahasan TOR Thematic Issues on Migration dan Corporate Social Responsibility (CSR), serta pembahasan inisiatif dialog/kerjasama dengan negara mitra ASEAN.

HAM agenda menteri luar negeri baru AS dan AUSTRALIA

BY. Phil Lynch

Published, ABC.NET.AU

Phil Lynch

Pada awal masa jabatan mereka sebagai Menteri Luar Negeri AS dan Menteri Luar Negeri Inggris, Hillary Clinton dan William Hague kedua agenda ambisius diuraikan hak asasi manusia dan kebijakan luar negeri.

Baru Australia Menteri Luar Negeri Bob Carr harus mengambil daun dari pedoman mereka.

Kedua agenda di dorong oleh apa yang mantan menteri luar negeri Gareth Evans telah lama diidentifikasi sebagai kepentingan nasional kita dalam "kewarganegaraan internasional yang baik". Pendekatan ini mengakui bahwa pengeluaran modal politik, keuangan dan manusia pada hak asasi manusia di luar perbatasan kita adalah investasi, bukan kerugian. Australia memiliki kepentingan nasional dalam di kawasan yang stabil, perintah berbasis aturan internasional, pendekatan multilateral untuk tantangan kebijakan global dan dunia yang mengerti dan menghormati nilai-nilai Australia seperti kebebasan dan kesempatan yang adil. Sebagai Evans menunjukkan, kami juga memiliki kepentingan pribadi dalam manfaat reputasi dan timbal balik yang mengalir dari warga internasional yang baik.

ASEAN Beat ‹ Back to ASEAN Beat West Papua’s “Freedom” Flag

EBG6NYSM4VCJ

Source,  http://the-diplomat.com/asean-beat/2011/
On December 1, 1961, the Dutch flag that had flown over the peninsula of West Papua for more than 130 years was replaced by the “Morning Star” flag.  This signified an important transition for West Papua – away from colonialism, to a new start as a free nation.
By the end of the decade, Indonesia had forcefully annexed West Papua (also known as West Irian at the time) with tacit support from the United States. But 50 years later – an anniversary that was marked this week – National Flag Day was remembered by the West Papua independence movement. Resistance leaders and human rights advocates recalled the brutal military takeover of the country by Suharto’s Indonesia, as well as the hope that the “Morning Star” flag still epitomizes today.

Obama Kunjungi Bali pada November

WASHINGTON, KOMPAS.com — Presiden AS Barack Obama akan mengunjungi Pulau Bali dan Australia pertengahan November mendatang, kata Gedung Putih, Senin (12/9/2011). Kunjungannya ke Bali itu akan menjadi kunjungan kedua ke Indonesia, tempat ia menghabiskan masa kecilnya. Kunjungan Obama sebelumnya ke Indonesia terjadi pada November tahun lalu dalam rangkaian lawatan ke Asia.
Sementara itu, kunjungan ke Australia akan menjadi yang pertama setelah dua kali dibatalkan tahun lalu karena masalah di dalam negeri AS.
Obama akan berada di Australia pada 16-17 November setelah menjadi tuan rumah bagi KTT tahunan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik di tempat kelahirnya, Hawaii, dan akan berkunjung ke Bali untuk mengikuti KTT Asia Timur, kata Gedung Putih.

Remarks With Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa After Their Meeting

FOREIGN MINISTER NATALEGAWA: A very good afternoon, dear colleagues from the media. (In Indonesian.) I would like to begin once again by welcoming and expressing our appreciation to Secretary Clinton, as well as her delegation, for having attended and participated actively in this second Joint Commission meeting between the United States and Indonesia.

I had begun our discussion this morning by expressing one key thought. First, that during the past few days, as you are aware, Secretary Clinton has given Bali to attend the ASEAN-U.S. meeting, the East Asia Summit meeting at the ministerial level, as well as the ASEAN Regional Forum. And during the course of those sets of meetings, Indonesia and the United States worked very closely, all for the purpose of promoting peace, stability, and prosperity for our region.

U.S., Indonesia Urge Further Action on South China Sea

 Top diplomats from the two countries discussed the issue in Bali

Ditanya tentang represi dugaan suku-suku asli di Indonesia Papua dan Papua Barat oleh pasukan keamanan, Natalegawa mengatakan keprihatinan hak asasi manusia sedang ditangani oleh pemerintah Jakarta dan "tidak mengambil pihak eksternal" untuk menunjukkan masalah negara.
Clinton pada gilirannya mengatakan Amerika Serikat mendukung "dialog terbuka" antara pemerintah Indonesia dan wakil-wakil Papua untuk mengatasi keluhan daerah.

Foreign ministers and government officials attend the US - Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Regional Forum in Nusa Dua on Indonesia's resort island of Bali, July 23, 2011

The United States and Indonesia Sunday called for urgent follow-up action on the agreement by China and the ASEAN countries on principles for a peaceful resolution of territorial disputes in the South China sea.
U.S. Secretary of State Hillary Clinton and Indonesian Foreign Minister Marti Natalegawa discussed the issue in a bilateral meeting in Bali.

Indonesia Tak Lagi Gunakan ASEAN Sebagai 'Tameng'

Jakarta - Indonesia telah menjadi anggota The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sejak organisasi tersebut berdiri, bahkan yang turut mendirikan organisasi kawasan ini. Keanggotaan Indonesia di ASEAN dinilai memiliki relevansi yang berbeda dari waktu ke waktu. Kini ASEAN lebih digunakan Indonesia sebagai instrumen politik luar negerinya yang bebas aktif.

"Relevansi ASEAN bagi Indonesia dulu dan sekarang itu berbeda. Sebelum era reformasi kita menggunakan ASEAN sebagai 'tameng' atas perilaku kita. Kita bunuh orang di Papua, kita bunuh orang di Aceh dan sebagainya," papar peneliti CSIS, Rizal Sukma, dalam diskusi bertajuk 'Kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2011: Peluang dan Tantangan' di Rumah PAN, Jl Warung Jati Barat Raya, Jakarta Selatan, Kamis (10/03/11).

ASEAN chairmanship helps Indonesia bring peace in Papua

Having officially assumed the chairmanship of ASEAN, Indonesia brings forth an agenda of making ASEAN a people-centered community. This has proved that the widely held cynicism that views ASEAN as merely a forum for the Southeast Asia’s government elites is baseless.
But what does this new approach really mean? What then is the role played by the government elites and notably the ASEAN Secretariat? And, with a very specific interest, does will the new agenda have any impact on Papua?