Polda Papua Diminta Tidak Perlu Larang Demonstrasi Rakyat Papua

Sekretaris Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP), Yakobus Dumupa. Foto: MS

Jayapura,-- Sekretaris Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP), Yakobus Dumupa melalui Siaran Pers yang diterima majalahselangkah.com, Kamis, (15/08/13) mengatakan keprihatinannya atas pengekangan kebebasan ekspresi di tanah Papua. 

 

Kata Dumupa, beberapa tahun terakhir ini, Polda Papua cenderung mengambil tindakan yang tegas, berupa pelarangan terhadap sejumlah demonstrasi massa yang dilakukan oleh rakyat Papua. Ada sejumlah alasan klasik yang selalu dipakai pihak Polda Papua; misalnya tidak diizinkan, mengganggu ketertiban umum, dan dilakukan oleh organisasi massa yang liar.

"Dari logika pihak Polda Papua hal ini mungkin benar, tetapi jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, menurut penafsiran saya, tindakan Polda Papua sangat keliru, bahkan dapat dikategorikan melanggar hak asasi manusia dan mematikan semangat demokrasi pasca-reformasi Indonesia," tulisnya.

Menurut Yakobus, seharusnya yang dilakukan oleh pihak Polda Papua adalah mengawal dan mengamankan proses aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Papua. "Polda Papua jangan terjebak dalam bayang-bayang ketakutan tentang kemerdekaan Papua. Karena aksi demostrasi tidak serta-merta memerdekakan Papua. Jangan-jangan tindakan Polda yang berlebihan tersebut justru memicu dan mempercepat kemerdekaan Papua," katanya.

Kata dia, aksi demonstrasi harus dipahami sebagai wujud menyampaikan pendapat secara demokratis, sehingga siapa pun warga negara Indonesia, tidak peduli apa pun ideologinya boleh menyampaikan pendapatnya secara bebas. Termasuk dengan cara aksi demonstrasi.

Berkaitan dengan aksi demontrasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di sejumlah kota di Tanah Papua, kata Yakobus, jangan ditanggapi secara berlebihan.

Terkait pelarangan demonstrasi biasa berupa pawai budaya yang sempat dilarang kemarin itu,Yakobus mempertanyakan, "Apa yang salah dengan pawai budaya? Kalau pawai budaya saja dilarang berarti betapa otoriternya negara ini, yang salah satu sikap otoriternya ditunjukkan oleh tindakan Polda Papua yang melarang aksi demonstrasi berupaya pawai budaya," tuturnya.

Yakobus menyarankan Polda Papua harus merubah pola pikir dan tindakannya mengenai kebebasan menyampaikan pendapatnya di muka umum di Papua.

"Polda Papua jangan menjadi pihak yang merongrong kebebasan menyampaikan pendapat bagi warga negara Indonesia di Papua. Polda Papua jangan menjadi pihak yang menghancurkan demokrasi di Papua," pinta Yakobus. 

More  Majalah Selangkah

Contoh Buruk, Presiden Jadi Ketua Partai

"Pertama kali dalam sejarah partai politik di era reformasi, seluruh jabatan dalam struktur partai politik diketuai satu orang."

SBY (photo VHRm)

VHRmedia, Jakarta - Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum sekaligus ketua majelis tinggi dan ketua komisi pengawas Partai Demokrat menegaskan kekalahan negara terhadap kepentingan golongan dan kelompok.

Padahal, menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani  Indonesia Ray Rangkuti, justru SBY-lah yang selalu mendengungkan jargon kepentingan negara diatas kepentingan yang lain.

“Semboyan itu hanya hebat diucapkan tapi pahit dalam pelaksanaan, bukan saja karena negara seringkali kalah dalam menghadapi koruptor, sikap intoleran bahkan premanisme bahkan  negara kalah oleh tindakan dan pilihan presiden sendiri,”kata Ray. 

Menurut Ray, pertama kali dalam sejarah partai politik di era reformasi, seluruh jabatan dalam struktur partai politik diketuai oleh seorang individu. SBY adalah Ketua Majlis Tinggi  Demokrat,  sekaligus Ket ua Dewan Pembina, Komisi Pengawas Demokrat. "Prinsip agar partai dikelola secara partisipastif dan bagian dari pendidikan politik masyarakat hilang dengan praktek ini,"katanya.

Struktur itu, kata Ray, mengaburkan pertanggugjawaban dan fungsi-fungsi tiap struktur partai secara internal. Siapa bertanggungjawab atas apa, dan siapa melakukan pengawasan atas apa serta siapa memerintah atas apa menjadi kabur karena kekuasan terpusat hanya di tangan satu orang.  Semangat itu melecehkan prinsip demokrasi yang pada hakekatnya menginginkan adanya pembagian kekuasaan yang saling mengkoreksi dan seimbang.

"Uniknya, model seperti ini malah melanggar AD/ART Demokrat sendiri. Seperti disebutkan dalam pasal 13 ayat (3) bahwa wakil ketua Majelis Tinggi dijabat oleh Ketua Partai. Dengan begitu, SBY bukan hanya sebagai ketua mejelis tinggi, dia juga menjadi wakil ketua majelis tinggi. Struktur partai model apakah ini? Ketua dan Wakil Ketua adalah dirinya sendiri," ujarnya.

KLB Partai Demokrat juga menunjukan partisipasi dan kaderisasi mandek, salah satu prinsip pembentukan partai politik adalah dalam rangka mengelola partisipasi masyarakat dalam rangka menuju cita-cita bersama dan sekaligus menjadi alat bagi rekrutmen kepemimpinan. Dua prinsip ini dikalahkan secara tragis di dalam KLB Demokrat. Kekuasaan yang menumpuk di tangan SBY dan membunuh lahirnya partisipasi sekalligus kaderisasi yang baik di internal partai. Suasana ini jelas memacetkan adanya sirkulasi kekuasaan dari satu tangan ke banyak tangan.

"Adanya pergantian yang reguler untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak hanya bertumpu pada satu tangan bahkan tidak boleh bertumpu pada satu klan, keluarga atau darah. Itulah makna penting pemilihan, pembatasan dan struktur-struktur dalam partai politik," katanya.

Anak muda diam

Kata Ray,  agar partai dikelola secara bersama oleh banyak orang dan kepala dan dengan begitu partisipasi dan kaderisasi tidak mandeg, tapi melebar mengait dengan banyak orang dan kepala. Karena partai seharusnya menjadi milik semua dan menjadi milik bangsa, bukan orang perorang atau keluarga.

Negara juga jelas-jelas makin kalah karena pada akhirnya presiden dan banyak anggota kabinet adalah mereka yang mewakili kepentingan partai-partai. Eksistensi partai seolah menjadi lebih penting dari pada eksistensi negara. Jargon-jargon yang dipakai untuk melegalisasi SBY sebagai ketua umum memperlihatkan bahwa penyelamatan partai jauh lebih utama dari pada penyelamatan negara. 

"Bahkan bentrokan antar aparat negara makin merajalela. Dalam hampir dua bulan perhatian SBY terpecah antara mengurus partai dengan negara, kenyataannya masalah negara lebih banyak terabaikan dari pada dikelola secara efektif dan segera," katanya.

Lebih dari itu kata dia, prinsip agar negara dikelola secara professional dan memulai tradisi agar setiap penyelenggara negara menganut prinsip loyalitas pada partai berakhir ketika loyalitas pada negara dimulai hancur berkeping-keping. Pernyataan SBY yang menyebut membiarkan dirinya dikritik dan diserang daripada Partai Demokrat tambah susah dan hadapi masalah menjadi pengukuhan bahwa kepentingan mengurus Demokrat jauh lebih utama dari pada mengurus bangsa dan negara. "Sebab bukankah kritik masyarakat kepada dirinya terkait dalam kasus ini berkenan dengan tuntutan agar SBBY lebih fokus mengurus negara dari pada mengurus partai sesuatu yang ideal," kata dia.

SBY lebih memilih mengabaikan kritik subtantif ini dan memilih mengurus demokrat sekalipun dengan struktur yang compang camping.  "Negara juga kalah karena anak-anak muda kritis, yang lahir dan tumbuh dalam budaya demokrasi, yang bahkan ikut berjuang menjatuhkan orde baru agar salah satunya praktek  nepotisme politik dihapuskan, sama sekali tak bersuara melihat kenyataan pilihan yang tidak demokratis dan mengarah ke nepotisme politik ini," tuturnya.

Negara kalah karena anak-anak muda kritisnya tiba-tiba tumpul, lumpuh dan ikut suasana perlakuan yang melecehkan adab dan rasionalitas demokrasi. Bila anak-anak mudanya tidak berani keluar bersuara dan menyatakan sikap menolak praktek pelecehan etika, rasionalitas dan prinsip pengelolaan negara dan partai secara demokratis atau malah mungkin mendukungnya demi kebaikan partai, saat itu sudah saatnya dinyatakan negara telah kalah. 

"Masa depan negara ada di tangan anak-anak muda ini. Bila mereka adaptatif pada praktek keculasan atas demokrasi, pada ujung-ujungnya mereka tengah membiarkan dirinya terbiasa dengan tindakan dan suasana tidak demokratis berlak,"katanya.

Negara kata Ray,  akan terus menerus terkalahkan jika generasi yang akan mengelola bangsa dan negara ini adalah sekelompok orang yang terbiasa berdamai dengan tindakan tidak demokratis dalam partainya.  Dan kekalahan kelima, negara kalah karena kata-kata ideal dalam mengeloal bangsa dan negara justru dibajak untuk melegalisasi praktek keculasan dalam berpolitik.

"Prinsip-prinsip ideal dalam mengelola bangsa ini kata dia,  takluk dan terkalahkan dalam praktek. Bahkan dipergunakan untuk melegalisasi tindakan-tindakan yang sebalinya.  Ironis," kata Ray.(E2)

West Papuan activist says Jakarta targetting peaceful separatist group

Activist KNPB Papua (photo Lishe)

A West Papua activist says Indonesia’s security forces are singling out the National Committee of West Papua, or KNPB, because of its peaceful commitment to Papuan self-determination.

In recent months, Indonesian special forces and police have arrested and, in some cases, tortured or killed a number of Papuan activists.

The Papua police chief has warned that he intends to crush the Papuan push for self-determination.

Joe Collins of the Australia West Papua Association says that the KNPB has proved the most effective group in terms of regularly mobilising Papuans to express their aspirations.

“And that is the basic fear of Jakarta, that the internatonal community is actually watching what’s going on. And the KNPB are the ones that are actually bringing the attention. There was a Kopassus (Indonesian special forces) report released a few years ago which had a quote which says they have more to fear from peaceful rallies and demonstrations than actually from the armed resistance because the peaceful rallies are bringing the attention to what’s going on.”

Joe Collins

News Content © Radio New Zealand International

Ujuk Rasa Papua Barat, Demonstran Kibarkan Bendera Bintang Kejora

Demontrasi Papua (pho Ilustrs)

Manokwari Voice Baptis,-- Kericuhan mewarnai unjuk rasa warga Papua yang menuntut penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di provinsi tersebut. Saat berunjuk rasa, sejumlah demonstran mencoba mengibarkan bendera Bintang Kejora, Selasa (2/10).

Polisipun menghalau para demonstran agar tidak mengibarkan bendera terlarang bintang kejora, dalam insiden ini beberapa aktivis papua di tangkat dan di interogasi ke kator polisi manokwari papua barat.

Aksi ini tidak luput dari kericuan antara para demontrans dan aparat kepoisian daerah manokwari,  dilihat demontrans membawa bendera separatis itu aparat telah melakukan beberapa kali tembakan peringatan .

Dilihat kericuhan terjadi saat pengunjuk rasa melakukan longmats di Jalan Trikora Wosi sambil mengibarkan puluhan Bendera Bintang Kejora. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan.

Polisi menahan beberapa demonstran. Polisi pun menyita puluhan bendera milik Organisasi Papua Merdeka itu.

Namun polisi melepaskan mereka setelah pengunjuk rasa lain berjanji menggelar aksi dengan tertib. Meski demikian, Mapolres Manokwari dan Brimob Polda Papua tetap mengawal aksi tersebut.(RRN)

Partai Buruh AU: Open Access to West Papua

In light of last night’s story on ABC’s 7.30 Report, Senator John Madigan and Democratic Labor Party Federal Secretary Mark Farrell are renewing their calls for the Australian government to demand complete openness and transparency from the Indonesian Government.

“The DLP has opposed the occupation of West Papua since Indonesian troops first landed decades ago and Senator Madigan has been fighting for the recognition of the people of West Papua since being elected to the Senate,” Mark Farrell said.

“It is clear to me that what Indonesia is imposing in West Papua is not democratic rule but a totalitarian regime over a country it wrongly claims ownership.”

“The Australian government needs to stop turning a blind eye to what will one day be recognised as the genocide happening on our doorstep.”
“If Indonesia is seriously expecting us to believe it is not engaged in the oppression of the West Papuan people then they must allow human rights observers and international journalists in to the country.” 

“Indonesia is not being transparent with the Australian people or the Australian government.”
“It is difficult to understand how the government of a democratic country like Australia can ignore the oppressive behaviour of a neighbouring country.”

“I want to know if Australian tax payers are financing the Indonesian oppression of the people of West Papua, and to what extent is the Australian military assisting the Indonesian government their efforts.”
“The people of Australia deserve a clear answer.”

Full Report: DLP(OpenAccesstoWestPapua)

Aksi KRPKN: PEPERA Catat, Segera Gelar Referendum

Nabire Voice-Baptist,-- Rakyat Papua di Kabupaten Nabire dan sekitarnya yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua Kabupaten Nabire (KRPKN) menggelar aksi demontrasi menolak hasil PEPERA 19 Juli 1969 yang digelar di Nabire dan meminta segera dilakukan referendum untuk Papua, Kamis, (19/7).

 

Seperti diberitakan media ini pada edisi, Selasa (17/7),  pihak kepolisian tidak menerbitkan Surat Tanda Terimah Pemberitahuan (STTP) tetapi KRPKN tetap menggelar aksi di tempat pelaksanaan PEPERA di wilayah Paniai pada 19 Juli 1969 silam, di sekitar halaman kantor Bupati Nabire yang terletak di Jalan Merdek.Dari pantauan media ini, masa aksi berkumpul di Taman Bunga Bangsa Oyehe dan di pasar Karang Tumaritis. 

Kelompok yang berkumpul di Taman Bunga Bangsa Oyehe menjemput kelompok yang berkumpul di pasar Karang Tumaritis  dengan long march melalui jalan Merdeka. Setelah menjemput, masa aksi long march menuju ke titik aksi melewati jalan Jendral Sudirman, Bukit Meriam  menuju ke Air Port dan masuk ke titik aksi (di halaman Kator Bupati) melalui jalan Pepera.

Dalam orasinya di kantor Bupati, koordinator aksi Zeth Giay mengatakan, PEPERA yang dilaksanakan di Papua pada tahun 1969 adalah cacat moral dan tidak sesuai dengan mekanisme internasional. Maka, kata dia, KRPKN turun jalan untuk  menyampaikan kepada dunia, terutama PBB untuk segera menggelar referendum untuk Papua.

Hal senada dengan Zeth juga disampaikan, aktivis Papua, Gunawan Inggeruhi. “Pepera tahun 1969 telah gagal. Kami minta dilakukan referendum ulang bagi Papua untuk menguji kembali. Kami juga minta kepada PBB untuk segera mendaftarkan masalah Politik Rakyat Papua Barat di Komisi Dekolonisasi PBB,” kata koordinator aksi itu.

Aksi diikuti ratusan itu, menghadirkan beberapa pelaku PEPERA antara lain ibu Marsia Giay. KRPKN memberikan kesempatan kepada Ibu Marsia untuk menyampaikan apa yang dialaminya ketika PEPERA di gelar. Kepada masa aksi Marsia menyampaikan kronologi pelaksanaan PEPERA sekitar 30 menit.

Masa aksi membawa beberapa bendera dan spanduk. Terlihat bendera SOS  yang dibagian bawahnya bertuliskan “West Papua Emergency, Help Us” dan bendera putih bertuliskan “Save Our Papua”. Ada dua spanduk bertuliskan masing-masing bertuliskan “Sekjen PBB Segera Mendaftarkan Masalah Politik Rakyat Papua Barat di Komisi Dekolonisasi PBB” dan “Kami Rakyat Papua Barat dengan Tegas Menolak PEPERA 1969 dan Menuntut Referendum Ulang”. (Hery Tebai/DE/MS)

 Sumber: Majalahselangkah

DEGENERATIVE POLITICS: Indonesia needs to first address the root cause of the crisis

TODAY'S critical situation in Papua is attributed to accumulative public policies that have been imposed on this richly endowed island for almost five decades. Acknowledging the root causes and implementing the right solutions are two daunting challenges.

The Indonesian jurisdiction of the island of Papua, which consists of Papua and West Papua provinces, is one of Indonesia's largest islands and one of the world's richest reserves for copper, uranium, gold and silver. But they are still the two provinces whose Human Development Index (HDI) is among the lowest in Indonesia -- at least, looking at the socioeconomic quality of life there. According to the Central Statistics Agency, the two provinces combined contribute 2.1 per cent of Indonesia's gross regional domestic product for oil and gas, and 2.2 per cent for the non-oil and gas sector.

The stepping down of Suharto and the new democratic era since 1998 has not solved degenerative politics in Papua. Until today, the Indonesian government is still struggling against serious insurgency movements that aim to separate Papua.

Papua is an obvious case where degenerative public policy is prevalent in a corrupt society exacerbated by weak law enforcement, weak democracy where transparency is hardly ever found, and conditions in which powerful parts of society disproportionately supersede other parties in many respects.

Degenerative politics have placed political elites, business communities and the central government as the powerful stakeholders (powerful and positively constructed). Papua's local indigenous people, however, have become dependents (positively constructed as "good" people but relatively needy or helpless, who have little or no political power).

Papua's local insurgents are deemed deviants and groups of reformers who aim to reform Papua economically, politically and socially are considered the contenders.

Looking ahead, Indonesia obviously needs strong and strategic leadership that knows how to implement at least five main objectives through a strategically overarching model of engagement.

FIRST, Indonesia needs a strategic leader who can acknowledge the bias and weaknesses within the government, including those of previous governments;

SECOND, the president, as commander-in-chief and a strategic leader, needs to be open-minded and accommodative towards diverse perspectives held by various stakeholders;

THIRD, the president, along with other policy stakeholders, needs to approach and solve problems in Papua from an overarching perspective using historical and innovative approaches coupled with the courage to take risks;

FOURTH, the endgame state of solving the issues in Papua must bring degenerative politics to an end; and,

FIFTH, the government needs to formulate and exercise an overarching, entire-governmental campaign to deal both with the provinces' root issue -- degenerative politics -- and current symptoms.

At an operational level, the government needs to engage in five interconnected measures.

THE FIRST is psychological engagement to truly win the hearts and minds of the people in Papua;

THE SECOND is law enforcement to deal with any abuse of power, including the allegation of mismanaged funding allocations from 2002 to 2010 as reported by the Supreme Audit Agency;

THE THIRD is public diplomacy to win support from domestic and international stakeholders, accompanied by a set of real actions in order to gain credibility and trust;

THE FOURTH measure is counter-insurgency (COIN) engagement in order to neutralise separatist movements. COIN must be a combination of offensive, defensive and stability operations. The government also needs to trace and halt any financial support for Papua's separatist movements; and,

THE FIFTH measure is the acceleration of economic development that is truly based on a well-designed platform of public policy so that the government can ensure that degenerative public policies are not implemented in the future; and development in its widest sense -- economic, social and political -- takes place in Papua.

Having succeeded in this strategic and overarching engagement, the government will be well in advance of the separatist movements, whose main components consist of mass bases, united fronts, political warfare, armed wings and international support.

The endgame state of any engagement in Papua must be strategic and overarching in order to create a lasting peace and sustainable development.

The critical success factor to achieve this goal is to think and act strategically: Indonesians must be honest with ourselves, understand our past mistakes, clearly acknowledge the real problems, address the underlying causes -- not merely act as a fire extinguisher to treat the perennial symptoms -- and dare to take risks and adopt innovative ways to solve the chronic problems. It's time for Indonesians to think clearly and act for Papua. If we fail to save Papua, the country's national security will be in peril. Jakarta Post

Source Read more: Strategic leadership, policies can save Papua 

Government accused of hypocrisy over Palestine, West Papua

Press Release: West Papua Media Alerts 

SBY dan Julia G ( foto detiknews)

Bung Wir, Bandung -- Representatives of the Papuan people from the group National Papuan Solidarity (NAPAS) held a protest action at the Merdeka Building on Jl. Asia-Afrika in the West Java provincial capital of Bandung on Wednesday July 5.

During the action they said that Indonesian government is creating space and providing a place to resolve the Palestine problem, meanwhile the conflict in Papua continues to this day and receives no attention.

According to national public relations officer of NAPAS, Frans Tomoki, in the 50 years since West Papua became a part of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), carnage, murder and terror has been continuously launched against the Papuan people, simply in the economic and political interests of liberalism and capitalism that seeks to exploit Papua's riches. 

According to Amnesty International, two million Papuan people have perished at the hands of the Indonesian military, and efforts at dialogue by Papuan social figures have invariably been rejected by the regime of President Susilo Bambang Yudhoyono and Vice President Boediono, on various grounds.

The prolonged conflict that is taking place has resulted in a humanitarian crisis in West Papua. As a result the Papuan people have remained poor compared with the Indonesian people outside of Papua.

The Indonesian delegation taking part in the International Conference For The Freedom of Al Quds and Palestine, which is being held in Bandung on July 4-5 and attended by representatives from 135 countries, supported and recommended Palestinian independence from Israel.

Meanwhile, the West Papuan people's fate has been the same as the Palestinian people, who are oppressed by Israel. The Papuan people have been oppressed since the New Order regime of former President Suharto until now under the Yudhoyono regime and the impression is that Papua is being allowed, even being turned into a map of conflict.

"Our struggle is indeed different from the people of Palestine, we are struggling through demonstrations while in Palestine they struggle by taking up arms", said Tomoki.

Because of this therefore, we are demanding that the participants of the conference seek a resolution to the conflict in Papua [by calling on] the Indonesian government to withdraw all organic and non-organic troops and the international community to pay attention to the fate of the Papuan people.

© Scoop Media

 

Pemerintah harus hormati keinginan rakyat Papua

Demo warga papua di jakarta

Proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sedang disengketakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terkait hal itu, DPRP meminta pemerintah untuk dapat menghormati solusi politik yang sudah diberikan pemerintah untuk rakyat Papua.

"Silakan saja (menyengketakan pilgub), itu haknya KPU Pusat. Tetapi kami juga dari DPRP minta ke pemeritah untuk menghormati solusi politik yang diberikan pemerintah Indonesia untuk rakyat Papua," ujar Anggota Komisi D DPRP, Boy Markus Dawir usai sidang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) KPU dengan DPRP di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan  Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/7).

Boy menambahkan, solusi politik yang telah diberikan pemerintah adalah dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. UU inilah yang hingga saat ini menjadi acuan bagi DPRP dalam menjalankan tugasnya, karena dinilai paling sesuai dengan tuntutan rakyat Papua.

"Rakyat Papua awalnya minta merdeka, bukan otonomi khusus. Tetapi solusi politiknya memberikan kewenangan sebesar-besarnya kepada orang Papua dengan memberikan UU Nomor 21 Tahun 2001. UU inilah yang kami gunakan sekarang karena ini adalah solusi politik rakyat Papua," kata Boy.

Selanjutnya, Boy berharap MK dapat memberikan putusan dengan melihat semua aspek yang ada. "Putusan MK ke depan, kami minta dengan hikmat, arif dan bijaksana, tolong melihat semua aspek. Terlebih lagi memperhatikan keinginan rakyat Papua," ucap dia.

Sumber: http://www.merdeka.com/

KNPB Tuntut Segerah Bebaskan Buchtar, Cs

Penangkapan Ketua KNPB dan Ketua Parlemen Nasional West Papua, Buchtar Tabuni bersama 2 rekan kami Riber Weya dan Hengky Alua  merupakan skenario Indonesia melalui Polda Papua untuk mengalihkan isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI/Polri serta upaya menutupi ketidakmampuan kepolisian mengungkap pelaku-pelaku penembakan di West Papua, dengan modus mengkambinghitamkan gerakan perlawanan damai yang dilakukan KNPB.

Lihat saja, berbagai kasus penembakan di Puncak Jaya, Timika, Paniai, Wamena serta beberapa daerah dalam beberapa waktu terkahir terbukti bahwa Polisi Indonesia tidak mampu mengungkap pelaku, apalagi menangkap dan menghukum pelaku yang jelas-jelas terbukti.

Beberapa kasus penembakan OTK di Timika, sampai hari ini Polisi belum mengungkapnya. Berikutnya, penembakan 5 warga sipil di Degeuwo Paniai yang jelas-jelas dilakukan Brimob Polda Papua belum juga ditangkap dan diadili. Penembakan Terijoli Weah (2/5) saat demo damai KNPB, walaupun ditemukan serpihan peluru, Polisi tidak mampu mengungkap. 

Penembakan terhadap warga Jerman, Dietmar Pieper di Base-G pun belum sanggup diungkap Polisi melalui Tim yang dipimpin Wakapolda Papua, Paulus Waterpau.

Dan, baru pagi hari kemarin (7/7) Teyu Tabuni dibunuh tanpa alasan oleh anggota Polres Jayapura di Yapis, Polisi tidak menangkap pelaku. Buchtar Tabuni yang hendak bertanggung jawab dan mengklarifikasi tuduhan terhadap KNPB di depan DPRP, Kapolda, Pangdam dan Tokoh-Tokoh Masyarak kemarin (7/7) justru ditangkap tanpa prosedur penangkapan resmi (tanpa surat pemanggilan).

Padahal, aksi KNPB pada 4 Juni lalu adalah aksi damai menuntut polisi mengungkap pelaku penembakan yang terus terjadi di Papua. Dan KNPB telah melayangkan surat pemberitahuan aksi ke Kapolda dan Direskrim Polda Papua. Lantas, mengapa aksi damai rakyat Papua diblokade polisi yang menggunakan senjata lengkap? Mengapa tidak membiarkan KNPB melakukan aksi damai seperti biasanya?

KNPB sangat memahami prinsip-prinsip kemanusiaan, perdamaian dan demokrasi secara universal. Oleh sebabnya, ribuan massa rakyat Papua Barat selama ini dikoordinir secara damai untuk menyampaikan tuntutan rakyat secara terbuka. KNPB memahami bahwa, anarkis dan kekerasan tidak mengungtungkan dan justru merugikan dalam perjuangan KNPB. Oleh karenanya, KNPB tidak sama sekali menghasut dan mengatur kekerasan terjadi dalam perjuangan yang damai ini.

Kami sangat memahami bahwa Indonesia dengan kepentingan kolonialisme dan kapitalisme global diatas tanah ini tidak akan menjujung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Karena itu, penguasa dengan berbagai macam alasan, bersama kekuatan media-media propaganda penguasa akan terus mendiskreditkan, menstigma dan membunuh gerakan perlawanan damai yang dilakukan oleh KNPB diatas tanah surga ini.

Demi rakyat kami, diatas tanah kami, dan demi keadilan, kemanusiaan dan perdamaian dunia, KNPB akan tetap berjuang mewugjudkan cita-cita bangsa West Papua, yaitu merdeka sebagai sebuah bangsa yang bebas dari kungkungan kolonialisme Indonesia, kapitalisme global dan militerisme Indonesia.

Kami menuntut:

1. Bebaskan Buchtar Tabuni,cs dan usut pelaku pelanggar HAM di Papua
2. Solidaritas Internasional dalam penyelesaian masalah Papua Barat
3. Selesaikan persoalan Papua melalui referendum yang damai, demokratis dan final.

Tujuan Indonesia di West Papua cuma satu: Membunuh orang Papua dan menguasai tanah Papua. Siapapun, baik secara pribadi, kelompok maupun negara-negara yang mendukung perlakukan Indonesia di Papua Barat, dia juga merupakan pelaku kejahatan di West Papua.

“Kita Harus Mengakhiri”

 Realese From Secretariat office

West Papua National Committe ( KNPB)

Pemberitaan Media Massa Atas Insiden Demo KNPB, Diskriminatif dan Tak Berimbang

Massa KNPB di Hadang Polisi

Jayapura -Jubi, (6/6)---Pemberitaan media massa terhadap insiden yang mengakibatkan terjadinya bentrokan antara aparat keamanan dan massa aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dinilai sangat
diskriminatif dan tidak berimbang.
"Pemberitaan Media massa Indonesia atas penghadangan & pembubaran Demonstran KNPB yg disertai penembakan, pengejaran, penangkapan, penahanan dan penyiksaan oleh pihak aparat Kkeamanan Indonesia adalah penuh diskriminasi dan tidak seimbang." demikian disampaikan oleh Sebby Sambom, aktivis HAM independen kepada tabloidjubi.com, Rabu (6/6).

Sebby melihat, media massa sama sekali tidak memberitakan perlakuan aparat keamanan terhadap massa aksi yang notebene adalah anggota KNPB. Termasuk beberapa anggota KNPB yang tewas setelah insiden terjadi tidak mendapatkan porsi pemberitaan di media massa. Media massa hanya berpatokan pada pernyataan-pernyataan aparat keamanan tanpa memberikan ruang yang berimbang pada massa aksi atau keluarga korban untuk menyampaikan pendapat mereka. Media massa lebih membesarbesarkan penangkapan beberapa anggota massa aksi seperti layaknya pelaku tindakan kriminal, padahal kebebasan berekspresi sudah dijamin oleh peraturan negara ini.

"Ini adalah pelanggaran terhadap pemenuhan hukum yang setara dan sangat tidak adil bagi demonstran."
tegas Sebby. Sebagaimana diketahui, paska insiden penghadangan massa aksi KNPB hari Senin (4/6) lalu, dilaporkan oleh media ini bahwa tiga orang orang tewas. Ketiganya diakui oleh keluarga korban sebagai anggota KNPB. 

"Benar ada korban jiwa anggota KNPB. Venius Tablo (Pamuel Taplo) Korban Tikam Mati, Yesa Mirin Korban Tembak Mati, Tanius Kalakmabin korban Tembak mati juga,” kata Victor Yeimo kepada tabloidjubi.com, Selasa (5/6) pagi melalui pesan singkat.

Pantauan tabloidjubi.com di ruang ICU RS Yowari (5/6), di tubuh korban bernama Pamuel Taplo, asal Distrik Bemta Kabupaten Pegunungan Bintang terlihat luka bacok, tusukan di punggung dan memar di bagian muka. Sementara menurut keluarga Yesa Mirin, salah satu korban tewas, Yesa tewas karena dianiaya oknum aparat keamanan yang membubarkan masa aksi. “Kemarin itu dia duduk di pinggir bak kijang menghadap ke depan dan kena tembakan dari belakang. Ia jatuh ke badan jalan. Lalu polisi datang, pegang leher dan memutar leher, mati di tempat. Peluru masih bersarang di tubuh korban,” kata paman Yesa, J. Bitibalyo. Pihak kepolisian Polda Papua, paska terjadinya insiden, sebagaimana yang diberitakan Wicaksono, kepada wartawan via SMS, Senin (4/6).
Mengetahui tindakan massa sudah anarkis, sambung Yohanes, aparat gabungan kemudian melakukan
pengejaran. Polisi pun berhasil menangkap puluhan massa yang diduga bertindak anarkis. "Ada 43 orang yang
diamankan karena diduga melakukan pengerusakan, dan di saat dilakukan pengejaran, satu orang ditemukan
terkapar di selokan," jelasnya.
Massa juga melempar tombak dan panah hingga mengenai dua warga. "Ada dua warga yang terkena di bahu
dan tangan, saat ini sedang dirawat di rumah sakit," lanjut Yohanes.

Siaran Pers: Presiden Segera Membentuk Tim Dialog Papua

Neles Tebay Kordinator JDB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera membentuk tim dialog Papua yang akan bertugas untuk mengintensifkan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan baik di Tanah Papua maupun di Jakarta. Pembentukan tim dialog ini merupakan suatu kebutuhan mendesak sekarang ini dan perlu dipenuhi dalam rangka menghentikan berbagai aksi penembakan yang terjadi di Tanah Papua.

Presiden Yudhoyono perlu memilih orang-orang yang integritas kepribadiannya diakui secara nasional, serta dipercayai oleh baik komunitas internasional maupun oleh orang asli Papua. Dan orang Papua tidak perlu dilibatkan dalam tim tersebut.

Tanpa adanya tim ini, komitment pemerintah untuk berdialog secara terbuka dengan rakyat Papua akan diragukan banyak pihak, dan aksi-aksi penembakan tidak dapat dicegah lagi di Tanah Papua.

Tim dialog dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di Papua maupun di Jakarta, guna mengfasilitasi berbagai pertemuan dari berbagai kelompok dalam rangka menghasilkan suatu solusi strategis, antara lain, untuk mencegah terjadinya aksi-aksi penembakan di Tanah Papua.

Menurut perhitungan saya, sejak Januari hingga akhir Mei 2012, telah terjadi 17 kali aksi penembakan di Tanah Papua. Itu berarti, rata-rata tiga kali penembakan terjadi setiap bulan.

Aksi-aksi penembakan ini akan mendapatkan sorotan internasional setelah seorang warga negara Jerman atas nama Pieter Dietmar Helmut (55) ditembak oleh Oknum Tak diKenal (OTK). Kasus ini akan mendapatkan perhatian karena penembakannya terjadi bukan di kota yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat kecil, bukan pula di kampung yang terpencil. Penembakan terjadi bukan di tengah hutan belantara, atau dicelah-celah gunung yang tinggi. Penembakan terhadap orang Jerman ini terjadi di dalam kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua, berjarak sekitar 400 meter dari sebuah kompleks Kepolisian.

Peristiwa ini merupakan penembakan orang asing yang pertama di Tanah Papua. Sepengetahuan saya, orang papua, dalam sejarahnya, tidak pernah membunuh orang barat di atas negeri luhurnya Papua. Maka pihak kepolisian ditantang untuk mengidentifikasi pelaku penembakan ini.

Menuntaskan berbagai kasus penembakan, baik terhadap Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI), merupakan suatu keharusan untuk memenuhi, paling kurang ,rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban. Maka saya mendukung pihak kepolisian yang berkomitment untuk mengidentifikasi pelaku penembakan terhadap orang Jerman dan WNI yang menjadi korban selama ini.

Tentu, berbagai aksi penembakan ini dapat menghambat upaya masyarakat sipil Papua yang berjuang mewujudkan Papua sebagai Tanah Damai. Penembakan ini, bahkan, dapat saja menghilangkan harapan akan terwujudnya Papua yang damai.

Aksi-aski penembakan ini juga dapat mengakibatkan munculnya keraguan rakyat Papua terhadap upaya dialog jakarta-Papua yang sedang didorong oleh berbagai pihak di Tanah Papua, Jakarta, bahkan di Luar negeri.

Rakyat Papua juga dapat meragukan niat dan komitmen Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Yudhoyono yang ingin menyelesaikan masalah Papua melalui dialog terbuka. Mereka melihat bahwa di satu pihak Presiden Yudhoyono berkomitmen untuk penyelesaian masalah Papua melalui dialog terbuka, tetapi di pihak lain penembakan terus terjadi di Tanah Papua.

Oleh sebab itu, pemerintah tidak boleh bergumul sebatas bagaimana mengatasi dan menuntaskan kasus-kasus penembakan. Yang lebih utama, menurut saya, pemerintah mesti berpikir tentang bagaimana mencegahnya agar penembakan tidak terjadi di masa depan sehingga hidup yang damai bisa dinikmati.

Saya melihat aksi-aksi penembakan ini bukan sebagai masalah melainkan sebagai akibat. Penembakan-penembakan ini hanyalah percikan-percikan dari masalah Papua yang belum dituntaskan secara menyeluruh dan komprehensif. Maka pemerintah tidak perlu sibuk hanya menangani letupan-letupan dari masalah-masalah mendasar.

Penembakan-penembakan ini tentunya dipicu oleh faktor-faktor penyebab. Selama faktor-faktor penyebab itu belum ditemukan dan dicarikan solusinya, selama itu pula aksi-aksi penembakan akan teurs terjadi di Tanah Papua. Maka menurut saya, kalau mau mencegah penembakan ini, maka faktor-faktor penyebab inilah yang perlu ditemukan dan diatasi.

Itu berarti pemerintah perlu menyadari bahwa upaya pencegahan penembakan di Papua ini bukan hanya urusan pihak kepolisian. Ada pihak lain yang juga perlu dilibatkan dalam upaya mencegah penembakan di Tanah Papua.

Menurut saya, sembilan kelompok yang perlu dilibatkan dalam upaya mencegah penembakan di Tanah Papua. Kesembilan kelompok itu adalah orang asli Papua, Penduduk Papua (termasuk semua paguyuban etnis yang hidup di Tanah Papua), pemerintah daerah kabupaten dan provinsi, POLRI, TNI, pemerintah pusat, Perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Tanah Papua, Gerilyawan Papua yang dikenal dengan nama Tentara Pembebasan Nasional/Oganisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), dan orang Papua yang hidup di Luar Negeri (Papua New Guinea, Belanda, Australia, Vanuatu).

Setiap kelompok ini perlu diberikan ruang untuk berkumpul, berdiskusi, dan merumuskan pandangan kolektif mereka tentang inidikator Papua Tanah Damai, masalah-masalah yang perlu dicarikan solusinya demi perdamaian Papua, dan solusi-solusinya menurut mereka. Pendapat kolektif dari setiap kelompok ini akan menjadi bahan untuk dibahas dalam dialog Jakarta-Papua Oleh karena begitu pentingnya keterlibatan dari semua kelompok di atas, maka pertemuan dengan kelompok-kelompok ini perlu diintensifkan oleh suatu tim yang kuat dan dipercaya oleh banyak pihak. Tim ini akan dapat berperan sebagai fasilitator dari semua pertemuan kelompok.

Pater Dr. Neles Tebay

Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Abepura dan Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP)

Polisi Tangkap 43 Demontrans KNPB Soal Demo Pelanggaran HAM Papua

Foto Ilustrasi

JayapuraVoice of Baptist,--Pihak Polda Papua dalam hal ini Polres Jayapura telah mengamankan sedikitnya 43 orang simpatisan massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang diamankan pasca rusuh demo Papua Merdeka yang mengakibatkan 6 warga sipil luka-luka dan 1 orang pendemo meninggal dunia Senin(4/6/2012)lalu. Menurut Kabid Humas Polda Papua, AKBP Johannes Nugroho Wicaksono kepada Tribunnews.com di ruang kerjanya mengatakan 43 orang simpatisan tersebut kini tengah diperiksa secara intensif oleh pihak Polres Jayapura dimana mereka masih berstatus sebagai saksi.

”43 orang simpatisan KNPB yang diamankan Polres Jayapura di Sentani masih berstatus sebagai saksi, namun tidak menutup kemungkinan statusnya akan meningkat menjadi tersangka,” kata Kabid Humas Polda Papua, AKBP Drs Johannes Nugroho Wicaksono Johannes di kantornya, Selasa(5/6/2012).
Saat ini ke-43 simpatisan KNPB yang telah diamankan masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Jayapura.

”Para otoritas menyatakan, Mereka masih dimintai keterangan, terkait demo penolakan aksi kekerasan di papua dan mengungkap pelaku pelanggaran HAM di papua,” terangnya.

Menurut Kabid Humas aksi brutal oleh simpatisan KNPB di Sentani, setelah pihak kepolisian Polres Jayapura Kota dan Polres Sentani dengan dibantu Brimobda Papua membubarkan 11 iringan truk yang mengangkut massa KNPB di daerah kampong harapan sentani jayapura.

”Dari kejadian itu 6 orang luka-luka, dan 1 orang pendemo tewas diduga akibat di bunuh saat pembubaran aksi massa dibubarkan aparat, sehingga kami langsung mengamankan 43 orang simpatisan KNPB karena dengan alasan tidak punya surat ijin, jelasnya.

Sementara itu, salah satu korban  simpatisan KNPB, Sunardi  (39) yang berprofesi sebagai Sopir Truk, Selasa sore dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura karena mengalami luka kena panah di bagian punggung belakang dan mengakibatkan kondisi korban sempat kritis.

Dari pantauan Tribunnews.com di RSUD Dok II Jayapura kondisi korban tampak lemah dengan luka dibagian punggung tembus pinggang. Bahkan, saat itu Sunarso langsung dibawa ke ruang ICU guna menjalani perawatan intensif atas lukanya. Hernadin, selaku teman korban mengakui, sebelum kejadian dia sempat bersama-sama korban untuk mengantar barang pesanan kearah Sentani.
”Saya sempat sama-sama dengan korban, tapi tak lama kami berpisah. Beberapa menit kemudian, saya ditelepon kalau Sunardi kena panah,” tuturnya.

Di tempat yang sama, pihak keluarga korban, Andi saat ditemui Tribunnews.com  menyampaikan bahwa, Sunardi dirujuk ke RSUD Dok II untuk mempermudah pihak keluarga memantau perkembangan dan kondisi korban, apalagi korban tinggal di Entrop.

”Itu kan masih dekat dengan RSUD Dok II dibandingkan RSUD Sentani, jarak tempuh relative jauh. Menurut Andi pihak keluarga sangat sedih atas peristiwa ini, dimana mereka tidak menyangka salah seorang kerabat mereka Sunardi bisa dipanah saat kerusuhan pecah Senin kemarin, pihaknya berharap agar ada yang dapat bertanggung jawab atas kejadian ini. Kami pihak keluarga juga berharap ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini, karena kami tidak tau apa-apa soal kejadian kerusuhan kemarin, kenapa tiba-tiba adiok saya yang harus jadi korban, saya harap polisi bisa mengungkap kasus ini dengan segera,” pintanya.

Sekedar diketahui kejadian bermula ketika massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berdemo menuju kota jayapura dengan tuntutan “ Segera Mengungkap kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di papua “  dan saat itu KNPB yang hendak menuju arah Waena dengan menggunakan sejumlah truk pada pukul 13:30 WIT dihalau dan dibubarkan oleh aparat keamanan di depan Telaga Maya. Karena tidak diperbolehkan melintas akhirnya massa dibubarkan aparat dan massanya terpencar kembali ke arah Sentani. Ketika sampai di Kampung Harapan, Sentani beberapa orang massa  tidak menerima perlakuan aparat polisi, massa mulai mengamuk di sekitar jalan raya. (Chanry Andrew Suripatty )

KNPB Ngotot Demo, 1 Mei Sebagai Hari Aneksasi

 Mako Tabuni: Polda Jangan Beda-bedakan Kami

KNPB (Bucthar, Mako, Jefri) foto Binpa

Bintang-papua Jyapura – Meski ada pelarangan dari Polda Papua kepada Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk melakukan aksi demo  1 Mei nanti, namun pihak KNPB tetap ngotot akan menggelar aksi demo damai sesuai yang direncanakannya.

Hal itu sebagaimana ditegaskan Ketua I KNPB, Mako Tabuni didampingi   Juru Bicara Nasional KNPB, Jefri Tabuni dan Ketua KNPB Wilayah Yalimo, Weno Kombo, saat menggelar jumpa pers di Prima Garden Abepura, Sabtu (28/4).  “Pada statement Polda  sebagaimana yang diuraikan di dalam media massa, seakan-akan mengiyakan aksi 1 Mei. Namun  mengapa KNPB tidak. Ini menjadi pertanyaan besar kami KNPB,” ungkapnya.

Dewan Gereja, Orang Papua Punya Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri

"Apakah yang terbaik itu merdeka ataukah yang terbaik itu masih menjadi bagian dari NKRI? Yang kita tahu masih banyak masalah di dalamnya. Ataukah yang terbaik itu dengan implementasi otsus atau apa? Itu bahan pertimbangan Dewan Gereja Sedunia. Bahwa masyarakat asli Papua harus diberiknh hak untuk menentukan nasib mereka," demikian kesimpulan Dewan Gereja dikutip Novel Matindas dari Biro Papua.

Tuntutan Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Papua (foto KNPB)

SBP--Dewan Gereja Sedunia dalam statemen terbarunya menyiratkan rakyat Papua berhak memutuskan ikut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau merdeka.

  "Apakah yang terbaik itu merdeka ataukah yang terbaik itu masih menjadi bagian dari NKRI? Yang kita tahu masih banyak masalah di dalamnya. Ataukah yang terbaik itu dengan implementasi otsus atau apa? Itu bahan pertimbangan Dewan Gereja Sedunia. Bahwa masyarakat asli Papua harus diberiknh hak untuk menentukan nasib mereka," demikian kesimpulan Dewan Gereja dikutip Novel Matindas dari Biro Papua, di Persatuan Gereja Indonesia PGI sebagaimana dimuat Radio Nederland, Senin (23/04/2012).
Sementara itu Oridek Ap dari Free West Papua di Belanda, mengatakan, pernyataan Dewan Gereja Sedunia itu merupakan langkah awal menuju kemerdekaan. Gereja sebetulnya harus bicara soal firman Tuhan. Kalau gereja bisa merasa perlu untuk membela bangsa, maka itu tidak ada salahnya.

KNPB Tetap Berkeras !

Mako Tabuni: Kami Tidak Akan Penuhi Panggilan Polda Papua

Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni, Juru Bicara (Jubir) Internasional KNPB, Viktor Yeimo dan Anggota KNPB, Assa Asso.

JAYAPURA- Adanya ultimtimatum pihak Polda Papua akan memanggil paksa Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Buchtar Tabuni jika tidak memenuhi panggilan Polda sampai ke tiga kalinya, tidak membuat pihak KNPB gentar. Mereka  tetap bersikeras tidak akan mau memenuhi panggilan pihak Polda Papua.  Sikap penolakan itu diungkapkan Ketua I KNPB, Mako Musa Tabuni.  Menurut Mako Tabuni, dari pihak KNPB sangat bingung dengan penerapan hukum seperti apa yang dilakukan pihak Polda Papua dalam hal ini Kapolda Papua, Irjen Pol Bigman Lumban Tobing, sehingga bisa mengeluarkan pernyataan bahkan akan menangkap paksa Buchtar Tabuni. “ Karena kami mempunyai organisasi dan terlebih lagi kami mempunyai aturan administrasi itu sudah sangat jelas sekali,”katanya.

KNPB Membantah bahwa kekerasan terjadi selama demonstrasi Berlangsung

Jayapura KNPB - Komite Nasional Papua Barat-telah membantah tuduhan bahwa kekerasan terjadi selama demonstrasi yang diselenggarakan baru-baru ini. Menanggapi keputusan oleh wartawan untuk memboikot kegiatan yang diselenggarakan oleh KNPB yang baru saja diumumkan, Mako Tabuni, Jubir ketua komite nasional Papua barat (KNPB) mengatakan pada konferensi pers bahwa sebagian besar wartawan yang beroperasi di Jayapura sudah dikenal dengan KNPB, dan ketika orang melemparkan sesuatu pada wartawan, ini terjadi karena para pendukung KNPB tidak dapat mengenali siapa adalah wartawan asli dan yang bukan wartawan tetapi anggota pasukan keamanan berpakaian preman yang menyamar sebagai wartawan "Kami menyangkal. tuduhan bahwa setiap kali kita mengatur demonstrasi, kekerasan terjadi. Yang benar adalah bahwa ketika ada yang dibuang dan orang-orang mengejar seperti yang terjadi pada tanggal 20 Maret, ini adalah anggota pasukan keamanan mengenakan pakaian sipil yang menyamar sebagai wartawan. "
Tabuni mengatakan bahwa KNPB akan berusaha untuk mengklarifikasi salah satu insiden yang terjadi selama demonstrasi yang berlangsung pada tanggal 20 Maret .. 'Sejak KNPB telah dilakukan untuk mempromosikan aspirasi rakyat Papua, tidak ada yang dilakukan untuk menyakiti wartawan nasional atau lokal, meskipun beberapa kesalahpahaman itu terjadi .. Aktivis kami dan militan selalu melakukan segala cara untuk melindungi jurnalis dalam semua kegiatan kami, dan kami sangat menyesal apa yang terjadi selama demonstrasi kami tanggal 20 Maret. "
Dia disebut demonstrasi yang diselenggarakan KNPB pada 2 Mei dan 2 Agustus 2011 ketika ada tuduhan bahwa kekerasan terjadi dan bahwa seseorang di demonstrasi sengaja telah melukai student.He sebuah membantah bahwa ini terjadi. Dia mengatakan bahwa mereka segera pergi ke polisi di Jayapura untuk bertanya tentang tuduhan ini, tapi dirujuk ke polisi di Abepura. Namun tidak satupun dari mereka telah menghasilkan bukti bahwa insiden seperti itu terjadi, Mereka juga. Pergi ke rumah sakit di Abepura untuk bertanya apakah ada orang yang telah ditusuk dirawat di sana, tetapi tidak ada orang sedang dirawat.
Dia mengatakan bahwa hal itu sangat disesalkan bahwa laporan seperti itu telah muncul di media yang harus independen dan netral, dan tidak perlu melaporkan sesuatu tanpa bukti bahwa hal itu terjadi.
Dia juga mengatakan sangat disayangkan bahwa laporan di media tentang demonstrasi yang diselenggarakan oleh KNPB pada tanggal 20 Maret telah terlalu dilebih-lebihkan
Sementara itu telah mengumumkan bahwa KNPB akan menyelenggarakan Festival Budaya pada 2 April di Taman Imbi, Jayapura.

KNPB Siap Melawan Polda Papua

Jika Polda  Tetap Memanggil  Buchtar Tabuni

Massa KNPB yang melakukan demo dengan mengecat badan bermotif Bintang Kejora sambil memegang senjata tradisional berupa panah.

JAYAPURA - Adanya keinginan Polda Papua meminta pertanggungjawaban  Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Buchtar Tabuni, terkait demo KNPB sebelumnya yang dinilai ingkar  janji karena  dilakukan di dua tempat dan pesertanya membawa senjata tajam, mendapat tantangan balik dari KNPB.

Ketua I KNPB, Mako Musa Tabuni  mengatakan, pihaknya  tidak akan memenuhi panggilan pihak Polda Papua. Bahkan kalau  Polda Papua tetap  memanggil Ketua Umum KNPB, Buchtar Tabuni atau akan menangkapnya, maka KNPB  akan bertindak tegas kepada pihak aparat Polda Papua. Selain itu lanjutnya, KNPB akan memediasi rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasinya saat melakukan aksi demo dengan cara lain.

Polda Akan Panggil Buchtar Tabuni

Foto ilustrasi (penangkapan Bucthar Tabuni & Filep Karma)

JAYAPURA - Kabid Humas Polda Papua AKBP Drs. Johannes Nugroho Wicaksono mengatakan, Polda Papua akan memanggil Buchtar Tabuni selaku Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk dimintai keterangan atas aksi demo KNPB yang dinilai mengambil hak orang dalam beraktivitas.

“Akibat aksi demo yang dilakukan KNPB di Abepura dan di Jayapura itu sudah meresahkan masyarakat. Banyak orang yang merasa dirugikan, perekonomian di Jayapura terhenti, serta aktivitas di jalan raya macet, bahkan para pelajar terpaksa di pulangkan. Karena itu kami akan memanggil Buchtar Tabuni untuk dimintai keterangan atas perbuatan mereka,” ujar Kabid Humas kepada wartawan, Selasa (3/4).

Pengadilan Pengkhianatan mengancam hak-hak dasar Orang Papua

Opinion: Maire Leadbeater  -- published nzherald.co.nz

Foto Ilutrasi

Mendeklarasikan komitmen untuk kebebasan bukan' pengkhianatan 'dalam bangsa saya ", kata Maire.

Pada tahun 1961 masyarakat asli Papua Barat sedang mempersiapkan kemerdekaan dan memilih bendera nasional mereka: merah, putih dan biru 'Bintang Kejora'. Mereka masih di bawah kontrol kolonial Belanda, tetapi bendera mereka seperti Maori menentukan nasib sendiri bendera, mewakili aspirasi mereka untuk masa depan dan kebanggaan nasional mereka.
Hanya setahun kemudian Belanda menyerah pada bahasa Indonesia dan Amerika Serikat dan tekanan setuju untuk menyerahkan koloni mereka ke administrasi PBB yang dengan cepat digantikan oleh pemerintahan Indonesia. Apakah rencana dekolonisasi Belanda tinggal di jalur Papua Barat akan mencapai kemerdekaan pada tahun 1970 - lebih awal dari mereka tetangga Papua Nugini.