Organisasi Free West Papua Membuka Kantor di Belanda

Photo Ilustrasi

London (VoiceBaptist),-- Free  West Papua Campaign adalah Organisasi Kemerdekaan Papua barat yang berkedudukan di london Inggris raya.

Diawal tahun ini setelah membuka kantor resmi di Inggris London dan selanjutnya dengan rencana membuka kantor baru di Belanda.

Awal tahun ini Kampanye luar biasa dan setelah melakukan tour dunia dalam msi kampanye free west papua  yang digawangi oleh  Benny Wenda Pemimpin diasingkan Papua Barat Kemerdekaan atas tuntutan kemerdekaan yang berkedudukan  kantor di kota Inggris Oxford.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Indonesia pernah menyuarakan kekecewaan bahwa pemerintah Inggris tidak bersedia untuk mengambil langkah-langkah terhadap kantor.

Menurut sumber, Kampanye belanda ini Oridek Ap mengatakan kantor baru di Den Haag akan dibuka pada tanggal 15 Agustus, ulang tahun ke-51 dari Perjanjian New York antara Belanda dan Indonesia di mana kendali mantan Nugini Belanda itu diserahkan.
 

"Ini adalah tugas kita untuk menginformasikan pemuda di Belanda tentang sejarah mereka sendiri, tentang sejarah kami, kisah Papua Barat, dengan membuka kantor sehingga orang akan tahu bahwa ada sebuah kantor di mana kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang situasi di Papua Barat dan tentang mengapa orang-orang di Papua Barat yang berjuang untuk kebebasan. "

Oditek Ap dari Free West papua Kampanye.

AMP Jogya, Stop Paksakan Papua Bagian Dari Indonesia

Yogyakarta Voice Baptis,--- Puluhan Mahasiswa Papua di Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) kembali melakukan aksi demo menuntut " Pengakuan Kedaulatan Negara West Papua Papua Oleh Indonesia dan PBB, pada hari ini ( Senin, 02 Juli 2012 ) di Kantor Pos Besar Yogyakarta.

Aksi Demo ini merupakan aksi penyikapan Mahasiswa Papua di Yogyakarta dalam rangka memperingati HUT Proklamasi West Papua yang ke - 41. Berikut Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua Yogyakarta

Sejarah buram keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB] dalam mengkebiri hak-hak demokratis Rakyat Papua untuk Menentukan Nasib Sendiri sebagai sebuah Negara-Bangsa yang Merdeka, telah jelas mengakibatkan terjadinya pelanggaran berat terhadap Hak – Hak Dasar Rakyat Papua hingga saat ini.  Yang mana dalam penandatanganan New York Agreement (Persetujuan New York) antara Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, U Thant dan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Ellsworht Bunker pada tanggal 15 Agustus 1962.

Beberapa hal pokok dalam perjanjian serta penyimpangannya (kejanggalan) adalah sebagai berikut: New York Agreement (Persetujuan New York) adalah suatu kesepakatan yang tidak sah, baik secara yuridis maupun moral. Persetujuan New York itu membicarakan status wilayah dan nasib Bangsa Papuat, namun di dalam prosesnya tidak pernah melibatkan wakil-wakil resmi bangsa Papua.

Sejak 1 Mei 1963, bertepatan dengan berakhirnya masa pemerintahan Unites Nations Temporrary Executive Administratins (UNTEA) atau Pemerintahan Sementara PBB di Papua, kemudian menyerakan kekuasaanya kepada Indonesia, selanjutnya pemerintah Indonesia mulai menempatkan pasukan militernya dalam jumlah besar di seluruh Tanah Papua, akibatnya hak-hak politik dan Hak Asasi Manusia dilanggar secara tidak wajar.
Sekretaris Jenderal PBB pada masa itu U Thant telah mendapat laporan tentang situasi teror dan intimidasi yang dialami Rakyat Papua sebelum PEPERA dilakukan Juli-Agustus 1969 tapi tidak menjadi perhatian serius dan diabaikan oleh PBB. Dan PBB lebih mempercayai laporan Indonesia yang memiliki kepentingan untuk memenangkan PEPERA pada waktu itu.

Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 dilaksanakan  dengan cara lokal Indonesia, yaitu musyawarah oleh 1025 orang dari total 600.000 orang dewasa laki-laki dan perempuan. Sedangkan dari 1025 orang yang dipilih untuk memilih, hanya 175 orang saja yang menyampaikan atau membaca teks yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia.

Dengan melihat berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Aparat Militernya ( TNI/POLRI ) sejak diserahkannya kekuasaan atas Papua oleh PBB kepada Indonesia pada 1 Mei 1963, maka munculah berbagai gerakan Perjuangan Kemerdekaan yang dilakukan oleh rakyat Papua di berbagai daerah di Papua. Gerakan Perjuangan Kemerdekaan yang dilakukan oleh Rakyat Papua ini pertamakali dilakukan pada tanggal 28 juli 1965 dengan melahirkan Organisasi Papua Merdeka ( OPM ) di Manokwari sebagai Organisasi Perjuangan Kemerdekaan Papua.

Dengan meluasnya Gerakan Perjuangan Kemerdekaan di seluruh Papua, maka pada tanggal 1 Juli 1971 Organisasi Papua Merdeka ( OPM ) Memproklamasikan Kemerdekaan West Papua di Desa Waris, Hollandia “ Vicktoria ”.

Dengan melihat catatan Sejarah Rakyat dan Bangsa West Papua yang terus berjuang hingga saat ini dan bertepatan dengan peringatan hari Proklamasi West Papua yang ke – 41 pada 1 Juli 2012, maka kami Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) Komite Kota Yogyakarta Menuntut “ Indonesia dan PBB Segera ! Mengakui Kedaulatan  Negara West Papua ” dan Menyatakan sikap  1 Juli 1971 adalah Hari Proklamasi Negara West Papua, Stop! Paksakan Bangsa Papua Menjadi Indonesia, Bangsa Papua Menolak Dialog dan Segala Produk Politik Indonesia di West Papua, Indonesia Segerah Angkat Kaki Dari West Papua dan Segerah Akui Kemerdekaan West Papua.

Dan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) untuk segera mengakui kedaulatan Negara West Papua.
 Sumber: AMP Jogya

Indonesia decides to buy 100 Leopard Tanks from Germany

Leopard tanks procurement unrelated demands

INDONESIA has confirmed that it will buy 100 units of German-made Leopard tanks. It will do so because the Germans gave assurance that the production of the targeted volume and of the necessary military equipment will be met on time. The total budget of the purchase amounts to US$ 280 million.

Sjafrie denied, Leopard tanks procurement unrelated demands of West Papua. This is purely national defense interests of Indonesia

"The purchase of these tanks is part of a strategy of the Government for a five-years plan to modernize [Indonesia’s] military equipment, i.e., 2010-2014," said Deputy Minister of Defence, Sjafrie, here on Monday.

The option of buying Leopard tanks from the Netherlands is thus abandoned. The reason for that being that the Dutch could not provide certainty, nor for  time, nor for processes required. However, the Indonesian Government expresses appreciation to the Dutch Government.

The Leopard tanks purchase was allocated a budget of US$ 280 million. This budget falls outside of the allocation of foreign loans through the blue book and green book from Bappenas and the Ministry of Finance. In relation to the financing of the US$ 280 it is up to the Ministry of Finance to determine  which institution has the legal stability and the capacity to disburse the amount.

According to him, it could be carried out by a syndicate of banks in the country or the Ministry of Finance could formulate a financing scheme which it would also manage.

The funding would continue to be determined in a parallel process, as soon as certainty is gained on aspects of procurement and financing. The operation  will be supervised by a Team responsible for the prevention of irregularities on procured goods and services, involving the Internal Audit Institution (BPKP), Indonesia's National Procurement Agency (LKPP), and the Defense Ministry Inspectorate, as well as TNI Headquarters and the Army.

"From the 100 units, 15 units will have reached Indonesia by October 2012," he said. The targeted time for the total 100 tanks units to reach Indonesia is  the first half of 2014. "This also applies to all military equipment that we ordered, the target year being 2014," he said.

Sjafrie denied that the procurement of Leopard tanks was related to demands made by West Papuans. Previously, West Papuans had considered that such a purchase of tanks from the Netherlands would be a betrayal.

Sjafrie added that the framework would be implemented by a high level committee. Starting from October 2012, the inflowing shipment of tanks units will consecutively be accompanied by technology transfer by PT Pindad.

Source: http://www.jurnas.com/news/

 Translate by: Propapua

Partai Sosialis Belanda Prihatin Kekerasan Papua Yang Meluas

Harry Van Bommel

Saya tidak bisa membayangkan. Saya juga meminta menteri kepada pemerintah Indonesia untuk menanyakan tentang nasib Papua Barat

Nenderland, Partai Sosialis MP Harry van Bommel prihatin laporan baru tentang kekerasan yang meluas di provinsi Papua Barat di Indonesia. Van Bommel: "Saya ingin Menteri menjelaskan keadaan dari kekerasan yang baru dan peran tentara Indonesia di sini. 

Ini akan benar-benar bermoral ketika menteri rencana penjualan tank Belanda ke Indonesia terus di tengah kekerasan ini. " Laporan terakhir menunjukkan kekerasan yang luas. Sumber titik sebagai tiga belas dibunuh, ratusan ditahan dan ratusan rumah warga Papua turun dibakar. 

Tapi kurang dari 1.500 tentara Indonesia, satu batalion keseluruhan akan terlibat dalam tindakan. 

Juga, unit anti-teror Densus 88 yang terkenal terkait dengan tindakan. Kekerasan itu akan terjadi oleh tentara Indonesia telah berlari dan membunuh seorang anak laki-laki. Pada bulan Januari tahun ini, Menteri Luar Negeri Rosenthal kekerasan di Papua Barat adalah "insidentil" di alam. Van Bommel: "Saya ingin menteri tahu apakah dia masih percaya bahwa kekerasan adalah 'insidental' tersebut. 

Saya tidak bisa membayangkan. Saya juga meminta menteri kepada pemerintah Indonesia untuk menanyakan tentang nasib para tahanan dan pengobatan konstitusional bagi mereka untuk berdebat. Juga, penyelidikan independen peristiwa datang. "

More Orginal: http://www.sp.nl/wereld/

Belanda Menjajah di Indonesia; Spanyol di Filipina; Indonesia di Papua

 Opinion,

“ Ketakutan kami untuk mengatakan kebenaranlah yang menyebabkan selama bertahun-tahun memberi kesempatan dan kekuatan bagi para penindas yang menindas kami.”
(Ibu Shirin Ebadi, wanita Iran, Penerima Nobel Perdamaian) Oleh : Socratez Sofyan Yoman

Untuk membangun kesadaran suatu bangsa yang cukup lama dijajah dan ditindas dengan pendekatan kekerasan yang amat kejam itu, tentu membutuhkan proses waktu yang cukup panjang dan membutuhkan doa dan ketekunan dalam perjuangan dengan bekerja keras. Untuk menuju ke arah membangun kesadaran, membebaskan yang membisu, takut dan tak bersuara diperlukan keberanian, kejujuran, kesabaran dan ketulusan hati” ( Dumma Socratez Sofyan Yoman: Kita Meminum Air Dari Sumur Kita Sendiri: (2010) hal. Sampul belakang).

Ir. Sukarno  bersama rakyat Indonesia melawan Belanda  karena Belanda menduduki, menjajah dan merampok kekayaan sumber daya alam Indonesia dan dibawa ke Negeri Belanda dan  kekayaan, sejarah, budaya, harga diri, martabat dan seluruh modal  hidup  yang dimiliki Indonesia dihancurkan dengan ideologi kolonial dan kapitalisme Belanda. Rakyat Indonesia dibuat seperti tidak mempunyai apa-apa di atas tanah air mereka. Penjajah Belanda merumuskan dan mengkonstruksi mitos pribumi malas, jahat, pencuri, perampok, intelektual yang rendah dan berbagai macam mitos-mitos yang berlawanan dengan realitas hidup pribumi Indonesia yang sesungguhnya penduduk pribumi yang memiliki segala-galanya.  Watak penjajah Belanda di Indonesia dan Spanyol di Filipina tidak ada perbedaan doktrin, ideologi, metode pendekatan penjajahan. Misi penjajah yang utama adalah kapitalisme.  Kalau kita jujur, dua bangsa ini, yaitu: Filipina dan Indonesia,  sebelum Penjajah datang,  Indonesia dan Filipina, mereka sesungguhnya  adalah orang-orang merdeka dan berdaulat atas hidup mereka, tanah mereka,  hutan mereka,  sungai mereka,  laut mereka,  gunung mereka,  ideologi mereka,  sejarah mereka, budaya mereka. Mereka memiliki segala-galanya. Mereka ada kehidupan.  

Sebagai contoh:  Saya mengutip kembali  pengakuan dan sekaligus pujian seorang penulis kolonial kepada pribumi Indonesia (Jawa) Frank Stettenham adalah  Resien Inggris dan dia menulis dengan penilaian yang  manusiawi, beradab dan bermoral.” Orang Melayu berkulit sawo matang, agak pendek, gempal dan kuat, berdaya tahan tinggi. Wajahnya, biasanya jujur dan menyenangkan; ia tersenyum kepada orang lain yang menyapanya sebagai orang yang sederajat. Rambutnya hitam, lebat dan lurus. Hidungnya cenderung agak datar dan lebar pada cupingnya, mulutnya besar; biji matanya hitam pekat dan cerah, bagian putihnya sedikit kebiruan; tulang pipinya biasanya agak menonjol, dagunya persegi, dan giginya semasa sangat putih. Ia diciptakan dengan baik dan bersih, berdiri kuat di atas kakinya, tangkas menggunakan senjata, terampil membuat jala, menggenjot pedal, dan menguasai perahu; biasanya ia perenang dan penyelam yang ahli. Keberaniannya yang baik merata hampir pada semua laki-laki, dan tidak ada sikap budak di antara mereka, hal yang tidak biasa di Timur.  Dipihak lain ia cenderung bersikap angkuh, khususnya terhadap orang asing.” (hal. 60). Hemat saya, Frank adalah salah satu orang Eropa yang menilai dan menulis tentang orang Melayu, Indonesia dengan pendekatan nurani kemanusiaan.” (Opini: Penduduk Asli Papua Bukan Makar, Separatis dan OPM, Bintang Papua, Sabtu, 19 Mei 2012). Yang saya garis bawahi dan diberikan garis tebal adalah modal hidup yang dimiliki oleh orang-orang Jawa (Indonesia) sebelum Penjajah datang.

Sementara untuk keunggulan Penduduk Pribumi Filipina sebelum Penjajah Spanyol datang ke Filipina dapat digambarkan dengan sangat luar biasa dan dahsyat  oleh Jose Rizal dalam bukunya: “The Indolence of the Filipinos” (1964) yang dikutip oleh Alatas dalam bukunya: “”Mitos Pribumi Malas: Citra Orang Jawa, Melayu dan Filipina Dalam Kapitalisme Kolonial” (1988), hal.139-140".  “

Sebelum kedatangan orang-orang Eropa, masyarakat Filipina melakukan perdagangan aktif dengan Cina. Catatan Cina abad ke-13 melaporkan kejujuran para pedagang dari Luzon. Pigafetta, yang berdagang dengan Magellan pada tahun 1521, setibanya di Samar, sangat terkesan dengan sopan-santun dan kebaikan budi para penduduknya. Ia menyebutkan kapal dan perkakas dari emas murni didapatkan di Butuan, tempat penduduk bekerja di penambangan. Mereka memakai baju sutera, belati dengan pangkal emasnya yang panjang dan sarung pedang dari kayu ukiran, gigi emasnya, serta sejumlah benda lainnya. Beras, padi-padian lain, jeruk, sitrun, dan jagung India di tanam….Sepanjang sejarah di tahun-tahun pertama itu, pendek kata, melingkup kisah panjang tentang industry dan pertanian penduduk-tambang,pendulang emas, mesin tenun, bercocok-tanam, tukar-menukar, pembuatan kapal, pemeliharaan unggas dan ternak, penenunan sutera dan kapas, perusahaan penyulingan, pembuatan senjata, pembudiayaan mutiara, industry wewangian, tanduk dan kulit, dan sebagainya. Semuanya ini dapat ditemui pada setiap langkah dan mengingat waktu serta keadaan kepulauan tersebut, mereka membuktikan bahwa di sana ada kehidupan, ada kegiatan, dan ada gerarakan.”
Jadi, mitos Penduduk Pribumi Jawa dan Filipina malas hanya karena mereka melawan kerja paksa dan penjajahan dan pemerasan yang sebelumnya belum pernah ada di atas Tanah dan negeri mereka. Penduduk Pribumi Jawa melawan dan mengusir kolonial Belanda dari Indonesia dan Penduduk Pribumi Filipina melawan dan menentang Spanyol dari Tanah Filipina adalah karena pemaksaan undang-undang yang diskriminatif dengan bangunan dan struktur  ideologi penjajahan kejam yang berorientasi kapitalis. Untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya   penjajah selalu   memperbudak,  memiskinkan, melumpuhkan watak, dan menghancurkan  sendi-sendi dan nilai-nilai  kehidupan penduduk Pribumi.

Melalui gambaran singkat dua kebenaran sejarah kehidupan Penduduk Pribumi Jawa dan Filipina tadi, saya mau mengutip pertanyaan-pertnyaan yang diajukan oleh Saudara Mayor Inf Tri Ubaya, SH, Kasi Listra PangdamXVII/Cenderawasih (Bintang Papua, Senin, 21 Mei 2012, hal.7-8)  dengan topik: “Benar Bahwa Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa” yang merespons opini saya yang berjudul: “Orang Asli Papua Bukan Makar, Separatis dan OPM” (Bintang Papua, 19 Mei 2012).   Sebelum saya menulis kembali pertanyaan-pertanyaan itu, saya sependapat dengan Saudara Tri. Saya  sangat tidak setuju dengan para pejuang Papua Merdeka yang menyebarkan berita-berita bohong kepada rakyat dan bangsa Papua Barat.  Contoh: seperti Ketua Umum Dewan Adat Papua, Forkorus Yabuisembut, menerima nobel perdamaian dari Amnesty Internasional dan juga masalah Papua Barat sudah terdaftar dalam Komisi  Dekoloninasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).  Saya menduga, informasi seperti ini bisa juga dikreasi, dikembangkan dan disebarkan luaskan oleh intelijen Penjajah Indonesia di Tanah Papua dengan tujuan untuk merusak dan menghancurkan reputasi para pejuang Papua Merdeka di mata rakyatnya sendiri. Karena, demi keamanan Nasional, biasanya intelijen penjajah menggunakan berbagai cara dan  strategi untuk merusak perjuangan rakyat yang dijajah.   

Ijinkan saya mengutip pendapat Saudara Tri: “Seperti dunia mengetahui bersama bahwa, saat ini juga di Amerika Serikat, Canada dan Australia, di dalamnya ada penduduk asli yang mengetahui wilayah tersebut jauh lebih lama, ribuan atau ratusan tahun.Mereka ini menjadi minoritas dan banyak diantaranya yang telah tercabut dari akar budaya dan hak-hak dasarnya sebagai penduduk pribumi. Sejauh ini belum ada yang berani menggugat eksistensi sosial  dan politik mereka, berhadapan dengan penduduk mayoritas. Apakah mereka tidak perlu ditanya lagi, karena secara faktual mereka adalah penduduk asli. Bagaimana pula dengan kriteria penduduk asli itu? Apakah mereka yang tinggal paling dulu? Dimulai sejak kapan? Dan bagaimana dengan realitas atau keadaan Negara bangsa sekarang ini?  Apakah perlu diputar ulang kontrak social yang telah diproklamasikan elit politik yang mengklaim sebagai pendiri bangsa? Bagaimana pula dengan hak-hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri atau merdeka secara damai?”. 

Ini adalah pertanyaan para kolonial  yang melegitimasi kejahatan dan kekerasannya. Selama ini, Pemerintah Indonesia sudah salah menilai, mengerti dan memahami kami. Kami bukan orang-orang bodoh seperti yang Pemerintah dan bangsa Indonesia berpikir. Rakyat dan bangsa Papua Barat  adalah orang-orang yang diduduki dan dijajah secara sistematis dan struktural oleh Indonesia dengan mitos-mitos yang seperti telah diciptakan oleh Belanda kepada Indonesia dan Spanyol kepada Filipina. Semua Undang-Undang, Keputusan Presiden (KEPRES), Instruksi Presiden (INPRES), Peraturan Pemerintah (PP), adalah hanya dengan tujuan untuk meng-kekalkan dan memperpanjang pendudukan dan penjajahan Indonesia di Tanah Papua. Mitos Indonesia lain yang diterapkan di Tanah jajahan di Papua adalah masalah Papua sudah final dalam NKRI. PEPERA 1969 sudah final. Jadi, yang jelas dan pasti: Belanda adalah Penjajah Indonesia. Spanyol adalah Penjajah Filipina dan Indonesia adalah penjajah Papua. Ini fakta sejarah. Ini bukan ilusi. Ini realitas di depan mata kita. Ini kita alami dan merasakan langsung.       

Perilaku Pemerintah Indonesia sama seperti Belanda di Indonesia dan Spanyol di Filipina. Indonesia secara stuktural dan sistematis dengan operasi militer gaya baru, operasi migrasi gelap (mendatangkan penduduk luar tanpa terkendali dan benar-benar liar), operasi pemekaran kabupaten dan provinsi yang miskin administrasi persyaratan suatu wilayah dan tidak seimbang dengan penduduk asli hanya berjumlah 1,5 juta jiwa (pemekaran kabupaten dan provinsi adalah operasi pengembangan jaringan komunikasi dan pengkondisian wilayah dan operasi transmigrasi gaya baru),  operasi penghancuran ekonomi penduduk pribumi, pendidikan yang kacau balau, pelayanan kesehatan yang ambur adul dan meningkatnya kematian penduduk asli Papua, nilai-nilai budaya, penghancuran sumber daya alam,perampasan tanah penduduk pribumi atas nama pembangunan, perkebunan kelapa sawit, perampasan tanah penduduk asli oleh aparat TNI dan POLRI, kegagalan Otonomi Khusus, UP4B yang palsu. (UP4B adalah usaha pelarian atau persembunyian Pemerintah Indonesia atas kegagalan Otonomi Khusus di Tanah Papua dari tekanan internasional. Tapi sayang, Indonesia tidak bisa bersembunyi dan menipu rakyat Papua lagi). Peradilan terhadap orang asli Papua yang sangat diskriminatif.

Ingat, jangan lupa. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus adalah keputusan politik tentang status Papua dalam wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia jangan bangga dan menghibur diri dengan pernyataan-pernyataan politik dari Negara-Negara asing yang menyatakan, kami mendukung Papua dalam NKRI.  Itu bahasa diplomatik dan komunikasi politik yang biasa. Rakyat dan bangsa Papua juga dihargai dan diterima sebagai salah satu bangsa yang akan menentukan nasib sendiri tapi dengan cara damai.    

Pemerintah Indonesia jangan lupa,  sebagai anggota PBB sudah meratifikasi (menyetujui) Deklarasi Hak-Hak Orang-orang Pribumi (Indigenous Peoples)  Pasal 3: “ Penduduk Pribumi berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka sepenuhnya bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.”(Deklarasi PBB, sesi 61, agenda item 68, Pertemuen Pleno ke-107, tanggal 13 September 2007). Lihat juga dari Sumber: Buku Informasi Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri Republik Indonesia).  Deklarasi ini senafas dan relevan dengan Mukahdimah UUD 1945: “   Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan  dan perikeadilan.”

Mayon Soetrisno dalam bukunya: Arus Pusaran Soekarno, Roman Zaman Pergerakan (1985: hal. 122): Zaman akan berubah. Peta politik yang sekarang, adalah peta politik yang sedang berubah…Cepat atau lambat, masa keemasan tanah-tanah jajahan akan berakhir. Bagaimanapun bodoh dan primitifnya suatu bangsa, ia akan tumbuh, berkembang, menyerap kecerdasan, pengetahuan, ketrampilan dan memiliki naluri untuk mempertahankan hidup”. Dalam konteks Papua, betapapun tertindas, terjajah, terpinggirkan dan terpenjara Penduduk Asli Melanesia,kesadaran mereka sudah bangkit dan menuju pada kebebasan dari penjajahan Indonesia, seperti Indonesia bebas dan merdeka dari Belanda, Filipina bebas dari Spanyol. 

  Penulis adalah Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

Berita Foto Konferensi Dewan New Guinea Raad di Belanda

Konferensi Dewan New Guinea, Konferensi step.The pertama berlangsung di Internasional Presscentre Nieuwspoort di Den Haag / Belanda tahun 2012 oleh WPNews-[Infopapua.org]   Pada tanggal 5 April, di pusat pers di Den Haag, konferensi ILWP pertama Belanda. Tema konferensi adalah "The New Guinea Dewan sebagai langkah pertama menuju kemerdekaan Papua Barat" Ketua dan moderator adalah Frank Hubatka. Program ini terdiri dari sebuah drama pendek dipentaskan oleh Ap keluarga dalam waktu singkat memberikan gambaran tentang sejarah dengan janji penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat dan pemindahan paksa ke Indonesia. Setelah drama pendek adalah speaker berikut: - Benny Wenda Papua Barat Kemerdekaan Pemimpin - Jennifer Robinson Pengacara Internasional untuk Papua Barat - Cees van der Staaij MP Reformasi Politik Partai (SGP) - CU MP Uni Kristen (CU) - Harry van Bommel MP Partai Sosialis (SP) - Wim Kortenoeven MP Partai untuk Kebebasan (PW)

Australia tertarik untuk mengikuti perkembangan di Papua Barat

Foto Ilustrasi

Ada telah berkembang kepentingan internasional dalam situasi di Papua.

Hal ini terlihat dari fakta tht kedua negara telah menginstruksikan mereka
kedutaan untuk mengunjungi Papua dan Papua Barat.

Beberapa waktu lalu, duta besar Belanda melakukan kunjungan di sana dan kemudian giliran dari kedutaan Australia untuk melakukan kunjungan.

Kemarin, Politik Australia Konselor Ralph Gregory bersama dengan Emily Whelan yang adalah sekretaris kedua di kedutaan mengadakan pertemuan dengan MRP (Majelis Rakyat Papua) dan Papua cabang Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

KNPB Serukan Demo Dukung Konferensi Guinea Raad di Belanda

Foto Ilustrasi

Jayapura--- Menyikapi konferensi New Guinea Raad yang akan digelar di Kerajaan Belanda pada 02 April 2012, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyerukan aksi demo damai pada, Senin (2/4) mendatang di Taman Imbi, Jayapura, Papua untuk mendukung penyelenggaraan konfrensi tersebut.

Kepada suarapapua.com, ketua I KNPB, Mako Tabuni mengatakan, KNPB akan menggelar demo damai dalam rangka mendukung konferensi New Guinea Raad di Belanda yang akan dihadiri beberapa anggota parlemen Belanda, juga aktivis Papua Merdeka di Belanda.

“KNPB menghimbaukan kepada seluruh rakyat Papua Barat yang ada di kota Jayapura untuk turut berpartisipasi dan mengambil bagian dalam aksi demo tersebut,” ujar Mako.

Memetakan Persoalan Papua

Oleh A Kardiyat Wiharyanto

Papua Map

Masalah Papua mulai muncul ketika Belanda mengakui kedaulatan RI (istilah pihak Belanda: penyerahan kedaulatan) tanggal 27 Desember 1949 berdasarkan hasil KMB (Konferensi Meja Bundar). Ketika itu 

Belanda tidak serta-merta menyertakan Papua dalam pangkuan RI. Bahkan tersirat ungkapan bahwa Belanda akan memberikan kemerdekaan sendiri bagi Papua. Sedangkan kepada pihak Indonesia hanya disebutkan bahwa masalah Papua baru akan dirundingkan setahun kemudian.

 

Masalah penyerahan Papua ke pangkuan RI ternyata tidak semudah sewaktu dilakukan kompromi, sebab Belanda terbukti ingin mempertahankan wilayah itu sebagai tanah jajahannya.

Kasus Papua: Aksi Militer Belanda Untungkan Indonesia

Kapal induk Karel Doorman,(foto/RN)

Dampak aksi militer Belanda di Papua, pada awal tahun 1960-an bertolak-belakang dengan tujuan operasi tersebut. Demikian kesimpulan Trouw, koran pagi yang terbit di Amsterdam.
Sumber: Radio Nenderland
Harian dari kalangan Protestan Belanda ini, menyimpulkan hal tersebut berdasarkan arsip dinas intelijen angkatan laut Belanda. Tumpukan dokumen ini terbuka bagi publik untuk diteliti, mulai Selasa 3 januari 2012, karena masa waktu untuk merahasiakan sudah habis.

Answers of Dutch Min. of FA to questions about Paniai-Papua

Merlu Belanda, Dr. Uri Roshental (Foto: Ist)

Answers of Dr. U. Rosenthal, Minister of Foreign Affairs to the questions of
Member of Parliament Kortenoeven (PVV-Party) concerning the escalating
violence
and brutal force of the Indonesian army against the local people of
West-Papua.

Question 1 
How do you judge the news items ‘Shootings, village burnings and helicopter
attacks continue across Paniai’ 1) and ‘Massive Indonesian offensive
displaces thousands in Paniai as helicopters attack and raze villages’ 2)?

Menlu Belanda: Situasi di Papua Belum Kritis!

Merlu Negeri Belanda, Dr. Uri Roshental (Foto: Ist)

PAPUAN, Belanda --- Situasi di Papua saat ini belum kritis. Pasukan PBB akan diturunkan ke Papua jika situasi di sana sangat mendesak seperti apa yang sementara ini terjadi di Mesir, Yaman, Suria, dan tempat lainnya, di mana rakyat sipil menuntut haknya dengan demontrasi dan ditanggapi dengan pendekatan kekerasan militer oleh pemerintah yang berkuasa.

Demikian penegasan Menteri Luar Negeri Belanda, Dr. Uri Rosenthal, pada Kamis (22/12), pukul 16.30 – 18.00 waktu Belanda, di Gedung Parlemen Belanda, Kota Den Haag, menjawab tuntutan Parlemen Belanda Bidang Komisi Luar Negeri agar pasukan pengamanan PBB bisa segera diturunkan ke Papua mengamankan

Menurut Rosenthal, tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, diminta agar harus ada bukti yang cukup kuat dan jangan simpang siur.

Sebuah petisi kepada Parlemen Belanda tentang Papua Barat

Gepost pintu: Pro Papua

Sebuah petisi kepada Parlemen Belanda untuk meluruskan sejarah Papua dan untuk mengatasi situasi di Papua Barat

Dengan Leonie Tanggahma

Published: http://papua.startpagina.nl/prikbord/

"Sebuah utang moral. Belanda memiliki utang moral terhadap rakyat Papua Barat untuk ketidakadilan yang telah dilakukan untuk mereka "Itulah bagaimana Mr Kortenoeven, seorang anggota parlemen Belanda, mengatakan, ketika sebuah petisi diserahkan ke Komite Permanen Luar Negeri. Belanda Dewan Perwakilan Rakyat (Commissie voor Vaste Buitenlandse Zaken), Selasa. Permohonan itu berjudul: "Permohonan penegakan peristiwa Trikora tanggal 19 Desember 1961, dan meminta Parlemen Belanda untuk menempatkan tekanan pada Pemerintah Indonesia untuk mengatasi situasi di Papua Barat secara adil dan manusiawi".

Parlemen Belanda Minta Pasukan PBB ke Papua

Lambang Bendera PBB (Foto: Antara)

PAPUAN, Belanda ---- Parlemen Belanda Bidang Komisi Luar Negeri, dalam salah tuntutannya meminta agar Pemerintah Belanda segera mengusahakan bantuan keamanan internasional (pasukan PBB) untuk mengamankan Papua terhadap tindakan represif yang dilakukan aparat TNI/Polri dan Densus 88.

Selain itu, Komisi Luar Negeri juga meminta agar Belanda mengirimkan diplomatnya untuk memantau keadaan di Papua dan juga menggunakan kekuasaan pemerintah untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia agar segera menghentikan segala bentuk kekerasan di Papua.

Alasan HAM Belanda Batal Jual Tank ke Indonesia

Belanda, Rabu (14/12), parlemen Belanda menyetujui mosi penolakan rencana penjualan tank ke Indonesia. Rencana penjualan sejumlah tank Leopard oleh Kementerian Pertahanan ditolak Parlemen Belanda karena Belanda tidak ingin terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

This source:Radio Nenderlad

 

Mayoritas anggota parlemen menyetujui mosi yang diajukan partai Kiri Hijau (GroenLinks). Hanya partai memerintah CDA (Kristen Demokrat) dan VVD (Liberal Konservatif) yang menentang penolakan ini. Pengaju mosi, Arjan El Fassed, mengatakan track record Indonesia berperan kuat dalam pengambilan keputusan ini.

50th anniversary of Independence of the Dutch West Papua in Den Haag

1 december 2011 Manifestatie in Den Haag . Toespraak De heer J.S. Voordewind.

De heer J.S. Voordewind
Kamerlid en woordvoerder Buitenlandse Zaken voor ChristenUnie (CU)

In Den Haag werd op Het Plein voor het Binnenhof een actie gevoerd. Hier werd de Morgenster gehesen naast de Nederlandse vlag; een verwijzing naar het feit dat in de Nederlandse tijd de Morgenster naast de Nederlandse vlag hing. Vervolgens spraken enkele politici de aanwezigen toe. Van Bommel van de SP, Kortenoeven van de PVV, Van der Staaij van de SGP en Voordewind van de CU spraken zich helder uit voor het herstel van de mensenrechten in de Papua provincie.

December 1, 1961: Fly the flag of independence - West Papua and the Indonesian Empire

Life in the furthest recesses of New Guinea has not only been transformed but devastated by forces that originate at the core of global and industrial politics. The realities – and morality – of our world are to be seen starkly at work in one of the most spectacular, rich and yet remote corners of the world.
Thursday, December 1, 2011, is the fiftieth anniversary of West Papua's independence. On this day in 1961 West Papuans were granted their freedom by the Dutch – they raised a new national flag and sang a new national anthem. A year later Indonesia launched a colonial invasion, and managed to annex the fledgling nation. Since then tens of thousands of civilians – almost all of them indigenous tribal people - have been killed. 

About the author

Hugh Brody is an anthropologist and writer who holds the Canada Research Chair in Aboriginal Studies at the University of the Fraser Valley. He has made a number of TV documentaries and co-wrote and directed the movie nineteen-nineteen.

 New Guinea is the second largest island in the world – about the size of Europe and stretching across the Pacific to the north of Australia.  This is a land where life has proliferated and diversified: it is among the most fabulous cultural and ecological regions in the world.

PVV: Nederland moet onafhankelijkheid Papoea's steunen

Kortenoeven: Geen geweld tegen Papoea's

Woensdag Nederland moet de onafhankelijkheidsstrijd van de Papoea's in Nieuw-Guinea ondersteunen, vindt de PVV. Kamerlid Wim Kortenoeven wil dat minister Uri Rosenthal (VVD) van Buitenlandse Zaken de Indonesische regering op het hart drukt géén geweld meer te gebruiken tegen de Papoea-seperatisten.

In elk geval moeten Nederlandse diplomaten op 1 december aanwezig zijn bij het voorlezen van de onafhankelijkheidsverklaring op Nieuw-Guinea. Dan kan een bloedbad worden voorkomen, zegt Kortenoeven. 

Het PVV-kamerlid sprak bij de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken. Hij droeg een speldje met de ‘morgenstervlag’ op het revers. Die vlag was in 1961 een geschenk van Nederland aan de Papoea’s ter ondersteuning van hun streven naar onafhankelijkheid. 

Mengapa Masalah Papua Penting bagi PVV?

Partai untuk Kebebasan PVV, pimpinan politikus anti Islam, Geert Wilders minta agar Menteri Luar Negeri Belanda, Uri Rosenthal, bertindak lebih tegas dalam masalah Papua. Belanda wajib membantu rakyat Papua, karena berhutang secara moral. Demikian PVV.

Published more>>http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/

Menurut Wim Kortenoeven, anggota parlemen dari Partai untuk Kebebasan PVV, ada dua alasan.

Terkait:

• Partainya Wilders Protes Masalah Papua

Pertama, rakyat Papua korban rezim penindas. Mereka hanya meminta pengertian atas keinginan mereka, yakni otonomi. "Itu tidak aneh melihat posisi mereka di Indonesia," demikian Kortenoeven.

Kedua, tahun 1963, Belanda memberikan beberapa janji politik kepada Papua terkait kemerdekaan. Belanda bahkan membantu merancang bendera untuk Papua, yaitu bendera Bintang Kejora.

Would An Independent West Papua Be A Failing State?

David Adam Stott
 Read more, Japan Fokus
“Where it cuts across the island of New Guinea, the 141st meridian east remains one of colonial cartography's more arbitrary yet effective of boundaries.”¹
On July 9, 2011 another irrational colonial border that demarcated Sudan was consigned to history when South Sudan achieved independence. In the process an often seemingly irrevocable principle of decolonisation, that boundaries inherited from colonial entities should remain sacrosanct, has been challenged once again. Indeed, a cautious trend in international relations has been to support greater self-determination for ‘nations’ without awarding full statehood. Yet Kosovo is another state whose recent independence has been recognised by most major players in the international community.² In West Papua’s case, the territory’s small but growing elite had been preparing for independence from the Netherlands in the late 1950s and early 1960s, and Dutch plans envisaged full independence by 1970. However, in 1962 Cold War realpolitik intervened and the United States engineered a transfer of sovereignty to Indonesia under the auspices of the United Nations. To Indonesian nationalists their revolution became complete since West New Guinea had previously been part of the larger colonial unit of the Netherlands East Indies, which had realised its independence as Indonesia in 1949. In West New Guinea, most Papuans felt betrayed by the international community and have been campaigning for a proper referendum on independence ever since.

Jakarta has staunchly resisted any discussion of West Papua’s status outside of the Unitary Republic of Indonesia. However, in February 1999 Papuan civil society representatives convened in Jakarta for unprecedented talks with President Habibie, Suharto’s successor who was eager to demonstrate his reformist credentials. Habibie’s own successor Abdurrahman Wahid initially attempted a policy of tentative engagement with Papuan civil society, which included sponsoring the Papuan Congress of May 2000. This so-called ‘Papuan Spring’ of 1999-2000 marked the zenith of pan-Papuan organising and solidarity, prompting speculation that West Papua might follow East Timor in conducting a referendum over its status.